JAKARTA – Proses adaptasi program kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di kalangan operator angkutan umum berjalan lebih lambat dibanding pengguna kendaraan pribadi. Penyedia transportasi publik menghadapi berbagai tantangan untuk beralih ke angkutan setrum. "Salah satunya biaya investasi untuk satu armada listrik yang masih tinggi," tutur Wakil Direktur Utama PT Blue Bird Tbk, Adrianto Djokosoetono, kepada Tempo, kemarin, 14 Juni 2023. Perusahaan taksi dengan logo khas berwarna biru muda ini sedang menggeber komitmen elektrifikasi kendaraan. Seperti entitas angkutan lainnya, Blue Bird ikut mengejar target pemangkasan 50 persen emisi karbon pada 2030. Sejauh ini, manajemen sudah mengelola 150 kendaraan listrik. “Tahun ini, kami akan menambah 500 kendaraan listrik untuk beberapa jenis layanan, yaitu E-Bluebird, E-Silverbird, dan E-Goldenbird.” Guna menyokong layanan itu, Blue Bird pun sudah berinvestasi untuk penyediaan 30 fasilitas pengisian daya. Meski tak membeberkan jumlah pengeluaran perusahaan untuk angkutan listrik, Adrianto membenarkan soal infrastruktur penunjang kendaraan listrik yang belum merata di Indonesia. Namun dia optimistis fasilitas krusial, seperti stasiun pengisian daya ataupun depot penggantian baterai, akan terus bertambah. Itu pun dengan pemenuhan syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang ketat. “Kami berharap biaya suku cadang yang saat ini mahal bisa berkurang,” ucap dia. (Yetede)

JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina, Patra Niaga Alfian Nasution, memprediksi penyaluran LPG tabung 3 kilogram tahun ini bakal membengkak lagi. Perusahaan memperkirakan realisasi penyaluran gas bersubsidi itu akan lebih tinggi 2,7 persen dari kuota tahun ini sebesar 8 juta metrik ton. "Prognosis kami, pada akhir Desember 2023 realisasinya sebesar 8,22 juta metrik ton," kata dia, kemarin. Tanda-tanda kelebihan kuota ini antara lain terlihat dari realisasi penyaluran LPG tabung 3 kilogram sejak awal tahun hingga Mei 2023 yang berlebih 8,4 persen dari kuota. Pertamina menetapkan kuota penyaluran LPG kemasan 3 kilogram hingga Mei 2023 sebesar 3,06 juta metrik ton, tapi realisasinya sebesar 3,32 juta metrik ton. Jika dibandingkan dengan data pada Januari-Mei 2022, terdapat kenaikan penyaluran sebesar 5,1 persen. Berdasarkan prognosis tersebut, Pertamina mengusulkan tambahan kuota LPG tabung 3 kilogram untuk tahun ini. Alfian mengimbuhkan, keputusan tersebut tak akan membebani negara. Pasalnya, biaya untuk mensubsidi 8 juta metrik ton LPG diperkirakan hanya menghabiskan Rp 85,45 triliun. Sedangkan anggaran untuk tahun ini dipatok sebesar Rp 117,84 triliun. "Kelebihan sekitar Rp 32 triliun ini akan bisa mengkompensasi kelebihan kuota LPG tadi," ujarnya.  Kelebihan anggaran tersebut dipicu penurunan harga minyak mentah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023, pemerintah menggunakan asumsi Indonesian Crude Price sebesar US$ 90 per barel. Sementara itu, per Mei lalu, harganya turun ke kisaran US$ 70 per barel. Penurunan harga minyak ikut menekan harga LPG.  (Yetede)

