Sudah sekian lama persoalan biaya tinggi logistik membayangi ekonomi Indonesia. Persoalan tersebut krusial mengingat sektor logistik menjadi faktor penting yang turut memengaruhi iklim investasi, salah satu pilar penting pertumbuhan ekonomi. Upaya itu tak semudah membalik telapak tangan. Apalagi, pemerintah menargetkan dapat mencapai biaya logistik menjadi 8% dari produk domestik bruto (PDB), sama seperti negara-negara maju. Angka yang kelewat optimistis jika melihat perkembangan sektor logistik sejauh ini. Faktanya, hingga September 2023, pemerintah baru sanggup memangkas ongkos logistik menjadi 14,29% dari PDB, dari sebelumnya mencapai 24% pada 2020. Beragam upaya telah dilakukan pemerintah untuk memangkas ongkos logistik. Contohnya adalah implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) sebagai bagian dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. NLE bertujuan meningkatkan efisiensi logistik nasional, dengan memastikan kelancaran pergerakan arus barang ekspor dan impor, maupun pergerakan arus barang domestik, baik antardaerah. Dus, kehadiran NLE diharapkan memudahkan importir, eksportir, dan pelaku logistik, karena secara teknis tak perlu memasukkan data berulang ke masing-masing instansi. Selain itu, kolaborasi NLE juga memungkinkan penerapan single risk management antar-K/L. Kehadiran NLE pun dapat mendorong standardisasi layanan dan standar teknis lain seperti biaya, kelayakan, hingga sertifikasi profesi. Kendati demikian NLE masih sulit menjadi solusi utama untuk menekan ongkos logistik. Persoalan lain yang dihadapi adalah infrastruktur telekomunikasi yang belum merata di berbagai daerah. Situasi yang tentu menyulitkan untuk menerapkan sistem digital yang amat bergantung pada jaringan telekomunikasi.

Sejumlah produk reksa dana saham menawarkan cuan tebal dan melampaui kinerja indeks harga saham gabungan yang hanya tumbuh 1,04% secara tahun berjalan. Berdasarkan data Infovesta hingga Jumat (6/10), sejumlah produk reksa dana saham mencetak return tebal di atas 11% hingga 17,3% pada periode yang sama. Hal itu bertolak belakang dengan kinerja indeks reksa dana saham justru terkoreksi 2,16% secara tahun berjalan. Sementara itu, pada rentang waktu yang lebih panjang, sejumlah produk reksa dana saham mampu memberikan keuntungan moncer. Imbal hasil tertinggi mencapai 108,2% dengan dana kelolaan mencapai Rp995,72 miliar. Kinerja reksa dana saham tersebut melampaui kinerja indeks reksa dana saham berikut indeks harga saham gabungan (IHSG). Dari data Pasardana.id, kinerja indeks reksa dana saham mencapai 25,29% dalam 3 tahun. Pada periode yang sama, kinerja IHSG tumbuh 42,24%. Head of Research Analyst Pasardana.id Beben Feri Wibowo mengatakan bahwa kinerja aset berisiko menunjukkan tajinya saat pasar tertekan. Periode 3 tahun lalu yang bertepatan dengan pandemi Covid-19 yang membuat kinerja ekonomi tertekan ternyata memberikan peluang pertumbuhan kinerja kala pemulihan berlanjut. Beberapa saham seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) yang saat pandemi melemah, kini menguat. Sektor lainnya yang berkontribusi terhadap cuan tebal reksa dana saham itu yakni saham sektor batu bara.

Keunggulan tersebut ditawarkan beberapa saham seperti PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) dan PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG). Menilik pada lembar fakta reksa dana saham Trim Kapital Plus yang tumbuh 12% sepanjang 2023 per akhir September, alokasi dana terbesar pada saham perbankan seperti BBRI, BBCA, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dengan porsi penempatan dana 5,39%—9,3%. Perusahaan juga menempatkan dana pada saham sektor riil seperti PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT Indosat Tbk. (ISAT), PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC), PT Astra International Tbk. (ASII). Menurut lembar fakta produk pada akhir Agustus 2023, perusahaan turut mengoleksi saham BBRI, BMRI, TLKM, BBCA dan ASII sebagai beberapa saham dengan penempatan terbesar yakni mulai dari 5,44% hingga 7,25%. Dihubungi terpisah, CEO Pinnacle Persada Investama Guntur Putra mengatakan prospek dan kinerja reksa dana saham akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor hingga akhir tahun ini. Faktor-faktor tersebut seperti kondisi ekonomi, suku bunga, perkembangan politik, dan sentimen pasar global.

