Hilirisasi Musiman Bisa Gagalkan RI Maju
Inkonsistensi kebijakan hilirisasi sebagai bagian dari
industrialisasi akan membuyarkan mimpi Indonesia menjadi negara maju.
Pengalaman menunjukkan, pergantian rezim selama 30 tahun terakhir selalu
berdampak pada kebijakan teknokratis jangka panjang, termasuk industrialisasi
yang merupakan kunci mencapai kemajuan. ”Hilirisasi bagus. Tapi, yang saya
khawatirkan, (pengalaman) dalam industri itu, minim konsistensi. Perlu komitmen
dari pemerintah berikutnya. Sejarah kita menunjukkan, gonta-ganti (kebijakan)
terus,” kata Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Teguh Dartanto dalam paparanya
pada sesi ke-2 Indonesia Mining Summit 2023 di Badung, Bali, Selasa (10/10).
Urusan konsistensi kebijakan industrialisasi pemerintah
tersebut menjadi perhatian sekaligus harapan yang mencuat pada pertemuan
tersebut. Acara kolaborasi antara Indonesian Mining Association (IMA) dan harian
Kompas itu mengusung tema ”Sustainable Downstream”. Sekitar 400 pemimpin dan
perwakilan industri pertambangan nasional hadir dalam kesempatan itu. Menteri PPN
/Kepala Bapenas Suharso Monoarfa mengakui, selama ini Indonesia terlalu terlena
menjalankan hilirisasi yang sebatas mengolah komoditas menjadi bentuk setengah
jadi. ”Kita seharusnya bisa mengembangkan produk-produk turunan. Kebertautan
hulu-hilir ini yang akan terus kita kejar,” kata Suharso. (Yoga)
Indonesia-Jerman Kerja Sama di Sektor Energi
Kerja sama Pemerintah Indonesia-Pemerintah Jerman di sektor energi diperkuat dan ditingkatkan melalui fasilitas dialog, pendanaan, hingga penyediaan para ahli. Energy Hub Team Lead Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Indonesia Gitafajar Septyani, di Jakarta, Selasa (10/10/2023), mengatakan, kerja sama bertujuan mencapai target nasional penurunan emisi dan mendukung promosi penggunaan energi terbarukan bersama pemerintah daerah. (Yoga)
Polemik Data Beras
Lonjakan harga beras di pasar kembali memunculkan perdebatan
tentang akurasi data beras nasional, baik di masyarakat maupun di pemerintahan.
Bukan baru kali ini kisruh data beras memicu polemik. Kementerian Pertanian
ngotot produksi dalam negeri surplus. Namun,faktanya di lapangan, harga beras
tetap tinggi. Ini yang membuat Kemendagri meminta dilakukan rekonsiliasi data
antar-instansi agar sesuai kondisi riil di lapangan. Data Kementan, total
produksi beras Januari-Desember 2023 tercatat 30,83 juta ton. Ditambah total
beras impor Bulog 2,9 juta ton, stok akhir tahun diperkirakan 33,73 juta ton. Dengan
kebutuhan setahun 30,84 juta ton, berarti akhir tahun ada surplus 2,89 juta ton
(Kompas, 10/10).
Kementan menyebut harga beras tetap tinggi karena adanya anomali
terkait kenaikan biaya produksi akibat kenaikan harga pupuk, benih, dan obat;
ketidakefisienan biaya logistik atau distribusi; dan struktur pasar beras di
Indonesia. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka, urusan data beras tak pernah
beres. Tak ada satu data beras yang presisi dan terkonsolidasi secara nasional,
baik itu produksi, stok pemerintah di Bulog, maupun stok yang dimiliki oleh
petani, konsumen, pedagang, dan penggilingan. Akibatnya, tak jarang kebijakan
impor oleh pemerintah juga menjadi blunder, baik dari sisi waktu maupun volume. (Yoga)
Inferioritas Pangan Lokal di NTT
”Di mana pangan lokal Manggarai? Saya tidak menemukannya
selama di Labuan Bajo ini. Pagi ini saya mencari makanan lokal di hotel ini
juga tidak ada,” kata Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas, Rinna
Syawal yang kami temui dalam semiloka di Labuan Bajo, Senin (14/8). Kegelisahan
Rinna beralasan. Semiloka yang diselenggarakan di salah satu hotel berbintang
itu membahas transformasi sistem pangan di NTT, yang di antaranya menekankan
pentingnya pangan lokal. Namun, seperti lazimnya hotel-hotel lain di sana, tak ada
menu lokal tersaji, bahkan sekadar ubi, jagung, atau pisang rebus pun tak ada.
Padahal, NTT kaya dengan jenis pangan itu.