Dana asing terus mengalir keluar dari bursa Indonesia. Dalam sepekan terakhir, asing membukukan penjualan bersih atau net sell Rp 1,45 triliun. Pengumuman suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve menjadi salah satu fokus investor pekan ini. Pasar berharap The Fed akan mempertahankan suku bunga acuannya dalam kebijakan moneter teranyar yang dirilis Rabu (14/6) waktu AS atau Kamis (15/6) dini hari waktu Indonesia. Namun, Analis Infovesta Kapital Advisori, Fajar Dwi Alfian mengatakan, investor sudah mengantisipasi dan price-in terhadap kebijakan The Fed. Sehingga, keluarnya dana asing bukan disebabkan sikap antisipasi terhadap kenaikan bunga The Fed. "Warren Buffet juga ikut menaruh dana di Jepang, sehingga banyak investor lain yang ikut masuk ke Jepang," ujarnya, Rabu (14/6). Di sisi lain, penyebab hengkangnya dana asing adalah data Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia yang terendah dalam 6 bulan. Ini mengindikasikan tanda-tanda perlambatan ekonomi domestik. Hal itu didukung data inflasi yang turun lebih tinggi dari proyeksi konsensus, mengindikasikan pelemahan daya beli. Kepala Riset Surya Fajar Sekuritas, Raphon Prima mengatakan, keluarnya asing di saham bank big cap merupakan langkah fund manager mengamankan profit yang mereka akumulasi dalam beberapa bulan terakhir. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus mengatakan, arus dana asing punya peran penting terhadap pergerakan IHSG. Nah, jika kali ini Fed rate naik, ada potensi dana asing kembali keluar dari bursa. Tapi, Nico memperkirakan, IHSG masih berpeluang menguat di sisa tahun ini di rentang 6.875-6.950.

Indikator ekonomi nasional terus membaik di kuartal II-2023. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) bulan Mei 2023 sebesar 128,3. IKK ini lebih tinggi dibandingkan bulan April sebesar 126,1. Survei Bank Indonesia (BI) menyebutkan, menguatnya optimisme konsumen didorong meningkatnya keyakinan terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun ekspektasi terhadap ekonomi ke depan. Kondisi itu terpantau dari Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) pada Mei 2023 yang masing-masing tercatat 118,9 dan 137,8, lebih tinggi dari 116,6 dan 135,5 pada bulan sebelumnya. Equity Research Analyst Phintraco Sekuritas, Rio Febrian menilai, naiknya IKK Mei 2023 telah menunjukkan konsumsi masyarakat terus meningkat. Dia memperkirakan, kondisi ini masih terus berlanjut hingga akhir tahun 2023. Proyeksi tersebut juga didukung menggeliatnya aktivitas manufaktur domestik. "Indeks manufaktur (PMI) Indonesia pada Mei masih berada di level ekspansif, yakni di angka 50,3," kata Rio, Rabu (14/6). Menurut Rio, secara tidak langsung, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kinerja emiten sektor konsumer. Ini seiring konsumsi masyarakat Indonesia yang relatif kuat di sepanjang lima bulan pertama tahun 2023. Kepala Riset Surya Fajar Sekuritas, Raphon Prima menimpali, kenaikan IKK di bulan Mei tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja sektor konsumer. Sebab, tren penjualan barang konsumsi cenderung stabil tiap tahunnya.

Prospek saham PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) masih akan positif di sepanjang tahun ini. Emiten farmasi ini mengaku akan mulai mendapat hasil dari akuisisinya di tahun sebelumnya. Research Analyst Reliance Sekuritas, Ayu Dian mengatakan, pada tahun ini KLBF akan menuai hasil dari akuisisi PT Aventis Pharma. Ini merupakan perusahaan dengan produk obat resep maupun obat bebas. Perusahaan yang dibeli KLBF pada 30 November 2022 ini terbukti menopang hasil kinerja KLBF pada kuartal I-2023. "Segmen obat resep mengalami pertumbuhan 27% secara tahunan menjadi Rp 1,95 triliun, kami melihat akuisisi ini akan meningkatkan kontribusi penjualan KLBF," ujar dia, Rabu (14/6). Di sisi lain, KLBF akan diuntungkan di tengah penurunan harga komoditas. Tapi Ayu menyebut, hingga kini, belum melihat dampak yang signifikan. Memang beban pokok pada setiap segmen masih meningkat. Margin laba kotor KLBF pada kuartal I-2023 juga masih turun menjadi 41%. "Kami melihat margin KLBF masih akan cenderung stabil di tengah risiko fluktuasi nilai tukar rupiah yang masih tinggi," kata dia. Analis UOB Kay Hian Sekuritas, Stevanus Juanda dalam riset 7 Juni 2023 menjelaskan, sejak mengakuisisi 100% saham Aventis Pharma dan memiliki hak distribusi produk resep Sanofi di Indonesia, kinerja KLBF makin tumbuh. Menurut Stevanus, margin dari tender JKN akan lebih besar. Sebab margin earning before interest dan tax (EBIT) produk generik dan biosimilar berlisensi sebesar 18%-20%. Sementara produk generik tidak bermerek hanya 8%-10%. Analis BRI Danareksa Sekuritas, Natalia Sutanto juga melihat akan ada perbaikan margin yang dialami KLBF pada tahun ini. Ini sebagai akibat dari kenaikan rata-rata harga jual alias average selling price (ASP) pada produk-produk tertentu mulai dari 3% hingga 5%. "Dikombinasikan dengan bauran produk yang lebih baik, ASP yang lebih tinggi mendukung margin laba kotor sebesar 40,9%," tulis dia dalam riset, Rabu 3 Mei 2023.

