Dari tahun ke tahun, BUMN selalu menuturkan dua kisah. Kisah perusahaan pelat merah yang berprestasi, berekspansi, atau bertransformasi, dan kisah BUMN yang terbebani utang atau penugasan negara. Kisah itu kini terulang kembali. Saat ini, Kementerian BUMN terus mendorong perusahaan-perusahaan negara agar bisa berperan aktif di kancah regional dan global. Kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik menjadi sasaran. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, beberapa BUMN berupaya memperkuat ekspansi bisnis di sejumlah sektor strategis di kawasan Asia Tenggara. Beberapa proyek kerja sama tengah berjalan di Singapura, Malaysia, dan Filipina. ”Hal ini merupakan buah transformasi perusahaan-perusahaan BUMN yang membuat mereka menjadi lebih tangguh, produktif, dan siap berkompetisi di panggung global,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (30/8).

Di Singapura, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk bekerja sama dengan Singtel, dalam pengintegrasian IndiHome ke Telkomsel. Dengan integrasi itu, kepemilikan efektif Telkom di Telkomsel naik menjadi 69,9 % dan Singtel 30,1 %. Selain itu, Telkom melalui anak usahanya, yakni NeutraDC, bekerja sama dengan Singtel dan Medco Power dalam pembangunan Data Center di Batam. Proyek yang ditargetkan mencapai kapasitas IT Load 51 megawatt hingga 2031 itu diharapkan mampu menarik minat perusahaan-perusahaan yang sebelumnya menaruh data di Singapura berpindah ke Batam. Di sisi lain, ada kisah beberapa BUMN yang tengah mengalami masa sulit, terutama BUMN Karya yang banyak terbebani utang dan penugasan pemerintah untuk membangun infrastruktur nasional. Ada lima BUMN Karya yang tengah terlilit utang jumbo, yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Adhi Karya, dan PT Pembangunan Perumahan. Berdasarkan laporan keuangan BEI pada semester I-2023, total utang kelima BUMN Karya itu Rp 274,82 triliun, dengan Rp 46,21 triliun merupakan total utang BUMN Karya di bank-bank BUMN. (Yoga)

Semua pihak diminta turut berupaya mengurangi polusi udara di kawasan Jabodetabek. Presiden Jokowi menegaskan, pengawasan ketat bakal dilakukan ke berbagai sektor, termasuk industri yang menjadi sumber polusi. Jika aturan tak ditaati, sanksi tegas hingga penutupan operasionalisasi bakal diberlakukan. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi di sela kunjungannya ke SMK Negeri Jateng di Kota Semarang, Rabu (30/8).  Menurut Presiden, perlu kerja total dalam mengatasi persoalan polusi udara tersebut. Semua pihak diminta terlibat dalam kerja-kerja bersama tersebut.

”(Perlu) perpindahan dari transportasi pribadi ke transportasi publik atau transportasi massal. (Selain itu), penanaman pohon yang sebanyak-banyaknya di halaman kantor-kantor yang memang belum ada pohonnya juga (perlu) diwajibkan dan diharuskan,” kata Presiden. Pemerintah telah menerapkan teknologi modifikasi cuaca dan memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah untuk mengurangi polusi. Tak hanya itu, pengawasan terhadap industri, pembangkit listrik tenaga uap, dan uji emisi kendaraan pun telah dilakukan. Presiden menyebutkan, sanksi tegas hingga penutupan bakal diberlakukan. ”Kemarin, pas rapat, sudah saya sampaikan, kalau tidak mau memperbaiki, tidak pasang scrubber (pengendali pencemaran), tegas untuk ini. Sebab, harga kesehatan yang harus kita bayar sangat mahal,” kata Presiden. (Yoga)

Kondisi perekonomian tahun depan diperkirakan diliputi ketidakpastian. Ada tantangan yang mengharuskan APBN bekerja lebih keras dibandingkan dengan dua tahun ini. Guna mengantisipasi ketidakpastian dan mengurangi penerbitan utang baru, pemerintah menyiapkan dana cadangan Rp 51,4 triliun melalui saldo anggaran lebih. Dalam Buku Nota Keuangan RAPBN 2024, pemerintah mengalokasikan penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) sebagai instrumen pengurang utang dan penyangga fiskal sebesar Rp 51,4 triliun. Selain untuk menekan utang, SAL antara lain juga akan digunakan untuk dana cadangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan belanja pemilihan umum.

