JAKARTA,ID-Polusi udara yang memburuk dalam beberapa waktu terakhir membuat target nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) di ujung tanduk. Kondisi itu dipengaruhi oleh kerusakan lingkungan, pembabatan hutan, berkurangnya ruang terbuka hijau, meningkatnya penggunaan energi fosil, lambannya transisi energi baru dan terbarukan (EBT), serta meningkatnya kegiatan pertambangan dan industri. Polusi udara yang memburuk bukan cuma terjadi di Jabodetabek, melainkan sudah meluas ke berbagai kota dan daerah lainnya di Tanah Air. Jika ada langkah-langkah terobosan, target NZE bakal melesat. Untuk mencapai NZE pada 2050, pemerintah menargetkan emisi gas rumah kaca (GRK) pada 2030 mencapai 31.89% atas upaya tersendiri dan 43,25% dengan dukungan internasional. Dalam jangka pendek, pemerintah harus secepatnya membenahi manajemen angkutan umum agar masyarakat bisa mengakses angkutan yang lebih aman , nyaman, mudah, dan murah, masyarakat pasti beralih  dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. (Yetede)

JAKARTA – Pemerintah berencana kembali menarik utang baru sebesar Rp 648,1 triliun. Hal itu tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 yang diumumkan sehari sebelum Hari Kemerdekaan RI. Penarikan utang ini kian membubungkan tumpukan utang, di mana per Juli lalu total utang pemerintah telah mencapai Rp 7.855,53 triliun.

Kebijakan menambah utang baru itu dibutuhkan untuk membiayai defisit anggaran pemerintah. Pada tahun ini, defisit APBN mencapai 2,84 persen dari produk domestik bruto (PDB) sehingga pemerintah butuh mengutang Rp 696,3 triliun. Sedangkan untuk tahun depan, pemerintah membutuhkan utang sekitar Rp 522,85 triliun guna menutupi anggaran yang diproyeksikan defisit 2,29 persen terhadap PDB.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, mengatakan utang baru juga diperlukan untuk membiayai pengeluaran lainnya, seperti pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, dan pembayaran kewajiban utang. "Utang adalah salah satu instrumen dalam membiayai APBN untuk mencapai tujuan pembangunan," ujar dia kepada Tempo, kemarin, 18 Agustus 2023. Utang juga dilakukan untuk membiayai prioritas pembangunan yang tidak bisa ditunda, menjaga momentum pertumbuhan, serta menghindari hilangnya kesempatan dalam mendorong kinerja perekonomian. (Yetede)

JAKARTA – Para pemodal ventura semakin selektif menjaring bisnis rintisan atau startup yang layak didanai di tengah pelemahan ekonomi global. Kebijakan pilih-pilih rekanan itu membuat arus pendanaan ke entitas baru menyusut dibanding pada tahun lalu. Ketua Umum Asosiasi Modal Ventura Indonesia (Amvesindo), Eddi Danusaputro, mengatakan para investor kini hanya tertarik bertransaksi dengan pemain baru yang menjanjikan keuntungan dalam jangka pendek. “Yang dicari hanya startup profitable atau yang mengarah ke sana,” ucapnya kepada Tempo, kemarin.

Kondisi tersebut tergambar dalam riset anyar yang dilakukan perusahaan modal ventura asal Singapura, January Capital. Riset itu mengungkapkan penurunan arus pendanaan startup di Indonesia pada paruh pertama tahun ini. Secara jumlah deal, penurunan itu memang tak terlalu kentara. Dari 89 kesepakatan investasi yang tercapai pada semester I 2022, jumlahnya hanya turun menjadi 87 kesepakatan pada semester I 2023.

Namun, dilihat dari nilainya, total investasi yang mengalir ke startup di Tanah Air anjlok 44 persen, dari US$ 1,95 miliar menjadi US$ 1,09 miliar. Dalam riset tersebut juga disebutkan, di kawasan Asia Tenggara, nilai investasi yang sempat tumbuh pada periode 2020-2022 anjlok 25 persen pada tahun ini. Nilai totalnya menurun dari US$ 5,7 miliar per semester pertama 2022 menjadi US$ 4,3 miliar pada semester I 2023. Padahal jumlah kesepakatannya terus naik, dari 221 deal pada 2019 menjadi 488 deal pada 2023. (Yetede)

