JAKARTA,ID-PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, melalui anak usaha PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsel), optimistis kerja sama yang dijalin dengan Startlink, perusahaan satelit internet milik konglomerat Amerika Serikat (AS) Elon Musk, akan memperkuat portfolio bisnis satelitnya. Layanan internet dengan skema kerja sama B2B tersebut dijual kepada perusahaan operator/penyelenggara jasa internet  untuk melayani masyarakat pengguna akhir tahun di wilayah 3T Tanah Air. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah memberikan izin Hak Labuh Satelit Khusus Non Geostationer (NGSO) Starlink kepada Telkomsat di Indonesia sejak sekitar  pertengahan 2022. Starlink merupakan satelit penyedia  layanan telekomunikasi/internet bagi masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Meski demikian, hak labuh satelit tersebut hanya berlaku untuk layanan untuk backhaul merupakan teknologi yang memfasilitasi perpindahan layanan data/internet dari satu infrastruktur telekomunikasi infrastruktur telekomunikasi lainnya. Artinya, Telkomsel hanya bisa menjual layanan Starlink kepada korporasi penyedia jasa internet 4G baru bisa memberikan layanannya kepada masyarakat penggguna akhir bisnis/ritel di area rural atau terdepan, terluar, dan tertinggi (3T) Tanah Air. (Yetede)

Tetra Pak, perusahaan solusi pemrosesan dan pengemasan terkemuka di dunia mendukung PT Sinar Sosro, perusahaan minuman terkemuka di Indonesia meluncurkan kampanye daur ulang, DAURI-Daur Untuk Negeri, pada, Sabtu, 16 September 2023. Kerjasama kedua perusahaan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang disaksikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Festival LIKE-Lingkungan Iklim Kehutanan dan Energi Terbarukan yang merupakan salah satu kegiatan menuju COP28 (konferensi perubahan iklim). Kampanye DAURI berfokus pada peningkatan kesadaran akan pentingnya daur ulang, serta guna mendorong masyarakat Indonesia untuk mendaur ulang kemasan minuman bekas mereka. 

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan, bahwa Indonesia telah berhasil mengurangi penumpukan sampah sekitar 12 juta ton pada tahun 2022. Capaian tersebut tercatat lebih tinggi dari target pengurangan sampah nasional sebesar 30 persen pada tahun 2025. Pemerintah meyakini keberhasilan tersebut disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi dan mendaur ulang sampah, serta infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih baik. Direktur Tetra Pak, Tommy Srihartoyo Soetoyo, mengaku bangga dengan kemajuan yang telah dicapai Indonesia dalam upaya mengurangi tumpukan sampah. "Tetra Pak berkomitmen untuk mendukung upaya tersebut, dan membantu menciptakan masa depan yang lebih lestari untuk Indonesia," kata dia. (Yetede)

TAK biasanya Nur Lina berkeliling mendatangi sejumlah kios beras di Pasar Jaya Pademangan Barat, Jakarta Utara, kemarin. Hal ini ia lakukan demi mendapatkan beras dengan harga termurah. Harga beras yang kian tinggi membuat beban pengeluaran ibu rumah tangga tersebut kian berat. “Saya sampai mendatangi lima kios untuk mencari beras paling murah,” kata dia saat dijumpai Tempo di pasar tersebut. Sebelum ke Pasar Jaya Pademangan Barat, Nur mampir ke tiga toko di pinggir jalan hingga ke minimarket. Setelah bertanya ke sana-sini, akhirnya ia memutuskan membeli beras di Pasar Jaya seharga Rp 50 ribu untuk 5 kilogram. “Lebih murah Rp 2.000. Lumayan, meski capek banget jalan kaki.” Bukan hanya Nur yang rela mondar-mandir mengecek harga supaya mendapatkan beras murah. Warga Pademangan lainnya, Putri Lestari, juga menceritakan kisah serupa. 