Dalam penjelasan Pasal 28 RUU APBN 2024, tambahan dana SAL akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan prioritas yang muncul di tahun depan. Misalnya, menurunkan pembiayaan utang dan cadangan belanja IKN atau sentra pertumbuhan ekonomi baru, belanja pemilu, kompensasi, kurang bayar dana bagi hasil (DBH), serta kurang bayar subsidi. Pemerintah sudah menggunakan SAL sebagai kas cadangan untuk menutup defisit anggaran dan menutupi kebutuhan pembiayaan beberapa tahun terakhir. Untuk 2023, pemerintah mengakumulasikan SAL Rp 478,9 triliun dari APBN 2022, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, untuk mengantisipasi kondisi perekonomian yang tidak pasti tahun ini. (Yoga)

Akses transportasi udara masih memegang peran sentral untuk mendukung perjalanan wisata karena kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan. Penambahan rute dan frekuensi penerbangan dinilai bakal memikat turis untuk datang selain harus disertai promosi destinasi yang gencar. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi B Sukamdani, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (30/8) berpendapat, ketika suatu bandara internasional menambah maskapai tujuan internasional, potensi wisatawan mancanegara (wisman) datang juga akan bertambah. Pada tahun 2023, pemerintah menargetkan 8,5 juta kunjungan wisman. Hingga Juni 2023, realisasinya 5,18 juta kunjungan. Sementara target pergerakan wisatawan Nusantara (wisnus) 1,4 miliar pergerakan dan realisasinya sampai Juni 2023 mencapai 433,57 juta pergerakan.

Menurut dia, maskapai nasional bisa bekerja sama dengan maskapai luar negeri untuk mendatangkan wisman potensial. Pemda juga berperan penting dalam mendukung penerbangan langsung (direct flight). Pemerintah di Manado, Sulut misalnya, termasuk yang agresif mendukung penerbangan langsung untuk mendatangkan wisman. Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, memperkirakan, hingga akhir 2023, Garuda dapat mencatatkan pertumbuhan penumpang lebih dari 60 %. Target ini diharapkan tercapai saat periode puncak, seperti Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Hal ini didukung ekspansi rute dan penambahan frekuensi penerbangan di rute favorit secara bertahap. Memasuki triwulan III-2023, kata Irfan, Garuda terus memperkuat jaringan, antara lain rencana  pembukaan rute Denpasar-Sorong, peningkatan frekuensi penerbangan untuk rute favorit dari/menuju Denpasar, Surabaya, Singapura, Malang, dan Tanjung Pinang. Selain Garuda, maskapai lain juga membuka rute baru atau menambah frekuensi penerbangan untuk mendukung pemulihan pariwisata. (Yoga)

PT Pertamina (Persero) ingin mengganti produk BBM jenis pertalite dengan pertamax green 92 dengan cara mencampur pertalite dengan etanol pada 2024. Lantaran pasokan etanol dalam negeri belum memadai, ethanol fuel grade diharapkan bisa dipenuhi impor. Dirut Pertamina Nicke Widyawati, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/8) mengatakan, pihaknya ingin melanjutkan program Langit Biru ke tahap II. Pada 2024, Pertamina berencana menaikkan RON 90 (pertalite) ke RON 92 (pertamax).

”Karena aturan KLHK menyatakan octane number (RON) yang dibolehkan di Indonesia minimum 91. Ini sangat pas. Dari aspek lingkungan bisa menurunkan emisi karbon, lalu mandatory bioenergi bisa kami penuhi,” kata Nicke. Ia pun meminta dukungan Komisi VII DPR dan pemerintah untuk meluncurkan pertamax green 92. Produk BBM itu akan dihasilkan dari campuran pertalite dengan etanol sehingga nilai oktan meningkat menjadi 92. Nicke menekankan, hal tersebut merupakan hasil kajian internal Pertamina dan belum ada keputusan apa pun dari pemerintah. Kalaupun menjadi program pemerintah, harganya akan regulated (disubsidi/kompensasi) dan tak mungkin diserahkan ke mekanisme pasar. (Yoga)

Penyelundupan rotan mentah menimbulkan ketidakpastian pasokan bahan baku bagi pelaku industri furnitur dalam negeri. Ketua Presidium Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Abdul Sobur mengatakan, pasokan bahan baku untuk industri furnitur dan kerajinan berbahan baku rotan menurun 8-10 persen. ”Suplai bahan baku rotan terkendala dengan maraknya penyelundupan,” katanya di Jakarta, Rabu (30/8/2023). (Yoga)

Pemerintah berharap pengelola lokapasar mengutamakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM produsen lokal agar memiliki akses pemasaran yang luas, termasuk ke pasar luar negeri. ”Melalui lokapasar, produsen sekaligus pedagang dapat terhubung langsung dengan pembeli secara lebih mudah. Lokapasar perlu membantu UMKM lokal agar punya akses pasar,” ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Rabu (30/8/2023), di Jakarta. (Yoga)

Saat ini semakin masif industri hilirisasi yang mengolah sumber daya mineral menjadi beragam komoditas, industri berbasis nikel paling maju dibandingkan mineral lainnya disebabkan nikel Indonesia memiliki keunggulan komparatif paling tinggi di dunia sehingga banyak negara memburunya, apalagi kebutuhan nikel sangat tinggi di era transisi energi untuk kebutuhan baterai. Indonesia kini menjadi produsen nikel terbesar di dunia. Produksi nikel 2022 tak kurang dari 1,8 juta ton, dua puluh kali lebih besar dibanding sepuluh tahun lalu di 90.000 ton. Bahkan pengolahan bijih nikel sudah menjadi baja tahan karat, produksinya nomor dua di dunia setelah China. Sudah waktunya dipikirkan kebijakan pembatasan produksi nikel, dan fokus pada industri lebih ke hilir.

