Asosiasi Satelit Seluruh Indonesia memprediksi kehadiran satelit orbit rendah atau low-earth orbit seperti satelit Starlink milik Elon Musk bakal memaksa para operator telekomunikasi berbenah. Ketua Umum Asosiasi Satelit Seluruh Indonesia (ASSI) Anggoro Kurnianto Widiawan mengatakan bahwa masuknya satelit jenis itu bisa berdampak positif. “Sehingga ini menjadi tantangan bagi penyedia layanan dan seluruh pemangku kepentingan untuk beradaptasi dan mengantisipasi secara menyeluruh,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (30/8). Menurutnya, operator telekomunikasi diharapkan terus melakukan inovasi dalam memberikan layanan konektivitas yang makin baik dan efisien. Selain itu, teknologi telekomunikasi yang makin banyak akan berdampak baik bagi Indonesia.   Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat, penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 78,19% atau menembus 215,63 juta jiwa dari total populasi sebesar 275,77 juta jiwa. Angka itu mengalami peningkatan 1,17% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di sisi lain, angka itu juga menegaskan adanya 21,81% wilayah Indonesia yang masih belum mendapatkan internet. Direktur PT XL Axiata (EXCL) Dian Siswarini sempat khawatir keberadaan satelit orbit bumi rendah, khususnya satelit Starlink milik Elon Musk. Menurutnya, pangsa pasar operator seluler di Indonesia bisa dengan sangat mudah dilibas oleh Starlink.

Konsep hunian di Jawa Tengah mulai bertransformasi dengan tak hanya mengandalkan rumah tapak. Hunian vertikal justru dipandang menjadi solusi atas persoalan makin sempitnya lahan anyar di wilayah perkotaan. Opsi ini juga diyakini bakal jadi favorit generasi milenial yang mementingkan kenyamanan serta kemudahan transportasi dalam memilih hunian. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan perkotaan di Jawa Tengah terus berimbas pada backlog perumahan di wilayah ini. Data Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan bahwa backlog perumahan di Jawa Tengah pada 2023 telah mencapai angka 937.000 unit. Angka ini berada di atas nasional yang mencatatkan backlog di kisaran 700.000-800.000 setiap tahunnya.Ketua Forum Komunikasi Developer Jawa Tengah Andi Kurniawan mengaku tidak tahu persis mengenai penyebaran permintaan perumahan di wilayah Jawa Tengah. Namun, ia mengatakan bahwa terkait dengan backlog perumahan, pelaku usaha di wilayah ini tengah menghadapi sejumlah persoalan. Kondisi ini, imbuhnya, terjadi di Kabupaten Kendal dan juga beberapa daerah lainnya. Untuk itu, ia menilai bahwa peran serta pemerintah daerah diharapkan dapat memetakan kebutuhan perumahan hingga tingkat kabupaten dan kota.“Backlog itu kalau dihitung secara makro, tidak harus di kota besar. 

Ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus punya peran untuk mencari data yang lebih riil, supaya bisa ketemu data per kabupaten dan kota,” jelasnya.Keterlibatan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan perumahan rakyat juga disampaikan oleh Herry Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR. Wacana rumah susun menjadi salah satu opsi buat memenuhi permintaan perumahan rakyat tersebut. Saat ini, bahkan pembangunan perumahan rakyat biasa dilakukan di periferi perkotaan. Sayangnya, Herry menyebut setiap tahunnya jarak perumahan rakyat dengan pusat kota di Jawa Tengah terus mundur sekitar 1 kilometer (km) hingga 5 km. Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR Fitrah Nur menjelaskan bahwa dengan pergerakan harga lahan di kota-kota besar, termasuk di Jawa Tengah, model rumah tapak menjadi kian sulit guna didirikan dengan harga perumahan subsidi. Namun demikian, Pakar Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Mila Karmilah memandang bahwa opsi hunian vertikal mesti dipertimbangkan matang-matang. Pasalnya, ia menilai bahwa persoalan mengubah paradigma hunian dari rumah tapak ke rumah susun bakal berdampak besar pada relasi sosial penghuninya. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan perumahan. “Kami akan terus mencukupi kebutuhan rumah. Karena keluarga lahir, rumah tangga lahir. Backlog kami coba penuhi. Jawa Tengah sudah sampai 91% keluarga itu punya rumah, kalau nasional baru 44%. Jawa Tengah sudah cukup baik,” kata Sujarwanto Dwiatmoko, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.Namun demikian, ia mengakui bahwa pemerintah daerah saat ini masih fokus buat mengatasi masalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

