MINYAK SAWIT, Pencarian Alternatif PasarButuh Upaya Berkelanjutan
Pencarian alternatif pasar baru dan penguatan pasar domestik untuk menggeser ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya dari Uni Eropa (UE) butuh upaya panjang dan berkelanjutan. UU UE tentang Deforestasi (EUDR) dinilai menjadi hambatan dagang bagi Indonesia ke kawasan itu. Aturan ini menyasar minyak sawit dan produk turunannya, arang, kopi, kedelai, kakao, daging sapi, dan kayu. Eksportir harus menyerahkan dokumen uji tuntas dan verifikasi yang menjamin produk-produknya tidak berasal dari kawasan hasil penggundulan hutan mulai 1 Januari 2021 dan seterusnya. Merujuk data BPS, volume ekspor CPO dan produk turunannya naik dari 34,5 juta ton pada 2021 menjadi 35,52 juta ton pada 2022.
Nilai ekspor CPO dan produk turunannya juga naik dari 37,22 miliar USD atau Rp 554,69 triliun pada 2021 menjadi 41,32 miliar USD atau Rp 615,79 triliun pada 2022. Namun, Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan menyebutkan, volume ekspor CPO dan produk turunannya, secara spesifik ke Uni Eropa, turun dari 5,5 juta ton pada 2021 jadi 3,75 juta ton pada 2022. ”Ini dipengaruhi hambatan dagang yang diterapkan UE,” ujarnya pada diskusi, Rabu (14/6) di Jakarta. Hambatan dagang itu memaksa Indonesia untuk mencari pangsa pasar baru, antara lain negara-negara di kawasan Mediterania, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Uni Ekonomi Eurasia. Ekspor CPO dan produk turunannya ke negara-negara tersebut dapat ditingkatkan lebih signifikan. (Yoga)
DPR Setujui Anggaran Kerja Kemenkeu 2024
Komisi XI DPR menyetujui pagu indikatif anggaran kerja Kementerian Keuangan 2024 sebesar Rp 48,35 triliun. Terdapat lima program yang akan dijalankan oleh Kemenkeu, yakni program pengelolaan belanja negara, kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan negara, dukungan manajemen, serta pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko. ”Anggaran Kemenkeu beserta seluruh catatannya kami setujui,” ucap Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir di Jakarta, Rabu (14/6/2023). (Yoga)
Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Masih Terkendala
Penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia ditargetkan tuntas pada tahun 2024. Namun, upaya mengatasi kemiskinan ekstrem masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal peningkatan kualitas rumah. Program pengentasan ini membutuhkan dukungan pemerintah pusat dan daerah. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kementerian PUPR Edward Abdurrahman mengemukakan, jumlah masyarakat miskin ekstrem yang harus dientaskan hingga 2024 mencapai 6,2 juta jiwa. Sementara itu, dukungan Kementerian PUPR untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui program infrastruktur berbasis masyarakat dan peningkatan kualitas rumah baru mampu menjangkau 100.000-150.000 jiwa per tahun.
”Program (infrastruktur berbasis masyarakat dan peningkatan kualitas rumah) ini baru dimulai tahun 2020. Bagaimana bisa mengatasi kemiskinan ekstrem?” ujar Edward dalam diskusi ”Rumah untuk Semua” yang diselenggarakan Habitat for Humanity Indonesia, Rabu (14/6) di Jakarta. Menurut Edward, pekerjaan terbesar penanganan kemiskinan ekstrem ialah masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Bantuan yang digulirkan PUPR untuk mendukung peningkatan kualitas rumah baru sebatas menyentuh masyarakat berkategori penghasilan Rp 2,2 juta- Rp 3,4 juta per bulan (desil 3 dan 4).Adapun masyarakat berpendapatan di bawah Rp 2,2 juta (desil 1 dan 2) umumnya tidak memiliki kemampuan meningkatkan kualitas rumah. ”Upaya mengatasi kemiskinan ekstrem, termasuk permukiman kumuh, memerlukan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan terkait. Solusi yang diperlukan antara lain rumah khusus dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) murah,” katanya. (Yoga)
ELPIJI BERSUBSIDI, Pedoman Penghitungan Harga Disiapkan
Tingginya disparitas harga elpiji bersubsidi ukuran 3 kig, yakni antara harga eceran tertinggi dan harga di tingkat pengguna, menjadi sorotan. Untuk memperkecil disparitas tersebut, pemerintah akan menyiapkan pedoman penghitungan harga eceran tertinggi elpiji bersubsidi. Dengan demikian, daerah yang tingkat distribusinya relatif sulit dapat menetapkan harga eceran tertinggi (HET) elpiji bersubsidi sesuai kondisinya itu. Problem tersebut menjadi salah satu bahasan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dan PT Pertamina (Persero) di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6).
