Upaya pemerintah memacu pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak hanya berlangsung di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Secara simultan, pekerjaan merealisasikan IKN juga berlangsung di gedung parlemen, membahas revisi beleid yang menaungi calon ibu kota baru, sekaligus mengakselerasi masuknya investasi. Kemarin, Senin (18/9), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menggelar dua rapat penting. Pertama, Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran DPR dengan Otorita IKN membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Otorita IKN. Dalam Raker itu, DPR menyetujui anggaran Otorita IKN pada tahun depan sebesar Rp434 miliar. Pada saat yang sama, Otorita IKN juga mengajukan tambahan anggaran Rp3 triliun untuk 2024. Kedua, Rapat Panitia Kerja Perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang IKN yang sudah memasuki penyelarasan daftar inventarisasi masalah (DIM). Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan bahwa fokus saat ini adalah menyelesaikan proyek infrastruktur dasar IKN. Percepatan proyek itu merujuk rencana Presiden Joko Widodo untuk menggelar Upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2024 di Nusantara.Bambang juga mengungkap beberapa investor swasta siap membangun di IKN dalam 2 bulan mendatang. Dia juga mengonfirmasi investor swasta siap menggelar prosesi peletakan batu pertama atau groundbreaking di IKN pada 22 September 2023 atau 23 September 2023. Namun, Bambang enggan menjelaskan nama investor swasta yang terlibat dengan alasan tengah dalam proses pengorganisasian.

Otorita IKN telah mengungkap beberapa investor swasta siap menggarap pusat perbelanjaan, mal, rumah sakit, pusat olahraga, hingga hotel dengan nilai sekitar Rp40 triliun. Nantinya, sejumlah proyek itu dibangun di kawasan Sumbu Kebangsaan yang berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Ada beberapa nama Crazy Rich Indonesia yang berkomitmen membangun IKN, di antaranya bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) hingga Anthoni Salim selaku pemilik Salim Group. Pemilik Grup Djarum dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) yakni Robert Budi Hartono juga tak mau ketinggalan. Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menyatakan beberapa syarat minat swasta di IKN adalah kepastian hukum, kepastian keberlangsungan, juga kepastian perpindahan ibu kota. "Itu yang menjadi syarat. Itu hal menjadi menarik untuk kita para pengembang," kata Joko. Sementara itu, pakar Hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia Yuli Indrawati menilai Otorita IKN lebih tepat disebut sebagai pemdasus. Dengan status sebagai pemdasus, dia menegaskan Otorita IKN mempunyai kewenangan untuk membentuk badan usaha milik otorita termasuk juga kewenangan menerbitkan surat utang.

Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) baru seumur jagung. Disahkan dan diundangkan pada 15 Februari 2022 dengan nomor 3/2022. Kini, beleid tersebut akan dirombak lagi, karena dinilai tidak sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. UU IKN yang terdiri dari 11 bab, 44 pasal, dan dua lampiran itu, disebut ada sejumlah beleid yang mengganjal pembangunan ibu kota baru. Badan Otorita IKN Nusantara menyebutkan terdapat sembilan klausul yang menghambat proyek mercusuar Presiden Joko Widodo ini. Kesembilan poin itu mencakup hal-hal krusial, seperti luas dan batas wilayah, tata ruang, pertanahan, pembiayaan IKN Nusantara, kewenangan khusus otorita, penyelenggaraan perumahan, jaminan keberlanjutan, hingga pemantauan serta peninjauan. Sejauh ini, pembangunan IKN Nusantara mencapai 41% per 17 Agustus 2023. Berdasarkan laporan progres pembangunan IKN Nusantara yang dikutip Senin (18/9), pembangunan IKN gelombang I mencapai 41,03% dan gelombang II 0,09%.Gelombang I yang dimulai sejak 2021 hingga 3 Agustus 2023 meliputi jalan tol akses IKN, Bendungan Sepaku, Istana Negara dan Kantor Presiden.Sejumlah investor itu disebut-sebut di bawah komando taipan Sugianto Kusuma atau Aguan, pemilik Agung Sedayu Group. Sembilan perusahaan lainnya Budi Hartono (Djarum Group), Anthony Salim (Salim Group), dan Franky Widjaja (Sinarmas Group). Selain itu, ada Pui Sudarto (Pulau Intan Group), William Katuari (Wings Group), TP Rachmat/Boy Thohir (Adaro), Prajogo Pangestu (Barito Pacific), Eka Tjandranegara (Mulia Group), hingga Astra Group. Total investasi 10 taipan itu mencapai Rp40 triliun.Menurut harian ini, percepatan pengerjaan IKN Nusantara dengan memasukkan dalam proyek prioritas dan merevisi UU IKN adalah langkah positif. Namun, pemerintah pun harus berpikir strategis dan visioner. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jangan sampai menjadi bantalan, seperti pada proyek kereta cepat. Hal itu bakal menyisakan beban kepada generasi berikutnya.