Hilirisasi tembaga dan aluminium masih berproses,dan akan segera terwujud. Timah berpotensi dijadikan paduan logam dan berbagai kegunaan. Ke depan banyak jenis logam yang akan diekstrak di dalam negeri karena kebutuhan industri strategis. Keterbatasan infrastruktur energi memperlambat  hilirisasi, terutama aluminium. Namun, tantangan masih besar, produk logam seperti feronikel, produk nikel lainnya, alumina, aluminium, dan tembaga yang dihasilkan saat ini masih merupakan bahan baku industri manufaktur. Mengalirkan produk logam ke hilir sangat dipicu oleh adanya kebutuhan di hilir. Artinya, industri strategis tersebut yang harus menarik industri logam ke hilir atau demand driven. Keterkaitan pertambangan dan industri manufaktur. Tantangan utama adalah mewujudkan keterkaitan sektor pertambangan dan industri manufaktur. Manakala industri manufaktur tidak siap, industri tambang, tidak ada jalan lain, harus mengekspor hasil olahan atau bahkan hasil tambangnya. (Yoga)

Presiden Joko Widodo getol menggerojok aneka subsidi menjelang periode terakhir kepemimpinannya. Selain menambah cakupan penerima subsidi sepeda motor listrik, pemerintah juga berancang-ancang menghapus BBM jenis Pertalite dan mengganti dengan Pertamax. Berlaku 30 Agustus, pemerintah memperluas sasaran penerima subsidi sepeda motor listrik. Di aturan teranyar, warga Indonesia berusia 17 tahun ke atas berkesempatan meraih subsidi motor listrik senilai Rp 7 juta, atau satu KTP berhak mendapat subsidi motor listrik. Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia yang berusia di atas 20 tahun mencapai 187,42 juta jiwa. Jika subsidi motor listrik dilepas, dan dengan asumsi setengah penduduk tadi menerima subsidi (93,71 juta jiwa), maka pemerintah harus menyiapkan dana hingga Rp 655,97 triliun. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata bilang, meski pemerintah memperluas penerima subsidi, anggaran saat ini masih tetap sama seperti sebelumnya. Selain motor listrik, pemerintah juga membuka wacana subsidi Pertamax. Rencana itu diungkapkan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR, Rabu (30/8). "Pertamina menargetkan, produk Pertamax Green 92 menggantikan Pertalite di 2024 dan tetap dikategorikan sebagai produk BBM subsidi," kata dia. Sejumlah ekonom menyoroti aneka kebijakan subsidi itu. Subsidi Pertamax, dinilai tak tepat sasaran. Perluasan subsidi motor listrik dianggap kurang efektif, selain boros anggaran. "Lebih baik, anggaran untuk subsidi bus listrik atau kendaraan publik lainnya agar banyak manfaat," ungkap Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Ini sejalan keinginan Presiden Jokowi memberikan subsidi untuk tarif LRT dan Kereta Cepat.

Pemerintah terus menyiasati penggunaan anggaran agar semakin efisien. Salah satunya dengan cara menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di tahun ini. Kementerian Keuangan sudah menggunakan SAL sebesar Rp 70 triliun pada tahun ini. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan (APBN) Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Wahyu Utomo menyampaikan, bujet tersebut digunakan untuk mengurangi issuance bond atau penerbitan obligasi, akibat risiko imbal hasil (yield) yang tinggi. Adapun dalam UU APBN 2023 penggunaan SAL sebelumnya direncanakan sebesar Rp 70 triliun. Kemudian pemerintah memutuskan menambahkan penggunaan SAL tahun ini menjadi Rp 156,9 triliun sejalan dengan pengurangan penerbitan utang pada tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan dari SAL yang sebesar Rp 156,9 triliun tersebut, kemudian senilai Rp 100,9 triliun akan digunakan untuk penurunan pembiayaan utang, dan sebesar Rp 56 triliun untuk pembayaran kewajiban pemerintah di antaranya kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH), subsidi pupuk serta kompensasi energi. Menkeu mengatakan, penerbitan SBN dikurangi dengan memanfaatkan SAL dan didukung dengan pengelolaan kas yang optimal. Sementara itu, pembiayaan utang melalui pinjaman diperkirakan mencapai Rp 43,4 triliun, meningkat 16,8% dibandingkan dengan periode 2022. Mengutip Buku II RAPBN 2024, pemerintah mengalokasikan penggunaan SAL 2024 sebagai instrumen pengurang utang dan penyangga fiskal sebesar Rp 51,3 triliun dan alokasi hasil Pengelolaan Aset (HPA) sebesar Rp 649,2 miliar terkait konversi mengisi daya eks BPPN menjadi PMN nontunai kepada anak usaha PT Len Industri (yaitu PT Dirgantara Indonesia).