Ekspor Listrik ke Singapura Perlu Disertai Transfer Teknologi
Rencana kerja sama Indonesia-Singapura terkait jual beli daya listrik sebesar 2 gigawatt dinilai dapat menghadirkan peluang transfer teknologi dan pengetahuan di bidang energi terbarukan. Apabila kerja sama itu terealisasi dengan optimal, akan ada peningkatan daya saing SDM Indonesia. Ahli ekonomi energi yang juga dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM Yogyakarta, Fahmy Radhi, yang dihubungi dari Jakarta, Minggu (17/9) mengatakan, kerja sama Indonesia-Singapura disektor energi terbarukan diharapkan dapat berdampak meningkatnya kapasitas SDM Indonesia. ”Listrik yang dihasilkan rencananya dari pembangkit energi terbarukan yang dibangun di sekitar Batam (Kepri). Secara business to business, ini akan menguntungkan semua pihak. Di samping itu, jika memang berjalan, akan terjadi transfer pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan energi terbarukan. Manfaat ini harus dioptimalkan dan baik untuk SDM kita,” ujar Fahmy.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) telah dilakukan Menteri ESDM Arifin Tasrif dengan Second Minister for Trade and Industry Singapura Tan See Leng di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (8/9). MoU itu meliputi kerja sama energi rendah karbon dan interkoneksi listrik Indonesia-Singapura. Tan See Leng, Jumat (8/9), menyebutkan, dari target 4 gigawatt (GW) impor listrik rendah karbon 2035, separuhnya atau 2 GW akan dipasok dari Indonesia. Kerja sama itu juga beriringan dengan kesepakatan pengembang serta pabrikan panel surya dan baterai yang melibatkan sejumlah perusahaan sehingga nantinya akan bersifat business to business. Akan tercipta ekosistem energi terbarukan dari hulu ke hilir guna menghasilkan listrik rendah karbon yang dapat menunjang kebutuhan energi Indonesia dan Singapura. (Yoga)
Secuil Kebahagiaan Petani Kakao
Merujuk data International Cocoa Organization (ICCO), pada 2021-2022 Indonesia menjadi negara ketujuh penghasil kakao di dunia setelah Pantai Gading, Ghana, Ekuador, Kamerun, Nigeria, dan Brasil, namun setiap tahun produksinya menurun, berdasar laporan BPS pada 2022 produksi kakao nasional 667.300 ton, turun 3 % dibanding tahun sebelumnya 688.200 ton. Faktor usia pohon kakao yang semakin tua menjadi salah satu penyebab turunnya produksi tersebut. Hal ini dialami Muh Aris (55), petani kakao di Kabupaten Soppeng, Sulsel. Dengan lahan 1 hektar, produksi kakao kebun Aris terus menurun setiap tahunnya, dari 1,5 ton per tahun menjadi 500 kg per tahun. ”Usianya sudah lebih dari 25 tahun sehingga produksinya menurun. Baru dalam beberapa waktu terakhir produksi meningkat ketika semua pohon kakao disambung samping dan sambung pucuk. Sekarang sudah bisa memproduksi 1 ton dalam setahun,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (16/9).
Sambung samping merupakan teknik menyambungkan batang atas dari tanaman induk unggul ke batang bawah tanam kakao yang memiliki produktivitas rendah. Sementara itu, sambung pucuk menyambungkan batang bawah dan batang atas agar produksi lebih dipercepat. Dengan cara ini, tanaman akan berproduksi hanya dalam jangka waktu dua tahun, Kedua teknik itu baru diketahui Aris melalui program pelatihan yang diberikan oleh Cargill. Bukan hanya Aris, 25.000 petani juga menerima pelatihan serupa untuk mendorong produktivitas mereka. Selain dibekali pelatihan untuk meningkatkan produksi kakao, Aris juga diberi bekal melakukan pembibitan yang turut memberikan penghasilan tambahan dan menambah kebunnya menjadi 2 hektar. Alhasil, pendapatan Aris mencapai lebih dari Rp 6 juta per bulan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan istri dan dua anaknya. (Yoga)
PLN Dampingi 10 Perusahaan Rintisan
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tengah mendampingi 10 perusahaan rintisan bidang teknologi lewat program inkubasi bisnis. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Sabtu (16/9/2023), mengatakan, program ini diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi industri teknologi dan nonkelistrikan di Indonesia, khususnya di sektor elektrifikasi pertanian dan pengelolaan sampah. (Yoga)
Hilirisasi Silika Perlu Diperkuat
Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Ignatius Warsito, Sabtu (16/9/2023), mengatakan, pemerintah terus mendukung hilirisasi komoditas silika sebagai bahan baku semikonduktor. Menurut dia, industri yang mampu mengolah silika menjadi wafer silicon solar grade belum tersedia di Indonesia. Wafer silicon adalah material penting sel panel surya. (Yoga)
