JAKARTA,ID-Fluktuasi harga komoditas menjadi perhatian pemerintah di tengah penyusunan Rancangan Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) 2024, karena akan berpengaruh pada pos belanja subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM). Berkaitan itu, pemerintah dan badan Angaran (Banggar) DPR menyepakati alokasi subsidi energi meningkat dari usulan awal menjadi Rp189,1 triliun pada 2024. menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dengan gejolak perekonomian global yang terjadi pemerintah, sudah mengubah asumsi makro RAPBN 2023 tentang Indonesia Crude Price (ICP) dari US$ 82 dalam penyusunan RAPBN 2024. Begitu juga dengan asumsi lifting minyak dari 625 ribu liter per hari menjadi 635 ribu liter per hari. "Geopolitik dan disrupsi rantai pasok yang mempengaruhi harga komoditas, yang paling bisa kita lihat adalah harga minyak yang telah bergerak sekarang di atas US$ 80 ke US$ 82 per barel," kata Sri Mulyani. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) melanjutkan tren pertumbuhan yang lebih baik di paruh kedua tahun ini. Tercermin dari penyaluran kredit yang tumbuh sejalan dengan proyeksi kinerja diakhir tahun sekitar 7-0% secara year on year (yoy). Berdasarkan laporan keuangan BNI secara bank only yang telah dipublikasikan, per Agustus 2023 kredit yang telah disalurkan mencapai Rp650,01 triliun, meningkat  8,4% dibandingkan Rp601,24 triliun pada Agustus 2022. Selain itu, laba bersih pada  delapan bulan tahun inijuga tercatat Rp13,63 triliun, meningkat, 11,9% dari laba bersih Agustus 2022 yang senilai Rp12,18 trlun. Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini mengatakan, di paruh kedua tahun ini perseroan optimistis kredit bisa tumbuh  sesuai dengan target yang ditetapkan manajement. "Per Agustus kredit kami tumbuh lebih baik. Agustus tumbuh 8,8% secara year on year, kamimoptimistis momentum ini terus berlanjut," ujar Novita dalam konferensi pers nya hsail Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BNI, Selasa (19/9/2023). (Yetede)

WASHINGTON,ID-The Federal Reserve (The Fed) hampir dipastikan mempertahankan suku bunga acuan pada pertemuan kebijakan dua hari yang dimulai Selasa (19/9/2023) waktu setempat. Apa yang ditunggu oleh pasar finansial kemudian adalah pernyataan bank sentral Amerika Serikat (AS) tersebut tentang proyeksi-proyeksi ekonomi baru dan apakah masih perlu menaikkan suku bunga akhir tahun ini. Pernyataan kebijakan baru dan keputusan terkait suku bunga dan Komite Pasar Terbuka Federal ata FOMC dijadwalkan rilis pada Rabu (20/9/2023) pukul 14.00 waktu setempat atau Kamis (21/9/2023) daini hari WIB. Penjelasan lebih lanjut mengenai  hasil pertemuan kebijakan akan disampaikan dalam konferensi pers Gubernur The Fed Jarome Powell sekitar pukul 14:30. Konsensus yang berkembang di kalangan investor terkait  federal funds rate (FFR) adalah hampir dipastikan The Fed bakal mempertahankannya di kisaran saat itu dinilai konsisten dengan pergeseran The Fed dalam mengambil keputusan suku bunga, yakni lebih lambat dan terukur. "Logika karena perlambatan itu. Tampaknya para partisipan Komite Pasar Terbuka  Federal tidak ingin mengacaukan apa yang sedang berjalan," ujar ekonom JP MOrgan Michael Feroli, yang dilansir Reuters pada Selasa. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah menargetkan Indonesia mempunyai mobil nasional (Mobnas) listrik karya anak bangsa pada 2025 atau 2026. Agen pemegang merek (APM) menyambut posiitf target tersebut, meski definisi mobnas listrik perlu diperjelas. Direktur Pemasaran Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmy menjelaskan, jika sebuah kendaraan atau mobil dikembangkan berdasarkan spesifik kebutuhan masyarakat dan nantinya akan bisa memberikan impact positive ke berbagai hal. Meski begitu, definisi mobnas itu sendiri sekarang masih tidak jelas. "Kita tidak tahu kriteria tersebut  mobil nasional tuh apa? Apa namanya nasional, atau apakah lokal konten, wacana ini perlu diperjelas," kata ida kepada Investor Daily, Jakarta, Selasa (19/09/2023). Anton mengatakan, dampak psoitif dari mobil produksi lokal pastinya kearah penjualan, karena cocok dengan kebutuhan mobilitas masyarakat. Dia menambahkan, semakin bisanya sebuah model kendaraan memenuhi kebutuhan mobilitas, tentu akan berdampak pada popularitas dan demand. "AKhirnya penjualan bisa bertumbuh ya, semakin banyak penjualan tentu memberikan impact turunan yang baik juga," ucap Anton. (Yetede)