Meski telah berhasil lepas dari jeratan pandemi Covid-19 yang mengoyak ruang fiskal sejak 2020, belanja negara pada 2024 didesain tetap adaptif dan ekspansif menjaga stabilitas perekonomian nasional. Maklum, teropong ekonomi pada warsa depan masih sedikit gelap yang disebabkan tingginya ketidakpastian global, dampak perang Rusia-Ukraina yang belum mereda, hingga transisi kepemimpinan di dalam negeri. Pada saat bersamaan, akhir bulan ini pemerintah akan mengumumkan fase peralihan dari pandemi menuju endemi yang sekaligus membuka pintu normalisasi jauh lebih lebar. Atas dasar pertimbangan itulah pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menaikkan belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Dalam pembahasan yang dilakukan secara intensif sejak pekan lalu, belanja negara 2024 akhirnya dikatrol dari sebelumnya 13,97%—15,01% terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 14,03%—15,01% terhadap PDB. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro, mengatakan meski pandemi relatif terkendali gejolak ekonomi masih cukup dinamis sehingga membutuhkan mitigasi dini. "Ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian sehingga perlu strategi untuk antisipasi dan mitigasi risiko," katanya kepada Bisnis, Rabu (14/6). Penaikan porsi belanja dalam RAPBN 2024 secara linier wajib diikuti dengan mengerek penerimaan negara. Sejalan dengan itu, pendapatan negara pun dinaikkan dari 11,81%—12,38% menjadi 11,88%—12,38%, sedangkan defisit tetap sebesar 2,16%—2,64% terhadap PDB. 

Artinya, pemerintah wajib mengatrol rasio perpajakan sehingga mampu memenuhi kebutuhan belanja dan meminimalkan penarikan utang. Dalam kaitan ini, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, mengatakan idealnya pemerintah mampu mencatatkan rasio perpajakan dua digit pada 2024 karena ada banyak faktor penopang. Pertama, implementasi penuh UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) diikuti dengan sederet aturan teknisnya. Kedua, pemanfaatan data dari peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Ketiga, realisasi penerimaan perpajakan yang pada tahun ini diproyeksikan mampu menembus target. Berbekal tiga faktor itu, menurutnya rasio perpajakan pada 2024 berpotensi menembus 10%—15%. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta W. Kamdani, mengatakan secara historis pemimpin baru cenderung melakukan discontinuity kebijakan pemerintah sebelumnya dan bahkan menciptakan policy U-turn yang mengganggu kondusivitas iklim usaha. Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah, memandang kenaikan belanja menandakan tingginya kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan transisi dari pandemi menuju endemi.

Seakan belum puas dengan problem di Blok Masela yang mulai terurai, pemerintah masih berharap ada perusahaan minyak dan gas bumi yang memiliki kompetensi mumpuni untuk mengelola wilayah kerja dengan total cadangan gas sebesar 18,54 triliun standar kaki kubik itu. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya memastikan pengembangan Wilayah Kerja (WK) Masela berjalan lancar. Terlebih, proyek tersebut diproyeksikan bisa memproduksi 1.600 MMscfd gas, dan kondensat sebanyak 35.000 barel per hari (bph). Arifin Tasrif, Menteri ESDM, mengatakan bahwa pemerintah berkepentingan untuk memastikan proyek Blok Masela bisa berjalan dengan baik, sehingga membuka peluang bagi pihak lain untuk ikut serta mengembangkan salah satu proyek strategis nasional (PSN) itu. “Kami ingin memastikan bahwa proyek ini juga bisa didukung oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi memadai,” katanya, dikutip Rabu (14/6). Shell Upstream Overseas Services Ltd. yang akan melepas seluruh hak partisipasinya di Blok Masela pun sempat dirayu untuk tetap mengembangkan blok tersebut dengan harapan bisa menggunakan kompetensi yang dimilikinya. Arifin pun optimistis pengembangan Blok Masela bisa dilaksanakan lebih cepat setelah Shell setuju untuk menyerahkan hak partisipasinya kepada PT Pertamina (Persero). Apalagi, Inpex Masela Ltd. sebagai operator blok tersebut juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan beberapa calon pembeli gas potensial dari dalam dan luar negeri. Di sisi lain, meski Blok Masela dinilai memiliki produktivitas reservoir yang sangat bagus, tetapi investor menyoroti tingginya modal yang harus dikeluarkan untuk membangun fasilitas penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage/CCS). Di sisi lain, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan lelang pembuatan desain detail atau front end engineering design (FEED) fasilitas LNG Blok Masela dapat dilakukan tahun ini. Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga mengatakan bahwa kompetensi dan pemanfaatan teknologi diperlukan untuk membuat pengelolaan Blok Masela berjalan efektif dan efisien.

Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini mengatakan, pendanaan dari Export Credit Agency (ECA) dan beberapa commercial bank lain bakal ikut mendukung kelanjutan ekspansi kilang yang masuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN). “Sudah mau closing, fasilitas yang kita peroleh kurang lebih US$3,1 miliar. Saat ini proyek masih on the track, sudah 72% progresnya,” katanya, Rabu (14/6). Saat ini, perseroan sedang memfinalisasi skema pinjaman dan pendanaan lain dari beberapa lembaga keuangan internasional agar proyek penugasan pemerintah tersebut bisa dirampungkan tepat waktu. “Untuk PSN Balikpapan sudah disiapkannya, bulan ini kita closing dengan para lenders,” ujarnya. Proyek RDMP Balikpapan merupakan salah satu PSN yang dilaksanakan oleh PT Kilang Pertamina Balikpapan yang didesain untuk meningkatkan kapasitas pengolahan yang semula 260.000 barel per hari (bph) menjadi 360.000 bph. Proyek itu juga akan meningkatkan kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang diproduksi dari Euro II menjadi Euro V.

PT Perikanan Indonesia bersiap mempeluas pangsa pasar ekspor produk perikanan khususnya ke negara Timur Tengah, menyusul 99 produk meraih sertifikasi halal. Direktur Utama PT Perikanan Indonesia (Perindo) Sigit Muhartono mengatakan bahwa perluasan pasar ekspor guna menambah portofolio perseroan yang ekspornya didominasi negara di Asia Tenggara, Asia Timur, dan Amerika Serikat. “Kami berharap produk BUMN PT Perikanan Indonesia mampu menjangkau negara-negara di UAE dan Timur Tengah agar dapat dinikmati oleh jemaah haji atau umrah, baik jemaah dari Indonesia dan negara-negara lainnya,” katanya dalam siaran pers, Rabu (14/6). Menurutnya, PT Perikanan Indonesia resmi mengantongi sertifikat halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama yang telah terfatwa Halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikat Halal yang dikantongi PT Perikanan Indonesia dalam ketegori jenis produk Ready to Cook yaitu Ikan Pelagis seperti Kembung Frozen, Tuna Frozen, Tuna Loin, Tuna Steak, Layang Frozen, Deho serta Ikan Demersal yaitu Fillet Kakap, Fillet Kerapu, Kuwe, Pisang-Pisang, Lemadang, Layur. Selain itu, ada juga jenis Cephalopoda seperti Gurita Cutting, Gurita Flower, Cumi Ring, Cumi Tube serta jenis Crustaceae seperti Udang Kupas, dan Udang block.

Setelah mendapat laporan terkini kondisi pandemi Covid-19 di sejumlah negara, Presiden Jokowi akan mengumumkan perihal kondisi pandemi di Indonesia. Keputusan pencabutan kedaruratan nasional Covid-19 diikuti penetapan status endemi mesti memperhatikan kesiapan warga dan pemerintah. ”Tadi baru update ke Pak Presiden mengenai kondisi pandemi sekarang, negara-negara lain di G-20 dan ASEAN seperti apa, (dan) kemudian alternatif kebijakan yang mau diambil. Beliau berjanji mengumumkan dalam waktu yang tepat,” kata Menkes Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (13/6).  

Pada Sabtu lalu, pemerintah telah menghapus aturan wajib pemakaian masker dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Masyarakat diperbolehkan tidak mengenakan masker ketika melakukan perjalanan dan kegiatan di fasilitas publik. Menurut Jubir Satgas  Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, kebijakan itu diambil setelah menimbang kondisi Covid-19 yang telah terkendali, baik di tingkat nasional maupun global. Selain itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah mencabut status kedaruratan kesehatan global penularan Covid-19 (Kompas, 11/6). WHO telah memutuskan situasi penularan Covid-19 bukan lagi sebagai kedaruratan kesehatan global pada 5 Mei. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan. (Yoga)