Urai Benang Kusut Utang Harga Minyak Goreng Pemerintah
Penundaan pembayaran utang minyak goreng oleh pemerintah berpotensi mencederai kepercayaan peritel sekaligus pelaku usaha dan industri. Pengusaha ritel telah menjalankan kewajibannya menanggung selisih harga jual agar masyarakat memperoleh minyak goreng secara terjangkau hingga mencapai Rp 344 miliar. Namun, dengan alasan aturan yang berlaku, pemerintah berkelit membayar selisih itu. Pada Januari 2022, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis BI mencatat, rata-rata nasional harga minyak goreng di pasar tradisional dan pasar modern masing-masing Rp 20.150 per kg dan Rp 20.500 per kg. Pada Februari dan Maret 2022, harga di pasar tradisional mencapai Rp 18.900 per kg dan Rp 20.850 per kg, sedangkan di pasar modern di posisi Rp 16.850 per kg dan Rp 17.650 per kg. Pelaku ritel bahu-membahu menahan harga minyak goreng di pasar modern di bawah Rp20.000 per kg ketika pasar ekspor CPO saat itu tengah menggoda, yang dilandasi Permendag No 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pasal 7 regulasi tersebut menjanjikan, pelaku usaha akan mendapatkan dana kompensasi dari BPDPKS. Dana itu dihitung dari selisih HET dan harga keekonomian yang ditawarkan pasar. HET yang ditetapkan ketika itu Rp 14.000 per liter.
Pelaku usaha yang menanggung selisih sesuai Pasal 7 Permendag No 3/2022 ialah kalangan peritel. Data Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menunjukkan, total utang pemerintah terkait selisih harga minyak goreng pada awal 2022 mencapai Rp 344 miliar, yang ditanggung 31 perusahaan anggota Aprindo. Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey menuturkan, Komisi VI DPR telah meminta Kemendag menyelesaikan pembayaran selisih harga itu. Opini hukum Kejaksaan Agung serta BPKP, klaimnya, menyatakan hal yang sama. ”Sekarang, infonya Kemendag menanyakan (soal pembayaran utang selisih minyak goreng) kepada Kemenko Bidang Perekonomian. Aprindo menilai, pelaku usaha merasa dipermainkan,” ujarnya saat ditemui di ka- wasan Pasar Rebo, Jakarta, Jumat (8/9). Karena belum ada gelagat pembayaran utang tersebut, Roy menyatakan, pelaku ritel pun memotong pelunasan tagihan kepada produsen minyak goreng sesuai dengan nilai selisih yang ditanggung. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyatakan mengerti dengan langkah yang dilakukan Aprindo. Dia juga menggarisbawahi, perilaku pemerintah yang belum membayar utang selisih harga minyak goreng berpotensi diperhatikan oleh investor asing. Pelaku usaha pun bisa merasa sulit percaya kepada pemerintah. (Yoga)
Ekosistem Industri Perlu Dukung Hilirisasi
JAKARTA, KOMPAS — Komoditas tambang strategis Indonesia berpotensi menjadi modal mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. Syaratnya, nilai tambah potensi mineral itu meningkat hingga ekosistem industri pendukungnya. Kolaborasi dari hulu ke hilir oleh antarpemangku kepentingan amat dibutuhkan. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengatakan, nikel, timah, bauksit, dan tembaga termasuk komoditas mineral strategis dengan cadangan melimpah. ”Dengan hilirisasi yang menghasilkan produk-produk turunan, ada nilai tambah lebih tinggi, yang juga akan meningkatkan daya saing RI terhadap negara-negara lain. Hilirisasi salah satu fundamen dasar strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Seto dalam diskusi ”Tantangan dan Kebijakan Hilirisasi di Indonesia” di Menara Kompas, Jakarta, Jumat (15/9/2023). Selain Seto, hadir dalam diskusi menjelang Indonesia Mining Summit 2023 itu, Ketua Indonesia Mining Association (IMA) Rachmat Makkasau dan Presiden Direktur PT Kalimantan Aluminium Industry Wito Krisnahadi. Hadir pula Vice President Government Relations and Smelter Technical Support PT Freeport Indonesia Harry Pancasakti dan ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman. (Yetede)
Untung-Rugi Menjadi Anggota OECD
