Transisi ke energi bersih dan keberlanjutan menjadi misi utama seluruh negara di dunia. Bagi Indonesia yang kaya akan potensi dan punya pertumbuhan ekonomi yang baik, transisi energi harus segera dilakukan. Hal ini disampaikan oleh Co-head of Climate Change Asia Pacific HSBC, Justin Wu. Justin menjelaskan emisi nol bersih atau net zero emission kini menjadi target bagi 90 persen ekonomi di dunia. “Sudah ada kemajuan. Setelah kita menetapkan ambisi ini, kita harus merefleksikan bagaimana mengimplementasikannya dan mewujudkannya. Dan ini hal yang sulit,” kata Justin. Menurut Justin, transisi energi ini penting bagi pertumbuhan ekonomi. Tanpa energi hijau, ekonomi justru akan terhambat. Sebaliknya, proses transisi energi ini akan menghadirkan segudang potensi yang bisa menumbuhkan ekonomi. (Yetede)

KEKERASAN polisi di Desa Bangkal, Seruyan, Kalimantan Tengah, makin meneguhkan institusi ini lebih berpihak kepada industri alih-alih melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Pada 7 Oktober lalu, polisi menembak hingga tewas seorang penduduk di sana yang ikut berunjuk rasa menuntut PT Hamparan Masawit Bangun Persada menyediakan plasma perkebunan kelapa sawit.

Menyediakan plasma atau perkebunan sawit rakyat adalah kewajiban perusahaan sawit sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian. Peraturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mewajibkan perusahaan sawit menyediakan perkebunan sawit rakyat seluas 20 persen dari hak guna usaha mereka.

Warga Desa Bangkal berdemonstrasi karena, dari 1.175 hektare hak plasma mereka, perusahaan baru menyediakan 443 hektare. Alih-alih memenuhi tuntutan itu, PT Hamparan Masawit mengerahkan polisi untuk menghadangnya. Bukannya melindungi masyarakat sebagai bagian dari tugasnya, polisi malah menembaki mereka memakai peluru tajam. (Yetede)

Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membawa kabar tak menyenangkan bagi industri yang bertumpu pada impor. Faktanya, pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) secara tahun berjalan sudah turun hingga 0,78% ke Rp15.692. Pelaku industri otomotif adalah salah satu sektor yang mulai waswas dengan depresiasi rupiah terhadap dolar AS. Apalagi, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merilis impor mobil dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU) sepanjang Januari-Agustus 2023 naik 34,8% secara year-on-year (YoY) menjadi 67.891 unit. Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto, Senin (9/10), mengatakan bahwa kenaikan impor CBU itu kemungkinan dipicu rencana beberapa merek mobil yang ingin melakukan tes pasar di Indonesia. Namun, dia mendorong agen pemegang merek (APM) otomotif mengurangi strategi itu dengan mengalihkan produksinya di dalam negeri. Akan tetapi, upaya memangkas impor mobil CBU tidak serta merta bisa dilakukan, meskipun nilai mata uang Garuda melemah terhadap dolar AS. Business Innovation and Marketing & Sales Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Yusak Billy mengatakan semua alokasi pasokan unit kendaraan didasarkan permintaan pasar. Menurutnya, Honda terus memonitor pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebelum menentukan adanya perubahan harga. Evaluasi atas impor mobil CBU juga dilakukan merek otomotif asal Inggris Morris Garage (MG). Marketing & PR Director MG Motor Indonesia Arief Syarifudin mengatakan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi tantangan industri otomotif karena biaya impor naik. Untungnya, MG sudah memiliki strategi lindung nilai kurs atau hedging dan bekerja sama dengan pemasok utama guna memitigasi dampak dari pelemahan rupiah. Setali tiga uang, PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) juga melakukan lindung nilai. Chief Operating Officer PT HMID Fransiscus Soerjopranoto mengatakan pelemahan rupiah masih tergolong bisa dikendalikan. Tak hanya industri otomotif, dampak depresiasi rupiah juga menular ke industri makanan dan minuman (mamin). Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Adhi S. Lukman menyatakan mulai kelimpungan mencari alternatif bahan baku, di tengah depresiasi rupiah yang memicu kenaikan bahan baku. Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpendapat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan berdampak negatif pada kinerja pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor seperti industri farmasi, industri petrokimia dan mamin.

