Warga Rempang, Batam, Kepri, menilai Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City dilakukan secara terburu-buru. Pada tahap I, pemerintah akan menggusur lima kampung tua untuk membangun kawasan industri terintegrasi. Padahal, pembangunan rumah relokasi belum dimulai dan analisis mengenai dampak lingkungan masih dalam penyusunan. Seorang warga, Amlah (105), Kamis (5/10) mengatakan satu jengkal pun tidak akan bergeser dari tempat tinggalnya di Kampung Pasir Panjang, Pulau Rempang. Pasir Panjang adalah salah satu dari lima kampung tua yang akan terdampak pembangunan tahap I Rempang Eco City.

”Aku sudah tinggal di sini 100 tahun lebih. Coba kamu rasakan, kamu marah tak kalau kampung kamu diambil orang? Tentu marah, tentu tak suka,” kata Amlah. Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City bakal dibangun di Pulau Rempang dengan nilai investasi ratusan triliun rupiah. Nota kesepahaman itu ditandatangani Badan Pengusahaan (BP) Batam, Pemerintah Kota Batam, dan PT Makmur Elok Graha (MEG) pada 2004. Dalam perkembangannya, ada nota kesepahaman yang ditandatangani Kementerian Investasi dan Xinyi International Investments Limited pada 28 Juli 2023. Tahap konstruksi awal untuk investasi senilai 11,6 miliar USD atau Rp 174 triliun itu awalnya direncanakan dimulai pada November 2023.

Pada tahap I akan dibangun kawasan industri terintegrasi yang mencakup lima kampung tua, yakni Kampung Pasir Panjang, Belongkeng, Pasir Merah, Sembulang Tanjung, dan Sembulang Hulu. Pemerintah akan memindahkan 950 keluarga di lima kampung tua ke Kampung Tanjung Banun yang juga terletak di Pulau Rempang. Namun, sampai sekarang pembangunan perumahan relokasi belum juga dimulai. ”Dia (pemerintah) belum buatkan rumah ganti. Orang-orang yang sudah pindah itu disewakan rumah (oleh pemerintah) di Batam. Aku ini sudah tua, cobalah kamu pikir sendiri,” ujar Amlah. Warga lain, Ishak (57), mengatakan, warga tidak menolak pembangunan PSN Rempang Eco City. Yang ditolak oleh sebagian besar warga adalah rencana penggusuran kampung-kampung tua di Pulau Rempang. (Yoga) 

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menghentikan proyek reklamasi yang terindikasi tidak berizin di Pantai Koneng, Kota Dumai, Riau. Sejak Januari 2023 tercatat 16 proyek reklamasi telah dihentikan sementara, yang merupakan tindak lanjut pengawasan KKP atas pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang laut melalui reklamasi. Proyek-proyek reklamasi itu ditengarai tidak mengantongi izin ataupun tidak dilengkapi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL). Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Laksamana Muda Adin Nurawaluddin mengemukakan, terkini, dilakukan penyegelan lahan reklamasi seluas 1 hektar dari total 8,5 hektar milik PT UMK karena mereka tidak mengantongi izin reklamasi dan perizinan PKKPRL.

Sebelum dilakukan penghentian sementara, Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Polsus PWP3K) telah melakukan pemanggilan terhadap PT UMK untuk dimintai keterangan terkait  kasus tersebut. Berdasarkan hasil keterangan perwakilan perusahaan, ditemukan pelanggaran atas pemanfaatan ruang laut dan selanjutnya PT UMK diwajibkan untuk mengajukan perizinan PKKPRL dan izin reklamasi. ”PT UMK tidak diperkenankan untuk melanjutkan proses reklamasi untuk sementara waktu sampai dengan dokumen PKKPRL diterbitkan,” ujar Adin, akhir pekan lalu. Ia menambahkan, kegiatan reklamasi di Pantai Koneng melanggar UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, Pasal 18 Angka 12. Pelaku pelanggaran itu dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara. (Yoga) 

JAKARTA,ID-Kalangan pelaku usaha swasta nasional mulai menunjukkan kecenderungan untuk mengurangi utang luar negeri (ULN) mereka lebih dari dua tahun silam. Selain bisnis yang selain akibat permintaan yang terkontraksi menyusul pandemi Covid-19, hal itu juga dipicu oleh biaya dan resiko ULN yang kian besar ditengah ketidakpastian dan fluktuasi perekonomian global. Untuk menghindari resiko utang yang harus mereka tanggung di kemudian hari, sejumlah pelaku usaha bahkan rela membiayai sebagian dari usaha mereka dengan menyisihkan diantara setoran rutin tabungan ke bank. Sementara belum banyak pelaku usaha yang kurang percaya diri menggunakan pasar modal sebagai sumber pendanaan usaha mereka. "(Ini) bukan single faktor. Kami menyinyalir interaksi dari kedua faktor, internal dan eksternal, terhadap supply-demand utang luar negeri, menciptakan tingkat utang luar negeri yang lebih rendah," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaya kepada Investor Daily, baru-baru-ini. (Yetede)

JAKARTA,ID-Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT AIS) Forum yang akan digelar pada 10-11 Oktober 2023 di Nusa Dua, Badung, Bali. Mengusung tema Membina Kolaborasi, Memajukan Inovasi untuk Laut dan Masa Depan Bersama, KTT AIS Forum akan membahas berbagai isu global yang berkaitan dengan kelautan. Indonesia pada pertemuan tersebut akan fokus pada tiga aspek, yakni pembangunan ekonomi biru, tantangan perubahan iklim, serta mempererat solidaritass antarnegara pulau dan kepulauan. Sekretaris Kementerian  Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Sesmenko Marves) Ayodhia GL Kalake mengatakan Indonesia sebagai tuan rumah pertama KTT AIS Forum memiliki peran strategis dalam memperkuat komitmen dan solidaritas dalam menghadapi tantangan global. "AIS forum ini dibentuk untuk mendorong kolaborai antarnegara pulau dan kepulauan di seluruh dunia untuk bersama-sama mengatasi tantangan dan permasalahan yang dihadapi, khususnya pada sektor pembangunan kelautan dan mitigasi perubahan iklim serta penanggulangan iklim serta menanggulangan pencemaran di laut," kata Ayodhia GL. (Yetede)

JAKARTA,ID-Presiden Jokowi menerima kedatangan mentan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Minggu malam (08/10/2023). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo diapit oleh SYL yang mengenakan kemeja batik berwarna coklat dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ketiganya berbincang disalah satu ruangan di istana Merdeka pafa pukul 19.10 WIB.  Namun, awak  media tidak diperbolehkan merkeam gambar bergerak serta wawancara dalam  pertemuan tersebut. Awak media hanya boleh memotret pertemuan itu. Adapun mantan Menteri Pertanian SYL tiba di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam untuk menemui Presiden Jokowi. Kedatangannya terlihat saat mobil Alphard dengan plat nomor tersebut sebelumnya juga SLY saat ia tiba di Bandara Soetta usai melakukan perjalanan  dinas di Eropa dan dikabarkan hilang kontak setelahnya. Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan dan menandatangani surat pengunduran diri SYL sebagai menteri pertanian menyusul kasus dugaaan korupsi yang tengah disidik oleh KPK.(Yetede)