JAKARTA,ID-Mengesampingkan aspirasi dan tarikan untuk masuk ke dalam kelompok BRICS, Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru mendorong percepatan Indonesia untuk menjadi bagian dari OECD atau Organisation for Economic Co-operation and Development. Langkah ini diambil untuk kian melapangkan upaya menjadikan Indonesia sebagai negara kaya pada 2045 atau yang sering disebut dengan Indonesia Emas 2045. Proses untuk menjadi anggota "klub negara maju" itu sudah dimulai dengan mengirim surat permohonan khusus atau intensi pada 14 Juli silam. Melalui upaya percepatan, Jokowi berharap, Indonesia sudah resmi menjadi anggota OECD pada 2026 atau tiga tahun mendatang. Bila terwujud, maka proses keanggotaan Indonesia akan tercatat lebih cepat dari proses anggota-anggota negara lain sebelumnya yang memakan waktu 5-8 tahun. "(Ratusan standar) itu yang membikin beberapa teman di sektoral atau K/L (Kementerian dan Lembaga) menyampaikan, 'Jangan dulu deh menjadi anggota OECD'. Tapi, Bapak Presiden melihat, karena kita sudah akan menuju cita-cita menjadi negara kaya, 2045 'kan sudah tinggal 20 tahun lagi, sehingga kita memberanikan diri masuk mengajukan aksesi menjadi anggota OECD," ujar Sekretaris Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Jakarta, pekan lalu. "Yetede)
The Fed Kemungkinan Tidak Menaikkan Suku Bunga
NEW-YORK,ID- Para analis di Goldman Sach menyampaikan laporan pada Sabtu (16/09/2023) bahwa The Federal Reserve (The Fed) kemungkinan tidak akan menaikkan tingkat suku bunga dalam pertemuan dua hari, pada 31 Oktober 2023. Mereka juga memprediksi bank sentral Amerika Serikat (The Fed) kemungkinan tidak akan menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di pertemuan kebijakan terkait ringkasan proyeksi ekonomi minggu depan. "Kami mengira, pada November terjadi penyeimbangan kembali pada pasar tenaga kerja. Berita inflasi yang lebih baik dan kemungkinan terjadi pertumbuhan di kuartal IV mendatang bakal meyakinkan lebih banyak partisipasi bahwa Komite pasar terbuka Federal (FOMC) dapat membatalkan kenaikan suku bunga tahun ini," demikian disampaikan para pakar strategi bank AS dalam laporan, yang dilansir Reuters. Disaat para pelaku pasar mencoba mengukur lintasan kebijakan moneter The Fed, beberapa investor besar, termasuk J.P. Morgan Asset Management dan Janus Henderson Investors, menungkapkan bahwa bank sentral AS kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga, serta mengikuti siklus pengetatan kebijakan moneter paling agresif dalam beberapa dekade terakhir. (Yetede)
Jangan Hanya Andalkan Himbara
JAKARTA,ID-Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyetujui untuk menaikkan target setoran dividen 2024 menjadi Rp 85,8 triliun. Secara historis, penyumbang setoran dividen BUMN terbesar adalah himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Adapun, target total dividen pada 2020-2024 dari Kementerian BUMN sebesar Rp278,73 triliun. Di 2024, target dividen diperkirakan BUMN yang pada saat ini kian meningkat. Ekonom dan Directur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, tahun depan menjadi tahun menantang bagi BUMN. Oleh karena itu, dia menekankan agar jangan terlalu berharap ada kenaikan dividen, terlebih dari BUMN karya yang turut berdampak pada laba Himbara lantaran besarnya pencadangan yang dialokasikan bank pelat merah untuk mengantisipasi kredit macet atau pendanaan bermasalah dari BUMN karya. Selain itu, penyaluran kredit perbankan masih relatif rendah, terlihat juga bank-bank pelat merah yang jadi dominan pembagi dividen itu juga akan berpengaruh pada makro ekonomi 2024, kenaikan suku bunga. (Yetede)
Jalan Panjang UMKM Tanah Air Go Digital
JAKARTA,ID-Pemerintah terus mendorong pelaku UMKM mendigilitisasi bisnisnya (go digital). Hal ini perlu dilakukan untuk mempermudah pemasaran, promosi dan menjangkau pasar yang lebih luas, baik pasar domestik maupun ke pasar Internasional. Berbagai usaha dorongan dan kebijakan pun dikeluarkan pemerintah, termasuk Kemenperin, agar UMKM di Tanah Air go digital dan lebih berkontribusi ke perekonomian nasional. Saat ini, terdapat total sekitar 65 juta UMKM beroprasi di Tanah Air dan terus dibina untuk naik kelas secara skala bisnis serta memperluas jangkauan pasar ke kancah nasional dan global. Mereka punya peran sangat strategis dalam perekonomian dengan kontribusi 61% terhadap PDB Indonesia dan menyerap tenaga kerja 97% secara nasional. Menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM RI Koperasi dan UKM RI, sudah ada total 22 juta lebih UMKM yang masuk dan memasarkan produk jasanya di platform digital akhir 2022, dan akhir 2023, ditargetkan naik menjadi 24 juta UMKM. Pemerintah terus mendorong target digitalisasi 30 juta UMKM pada akhir 2024. (Yetede)