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) nyaris tuntas 100% dan akan beroperasi secara komersial 1 Oktober 2023. Demi merampungkan pembangunan sarana dan prasarana proyek Kereta Cepat, pemerintah pasang badan dengan menyodorkan penjaminan agar PT Kereta Api Indonesia (KAI) mendapatkan utang dari perbankan asal China demi menutup pembengkakan biaya. Baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani merilis  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89/2023 yang mengatur Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan penjaminan pemerintah tidak berdampak kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, penjaminan proyek KCJB sudah diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93/2021 lantaran ada pembengkakan biaya. Total pembengkakan biaya proyek kereta cepat sepanjang 142,3 kilometer ini senilai US$ 1,2 miliar. Semula, nilai total proyek yang mayoritas didanai perbankan Tiongkok itu senilai US$ 6,07 miliar. Konsorsium BUMN Indonesia memiliki 60% saham, sisanya adalah Konsorsium China. Dengan kata lain, Konsorsium BUMN Indonesia harus menanggung US$ 720 juta yang setara 60%. Untuk memperkuat penjaminan pemerintah dan meminimalkan risiko fiskal, pemerintah akan mengoptimalkan peran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk ikut serta menggotong penjaminan pemerintah. Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia M Wahid Sutopo menyatakan, PII  turut serta membahas penjaminan pembiayaan proyek KCJB. Untuk  pelaksanaan dan alokasi penjaminan, menurut dia, ditetapkan Kementerian Keuangan dalam keputusan terpisah. Direktur Celios, Bhima Yudhistira menilai, meski penjaminan dilakukan lewat PII, tetap saja hal tersebut akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara tak langsung. "Iya, namanya risiko kontijensi ke APBN. Seolah ada pemisahan risiko, tetapi tetap saja terkait kas negara secara tak langsung," kata dia.

Memasuki tahun politik 2024, parlemen dan pemerintah bersepakat mengerek alokasi subsidi energi. DPR setuju untuk meningkatkan alokasi anggaran subsidi energi tahun 2024 dari usulan awal pada Agustus 2023. Alokasi anggaran subsidi energi tahun depan ditetapkan Rp 189,10 triliun. Angka ini naik 1,73% dari usulan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang mencapai Rp 185,87 triliun. Anggota Komisi II sekaligus anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2024 Nurul Arifin menyampaikan, alokasi subsidi energi tersebut meliputi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu dan elpiji tabung 3 kg sebesar Rp 113,2 triliun, meningkat dari usulan awal sebesar Rp 110  triliun. Sementara itu, subsidi listrik disepakati Rp 75,8 triliun, atau masih sama dengan usulan awal. Adapun volume BBM tahun depan dipatok sebesar 19,58 juta kiloliter (kl), terdiri dari minyak tanah 0,58 juta kl, dan minyak solar 19 juta kl. Kemudian, volume elpiji 3 kg dipatok 8,03 juta metrik ton, serta subsidi tetap minyak solar sebesar Rp 1.000 per liter. Alasan peningkatan subsidi energi pada tahun depan lantaran sejumlah indikator seperti minyak mentah dan nilai tukar bergerak volatil. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja itu menjelaskan, ada banyak perubahan pada prospek ekonomi domestik dan global dalam tiga minggu terakhir. Salah satu contohnya harga minyak Brent yang naik menjadi US$ 95 per barel atau naik 11%. "Dalam situasi ekonomi seperti ini, asumsi-asumsi dasar terus berubah," kata Menkeu.