”Pangan lokal seharusnya bisa diintegrasikan dengan kegiatan
wisata yang saat ini sudah tumbuh. Dinas pariwisata sebenarnya bisa mewajibkan hotel
agar menyediakan pangan lokal,” kata Rinna. Menu pangan lokal di NTT seperti
tersisih di tanah sendiri. Hal ini sebenarnya bisa menandakan ketidakpercayaan diri
masyarakat menampilkan pangan lokal mereka. Serfia Owa (59), petani yang juga Ketua Aliansi Perempuan Mandiri Manggarai
Barat, mengatakan, anak-anak muda saat ini tidak lagi mengenal dan mengonsumsi
pangan lokal. Bahkan, anak-anak saat diberi pangan lokal kerap menolak karena
tidak terbiasa. ”Saya kira ini juga terjadi di banyak kampung di NTT,” kata
Serfia, yang tinggal di Kampung Munting Kajang, Kecamatan Komodo. (Yoga)
El Nino Berpotensi Pengaruhi MT I Padi
BMKG memprakirakan, El Nino akan memuncak pada Oktober 2023
dan berakhir pada Maret 2024. Namun, musim kemarau akibat dampak fenomena pemanasan
suhu muka laut di atas kondisi normal itu akan berakhir secara bertahap pada November
2023. Hal itu terjadi lantaran ada pergantian angina yang membawa uap air yang
bakal memicu hujan pada November 2023. Kementan memperkirakan awal musim tanam
(MT) I padi di sejumlah daerah lumbung beras akan dimulai pada November dan Desember
2023. Sementara itu, di daerah aliran irigasi Waduk Kedungombo, Jateng, yakni Demak,
Kudus, dan Grobogan, MT I berlangsung sejak awal Oktober 2023. El Nino masih berpotensi
memengaruhi MT I padi di sejumlah daerah.
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten
Demak Hery Sugihartono, Selasa (10/10) mengatakan, petani di Kecamatan Gajah,
Dempet, dan Karanganyar, Kabupaten Demak, mulai menanam padi sejak awal Oktober
2023 sehingga panen diperkirakan terjadi pada Januari 2024. Kondisi serupa juga
terjadi di Kecamatan Undaan di Kabupaten Kudus, serta Kecamatan Purwodadi, Klambu,
dan Godong, Kabupaten Grobogan. ”Untuk menghemat dan meratakan pembagian air,
aliran air irigasi dari Bendung Klambu (salah satu infrastruktur jaringan
irigasi Waduk Kedongombo) digilir tiga kali sehari. Namun, kami tetap khawatir
sumber air irigasi bisa habis karena hujan masih belum terjadi hingga kini,”
ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta. Untuk mengoptimalkan MT I, Hery berharap
pemerintah perlu mengantisipasinya dengan hujan buatan. (Yoga)
Mutiara Indonesia Makin Tak Terjangkau
Indonesia tercatat sebagai penghasil terbesar komoditas
mutiara laut selatan (south sea pearl) di dunia. Mutiara asal Indonesia dikenal
dengan mutiara berwarna emas dan putih. Selama ini, mutiara laut itu diekspor
gelondongan dalam bentuk butiran. Selain Indonesia, mutiara laut selatan juga
dihasilkan oleh Australia, Filipina, dan Myanmar. Selama pandemi, ekspor
mutiara laut selatan asal Indonesia sempat merosot. Namun, sejak tahun 2022
ekspor mutiara laut terus melesat dengan nilai fantastis. Permintaan konsumen dunia
semakin besar, terutama dari China, Korea Selatan, dan India. Berdasarkan data
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), volume ekspor mutiara pada tahun 2022
sebesar 13.493 kg atau naik 300 % dibandingkan masa pandemi. Adapun nilai
ekspor mutiara tahun 2022 sebesar 54,65 juta USD, melampaui masa sebelum
pandemi. Sementara itu, selama Januari-Agustus 2023, ekspor komoditas mutiara
laut Indonesia mencapai 7.132 kg dengan nilai 74,47 juta USD.
”Harga jual mutiara saat ini merupakan tertinggi sepanjang
sejarah budidaya mutiara. Nilai jual diprediksi masih akan terus naik karena
permintaan dunia besar, sedangkan produksi (mutiara) masih terbatas” kata pemilik
CV Rosario Mutiara di Jakarta, Ambrosius Kengrry Retanubun, saat dihubungi,
Senin (9/10). Sebagai ilustrasi, harga gelondongan mutiara kualifikasi terbaik,
yakni kelas AAA berukuran 8-12 milimeter (mm), menembus 200-300 USD per gram.
Adapun mutiara kelas AAA berukuran 12-15 mm, laku dijual seharga 500 USD per
gram. Sementara itu, harga mutiara kualitas rendah berkisar 30 USD per gram.