Pemerintah memberi peluang bagi para investor untuk berpartisipasi dalam lelang 49 wilayah kerja minyak dan gas yang sepanjang 2020 hingga semester pertama 2023 dikembalikan kepada negara atau terminasi. Menurut Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Noor Arifin Muhammad, putusan itu diambil setelah evaluasi berkala enam bulanan dari realisasi komitmen pasti kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). “Memang setelah jangka waktu eksplorasi ternyata tidak ditemukan [migas] maka sama kontraktornya itu dikembalikan,” kata Noor saat ditemui di Jakarta, Selasa (10/10). Sebagian besar terminasi wilayah kerja (WK) itu disebabkan karena kontrak eksplorasi yang memang sudah berakhir, risiko subsurface dan pertimbangan internal perusahaan. Sementara itu, beberapa WK terminasi telah berhasil ditawarkan kembali menjadi blok baru, seperti WK Akimeugah I dan Akimeugah II yang berada di daratan Papua Selatan dan Papua Pegunungan. Kedua WK dengan luasan konsesi masing-masing 10.791 kilometer persegi dan 12.987 kilometer persegi itu telah dilelang ulang pada pergelaran Indonesian Oil and Gas (IOG) ke-4 di Nusa Dua Convention Center pada September lalu. Sementara itu, bekas WK terminasi lainnya, Bengara I telah mendapat kontraktor baru, Texcal Mahato EP FZCO lewat penetapan pemenang lelang WK Tahap I Tahun 2023pada Juli lalu. Adapun komitmen pasti 3 tahun pertama itu sudah menghitung 2 studi G&G dan 1 sumur eksplorasi. Blok itu berlokasi di daratan Kalimantan Utara, dengan luas area 922,17 kilometer dan potensi sumber daya minyak dan gas bumi sebesar 91 juta barel setara minyak (MMBOE).

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2004 dalam Pasal 28 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengamanatkan, pemerintah memutuskan pengelola WK migas yang akan berakhir kontrak kerja sama paling lambat setahun menjelang berakhirnya kontrak. Dalam kesempatan berbeda, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) tidak mengajukan permohonan pengelolaan wilayah kerja migas terminasi eksplorasi pada tahun ini. Direktur Pengembangan dan Produksi PHE Awang Lazuardi menuturkan perseroan lebih berfokus pada lelang terbuka WK eksplorasi yang ditawarkan pemerintah dalam beberapa putaran terakhir. Konsorsium PHE menggandeng Posco International Corporation untuk memenangkan WK Bunga dengan komitmen pasti 3 tahun pertama mencapai US$4 juta dan bonus tanda tangan US$100.000. Sementara itu, konsorsium PHE mengajak Eni Indonesia Limited untuk menggarap Blok Peri Mahakam dengan komitmen pasti 3 tahun pertama mencapai US$7,2 juta dan bonus tanda tangan US$50.000. Lelang untuk WK Sangkar dimenangkan oleh perusahaan afiliasi Pertamina, yaitu PT Saka Eksplorasi Timur dengan komitmen pasti 3 tahun pertama sebesar US$3 juta dan bonus tanda tangan US$50.000. Terkait dengan pembalikan harga minyak mentah saat ini, Noor Arifin berharap momentum kenaikan harga minyak mentah yang didorong sentimen konflik antara Israel dan Palestina, dapat dimanfaatkan KKKS untuk mendorong program yang lebih masif. Pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai adanya area tak tergarap (sleeping area) dari sejumlah blok migas menunjukkan iklim investasi hulu migas di dalam negeri belum kompetitif. Menurut Pri, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) belum menaruh prioritas pada investasi hulu migas di dalam negeri.