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Ramson Siagian, mengatakan, kepentingan masyarakat harus diutamakan dalam penyaluran elpiji 3 kg. ”Di daerah, harganya kerap tinggi. (Sebab), sesudah dari agen (distribusi), lalu ke pangkalan, pengecer, dan seterusnya (harga menjadi mahal),” ujar Ramson. Tutuka, di sela-sela rapat itu, mengakui adanya kendala perbedaan yang terlampau jauh antara HET yang ditetapkan pemerintah daerah dan harga di pengguna akhir. ”Berdasarkan peraturan menteri, HET (elpiji 3 kg) ini ditentukan tiap-tiap pemda. Tapi, yang terjadi adalah end user membeli dengan harga melebihi HET itu.Tahun lalu, kami survei di Kotawaringin (Kalteng), harga (di pengguna) bisa sampai Rp 55.000. Jauh sekali dari (HET) Rp 18.000 atau Rp 20.000,” ujarnya. (Yoga)
Syarat Ketat Relaksasi Ekspor Konsentrat
JAKARTA,ID-Pemerintah mengevaluasi progres pembangunan fasilitas umum (smelter) oleh perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) maupun IUP khusus setiap tiga bulan. Progres pembangunan smelter menjadi salah satu syarat untuk memperoleh izin ekspor konsentrat periode Juni 2023 hingga 31 Mei 2024. Bila progres pembangunannya tidak sesuai rencana kerja, izin ekspor konsentrat dicabut. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri. Beleid yag ditandatangani oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 6 Juni 2023 ini berbeda dengan peraturan sebelumnya terkait evaluasi progres smelter yang dilakukan setiap enam bulan. Terdapat lima komoditas yang diizinkan untuk diekspor hingga akhir Mei 2024 yakni tembaga, besi, timbal, seng, serta anoda slime. Lima perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) maupun izin usaha pertambangan khusus (IUPK) lima komoditas tersebut mendapatkan izin ekspor lantaran kemajuan smelter yang mereka bangun telah mencapai lebih dari 50% hingga 31 Januari 2023. (Yetede)
Alokasi TKD Harus Selaras dengan Kepentingan Pemda
JAKARTA,ID-Penyusunan kebijakan Transfer ke daerah (TKD) dan dana desa harus fokus dan selaras dengan kepentingan pemerintah daerah (pemda). Sementara itu, untuk Dana Desa, fokus utama pada upaya memberantas kemiskinan, kemiskinan esktrim, stunting, dan upaya ketahanan pangan. Dalam rancangan APBN 2024, pemerintah berencana mengalokasikan TKD di kisaran Rp 815 triliun sampai Rp 845 triliun. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Haerudin mengatakan, dalam menyusun anggaran 2024 diharapkan dapat mengakodasi kepentingan seluruh pihak. Sebab itu berikaitan dengan kepentingan yang terkait kesejahteran masyarakat. "Saya berharap pemerintah dapat mempertimbangkan usulan daerah yang paling strategis. Saya yakin setiap daerah mengusulkan masalah yang perlu ditangani segera," kata dia dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Kebijakan Transfer ke Daerah RAPBN 2024 di Gedung DPR pada Rabu (14/6/2024). Direktur Fasilistas Pemanfaatan Dana Desa Kemendes PDTT Luthfy Latief mengatakan, pada 2024 pihaknya mendapatkan tugas menggunakan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi skala desa. Ketahanan pangan dan isu-isu lain yang men-support program prioritas nasional. (Yetede)
Stok Terbatas, Pemerintah Rencana Impor Bawang Putih 504.088 Ton
JAKARTA,ID-Pemerintah berencana mengimpor bawang putih dari Tiongkok sebanyak 504.088 ton untuk periode Mei hingga Desember 2023. Upaya ini diharapkan dapat menekan harga bawang putih menjadi di bawah Rp 36.000 per kilogram. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan, kondisi stok bawang putih bawang pada awal 2023 mencapai 143.261 ton, ditambah realisasi impor dari Januari-April 2023 mencapai 103.414 ton. Sementara itu, produksi dalam negeri hanya mencapai 23.300 ton per tahun. "Rencana impor Mei-Desember 504.000 ton. Kemudian total ketersediaan ada 774.000 ton. Kebutuhan tahunan 669.000 ton, sebulan rata-rata perlu 55.700 ton," ujar dia dalam Rapat dengan DPR, di Jakarta, belum lama ini. Dia mengungkapkan, mayoritas impor bawang putih saat ini masih berasal dari Tiongkok. Hingga 10 Juni 2023, hasil verifikasi Rekomondasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian sudah 967.000 ton. Dia mengatakan, kenaikan bawang putih saat ini disebabkan oleh melonjaknya harga bawang putih ditingkat global yang telah menembus US$1.300 per ton. Adapun berdasarkan Panel Harga Bapanas per 13 Juni 2023, harga bawang putih secara rata-rata mencapai Rp37.480 perkg, naik 0,74% dibanding tahun lalu. (Yetede)
DPR Dorong Indonesia jadi Pengendali Vale
JAKARTA,ID-DPR mendorong pihak Indonesia menjadi pengendali setelah nanti mengambil alih 11% saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO), sehingga kepemilikan bertambah dari 40,53% menjadi lebih dari 51%. Vale membuka peluang divestasi saham lebih dari 11% agar kepemilihan pihak Indonesia bertambah, guna memenuhi persyaratan perpanjangan kontrak karya berdasarkan Undang-Undang Minerba No.3 Tahun 2020, yakni minimal 51% saham miik investor nasional atau Pemerintah RI. "Berdasarkan hasil rapat 4 Mei 2023 terkait divestasi, Vale membuka peluang divestasi saham milik investor nasional atau pemerintah RI. "Berdasarkan hasil rapat 4 Mei 2023 terkait divestasi, Vale membuka peluang divestasi saham lebih besar dari 11%, dengan syarat (tetap memilik) hak pengendalian operasional dan financial consolidation. Komposisi pemegang saham Vale Indonesia saat ini adalah Vale Canada Limited menguasai 43,79% BUMN MIND ID sebanyak 20%, Sumitomo Metal Mining Co 15,03%%, serta pemegang saham publik/masyarakat 21,18%," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di Jakarta, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Selasa (13/06/2023).
