Potensi Ingkar Janji Anggaran IKN
JAKARTA – Komisi Infrastruktur Dewan Perwakilan Rakyat bakal menagih laporan realisasi anggaran infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara selama beberapa tahun terakhir dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Anggota Komisi V DPR, Suryadi Jaya Purnama, mengatakan pemakaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek ibu kota baru di Kalimantan Timur itu sudah memasuki tahun ketiga. Jumlah pagu yang diusulkan kementerian bidang infrastruktur itu pun terus meningkat. “Banyak sekali anggaran PUPR yang masuk ke sana. Tentu kami ingin mendetailkan penyalurannya,” kata dia kepada Tempo, kemarin, 1 September 2023. Sebelumnya, dalam rapat bersama DPR pada 30 Agustus lalu, Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono mengungkapkan sebanyak 24 persen dari rencana anggaran Kementerian PUPR pada tahun depan akan mengalir ke megaproyek IKN Nusantara. Porsi itu setara dengan dana sebesar Rp 35,37 triliun dari total pagu Kementerian Rp 146,99 triliun pada 2024. (Yetede)
Menjaga Stok Beras sampai Tahun Depan
JAKARTA – Pemerintah diminta mempersiapkan stok beras hingga Maret 2024 karena masa tanam padi yang biasanya dilakukan pada Oktober akan mundur lantaran fenomena El Nino berlangsung lebih lama. Akibat kondisi tersebut, guru besar pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santosa, memperkirakan panen raya pun bakal mundur ke kisaran April dan Mei 2024. "Jadi, kalau stok, biasanya diamankan sampai Februari karena Maret mulai panen. Sekarang harus sampai Maret karena puncak panen bisa April atau Mei," ujar Andreas kepada Tempo, kemarin.
Prediksi Andreas tersebut didasarkan pada laporan terbaru mengenai musim kering El Nino dari Climate Prediction Center Amerika Serikat. Agustus lalu, lembaga tersebut memperkirakan terjadi El Nino kategori kuat yang berlangsung pada November mendatang hingga Januari 2024. Dampak dari El Nino kategori kuat ini akan memundurkan musim hujan yang biasanya dimulai pada September. Kalaupun ada hujan, intensitasnya diperkirakan masih rendah. "Bukan berarti kering sampai Januari. Hujan mungkin akan turun juga di Oktober, tapi intensitasnya masih rendah sehingga petani belum bisa mulai menanam," kata Andreas. (Yetede)
Demi Merebut Suara Nahdlatul Ulama
JAKARTA – Satu per satu petinggi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tiba di Grha Gus Dur, Jalan Gayungsari Timur VIII-IX, Surabaya, Jumat sore, 1 September 2023. Area parkir yang biasanya lengang dalam sekejap dipenuhi mobil. Petang itu, pengurus PKB memiliki agenda penting. Mereka akan membahas tawaran kerja sama dari Partai NasDem untuk menduetkan Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam kontestasi pemilihan presiden 2024.
Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid mengatakan, pada Jumat pagi, pengurus pusat sebenarnya sudah menggelar rapat pleno di Jakarta untuk membahas tawaran NasDem. Namun rapat itu hanya meminta agar keputusan diambil dalam rapat pleno gabungan Dewan Pengurus Pusat PKB yang melibatkan seluruh jajaran pengurus internal partai. "Jadi, bukan hanya Dewan Syuro PKB dan Tanfidz, tapi juga seluruh badan otonom diundang, seluruh anggota fraksi diundang, bahkan pimpinan pengurus wilayah atau DPW PKB juga diundang," ujarnya
Rapat pleno gabungan itulah yang digelar di Grha Gus Dur, yang sehari-hari menjadi kantor Dewan Pengurus Wilayah PKB Jawa Timur. Adapun keputusan rapat adalah menerima tawaran NasDem. Keputusan ini didukung oleh seluruh pengurus yang hadir dalam rapat. Begitu juga dengan kiai. "Kami menerima dan menindaklanjuti tawaran NasDem pada ketua umum kami, Gus Muhaimin Iskandar," kata Hasanuddin. (Yetede)
Berpeluang jadi Lumbung Pangan Dunia