JAKARTA,ID-Tiongkok ingin meningkatkan pembelian minyak sawit dari Indonesia ke level 8 juta ton, seiring pulihnya kegiatan ekonomi di negara tersebut. Ketika  pandemi Covid-19 menerjang pada 2020, impor minyak sawit dari RI oleh Negeri Tirai bambu itu hanya mencapai 6 juta ton. Tiongkok sejak 2019 tercatat sebagai pemborong utama minyak sawit nasional, sementara pada 2018 masih di bawah bayang-banyang India. Menurut  Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Marton, ditengah-tengah upaya pemerintah RI dan pelaku usaha mencari pasar baru non tradisional, ekspor minyak sawit ke Tiongkok justru  menunjukkan tren peningkatan. "Ekspor ke Tiongkok  sebelum Covid-19 sekitar 8 juta ton. Kemarin saya dari Tiongkok, mereka minta lagi tambahan, kalau waktu Covid-19 hanya 6 juta ton, tahun ini akan naik sedikit menjadi 7 juta ton, diharapkan tahun depan 8 juta ton, bahkan lebih. Meski begitu, kita bersama-sama pemerintah tetap mencari pasar baru non tradisional," kata Eddy dalam sebuah diskusi tentang perkelapasawitan, baru-baru ini. (Yetede)

Kebijakan APBN terakhir bagi pemerintahan Jokowi dirancang untuk mengejar kualitas pertumbuhan ekonomi dengan sasaran target yang ambisius. Di tengah ketidakpastian iklim ekonomi global dan keterbatasan ruang gerak fiskal, cita-cita itu perlu dibuktikan melalui terobosan kebijakan serta belanja yang berkualitas. Arah kebijakan ekonomi pemerintah tahun depan tergambar dalam desain APBN 2024 yang disampaikan Presiden Jokowi dalam Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN 2024 beserta Nota Keuangannya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8). Dalam RUU APBN 2024, pemerintah merancang desain kebijakan fiskal untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. ”APBN tahun 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang,” kata  Presiden Jokowi saat berpidato di hadapan Sidang Paripurna DPR.

Hal itu akan ditempuh lewat dua strategi utama dengan target yang menantang. Pertama, strategi jangka pendek untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem dari 1,12 % menjadi 0 %, menurunkan prevalensi tengkes atau stunting dari 21,6 % ke 14 %, mengendalikan inflasi dari kisaran 3 % ke 2,8 %, dan meningkatkan investasi. Kedua, strategi jangka menengah yang difokuskan pada lima agenda, yaitu mewujudkan SDM unggul lewat peningkatan kualitas pendidikan, sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial dan penguatan pelindungan pekerja migran Indonesia. Pemerintah memasang target pembangunan ekonomi yang tinggi, tingkat kemiskinan ditekan ke 6,5-7,5 % dari posisi terakhir 9,36 % (Maret 2023), tingkat pengangguran terbuka ditekan ke 5,0-5,7 % dari level 5,45 % (Februari 2023), dan rasio gini ditargetkan 0,374-0,377 dari sebelumnya 0,388 (Maret 2023). (Yoga)

Pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 660,8 triliun dalam RAPBN 2024. Anggaran besar itu diharapkan dioptimalkan untuk meningkatkan kompetensi guru dan memangkas disparitas kualitas pendidikan. Anggaran pendidikan tahun depan yang setara 20 % APBN tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan RUU APBN Tahun Anggaran 2024 beserta nota keuangannya di Gedung Nusantara MPR/ DPR/DPD, Jakarta, Rabu (16/8). Anggaran itu digunakan untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul, berintegritas, dan berdaya saing.

Anggaran itu tecermin dari alokasi belanja pemerintah pusat Rp 237,3 triliun, transfer ke daerah Rp 346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp 77 triliun. Menurut Presiden, upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia ditekankan pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Selain itu, pemerataan kualitas pendidikan diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Danang Hidayatullah mengatakan, pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal pada sejumlah pihak untuk bergotong royong meningkatkan kompetensi guru. (Yoga)

Di antara tujuh negara di Asia Tenggara, indeks yang menunjukkan tingkat ekspansi atau  kontraksi aktivitas industri Indonesia berada di posisi teratas. Sayangnya, hal itu belum menjamin prospek geliat aktivitas perindustrian, khususnya dalam menghadapi lesunya  permintaan global. Pada awal Agustus, S&P Global merilis Purchasing Managers’ Index / PMI) manufaktur Indonesia per Juli 2023 senilai 53,3 poin, meningkat 0,94 %  dibanding  posisi Juni. Angka itu diolah dari survei kepada 400 pelaku industri manufaktur di Tanah Air. Di sisi lain, PMI ASEAN pada Juli 2023 melandai 0,39 % dari bulan sebelumnya menjadi 51,8 poin. Angka PMI di atas 50 poin menandakan industri manufaktur di negara atau kawasan yang ditinjau sedang ekspansif, jika di bawah 50 poin berarti tengah kontraksi. Dibanding enam negara lainnya yang membentuk PMI ASEAN, Indonesia duduk di peringkat pertama pada Juli 2023, diatas PMI Filipina senilai 51,9 poin.