Ia mengatakan telah mampir ke minimarket sebelum mendatangi salah satu toko beras di Pasar Jaya. Perempuan berusia 34 tahun itu memutuskan membeli beras di toko tersebut karena harganya lebih murah ketimbang di minimarket. “Premium lebih murah di Pasar Jaya. Tadi saya cek di minimarket 5 kg harganya Rp 69 ribu. Di sini harganya Rp 65 ribu,” kata Putri. Ia mengatakan selisih itu sangat berarti di tengah semakin mahalnya beras.Menyitir panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga rata-rata beras medium di tingkat pedagang eceran kemarin dibanderol Rp 12.930 per kilogram, sementara harga beras premium mencapai Rp 14.560 per kilogram. Harga kedua jenis beras tersebut melonjak dibanding harga pada bulan yang sama tahun lalu. Waktu itu, beras medium masih dijual seharga Rp 10.950 per kilogram, sedangkan beras premium Rp 12.480 per kilogram. (Yetede)

Molornya penyelesaian revitalisasi kilang PT Pertamina (Persero) di Balikpapan, yang membuat biaya proyek kian membengkak, memperlihatkan penyakit ego sektoral menjadi kronis di perusahaan negara kita. Ironisnya, masalah ini terjadi di antara sesama anak perusahaan Pertamina, yang seharusnya bekerja sama memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana dan selesai sesuai dengan target.

Ongkos proyek peremajaan kilang Pertamina atau refinery development master plan (RDMP) di Balikpapan diduga membengkak hingga sekitar Rp 18,36 triliun. Pembengkakan biaya ini terdeteksi sejak tahun lalu, sebagian besar karena masa tunggu akibat pandemi Covid-19. Konsorsium kontraktor, yakni SK Engineering & Construction Co, Hyundai Engineering Co Ltd, PT Rekayasa Industri, serta PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, sebetulnya sudah mengajukan amendemen kontrak 30 persen lebih besar dibanding nilai awal proyek. Namun hingga kini Pertamina belum menyepakati nilai baru tersebut. Jika hal itu dibiarkan berlarut-larut, potensi pembengkakan biaya semakin tinggi.

Lambatnya pengambilan keputusan mengenai nilai baru sebetulnya hanya satu dari sekian banyak penyebab berlarut-larutnya proyek. Sejak awal proyek ini bergulir, anak perusahaan Pertamina yang menggarap proyek ini, yakni PT Pertamina Kilang Internasional beserta PT Pertamina Kilang Balikpapan, ditengarai tak kompak. Upaya Pertamina menunjuk konsultan proyek pun sia-sia karena anak perusahaan minyak pelat merah ini kerap tak satu suara, meski belakangan Direktur Proyek Infrastruktur Kilang Pertamina Internasional, Kadek Ambara Jaya, berupaya merangkul semua pemangku kepentingan proyek tersebut. (Yetede)

LONDON,ID-Bank-bank sentral utama dunia saat ini dipandang sudah mencapai atau berada dibatas puncak suku bunga acuan yang hedak mereka naikkan. Bahkan bank Sentral Eropa (ECB) pekan lalu mengisyaratkan jika suku bunga sudah sampai batasnya. ECB pekan lalu menaikkan suku bunga acuan ke angka tertinggi 4%. Setelah melalui pertimbangan panjang seputar perkiraan inflasi dan memperbaharui pertumbuhan ekonomi serta apa artinya bagi kebijakan moneter. Meskipun pernyataan yang menyertainya sama sekali tidak mengesampingkan  kenaikan lebih lanjut, ECB menjelaskan bahwa suku bunga berada pada tingkat yang jika dipertahankan untuk durasi yang cukup lama, bakal memberikan kontribusi substansial terhadap kembalinya inflasi tepat waktu ke target. Di samping itu, prospek inflasi jangka pendek masih suram  dan akan memukul kelompok rumah tangga dengan keras. Berdasarkan proyeksi makroekonomi staf ECB untuk kawasan uero, saat ini mereka melihat rata-rata inflasi untuk 2023 mencapai 5,6% atau lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya 5,4% dan 3,2% di tahun depan, juga lebih tinggi dibandingkan prediksi sebelumnya 3%. (Yetede)