Merosotnya harga batu bara acuan ke titik terendah dalam 2 tahun terakhir membuat pelaku usaha memutar otak melakukan efisiensi agar margin perusahaan tetap terjaga. Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) mencatat merosotnya harga batu bara acuan atau HBA ke level US$133,13 per ton pada September menambah beban pelaku usaha yang sedang terimpit beragam persoalan, seperti meningkatnya biaya operasional dan naiknya tarif royalti. Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia mengatakan bahwa pelaku usaha batu bara mesti mengefisienkan operasionalnya agar bisa tetap bertahan, dan tidak menghentikan kegiatan pertambangan di lapangan. “Tentu saja melakukan efisiensi dalam bisnis, dan dalam segala hal,” katanya, Senin (18/9). Efisiensi tersebut, kata Hendra, menjadi salah satu jalan untuk meloloskan margin perusahaan pertambangan yang tertekan karena merosotnya HBA dalam beberapa bulan terakhir. “Harapan kami akan rebound lagi, karena pada kuartal IV biasanya demand batu bara meningkat, termasuk dari Tiongkok yang diperkirakan permintaan di sisa akhir tahun menguat,” ucapnya.

Untuk diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memutuskan HBA dengan kesetaraan kalori 6.322 kcal/kg GAR, total moisture 12,26%, sulphur 0,66%, dan Ash 7,94% berada di harga US$133,13 per ton. Kemudian HBA I dengan kesetaraan nilai kalori 5.300 kcal/kg GAR, total moisture 21,32%, sulphur 0,75%, dan Ash 6,04% seharga US$89,11 per ton. Lalu, HBA II dengan kesetaraan nilai kalori 4.100 kcal/kg GAR, total moisture 35,73%, sulphur 0,23%, dan Ash 3,90% senilai US$53,83 per ton. Adapun, HBA III dengan kesetaraan nilai kalori 3.400 kcal/kg GAR, total moisture 44,30%, sulphur 0,24%, dan Ash 3,88% berada di harga US$31,82 per ton. Singgih Widagdo, Ketua Indonesia Mining & Energy Forum (IMEF), mengatakan bahwa sebenarnya pelaku usaha bisa memanfaatkan peningkatan impor batu bara China dengan menggenjot produksinya untuk kemudian dikirim ke Tiongkok. Di sisi lain, pemerintah terus memperbaiki formula HBA agar bisa mendekati harga riil, termasuk menambah HBA III. Staf Khusus Menteri ESDM Irwandy Arif mengatakan bahwa perbaikan formula harga dilakukan untuk membuat HBA sebagai tolok ukur pungutan royalti dapat mendekati harga riil transaksi di pasar.

DPR menyetujui suntikan penyertaan modal negara kepada Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau Airnav Indonesia hingga Rp1,55 triliun, yang salah satunya guna mendukung pemindahan Ibu Kota Nusantara. Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP menyatakan persetujuan penyertaan modal negara (PMN) berupa dana tunai dan nontunai kepada Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI)/Airnav Indonesia total Rp1,55 triliun dengan Rp659,19 miliar berupa dana tunai.  “Komisi XI DPR menyetujui PMN tunai pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp659,19 miliar kepada perum LPPNPI yang akan digunakan untuk melengkapi teknologi navigasi penerbangan, peremajaan peralatan ATM system yang telah memasuki batas maksimum usia teknis,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR, Senin (18/9). Selain peremajaan alat, dia menegaskan PMN juga dialokasikan dalam mendukung pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Rionald Silaban berharap PMN untuk Airnav bisa meningkatkan kapasitas lalu lintas penerbangan di Indonesia. Sementara itu, Direktur Utama Perum LPPNPI/Airnav Indonesia Polana B. Pramesti menyatakan persetujuan PMN itu salah satunya dipakai untuk meremajakan peralatan navigasi penerbangan guna mendukung pemindahan IKN.Dia memaparkan penggunaan PMN untuk ATM system di Balikpapan yang lokasinya berdekatan dengan IKN Nusantara mencapai Rp108,7 miliar, ATM system Jakarta membutuhkan dana Rp471,9 miliar, sementara Medan Rp76,2 miliar, dan Pontianak sebesar Rp60,7 miliar.Secara total, untuk peremajaan STM system di empat lokasi membutuhkan bantuan PMN sebesar Rp717,5 miliar.  “Namun yang dimintakan PMN sebesar Rp659,19 miliar, di mana sisanya akan berasal dari dana internal perusahan,” lanjutnya.  Polana juga memaparkan Airnav menanggung piutang pelayanan jasa navigasi penerbangan (PJNP) mayoritas maskapai nasional dan asing yang terakumulasi sejak 2018 hingga kuartal II/2023 sebesar Rp1,52 triliun.