Mutiara kelas rendah itu pun dinilai laku keras. Apabila dijadikan perhiasan,
harga sepasang anting mutiara laut selatan berukuran 8 mm mencapai Rp 10,5
juta. Harga itu jauh lebih mahal dibandingkan sepasang anting mutiara air tawar
asal China yang dibanderol di kisaran Rp 3 juta-Rp 4 juta. (Yoga)
Garuda Jajaki Penggunaan Bioavtur
Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia telah berhasil melakukan rangkaian uji penerbangan dengan menggunakan bioavtur berbasis bahan bakar nabati dari minyak kelapa sawit. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, Selasa (10/10/2023), mengatakan, dirampungkannya uji coba penggunaan bahan bakar penerbangan berkelanjutan tersebut menjadi cara perseroan mendukung inisiatif dekarbonisasi. (Yoga)
Perbankan Berkomitmen Terlibat dalam Mitigasi Perubahan Iklim
Industri perbankan berkomitmen untuk terlibat dalam aksi
mitigasi perubahan iklim melalui program dan pembiayaan yang mendukung ekonomi
berkelanjutan. Di sisi lain, saat ini pemerintah tengah menyusun revisi taksonomi
hijau Indonesia di sector keuangan sebagai bentuk mitigasi perubahan iklim. Presdir
PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan, ekonomi
berkelanjutan dapat tercapai apabila para pemangku kepentingan memiliki
pemahaman yang sama tentang dampak perubahan iklim. Oleh sebab itu, pihaknya
kembali menyelenggarakan Indonesia Knowledge Forum (IKF) XII 2023 sebagai wadah
pertemuan antarpemangku kepentingan yang membahas aspek keberlanjutan dan upaya
menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.
”Melalui IKF XII 2023, kami bertekad menggali potensi
kolaborasi lintas sektor dan inovasi berbasis teknologi digital dalam
menghasilkan solusi ramah lingkungan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan,”
katanya saat membuka IKF XII 2023, di Jakarta, Selasa (10/10). Selain program
yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, BCA juga turut menyalurkan
pembiayaan hijau sebesar Rp 76 triliun pada triwulan I-2023 atau meningkat 4,9
% secara tahunan. Adapun penyaluran pinjaman paling besar pada sektor sumber daya
alam dan penggunaan lahan berkelanjutan sebesar Rp 60,4 triliun, sektor transportasi
berkelanjutan Rp 7 triliun, dan untuk pembiayaan energi terbarukan Rp 2,9
triliun. (Yoga)
Dilema Hilirisasi di Era Transisi Energi
Indonesia masih meniti langkah untuk mewujudkan hilirisasi
atau industrialisasi tambang yang lebih utuh dari hulu ke hilir. Konsekuensinya,
dibutuhkan jaminan pasokan energi terjangkau yang sejauh ini baru bisa didapat
dari tenaga batubara.Pengembangan energi terbarukan yang terjangkau dan ”menghijaukan”
batubara menjadi tantangan besar mewujudkan cita-cita tersebut. Sampai saat
ini, batubara masih menjadi sumber energi utama di sektor pembangkit listrik di
Indonesia. Berdasarkan data Kementerian ESDM untuk tahun 2022, batubara berperan
67,21 % dalam bauran energi primer pembangkit listrik di Indonesia. Angka itu
naik dari 2021 di 66,01 %. Adapun porsi energi baru dan terbarukan di 2022
sebesar 14,11 % atau naik dari 2021 yang 13,65 %.
Menurut Ketua Umum Indonesian Mining Association (IMA)
Rachmat Makkasau, komitmen menekan emisi karbon lewat sektor pembangkit listrik
itu akan semakin menantang seiring dengan kebutuhan konsumsi yang tinggi di sektor
industri. Apalagi, Indonesia sedang menggenjot industrialisasi tambang yang
lebih utuh dari hulu ke hilir, yang otomatis akan ikut menyumbang kenaikan
emisi karbon. ”Dengan meningkatnya industrialisasi itu, konsekuensinya adalah
peningkatan power. Kita pasti akan membutuhkan banyak energi. Pemerintah dan
industri harus sama-sama memikirkan bagaimana batubara tetap bisa dipakai,
tetapi dengan emisi yang ditekan,” katanya dalam acara Indonesia Mining Summit
(IMS) yang digelar IMA bersama harian Kompas di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa
(10/10). (Yoga)
Insentif Nol Persen BBNKB di Jakarta hingga Akhir Tahun
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif fiskal berupa kebijakan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dengan tarif nol persen untuk penyerahan kedua dan seterusnya. Kebijakan ini berlaku pada 10 Oktober-31 Desember 2023. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati, Selasa (10/10/2023), menyampaikan, kebijakan ini untuk menertibkan data kepemilikan kendaraan bermotor di Jakarta serta mendorong wajib pajak mendaftarkan penyerahan kepemilikan kendaraan bermotornya. (Yoga)









