Sektor Jasa Keuangan Tetap Stabil
OJK menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil di tengah
era tingginya tingkat suku bunga dalam jangka waktu lama (higher for longer).
Stabilitas itu salah satunya ditunjukkan industri perbankan yang tetap resilien
dan mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit hingga Agustus 2023. ”Sektor jasa
keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas
yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme
bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko higher for longer suku bunga
global,” kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas OJK Mahendra Siregar saat
menyampaikan hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK September secara daring, Senin
(9/10/2023).
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae
menjelaskan, pertumbuhan dana pihak ketiga pada Agustus 2023 tercatat 6,24 % secara
tahunan menjadi Rp 8.082 triliun. ”Fungsi intermediasi perbankan berjalan
dengan normal dalam menopang perekonomian, baik di sisi pembiayaan maupun dalam
penghimpunan dana. Pada Agustus 2023, pertumbuhan penyaluran kredit meningkat
9,06 % secara tahunan dari sebelumnya pada Juli 2023 sebesar 8,54 % menjadi Rp 6.739,40
triliun. Pertumbuhan tertinggi ada pada kredit investasi sebesar 11,25 %,”
lanjut Dian. (Yoga)
Genjot Penagihan Kewajiban Pengembang
Pemprov DKI Jakarta menerima 62 fasilitas sosial dan
fasilitas umum yang menjadi kewajiban pengembang sepanjang tahun ini. Kewajiban
itu terbit seiring keluarnya surat izin penunjukan penggunaan tanah, izin
peruntukan penggunaan tanah, atau izin prinsip pemanfaatan ruang. Akan tetapi, tak semua pengembang tertib menunaikan
kewajibannya. Ada kewajiban yang tertunda selama bertahun-tahun. Oleh karena
itu, Pemprov DKI Jakarta didorong mengoptimalkan penagihan serta menerapkan
sanksi bagi pengembang yang menunda kewajibannya. Pada Senin (9/10) Pemprov DKI
Jakarta menerima penyerahan 44 kewajiban pengembang selama April-September
2023, terdiri dari lahan seluas 424.000 meter persegi dan konstruksi seluas
414.181 meter persegi. Nilainya mencapai Rp 4,8 triliun. Selama Januari-Maret
2023, ada 18 kewajiban yang ditunaikan, yakni lahan seluas 119.403 meter persegi
dan konstruksi seluas 77.001 meter persegi dengan nilai Rp 1,7 triliun.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan, saat
ini perizinan di DKI Jakarta sudah lebih mumpuni sehingga pengembang lebih
mudah melaksanakan kewajibannya. Pengembang bisa sesegera mungkin menyerahkan
kewajiban tanpa menunda terlalu lama. ”Kami tagih kewajiban yang realistis
sehingga pengembang bisa menyerahkannya dengan cepat. Tidak menjadi terutang terus,”
katanya seusai serah terima di Balai Kota Jakarta. Heru meminta Bappeda dan
Asisten Pembangunan Pemprov DKI Jakarta untuk giat menagih kewajiban
pengembang. Sementara itu, Badan Pengelolaan Aset Daerah sebisa mungkin
melakukan serah terima kewajiban dua kali sepekan, misalnya, setiap Selasa dan
Kamis. Terkait itu, DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta mempercepat
penagihan kewajiban pengembang. Selain sanksi tegas, percepatan itu bisa dengan
perjanjian dan memperkuat peran wali kota. (Yoga)
PLN Mulai Produksi Hidrogen Hijau
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mulai memproduksi hidrogen hijau dari Green Hydrogen Plant yang diresmikan pada Senin (9/10/2023) di kawasan PLTU Muara Karang, Jakarta. Dengan kapasitas produksi hidrogen hijau 51 ton per tahun saat ini, menurut Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, pengembangan hidrogen hijau berikutnya bakal diterapkan pada sejumlah PLTU milik PLN. (Yoga)
Wapres Amin Kawal Pembangunan di Papua
Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Senin (9/10/2023), kembali berkunjung ke Papua. Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi mengatakan, Wapres akan mengawal percepatan pembangunan Papua dengan tetap berpaku pada perlindungan HAM, terutama bagi orang asli Papua. Selama lima hari, Wapres akan beraktivitas di Provinsi Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. (Yoga)