Pemerintah diminta melanjutkan pengembangan infrastruktur pelabuhan di Indonesia untuk mengurangi beban perusahaan pelayaran yang pada gilirannya menekan biaya logistik nasional. Direktur Utama PT Samudera Indonesia Logistik Kargo (Samudera Indonesia Group) Yudi Riyadi memaparkan bahwa pengembangan infrastruktur pelabuhan itu perlu dilakukan pemerintah untuk terus mengembangkan sektor logistik Indonesia. Menurutnya, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan sektor logistik nasional salah satunya perbaikan dan pengembangan infrastruktur pelabuhan. Yudi berharap pemerintah terus melakukan investasi pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan logistik seperti jalan raya hingga pelabuhan. Investasi itu akan berimbas positif terhadap kelancaran arus distribusi barang. “Dengan kelanjutan investasi ini, kita bisa membangun skala ekonomi yang baik sehingga perusahaan pelayaran pun nantinya juga dapat meningkatkan pelayanan, baik dari sisi rute maupun frekuensi,” katanya dalam acara Peningkatan Kinerja Logistik melalui Utilisasi Layanan National Logistics Ecosystem di Jakarta, Selasa (10/10). Saat ini, Yudi mengatakan upaya-upaya pemerintah dalam mengembangkan sektor logistik seperti National Logistics Ecosystem (NLE) sudah membantu sektor pelayaran karena kecepatan dan akurasi pelayanan. Dia menuturkan implementasi kebijakan-kebijakan yang sudah ada perlu dilakukan diawasi secara berkesinambungan. Hal itu agar perbaikan sistem logistik nasional bisa berjalan secara kontinu. Lebih lanjut, dia menuturkan peningkatan koordinasi antara sektor industri dan pemerintah juga perlu dilakukan. Yudi menerangkan kolaborasi aktif antara perusahaan pelayaran dan pemerintah akan membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan pengembangan sistem logistik nasional. Menurutnya, kerja sama antara perusahaan dan pemerintah bisa meningkatkan peran sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur dan inovasi pendukung logistik. Dalam acara yang sama, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Arif Suhartono menegaskan bahwa terdapat dua indikator yang bisa diukur soal biaya logistik, yakni arus barang dan arus dokumen. Dari sisi Pelindo, menurutnya, peran pelabuhan dalam menurunkan biaya logistik adalah memperpendek waktu tunggu barang atau cargo stay dan waktu tunggu kapal di pelabuhan atau port stay.

Cadangan logam nikel dalam negeri  semakin menipis di tengah pengembangan hilirisasi tambang yang masif. Indonesia berkejaran dengan waktu untuk mengejar manfaat hilirisasi sebesar-besarnya yang saat ini belum sepenuhnya ”menetes” hingga lapis masyarakat terbawah. Pengembangan kapasitas SDM jadi tantangan terbesar untuk mewujudkan hilirisasi yang berkelanjutan. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di daerah-daerah pertambangan masih di atas persentase penduduk miskin nasional yang pada 2022 mencapai 9,57 % total populasi. Sebagai contoh, produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita di Kabupaten Morowali, Sulteng, sebagai sentra nikel nasional adalah Rp 831,8 juta, tertinggi di antara 13 kabupaten/kota penghasil tambang lainnya. Namun, tingkat kemiskinan di Morowali masih terhitung tinggi, yakni 12,58 % dari total populasi, di atas rata-rata nasional.

Menurut Kepala Center of Trade Industry and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, faktor yang memunculkan ketimpangan itu adalah minimnya suplai tenaga kerja lokal untuk memenuhi kebutuhan industri. Hilirisasi di sektor pertambangan umumnya bersifat padat teknologi sehingga membutuhkan suplai tenaga kerja dengan keterampilan yang tinggi pula. ”Kuncinya, bagaimana kita bisa menghadirkan suplai tenaga kerja lokal dengan skill yang sesuai dengan permintaan dari investasi yang masuk,” kata Andry, Senin (9/10). Menurut dia, Indonesia berkejaran dengan waktu, cadangan nikel di dalam negeri semakin menipis seiring masifnya eksplorasi tambang dan hilirisasi. Berdasarkan data Indonesian Mining Association (IMA), umur cadangan nikel berdasarkan bijih produksi per tahun hanya tersisa 20 tahun. (Yoga)