JAKARTA,ID-Asean berpeluang besar menjadi lumbung pangan dunia karena potensi produksi yang dimilikinya. Meskipun Asean sering menemui masalah terkait ketahanan pangan, namun negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu memiliki potensi produksi yang lebih baik dari negara-negara di kawasan lain. "Negara-negara di Asean memiliki potensi sebagai lumbung pangan dunia karena potensi yang dimilikinya," tutur pengamat ekonomi Universitas Indonesia Fitrah Faisal Hastiadi kepada Investor Daily, baru-baru ini. Ia menjelaskan salah satu kekuatan yang dimiliki Asean adalah dari sisi ketahanan pangan yang bisa dimaksimalkan untuk tujuan jangka pendek maupun menengah. Apalagi pada saat situasi seperti ini ketika negara-negara di Amerika dan Eropa mengalami inflasi pangan yang sangat siginifikan. Ia mencontohkan di inggris inflasi yang tinggi membuat banyak anak-anak sekolah dikabarkan terpaksa tidak sarapan karena harga makanan yang sangat tinggi. "Kita lihat tren, setelah Covid-19, banyak suplai atau produksi bahan makanan yang pertumbuhannya tidak secepat laju permintaan. Gap ini yang akan memunculkan naiknya harga-harga komoditas pangan. Pada sisi lain, Asean bisa dibilang sebagai lumbung pangan. Negara-negara Asean memang sering punya masalah dengan ketahanan pangan tapi potensi produksinya jauh lebih baik dan lebih besar dibanding negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa tadi," papar Fitrah. (Yetede)
Waspadai Inflasi Pangan akibat El Nino
Kekeringan akibat El Nino diperkirakan dapat membuat Indonesia kehilangan produksi beras hingga 1,2 juta ton. Fenomena iklim itu berpotensi menekan produksi pangan dunia dan membuat pemerintah sejumlah negara produsen mengutamakan kebutuhan domestik mereka. Pemerintah diingatkan untuk mewaspadai inflasi pangan. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/8) Presiden Jokowi mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mewaspadai potensi lonjakan inflasi pangan akibat El Nino. Fenomena yang melanda dunia ini akan memaksa negara-negara pemasok pangan menghentikan ekspor karena memilih untuk mengamankan pasokan bagi kebutuhan dalam negeri terlebih dulu.
”El Nino mengakibatkan kekeringan ekstrem dan diprediksi berlangsung hingga awal 2024.Kalau semua negara mengerem ekspor, apa yang bisa menyelamatkan negara kita, ya, diri kita sendiri. Minta bantuan atau beli beras atau gandum ke negara yang sudah stop ekspor, ya, tidak bisa,” ujar Presiden. Gejala kenaikan harga pangan tecermin pada komoditas beras. BPS mencatat, beras menyumbang inflasi 0,38 % secara tahunan pada Juli 2023. Mentan Syahrul Yasin Limpo dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR, Rabu (30/8) menyebutkan, El Nino akan menggerus produksi beras nasional. ”Analisis kami, kita akan kehilangan 380.000 ton beras karena El Nino sedang. Kalau El Nino sangat kuat, kita kehilangan 1,2 juta ton beras. Itu (analisis kehilangan beras) yang membuat kita harus menyediakan penanaman baru 500.000 hektar (ha),” kata Syahrul. (Yoga)
Sasaran Pembangunan Jadi Fokus Penyusunan RAPBN
DPR resmi menyetujui asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan RAPBN 2024, tetapi terdapat sejumlah catatan soal sasaran pembangunan ekonomi yang menantang. Struktur belanja dalam desain fiskal tahun depan akan dikerucutkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dalam rapat kerja pemerintah dengan Komisi XI DPR, Kamis (31/8) seluruh fraksi di DPR menyetujui asumsi dasar ekonomi makro sesuai usulan pemerintah yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato nota keuangan dan RAPBN 2024. Penetapan asumsi dasar ekonomi makro menjadi langkah awal paling penting dalam proses penyusunan anggaran negara karena berfungsi sebagai landasan menyusun APBN. Penyusunan RAPBN 2024 itu akan dilakukan selama tiga bulan ke depan oleh DPR dan pemerintah sebelum disahkan pada Oktober 2024.