JAKARTA,ID-Pemerintah menilai, cakupan dan kualitas dari sejumlah intervensi dalam kasus stunting (anak gizi buruk)  masih perlu ditingkatkan untuk mempercepat penurunanan prevalensi kasus di angka 14% pada 2024. berkaitan itu, pemerintah pusat memberikan penghargaan  uang (insentif fiskal) bagi kepala daerah provinsi di kabupaten kota yang berhasil menurunkan  angka stunting secara cepat. Pemerintah mencatat, meski angka stunting balita di Indonesia turun 30,8% pada 2018 menjadi 21,6% pada 2022, capaian itu masih perlu intervensi optimal untuk mencapai angka 14% pada tahun depan. Adapun anggaran penurunan stunting tahun 2023 di kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 30,0 triliun dan realisasi sampai dengan 30 September 2023 sebesar Rp 22,5 triliun atau 74,9%. Sementara itu, total insentif fiskal untuk daerah yang menurunkan stunting tercepat dan terbaik  adalah sebesar Rp1,68 triliun diberikan kepada 90 daerah terdiri atas 20 provinsi, 30 kota, dan 40 kabupaten (prestasi tahun 2022). (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 tahun tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik  (PMSE) untuk melindungi perdagangan dalam negeri dari impor. Namun, usaha ini akan percuma apa bila UMKM tidak ikut serta. Melihat hal itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong UMKM untuk dapat meramaikan E-Commerce. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, pihaknya mendorong pelaku UMKM agar memasuki ekosistem digital. Ia menjelaskan, kompetisi saat ini semakin sengit dan para pelaku UMKM juga harus meningkatkan kapabilitas agar dapat bersaing. Untuk itu, Kemendag telah membuat  berbagai pelatihan kepada UMKM untuk memasuki eksositem digital. (Yetede)

JAKARTA – Langkah pemerintah memperketat perdagangan lintas barang dinilai belum cukup membendung barang-barang impor masuk ke Tanah Air. Pemerintah diminta mencari jalan keluar atas kelesuan di industri tekstil dan produk tekstil akibat tekanan banjirnya barang impor, yang menyebabkan maraknya perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) ataupun merumahkan pekerjanya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara Ristadi mencatat setidaknya ada 5.044 pekerja dari enam perusahaan tekstil dan produk tekstil yang dikenai PHK pada semester I 2023. "Ada ratusan anggota kami yang masuk dalam PHK tersebut," katanya kepada Tempo kemarin.

Turunnya jumlah pesanan menjadi alasan utama perusahaan-perusahaan tekstil akhirnya tutup dan memberhentikan karyawannya. Kebanyakan perusahaan tekstil dan produk tekstil selama ini memasarkan produknya untuk pasar ekspor. Namun belakangan pesanan tersebut merosot karena pelemahan ekonomi yang terjadi di negara tujuan ekspor, seperti Eropa dan Amerika Serikat. Di sisi lain, produk-produk dari pabrik tersebut sulit bersaing di dalam negeri karena pembeli lebih memilih barang-barang dengan harga murah, yang kebanyakan berasal dari impor. "Akibatnya, produksi berhenti dan pekerja di-PHK ataupun dirumahkan," ujarnya. (Yetede)

JAKARTA – Langkah pemerintah memperketat perdagangan lintas barang dinilai belum cukup membendung barang-barang impor masuk ke Tanah Air. Pemerintah diminta mencari jalan keluar atas kelesuan di industri tekstil dan produk tekstil akibat tekanan banjirnya barang impor, yang menyebabkan maraknya perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) ataupun merumahkan pekerjanya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara Ristadi mencatat setidaknya ada 5.044 pekerja dari enam perusahaan tekstil dan produk tekstil yang dikenai PHK pada semester I 2023. "Ada ratusan anggota kami yang masuk dalam PHK tersebut," katanya kepada Tempo kemarin.

Turunnya jumlah pesanan menjadi alasan utama perusahaan-perusahaan tekstil akhirnya tutup dan memberhentikan karyawannya. Kebanyakan perusahaan tekstil dan produk tekstil selama ini memasarkan produknya untuk pasar ekspor. Namun belakangan pesanan tersebut merosot karena pelemahan ekonomi yang terjadi di negara tujuan ekspor, seperti Eropa dan Amerika Serikat. Di sisi lain, produk-produk dari pabrik tersebut sulit bersaing di dalam negeri karena pembeli lebih memilih barang-barang dengan harga murah, yang kebanyakan berasal dari impor. "Akibatnya, produksi berhenti dan pekerja di-PHK ataupun dirumahkan," ujarnya. (Yetede)