Kondisi perekonomian Indonesia yang masih terjaga dan sikap The Federal Reserve (The Fed) diprediksi masih membuat Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan dalam Rapat Dewan Gubernur BI di bulan September 2023.Beberapa ekonom memprediksi alasan sikap BI tersebut. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengungkapkan, langkah BI seiring dengan laju inflasi yang terjaga serta nilai tukar rupiah yang stabil. Ia melihat, ditahannya suku bunga acuan mungkin berlangsung hingga akhir tahun 2023. Hal ini seiring dengan kemungkinan puncak suku bunga acuan menjadi 5,75%. Ekonom Bahana TCW Emil Muhamad mengungkapkan, BI saat ini hingga akhir tahun 2023 akan lebih menempuh kebijakan mendukung pertumbuhan dan menjaga stabilisasi perekonomian. Hanya yang perlu diperhatikan, bila The Fed menaikkan suku bunganya pada bulan ini, maka untuk pertama kali dalam sejarah suku bunga acuan AS berada di level yang sama dengan suku bunga acuan BI, yaitu 5,75%.

Secara perlahan, utang luar negeri (ULN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai terpangkas. Bank Indonesia (BI) mencatat, utang luar negeri BUMN per akhir Juli 2023 sebesar US$ 48 miliar. Hasil ini turun 1,51% secara bulanan dari periode bulan sebelumnya yang  sebesar  US$ 48,74 miliar. Sedangkan secara tahunan, utang luar negeri BUMN ternyata sudah turun sebanyak 12,78% dari posisi  US$ 55,04 miliar. Sedangkan jika dirinci, utang luar negeri kelompok BUMN bukan lembaga keuangan turun 0,88% secara bulanan di periode Juli 2023. Begitu juga utang luar negeri BUMN bank turun 5,35% secara bulanan di periode yang sama. Sedangkan utang luar negeri lembaga keuangan bukan bank tetap. Pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidy  menilai,  sektor yang menunjang emiten BUMN adalah perbankan dan telekomunikasi. Budi melihat, untuk ke depan, sektor perbankan dan telekomunikasi masih akan menjadi pemimpin di antara emiten BUMN sepanjang  tahun ini. Hal  ini dikarenakan kinerja BUMN perbankan konsisten tumbuh dari waktu ke waktu. Research Analyst Infovesta Kapital Advisori, Arjun Ajwani sependapat, kenaikan  IDX BUMN20 tertopang kinerja emiten perbankan yang konsisten positif. Penyebabnya antara lain  valuasi emiten bank BUMN yang  masih menarik dan disokong  fundamental yang  tetap solid. Sedangkan Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta  berpandangan sektor basic industry dan energi menopang kinerja emiten-emiten BUMN, khususnya yang tergabung dalam IDX BUMN20.

Lonjakan harga minyak mentah bukan saja menyulut kinerja emiten pertambangan  minyak dan gas (migas). PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX),  emiten  di bidang jasa migas juga turut kecipratan berkah  harga minyak dunia. Direktur APEX Mahar Atanta Sembiring berharap harga minyak dapat berada di level yang baik yang bisa bertranslasi positif terhadap kinerja APEX. Meskipun efek kenaikan harga minyak terhadap kinerja APEX akan dirasakan secara tidak langsung. "Saat penandatanganan kontrak, kami hanya tekan dari daily rate yang tidak dapat diubah. Daily rate merupakan gambaran kebutuhan dari rig dan itu adalah gambaran harga pasar yang berlaku,” kata Mahar, dalam public expose insidentil yang digelar secara virtual, Selasa (19/9). Saat ini, APEX juga aktif mengikuti tender, baik offshore maupun onshore, baik di lingkup PT Pertamina maupun perusahaan panas bumi (geotermal). Saat ini, APEX memiliki 5 rig yang aktif dan akan beroperasi. Yakni  satu rig jack up, dua rig swamp barge dan satu unit rig darat bagi Grup Pertamina. Pertama, Rig Tasha  yang beroperasi hingga Juli 2024 di Pertamina Hulu Mahakam, Kalimantan Timur. Kedua, Rig Yani  yang beroperasi hingga November 2024  di Pertamina Hulu Mahakam Kalimantan Timur. Ketiga, Rig Raisis yang beroperasi hingga Maret 2024 di Pertamina Hulu Mahakam, Kalimantan Timur. Keempat, Rig 9 yang beroperasi hingga kuartal I-2024 untuk PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) di Ulubelu, Lampung. Kelima, Rig 10  yang akan bekerja pada kuartal III- 2023 untuk PT Medco Energi Internasional Tbk di Suban, Sumatra Selatan.