Pemerintah pun menganggap pencapaian angka PMI pada Juli 2023 merupakan prestasi bagi Indonesia. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu berpendapat, kenaikan PMI Indonesia pada Juli 2023 menandakan optimisme pelaku usaha manufaktur. Kenaikan PMI pun diharapkan sejalan dengan pemulihan permintaan ekspor sehingga menopang kinerja ekonomi nasional. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita juga menggarisbawahi, PMI Indonesia yang tinggi, artinya, pelaku industri manufaktur Tanah Air masih optimistis dan bergeliat di tengah ketidakstabilan perekonomian global dan melemahnya pasar dunia. Dia menambahkan, menguatnya permintaan domestic turut mendorong aktivitas produksi manufaktur nasional. Dampaknya, sejumlah perusahaan merekrut tenaga kerja baru. Kenaikan penjualan yang didorong permintaan dalam negeri juga menjadi sentimen utama terhadap prospek perekonomian ke depan. (Yoga)

Sejumlah kelompok buruh khawatir Permenaker No 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global berjalan tanpa tenggat. Situasi itu dikhawatirkan menekan pendapatan dan daya beli para buruh terdampak. Masa berlaku aturan yang melonggarkan pengupahan di industri padat karya berorientasi ekspor itu semestinya berakhir pada awal September 2023. Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia Dian Septi di Jakarta, Kamis (17/8) mengatakan, hingga kini masih ada perusahaan garmen yang baru akan memberlakukannya.

Melalui Permenaker No 5/2023, pemerintah mengizinkan perusahaan padat karya berorientasi ekspor mengurangi waktu kerja dan membayarkan upah minimal 75 %. Perusahaan yang dimaksud dalam regulasi itu mesti memenuhi kriteria memiliki pekerja minimal 200 orang, persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi minimal 15 %, serta bergantung pada pesanan dari AS dan negara di Eropa. Industri padat karya berorientasi ekspor itu meliputi industri tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, kulit dan barang kulit, furnitur, serta mainan anak. Menurut Dian, pemotongan upah menyebabkan daya beli pekerja turun. Dia menambahkan, kendati Permenaker No 5/2023 ada tenggat berlaku, praktik di lapangan dikhawatirkan berlaku tanpa waktu kedaluwarsa. Akibatnya, pekerja tidak akan mengalami kenaikan upah. (Yoga)

Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) pada Kerja Sama Transisi Energi yang Adil atau JETP yang sedianya diluncurkan pada Rabu (16/8) mundur hingga menjelang akhir 2023. Konsultasi public akan dibuka. Pengamat menyebut penyusunan dokumen itu mesti lebih matang, inklusif, dan mengedepankan transparansi. Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Akmaluddin Rachim, dihubungi di Jakarta, Kamis (17/8) menilai, sosialisasi CIPP JETP, yang juga dokumen teknis dan panduan pelaksanaan JETP, belum optimal. Itu termasuk belum intensnya pelibatan masyarakat dalam penyusunannya, termasuk terkait sektor ketenagakerjaan.

Dengan adanya rencana pendanaan untuk pengakhiran dini operasi PLTU batubara dalam JETP, maka sektor ketenagakerjaan yang berpotensi terdampak perlu lebih diperhatikan. ”Dokumen ini mesti inklusif dan terkomunikasikan dengan baik pada komunitas dan masyarakat, juga pemda,” ujar Akmaluddin. Ia pun mendorong pelibatan instansi pemerintah bidang ketenagakerjaan, yakni Kemenaker, dalam JETP. Sebab, instansi tersebut sebelumnya tidak masuk dalam kelompok kerja (working group) JETP.

Sekretariat JETP, Rabu (16/8), menyerahkan draf CIPP kepada Pemerintah Indonesia dan mitranya untuk diulas (review). Pemerintah Indonesia akan memberikan masukan terhadap dokumen CIPP. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin, dalam keterangannya, Rabu, menyambut penyerahan draf CIPP kepada Pemerintah Indonesia. Dalam penyusunan CIPP, Sekretariat JETP menambahkan data baru ke dalam analisis teknis sehingga membutuhkan waktu tambahan sebelum dokumen CIPP dapat diresmikan. Tenggat yang baru juga memberikan kesempatan untuk mengadakan konsultasi publik yang baik sebelum finalisasi dan peluncuran dokumen CIPP yang ditargetkan menjelang akhir tahun ini. (Yoga)

Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana mengambil alih pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari di Kota Tegal, Jawa Tengah. PPP Tegalsari akan ditata ulang dan dikembangkan menjadi pelabuhan yang lebih besar. Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP Agus Suherman, Rabu (16/8/2023), mengemukakan, PPP Tegalsari sudah terlampau padat kapal perikanan sehingga perlu ditata. (Yoga)