Pemerintah perlu mengoptimalkan produksi beras pada musim tanam I yang diperkirakan berlangsung pada Oktober-Desember 2023 untuk menambah cadangan beras pemerintah dan ketahanan pangan nasional. Kemung-kinan gagal panen juga perlu diantisipasi karena masih ada petani di sejumlah daerah yang menanam padi pada musim tanam III. Pada Jumat (15/9) air Waduk Kedungombo mulai digelontorkan untuk pengairan sawah pada musim tanam I, pada Jumat dini hari. Air tersebut sampai di Bendung Klambu, Kabupaten Grobogan, Jateng, pada Jumat pagi dan langsung dibagi ke sejumlah saluran irigasi menuju Demak, Pati, Kudus, dan Grobogan pukul 06.00.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Demak Hery Sugihartono, Jumat, mengatakan, meskipun air sudah digelontorkan, petani tidak bisa segera tanam karena harus membasahi dan mengolah sawah. Tanam padi di Demak diperkirakan baru berlangsung awal Oktober 2023 sehingga panen diperkirakan terjadi pada Desember 2023 hingga Januari 2024. ”Agar hasil panen musim tanam I optimal, sumber air irigasi pada musim kemarau panjang akibat dampak El Nino ini harus dikelola dengan baik. Pemerintah dan petugas pengelola air diharapkan membaginya dengan rata dan mengantisipasi tidak terjadi rebutan dan sabotase air,” ujarnya. (Yoga)

KPU mulai memproses pengadaan logistik untuk Pemilu 2024. Efisiensi dari hasil konsolidasi pengadaan logistik tahap pertama yang meliputi kotak suara, bilik suara, tinta, segel plastik, dan segel diklaim mencapai Rp 302,1 miliar. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengatakan, kebutuhan logistik pemilu tahap pertama meliputi lima jenis, yaitu kotak suara 4,1 juta unit, bilik suara 3,2 juta unit, segel plastik 24,3 juta buah, tinta 1,6 juta botol, dan segel 93 juta keping. Dari pagu anggaran pengadaan logistik pemilu tahap pertama Rp 527,8 miliar, efisiensi bisa mencapai 42,76 % atau Rp 302,1 miliar. Hasilnya, anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan logistic tahap pertama turun menjadi Rp 225,7 miliar.

”Kami memanggil calon-calon penyedia untuk melakukan konsolidasi. Alhamdulillah, setiap penyedia bisa menurunkan harga penawaran sehingga jika ditotal ada efisiensi 42,7 %,” kata Hendar seusai Penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Logistik Pemilu 2024 Tahap Pertama di Kantor LKPP, Jakarta, Senin (18/9). Hendar menuturkan, ada sembilan isu yang diperhatikan dalam pengadaan logistik pemilu, yakni jumlah volume logistik yang sangat besar, kondisi geografis, jadwal yang ketat, kesiapan SDM, dan kemampuan pelaku usaha. Selanjutnya, spesifikasi teknis yang harus presisi, ketidakpastian bakal calon yang akan berkontestasi di pemilu, peningkatan produk dalam negeri, serta pemberdayaan pelaku UMKM. (Yoga)

Impor produk boga bahari Jepang di Korea Selatan terus merosot dalam lima bulan terakhir karena kekhawatiran radiasi radioaktif di perairan Jepang. Kantor berita Yonhap, Senin (18/9/2023), mewartakan Korsel mengimpor produk boga bahari Jepang senilai 7,8 juta dollar AS (setara Rp 117 miliar) pada Agustus 2023 atau turun 34,8 persen pada periode sama tahun lalu. Pada 24 Agustus 2023, Jepang mulai membuang air mengandung radioaktif dari PLTN Fukushima ke Laut Pasifik. Korsel akan mengetatkan pemeriksaan level radiasi di perairan selepas pembuangan limbah Fukushima. (Yoga)

Dampak kekeringan panjang akibat El Nino mulai terlihat di beberapa waduk dan bendungan di sejumlah daerah produsen beras. Persediaan air mendekati titik kritis. Kendati masih dapat dimanfaatkan, kondisi sumber-sumber air itu mengancam pasokan air musim tanam padi tahun depan. Untuk menjaga stok air waduk atau bendungan tersebut, pengairan areal sawah diatur bergiliran. Perum Jasa Tirta II, BUMN pengelola Waduk Jatiluhur, bahkan telah merencanakan pembuatan hujan buatan guna menambah air waduk tersebut. Pada hari Selasa-Jumat, (12-15/9/2023), tim Kompas memantau Waduk Jatiluhur di Purwakarta dan Bendung Rentang di Majalengka, Jabar, serta Waduk Kedungombo di Boyolali dan Bendung Klambu di Grobogan, Jateng. Ketinggian dan debit air waduk dan bendung itu telah berkurang. Khusus di Bendung Klambu, aliran irigasi setempat baru dibuka pada 15 September 2023 untuk musim tanam (MT) I. Di Waduk Jatiluhur, tinggi muka air jauh di bawah garis pembatas. Endapan lumpur yang mengering dan bebatuan besar di tepi waduk terlihat begitu jelas, namun air irigasi untuk sejumlah sawah tetap dialirkan.