Ombudsman Republik Indonesia mengusulkan kepada pemerintah segera menetapkan harga eceran tertinggi gabah untuk mengganti harga eceran tertinggi beras seiring dengan lonjakan harga komoditas pangan itu. Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan selama ini kebijakan harga eceran tertinggi (HET) beras tidak efektif menstabilkan harga komoditas itu. Aturan HET disebut hanya mengatur harga beras premium di pasar modern. “Kalau pasar tradisional tidak ada yang namanya HET itu,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (18/9). Seharusnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan HET gabah kering panen (GKP) di tingkat penggilingan untuk menahan laju kenaikan harga gabah.Di sisi lain, kebijakan HET untuk beras premium dikhawatirkan bakal menghambat pasokan beras di pasar modern, seiring dengan makin tertekannya usaha pabrik beras premium karena modal produksi yang lebih besar dibandingkan harga penjualan berasnya yang dipatok sesuai HET. Pemerintah juga diminta berkaca dari kejadian kelangkaan minyak goreng pada tahun lalu akibat kebijakan penetapan satu harga minyak goreng Rp14.000 per liter. Saat itu, minyak goreng justru langka karena pasok­an makin berkurang karena kebijakan tersebut.

JAKARTA,ID-PT Bahan pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau Indonesia Finansial (IFG) menargetkan pengalihan  polis dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) akan rampung pada triwulan I-2024. Target tersebut mundur dibandingkan target awal yang disebut akan selesai pada tahun ini. Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko mengatakan, hingga Juni 2023, IFG melalui IFG Life telah menerima transfer polis Rp30,96 triliun atau  81% dari Rp 38,4 triliun liabilitas polis yang akan dialihkan. Saat ini, posisi risk based capital (RCB) IFG Life di posisi 128%. Artinya, tidak ada kapasitas bagi polis yang masih ada di Jiwasraya tanpa suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN). Pemerintah meminta IFG untuk menghitung pendanaan pengalihan polis yang dilakukan secara independen. Hasilnya, dibutuhkan Rp8,01 triliun per Desember 2023 yang mengalihkan sisa polis yang direstrukturisasi, dengan menjaga RBC datas ketentuan minimal Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dana tersebut akan berasa dari PMN cadangan investasi tahun anggaran 2023 senilai Rp 3 triliun. Kemudian, PMN tahun anggaran 2024 sebesar Rp3,56 triliun, disamping IFG juga memperkuat modal IFG Life dengan fundraising senilai Rp 1,45 triliun unutk menutup kekurangan PMN. (Yetede)

JAKARTA,ID-Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertambangan mineral dan batu bara mencapai Rp127,32 triliun berdasarakan Data Kementerian  Energi dan Sumber daya Alam (ESDM) per 8 September 2023. Realisasi ini sekitar 149,37% dari target tahun ini sebesar Rp 85,24 triliun. Capaian ini menambah panjang raihan PNBP minerba yan terlampaui target sejak 2017. Raihan PNBP tersebut tak terlepas dari harga batu baranya. Pasalnya penerimaan sektor pertambangan mayoritas disumbangkan oleh 'emas hitam'. Bila melihat pergerakan dari awal tahun memang terjadi tren penurunan harga. Namun harga batu bara masih dikisaran US$ 100-an per ton. Bahkan Kementerian ESDM menerbitkan beleid teranyar dalam penetapkan Harga batu Bara Acuan (HBA). Patokan harga tersebut digunakan dalam pembayaran royalti batu bara. Keputusan Menteri ESDM No 41 Tahun 2023. Ketentuan teranyar ini antara lain menetapkan HBA mengacu kepada rata-rata harga jual batu bara dalam 1 bulan sebelumnya. Formula HBA sebelumnya, dan 30% dua bulan sebelumnya. Perubahan formula ini diharapkan HBA mencerminkan kondisi pasar. (Yetede)

JAKARTA,ID-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal meresmikan peluncuran bursa karbon pada 26 September 2023 atau Selasa pekan depan. Meski demikian menjelang peluncuran tersebut, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai penyelenggara bursa atau perdagangan bursa atau perdagangan karbon mengaku belum mengantongi izin dari OJK. Kepastian mengenai peluncuran bursa karbon pada pekan depan itu dikemukakan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar. "Rencananya, peluncuran Bursa Karbon yang perdana, pedagangannya itu akan dilakukan pada 26 September ini. Jadi minggu depan," kata Mahendra dalam Seminar Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca & Peluang Perdagangan Karbon di Indonesia Jambi dan disiarkan langsung melalui kanal Youtube, Senin (18/9/2023). Adapun bursa karbon merupakan suatu sistem yang mengatur perdagangan karbon atau catatan kepemilikan unit karbon. "Itu adalah rencana dalam minggu depan, tapi secara pararel kami bersama harus terus meningkatkan diri dalam pemahaman, pengetahuan, kapasitas untuk benar-benar mengerti terhadap bagaimana membentuk ekosistem tadi (bursa karbon)," ujar Mahendra. (Yetede)