JAKARTA,ID-Untuk mewujudkan Asean sebagai Epicentrum of Growth, salah satunya membutuhkan ketahanan energi yang andal guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. namun, untuk mewujudkan hal ini tidak mudah. Asia tenggara merupakan konsumen energi terbesar keempat di dunia yang masih sangat bergantung pada energi fosil. Tantangan semakin berat karena selain fokus pada ketahanan energi, sebagai wujud komitmen bersama menekan emisi. Padahal, untuk melakukan transisi energi, dibutuhkan dana yang besar, teknologi yang tinggi, harga yang kompetitif, serta ketresediaan yang memadai. Masalah ketahanan energi merupakan hal serius yang dihadapi negara di Asia Tenggara. Menurut Direktur Eksekutif Center of Energi Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, negara-negara Asean khususnya Indonesia menghadapi persoalan terbatasnya kemampuan anggaran negara dan menipisnya cadangan energi fosil akibat eksploitasi besar-besaran. (Yetede)

JAKARTA,ID-Penyelesaian polusi udara memerlukan pendekatan holistk yang melibatkan semua sektor. Selain itu, pemerintah perlu didorong mencari solusi yang benar-benar  efektif dan berkelanjutan  untuk mengatasi polusi  yang sudah akut, terutama di jakarta. Sebelumnya Presiden Jokowi akan memberikan sanski administratif hingga penutupan kepada  industri yang tidak memasang scrubber untuk mengatasi polusi udara. Pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat mengatakan, kendaraan bermotor bukan satu-satunya penyebab polusi. Faktanya, asap industri, terutama dari PLTU berbahan bakar batu bara ikut berkontribusi pada kualitas udara yang buruk. Konsumsi batu bara oleh PLTU, kata dia, menghasilkan polutan berbahaya. Itu artinya, dengan peningkatan kendaraan listrik, permintaan listrik akan meningkat. hal ini akan meningkatkan batu bara dan polusi.  Dia menilai, konsumsi untuk kendaraan berlistrik mungkin tampak menarik. Akan tetapi, ini mungkin hanya dinikmati  oleh segelintir orang. Karena itu, sebuah pendekatan yang lebih inklusif seperti memperbaiki transportasi publik akan menjadi jalan keluar. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) menargetkan pedapatan dari bisnis digital berkontribusi 70% dari total pendapatan pada 2023. Hal ini menjadi bagian dari hasil transformasi kegiatan usaha perseroan berbasis digital. Pendapatan akan dipacu dari kegiatan bisnis pengeolahan infrastruktur industri penyiaran berbasis digital dan digital marketing agency. Sementara itu, tahun 2023 hingga semester I, pendapatan usaha perseroan turun 19,78% menjadi Rp16,87 miliar dibandingkan Rp21,3 miliar pada semester I-2022. Presiden Direktur BTEL Group Harya Mitra Hidayat mengatakan, tahun ini, pihaknya terus merasakan dampak positif atas realisasi visi perseroan, yaotu transformasi kegiatan usaha menjadi berbasis digital. "Dlaam merealisasikan visi tersebut, startegi manajemen perseroan adalah menjalankan aktivitas melaui unit-unit usaha yang dapat beradaptasi dengan cekatan," kata Harya, dalam keterangannya di jakarta, Kamis (31/08/2023). Seperti yang telah dilaporkan pada laporan keuangan  perusahaan dan paparan publik tahun 2022, perseroan memeiliki beberapa unit  usaha yang menjadi lokomotif pendorong kimerja going concern BTEL Group. (Yetede)

JAKARTA,ID-Dalam kurun waktu lima bulan pertama tahun ini, fasilitas kredit yang belum ditarik (undisbursed/UL) debitur di bank hampir tembus Rp2.000 triliun, tepatnya Rp1.996,5 triliun. Angka ini tumbuh tinggi 17,6% dibandingkan posisi Mei 2022 yang sebesar Rp1.697,8 triliun. Hingga Mei 2023, statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan dari sisi permodalan, kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 3 menjadi bank dengan jumlah kredit menganggur terbesar, yakni senilai Rp753,2 triliun, tumbuh 8,1% (yoy) per Mei 2023. bahkan, nilai tersebut lebih tinggi dari kredit menganggur di KBMI 4 atau bank kelas kakap yang senilai Rp744,94 triliun, naik 16,3% (yoy). Dari data OJK, kredit yang digulirkan industri perbankan per Mei 2023 sebesar Rp 6.557,08 triliun, tumbuh 9,39% dibandingkan Rp6.012,36 triliun pada periode sama tahun sebelumnya. Dengan kredit yang tumbuh tinggi, menunjukkan dunia usaha yang mulai ekspansi, selain itu sektor riil juga kembali meminta fasilitas kreditnya di bank meskipun belum ditarik. Meski demikian, UL merupakan fasilitas yang akan ditarik debitur ketika sudah ada permintaan di sektor riil. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pakar sosiologi politik sekaligus dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Kuskridho Ambardi menyebut Nahdatul Ulama (NU) dan Presiden Jokowi berpotensi untuk menentukan kemenangan calon presiden (capres) 2024. Hasil survei berbagai lembaga menyatakan jarak keterpiihan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo berselisih tipis dan masih masuk dalam batas galat (margin of error) Untuk itu, dukungan dari NU sangat  diperlukan karena organisasi yang telah berusia dua abad itu memiliki basis massa loyal tradisional yang bisa digerakkan oleh sebuah tim. Faktor penting lainnya adalah Presiden Jokowi yang memiliki sentimen positif yang banyak atribut yang disukai pemilih. "Kalau magnet presiden Jokowi itu sebagai presiden yang punya atribut yang disukai pemilih dan sentimennya positif. Kalau NU punya basis massa besar, jadi dua-duanya baik NU maupun Presiden Jokowi saya kira akan menentukan apalagi tambahan suara yang diperlukan hanya 5-7%," kata Kuskrindo dalam keterangan tertulisnya terima di Jakarta. (Yetete)