Sampai saat ini, warga masih tak habis pikir. ”Mengapa warga yang harus digusur untuk sebuah proyek  yang belum pasti? Ada apa di balik itu?” ujar Marsita, warga Sembulang, Rempang, Minggu (8/10). Masyarakat Rempang sudah kenyang dengan janji politik dan iming-iming pembangunan, Presiden Jokowi pernah menjanjikan sertifikat tanah di kampung-kampung tua Pulau rempang, April 2019. Presiden juga menjanjikan pembangunan jembatan penghubung Pulau Batam dan Pulau Bintan. Janji itu masih dinantikan warga. Namun, yang terjadi sekarang malah warga terancam digusur dari kampung tua akibat proyek Rempang Eco City. Meski rencana penggusuran itu diikuti iming-iming penggantian rumah dan tanah, warga tidak mudah percaya lagi. ”Betul tak cerita pemerintah tu mau bangun rumah untuk kami,” ucap Didi, warga Pasir Panjang. Didi dan Marsita menolak pindah, baik itu relokasi maupun pergeseran. ”Ini kampung kami. Tanah kelahiran dan sumber kehidupan kami. Tidak ada pindah walau sejengkal pun,” kata Marsita.

Dalam catatan Kompas, iming-iming pembangunan kerap berkelindan di Pulau Rempang. Proyek Rempang Eco City digaungkan sejak dua dasawarsa lalu. PT Makmur Elok Graha dan Pemerintah Kota Batam juga telah meneken nota kesepahaman pada 2004. Namun, tak terwujud jua. Pada 2006, pemerintah merencanakan proyek penelitian dan pengembangan bioteknologi komersial berupa kawasan bioisland di Pulau Rempang (Kompas, 6/1/2006). Ada pula rencana pengembangan pariwisata khusus di Pulau Rempang yang diketahui warga empat atau lima tahun silam. Kedua rencana itu tak jelas realisasinya. Pertengahan 2023 terdengar lagi rencana pembangunan Rempang Eco City demi terwujudnya kawasan industri terpadu. Warga sebenarnya tak menghalangi pembangunan itu, asal tidak menggusur penduduk. Penggusuran menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintah. Apalagi, tempat tinggal baru yang dijanjikan belum tuntas dibangun. (Yoga)

Kemendagri meminta Kementan merekonsiliasi data data realisasi tanam padi dan produksi beras dengan kementerian atau lembaga terkait untuk membuktikan kecocokan data dengan kondisi riil di lapangan. Hal itu mengemuka dalam rapat pengendalian inflasi daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara daring di Jakarta, Senin (9/10). Tito mengatakan, persoalan klasik terkait data produksi beras perlu diselesaikan. Kementan menyatakan tetap ada surplus beras tahun ini meskipun produksinya diperkirakan turun sebagai dampak El Nino. Namun, NFA, BPS, dan Bulog menyatakan produksi beras berkurang cukup signifikan sehingga harga beras melonjak tinggi. Bulog dan penggilingan kecil menengah bahkan kesulitan menyerap gabah petani.

”Saya berharap ada rekonsiliasi data produksi beras antara Kementan dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah. Produksi beras di sejumlah daerah yang ada dalam data perlu dicek, bahkan dobel cek dengan mendatangi lokasi,” ujarnya. Permintaan Tito itu terkait pernyataan Kementan tentang data Perkiraan Prognosis Neraca Beras Indonesia Tahun 2023 yang bersumber dari hasil kerangka sampel area yang dirilis BPS. Selain itu, Kementan juga menilai kenaikan harga gabah dan beras yang terjadi tidak terkait dengan hukum permintaan dan penawaran. (Yoga)

Tren kenaikan suku bunga di negara maju pascapandemi Covid-19 membuat perekonomian banyak negara di dunia terguncang. Namun,tidak denganAsia Tenggara. Peningkatan nilai tambah dari produk ekspor dan digitalisasi menjadi dasar kekuatan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Ekonom Senior United Overseas Bank Limited (UOB) Enrico Tanuwidjaja menjelaskan, di tahun keempat pascapandemi Covid-19, konsumsi masyarakat dunia terus meningkat dan mengakibatkan kenaikan inflasi. Sayangnya, ini belum bisa diimbangi dengan kuantitas produksi. Untuk mengendalikan hal ini, banyak negara di dunia, khususnya negara maju, seperti AS dan Eropa, menaikkan suku bunga mereka.