Dua Kali Naik Lagi Hingga Akhir Tahun Ini
Suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed) diperkirakan bertahan di kisaran 5,00%-5,25% pekan ini, Namun para pejabat The Fed selalu mengatakan masih perlu bukti bahwa laju inflasi terus melata menuju target 2%. Sementara inflasi yang menjadi preferensi The Fed masih tetap tinggi, sehingga kalangan analis memperkirakan ada dua kali lagi penaikan Fed funs rate (FFR) hingga akhir tahun ini. Jeda dari siklus menaikan suku bunga pada Rabu (14/06/2023) waktu setempat itu menjadi yang pertama kalinya sejak The Fed memulai putaran pengetatan kebijakan moneter yang agresif pada Maret 2022. Tapi, para kalangan analis, akan lebih baik untuk tidak menyebutnya pivot atau jeda. Para pejabat The Fed di akhir pertemuan dua hari mungkin memberi sinyal lebih banyak tentang kenaikan suku bunga yang akan datang. Setelah melalui waktu yang cukup untuk menilai bagaimana ekonomi AS berkembang, dan apakah sistem keuangan tetap stabil serta jika inflasi terus turun. "Kami mungkin membutuhkan sedikit pengetatan lagi, tetapi tidak jelas berapa banyak," kata Blerina Uruci, kepala ekonomi AS di divisi pendapatan tetap di T Rowe Price Associates, seperti dikutip Reuters, Rabu. (Yetede)
Risiko Terbengkalai Bus Listrik Bersubsidi
BUS listrik buatan PT Industri Kereta Api (Persero) sudah menghilang dari Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, sejak awal bulan ini. Armada setrum buatan manufaktur lokal yang dinamai Bus Merah Putih itu sempat dibanggakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di depan publik Kota Kembang pada 24 Desember 2022. Saat itu, Kang Emil—sapaan akrab Ridwan—mengenalkan delapan bus listrik Inka yang akan melayani rute Trans Metro Bandung Koridor 4, yaitu Terminal Leuwipanjang-Dago.
“Hanya sempat beroperasi dua pekan sejak diresmikan,” ucap Permana, salah satu anggota staf Terminal Leuwipanjang, kepada Tempo, kemarin.
Bus-bus itu sempat dipakai untuk mobilitas tamu Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Nusa Dua, Bali, pada November 2022. Armada anyar itu dirancang berbobot 8 ton dengan konfigurasi 19 tempat duduk. Kecepatan maksimalnya mencapai 100 kilometer per jam dengan baterai berkapasitas 180 kWh dan jarak tempuh 160 kilometer dari penuh hingga menyisakan 20 persen kapasitas baterai.
Fasilitas pengisian daya Bus Merah Putih masih terlihat di terminal tipe A tersebut. Menurut Permana, fasilitas charging itu sehari-harinya hanya ditutup terpal agar tidak kotor dan rusak. Padahal bus listrik Inka ini masih antre untuk pengisian ulang baterai. Masing-masing unit membutuhkan 2-3 jam hingga baterainya terisi penuh.
Tak ingin menyebutkan identitas, seorang petugas Perusahaan Umum Damri yang ditemui Tempo di terminal itu membenarkan bahwa delapan bus listrik itu kini disimpan di pul Damri, di Kecamatan Gedebage. “Sesekali dibawa keluar pul untuk pengisian daya,” ucap dia. Namun bus-bus itu dipastikan tidak lagi melayani penumpang. Damri sebelumnya memang didapuk sebagai operator program bus listrik berskema buy the service (BTS). Dalam BTS, pemerintah membayar jasa operator dengan satuan rupiah per kilometer. (Yetede)