JAKARTA – Usulan penghapusan Pertalite yang akan diimplementasikan tahun depan kembali mencuat kendati sejumlah pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beberapa kali menyangkal rencana tersebut. Gagasan itu muncul dari PT Pertamina (Persero) sebagai kelanjutan Program Langit Biru yang telah dimulai beberapa tahun lalu.

Pertamina tengah melakukan pengkajian untuk meningkatkan kadar oktan BBM bersubsidi menjadi RON 92. Caranya adalah mencampur Pertalite dengan etanol sebanyak 7 persen sehingga menjadi Pertamax Green 92. "Program tersebut merupakan hasil pengkajian internal Pertamina. Belum ada keputusan apa pun dari pemerintah," ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam keterangannya, kemarin, 31 Agustus 2023.

Nicke mengatakan akan mengusulkan rencana tersebut kepada pemerintah untuk dibahas lebih lanjut. Jika nantinya usulan tersebut dapat dibahas dan menjadi program pemerintah, kata dia, harga Pertamax Green 92 akan ditentukan pemerintah. "Tidak mungkin jenis BBM khusus penugasan (JBKP) harganya diserahkan ke pasar karena ada mekanisme subsidi dan kompensasi di dalamnya." (Yetede)

JAKARTA - Perusahaan asuransi mulai kewalahan membayar lonjakan klaim kesehatan akibat polusi udara yang memburuk di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dalam beberapa bulan terakhir. PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk atau Sinarmas MSIG Life mencatat klaim penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) mendominasi pembayaran klaim dan manfaat MSIG, yang senilai total Rp 1,3 triliun pada paruh pertama tahun ini. Head of Customer & Marketing Sinarmas MSIG Life, Lukman Auliadi, menuturkan penurunan kualitas udara, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, menyebabkan jumlah kasus ISPA melonjak dua kali lipat pada kuartal II 2023 dibanding pada kuartal sebelumnya. “Terdapat lebih dari 12 ribu kasus dari Januari hingga Juni 2023 dengan nominal klaim naik 54 persen untuk total polis individu dan kumpulan,” ujarnya kepada Tempo, kemarin.  Lukman mengungkapkan kesadaran nasabah akan polusi udara yang memburuk juga menyebabkan intensitas pengecekan kesehatan bertambah karena tingkat kewaspadaan yang tinggi. Nasabah juga dimudahkan dalam mengajukan klaim secara digital melalui aplikasi VEGA by Sinarmas MSIG Life. (Yetede)

Animo warga yang melakukan perjalanan wisata ”balas dendam” atau revenge tourism diperkirakan masih terjadi sampai sekarang. Animo ini menjadi peluang bisnis pelaku usaha di ekosistem industri pariwisata nasional, seperti lembaga keuangan dan agen perjalanan wisata. Executive Vice President Marketing and Lifestyle Business Division Head Bank OCBC NISP Amir Widjaya, Kamis (31/8) di Jakarta, mengatakan, Bank OCBC NISP melalui laporan Financial Fitness Index 2023 menemukan 35 % warga mengaku pernah melakukan pengeluaran gaya hidup secara impulsif dalam enam bulan terakhir, mencakup konser, bepergian (travelling), dan belanja berlebihan. ”Artinya, fenomena revenge tourism sejalan dengan temuan laporan Financial Fitness Index 2023 yang kami rilis baru-baru ini,” ujarnya.

Menurut dia, beberapa produk Bank OCBC NISP sampai mendukung hal itu, seperti produk untuk memenuhi kebutuhn transaksi dan daya tarik tunai bebas konversi kurs selama warga bepergian di luar negeri. ”Namun, sebagai perbankan tetap penting mengedukasi agar masyarakat pintar menyiasati keinginan agar tidak mengorbankan kebutuhan dasar lainnya dan investasi tetap aman,” kata Amir. Dirut PT Caturnusa Sejahtera Finance (Traveloka PayLater) Doan Lingga, mengatakan, fenomena revenge tourism menandakan minat warga berwisata kembali pasca pencabutan pembatasan sosial seiring redanya pandemic Covid-19. Traveloka mengamati fenomena itu sampai sekarang masih terlihat. Pada Agustus 2023, misalnya, dan secara khusus pada periode menuju libur panjang (long weekend) HUT Kemerdekaan Ke-78 RI, Traveloka mencatat peningkatan volume transaksi produk akomodasi hingga 55,5 % pada periode 31 Juli hingga 6 Agustus 2023 dibandingkan minggu sebelumnya. (Yoga)