”Era suku bunga tinggi akan berlangsung cukup lama, sepanjang 9-12 bulan ke depan. Tetapi, ASEAN tetap tangguh dan punya resiliensi. Perekonomian ASEAN tidak perlu menaikkan suku bunga secara drastis,” ujar Enrico dalam konferensi pers UOB Gateway to ASEAN Conference 2023 di Jakarta, Senin (9/10). Tren suku bunga tinggi memukul perdagangan ekspor dan impor belasan negara ASEAN pada 2023 setelah bangkit dari krisis akibat pandemi Covid-19 pada 2020 dan 2021. Namun, data menunjukkan, kejatuhan ekonomi yang difaktori perdagangan eksternal tidak sedalam pada krisis ekonomi global 2008 dan 2015. Menurut Enrico, hal ini ditopang 10 sektor komoditas perdagangan unggulan ASEAN. Yang teratas, di antaranya, produk dari sektor mesin dan kebutuhan kelistrikan yang unggul di Singapura, Malaysia, dan Thailand. Lalu, ada Indonesia dengan komoditas mineral, agrikultur, dan karet. (Yoga) 

PT Barito Renewables Energy Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten BREN, Senin (9/10). Perusahaan yang memproduksi listrik dari tenaga panas bumi ini mengalami kelebihan penawaran setelah mencetak kapitalisasi terbesar di bursa untuk sektor energi terbarukan saat penawaran saham perdana. Barito Renewables merupakan perusahaan induk energy dari Grup Barito Pacific yang didirikan Prajogo Pangestu, orang terkaya ketujuh di RI versi Forbes. Pada perdagangan  perdana saham BREN pagi ini, harga satuan saham melonjak 25 % ke level Rp 975 per saham dari harga penawaran awal Rp 780 per saham.

Dirut Barito Renewables Hendra Soetjipto Tan, dalam acara peluncuran saham di BEI, Jakarta, menyampaikan, penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) ini merupakan komitmen mereka untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tranisi energi yang berkelanjutan. ”IPO ini tidak hanya terbatas pada industri tenaga panas bumi, tetapi juga menuju ke teknologi terbarukan lainnya, dengan didukung oleh keunggulan operasional yang kuat,” kata Hendra. Dana IPO ini akan mereka gunakan untuk mengonsolidasikan Star Energy Geothermal Group, yang sahamnya dipegang BREN, dengan teknologi canggih dan tenaga ahli yang berpengalaman. (Yoga)

Sejak jaringan 5G pertama kali digelar pada Mei 2021, penetrasi ponsel pintar 5G masih 5 %. Tingkat adopsi baru tumbuh di atas 30 % pada 2027. Pelaku industri telekomunikasi mendorong pemerintah mendukung segera terbentuknya ekosistem layanan berteknologi akses seluler 5G, termasuk ketersediaan lebar pita spektrum frekuensi yang memadai beserta insentif pemakaiannya. Presdir & CEO PT XL Axiata Tbk Dian Siswarini, Senin (9/10) di Jakarta, menyampaikan realitas itu. Menurut dia, minimal lebar pita spektrum frekuensi yang  membuat layanan berteknologi akses seluler 5G berjalan optimal adalah 100 megahertz (MHz). Jumlah minimal lebar pita semestinya dimiliki oleh setiap operator telekomunikasi seluler di Indonesia dan tidak dicampur untuk pemakaian 4G ataupun teknologi di bawahnya. Oleh karena itu, pemerintah disarankan segera melepas lelang spektrum frekuensi baru. Saat ini kalangan operator telekomunikasi seluler gencar mengembuskan saran agar pemerintah juga memberikan insentif untuk pemakaian spektrum frekuensi.

Dian menyebut, harga spektrum frekuensi di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan negara tetangga. Tingginya harga itu akan membuat bisnis layanan telekomunikasi yang memakai teknologi akses seluler baru tidak akan berkelanjutan. Investasi penggelaran layanan telekomunikasi berteknologi 5G butuh biaya besar. Sebab, penggelaran infrastruktur mensyaratkan kabel fiber. Jarak menara pemancar satu dengan lainnya juga harus dekat sehingga akan butuh banyak menara. ”Tender terakhir adalah spektrum frekuensi 2,1 gigahertz (GHz) dengan lebar pita 5 MHz. Harganya di atas Rp 600 miliar. Jika mengacu harga itu dan pemerintah mempertahankan formula lama bayar biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi, lalu pemerintah menawarkan lebar 50 MHz untuk kebutuhan 5G, operator berarti harus bayar mahal sekali,” ujar Dian yang juga anggota Dewan Pengawas Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) itu. Dian mengusulkan adanya mekanisme cicil bayar BHP spectrum frekuensi. (Yoga)