JAKARTA – Ratusan polisi berkumpul di dekat pintu masuk The Sultan Hotel and Residence Jakarta sejak Rabu pagi, 4 Oktober lalu. Mereka bersiaga mengamankan lokasi hotel bertaraf internasional itu setelah Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) meminta PT Indobuildco, perusahaan yang menaungi Hotel Sultan, mengosongkan lahan di kawasan tersebut. Saor Siagian, pengacara PPKGBK, mengatakan bahwa pengosongan lahan dilakukan karena hak guna bangunan (HGB) yang dikantongi PT Indobuildco telah habis masa berlakunya pada 2023. Selain pengosongan, PT Indobuildco tetap diharuskan membayar royalti yang nilainya masih dihitung berkisar Rp 600 miliar. ”Kewajiban ini merujuk pada Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin Nomor 1744 pada 1971,” ujar Saor dalam penjelasannya kepada Tempo, pekan lalu. Pembayaran royalti menjadi kewajiban PT Indobuildco seiring dengan terbitnya izin dari Gubernur Ali Sadikin kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan tanah Blok 15 Komplek Gelora Bung Karno. (Yetede)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelidiki dugaan pengaturan penetapan suku bunga pinjaman online. Aksi kartel bunga pinjaman online tersebut, menurut data awal KPPU, dilakukan 89 anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Oleh karena itu, KPPU membentuk satuan tugas untuk memeriksa penetapan bunga tersebut. Proses penyelidikan akan dilakukan dalam jangka waktu 14 hari sejak satuan tugas dibuat. Ketua KPPU Afif Hasbullah mengatakan, pihak terlapor akan dipanggil untuk menyampaikan keterangan. Namun, dia tak menjelaskan waktu pemanggilan. AFPI menepis dugaan kartel bunga pinjaman online (pinjol). Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar berpendapat, kartel terjadi jika ada penetapan bunga minimal, sementara AFPI menerapkan bunga maksimal. "Kalau bunga maksimal bukan kartel, justru melindungi konsumen," kata dia, Jumat (6/10). Enjtik menyebutkan, AFPi mematok bunga maksimal yang wajib dijalankan anggotanya sebesar 0,4% per hari. Turun dari sekitar dua tahun yang lalu, bunga pinjol sempat 0,8% per hari. OJK juga tak menampik bunga pinjol saat ini diatur sendiri oleh industri melalui asosiasi. Namun, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Edi Setijawan menyebut, jika kemudian hari ditemukan ketidakwajaran, OJK siap melakukan tindakan. OJK juga mengaku saat ini tengah menyusun peta jalan (roadmap) industri fintech lending untuk pengembangan. OJK fokus pada aspek-aspek penguatan permodalan, tata kelola dan manajemen risiko, penguatan pengaturan, pengawasan serta perizinan. Komisioner KPPU Guntur juga menegaskan bahwa pengaturan kesepakatan harga tidak boleh dilakukan pelaku usaha. "Pengaturan harga harusnya dilakukan lembaga negara sebagai wujud pasal 33 UUD 1945, yakni terkait perekonomian disusun," ujar dia. Sementara partisipasi negara dalam hal kebijakan bukan pendelegasian. Dengan demikian, dapat memberikan kepastian dalam berusaha. Pemain fintech, seperti 360Kredi, menyebut seluruh bunga yang diterima harus dalam batas maksimal 0,4% per hari. Aturan ini, menurut Balqis, Corporate Affairs Manager 360Kredi, sudah ditetapkan oleh AFPI dan termuat dalam kode etik perusahaan pembiayaan fintech lending.

Pemerintah mulai menyisir dan menekan impor produk barang konsumsi. Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk menangani dan mengatasi banjir produk impor barang konsumsi, termasuk melalui penjualan di media sosial. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan terus menempuh berbagai langkah. Salah satunya mengubah sistem lalu lintas barang dari post border menjadi border control terhadap produk tertentu. Di antaranya mainan anak, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lain, obat tradisional dan suplemen kesehatan, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, serta produk tas. Selain itu, pengawasan semakin diperketat untuk impor umum alias barang konsumsi, impor barang kiriman, impor melalui kawasan, impor melalui e-commerce, impor melalui barang penumpang atau jasa titipan (jastip), serta penindakan terhadap impor ilegal dan impor borongan. Agar kebijakan itu efektif, pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) gabungan yang bertujuan meningkatkan pengawasan dan penindakan aktivitas ilegal serta pelanggaran. Satgas gabungan itu meliputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai, Kepolisian dan Ditjen Imigrasi. Mengacu data BPS, nilai impor barang konsumsi cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada 2018, nilai impor barang konsumsi mencapai US$ 17,18 miliar dan tumbuh 15,42% menjadi US$ 19,83 miliar pada 2022. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan pengetatan impor adalah salah satu solusi meningkatkan produksi barang dalam negeri. Hanya saja, hal itu tak berdampak signifikan jika tak ada formula tepat dari pemerintah untuk mengerek kualitas produk dalam negeri. Analisis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institutions, Ronny P Sasmita menilai, dampak pengetatan impor barang konsumsi kepada dunia usaha sebenarnya masih relatif lantaran bergantung pada jenis pengetatannya.