Air di wilayah pinggiran Waduk Kedungombo, tepatnya di Desa Klewor, Kemusu, Kabupaten Boyolali, juga sudah surut. Petani memanfaatkan lahan waduk yang surut untuk menanam padi dan jagung. Sementara di Bendung Rentang yang mendapatkan pasokan air dari Waduk Jatigede, air irigasi masih digelontorkan meski debitnya tak sebesar keadaan normal. Bendung itu menyalurkan air ke 37 kecamatan di Kabupaten Majalengka, Cirebon, dan Indramayu di lahan seluas 87.840 hektar. Korlap Unit Pengelola Irigasi Bendung Rentang Dadi Supriadi mengatakan, penyaluran air ke sawah bergantung pada kebutuhan petani dan kondisi Waduk Jatigede. Saat ini, volume air di waduk 480 juta meter kubik atau hanya 49,68 % dari kondisi normal, yakni 980 juta meter kubik. Selain karena berkurangnya curah hujan sebagai dampak El Nino, penyusutan volume Waduk Jatigede juga akibat mengeringnya sungai yang menyuplai air ke waduk. ”Ketersediaan air di Jatigede itu cukup untuk tiga bulan (sampai Desember),” kata Dadi. Meskipun pasokan air masihcukup untuk MT I pada Desember 2023, Dadi mengimbau petani untuk menghemat air dan mematuhi pola gilir air. Apalagi, pada November 2023, jaringan irigasi akan dikeringkan selama sebulan guna mengecek kondisi saluran dan pengisian air waduk. (Yoga)

Upaya Indonesia mendorong perikanan berkelanjutan dan berdaya saing, baik perikanan budidaya maupun tangkap, masih dihadang sejumlah persoalan, mulai dari pencurian ikan, basis data dan pengawasan yang lemah, biaya produksi tinggi, hingga sinergi usaha hulu-hilir yang belum optimal. Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Agus Suherman mengemukakan, sumber daya laut Indonesia yang berlimpah telah mendorong maraknya pencurian dan penangkapan ikan ilegal. Sementara itu, pengawasan masih terbatas dan sumber daya manusia untuk pengawasan juga belum optimal. ”Dia (kapal pencuri ikan) tahu waktu-waktu tidur dan istirahat pengawas serta mengetahui armada pengawas tidak mampu menembus ombak tinggi sehingga di saat itulah dia masuk,” kata Agus dalam Kongres Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Ke-9 dan Seminar Nasional ”Strategi dan Inovasi untuk Mendukung Perikanan Berkelanjutan” secara hibrida, di Jakarta, Sabtu (16/9). 

Meski demikian, kata Agus, praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing) sebagian besar dilakukan oleh kapal-kapal di dalam negeri. Pelanggaran, di antaranya, terkait perizinan. Dari jumlah kapal motor berukuran 10-30 gros ton (GT), yakni 33.140 unit yang memperoleh izin provinsi, ditengarai 30 % atau 11.000 unit di antaranya kapal berukuran di atas 30 GT yang seharusnya mengurus izin ke pemerintah pusat. Selain itu, alih muatan kapal (transshipment) masih terjadi ditengah laut. Upaya mencegah pelanggaran memerlukan pembenahan tata kelola dan pendataan.Migrasi kapal perikanan dengan izin daerah untuk beralih ke izin pemerintah pusat memberikan kesempatan pelaku usaha untuk memperbaiki data dan izin usaha. ”Terkait tata kelola, masih banyak praktik IUU Fishing berasal dari pelaku domestik. Banyak kapal perikanan belum terdata. Ini terus kami benahi,” ujarnya. (Yoga)