Asumsi dasar ekonomi makro untuk 2024 yang disepakati pemerintah dengan Komisi XI DPR itu adalah pertumbuhan ekonomi 5,2 % secara tahunan, tingkat inflasi tahunan 2,8 %, nilai tukar rupiah Rp 15.000 per USD, dan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,7 %. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Hasan, mengatakan, fraksinya tidak keberatan dengan asumsi dasar ekonomi makro yang diusulkan pemerintah. Tantangan ke depan adalah menyusun struktur belanja RAPBN agar benar-benar bisa mencapai target sasaran pembangunan, seperti menekan kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran, mengecilkan rasio gini, serta membuka lapangan kerja baru. (Yoga)
Kinerja Industri Manufaktur Melambat
Indeks Kepercayaan Industri Agustus 2023 berada di posisi 53,22, lebih rendah 0,09 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Sekretaris Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Yan Sibarang Tandiele, Kamis (31/8/2023), mengatakan, subsektor yang mengalami kontraksi adalah subsektor industri logam dasar serta industri reparasi, pemasangan mesin dan peralatan. (Yoga)
BEI Terapkan ARB dan ARA Simetris
Bursa Efek Indonesia (BEI) memberlakukan kembali kebijakan batas auto rejection bawah (ARB) dan auto rejection atas (ARA) secara simetris mulai 4 September 2023. Dengan pengembalian aturan itu, pergerakan harga saham ke atas ataupun ke bawah dapat mencapai 35 persen. ”Kebijakan ini selaras dengan upaya bursa global,” kata Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik, Kamis (31/8/2023). (Yoga)
Dominasi Sektor UMKM, Perempuan Hadapi Sederet Tantangan
Perempuan mendominasi sektor UMKM di Indonesia. Namun, mereka sebagai pelaku usaha masih menghadapi sejumlah hambatan dalam pengembangan usahanya, mulai dari minimnya dukungan keluarga hingga sulitnya akses perizinan. Kepala Grup Pengembangan UMKM dan Keuangan Inklusi BI, Elsya MS Chani mengatakan, perempuan merupakan kelom pok penting dalam perekonomian Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan menunjukkan, terdapat 65 juta pelaku UMKM pada 2019. Dari jumlah tersebut, 64,5 % di antaranya perempuan.
”Kiprah perempuan dalam perekonomian sudah membuktikan banyak hal. Mereka mendominasi sektor potensial, seperti sektor ekonomi kreatif,” ujar Elsya dalam peluncuran program literasi keuangan Ibu Berbagi Bijak 2023 yang digelar PT Visa Worldwide Indonesia secara daring, Kamis (31/8). Meski demikian, banyak perempuan yang menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan usahanya. Beberapa di antaranya kurangnya dukungan keluarga atau pasangan, masalah perizinan, serta minimnya kemampuan mendapat akses pasar. Elsya menambahkan, BI memberikan dukungan lewat berbagai kebijakan, serta mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit yang lebih besar bagi UMKM. Selain itu, BI juga menetapkan kebijakan pemberian diskon giro wajib minimum serta pengadaan sistem pembayaran ritel nasional (BI Fast dan QRIS). (Yoga)
Kuota Elpiji Bersubsidi Terus Membengkak
Pemerintah mengusulkan kuota elpiji bersubsidi 3 kg sebanyak 8,03 juta ton dalam RAPBN 2024. Tambahan kuota akan disertai rencana transformasi distribusi yang tepat sasaran. Sejumlah fraksi di Komisi VII DPR mengusulkan kuota ditambah lebih banyak menjadi 8,5 juta ton. Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/8) mengatakan, usulan itu disertai kebijakan pendistribusian elpiji tepat sasaran pada 2024. ”(Dengan) melanjutkan upaya transformasi subsidi elpiji 3 kg menjadi berbasis orang dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat,” ujarnya. Dalam upaya transformasi subsidi itu, pendataan pengguna elpiji 3 kg telah dilakukan pada 2023 berbasis teknologi.
Transformasi elpiji bersubsidi itu, ujar Arifin, mempertimbangkan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat. Merespons usulan tersebut, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Mukhtarudin, mengatakan, kuota elpiji 3 kg pada 2023 yang diperkirakan terlampaui menjadi sinyal meningkatnya perekonomian nasional. Oleh karena itu, volume 8,03 juta ton dalam Nota Keuangan RAPBN 2024 dinilai terlalu kecil. Sementara itu, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, menuturkan, elpiji 3 kg selama ini menjadi tulang punggung sektor UMKM di Indonesia. ”Mulai dari UMKM makanan, ataupun lainnya. Bahkan, peternakan juga menggunakan elpiji 3 kg. Maka, kami mengusulkan (volume) 8,5 juta metrik ton,” katanya. (Yoga)









