Pembiayaan investasi dengan skala besar dan memenuhi komitmen terhadap isu perubahan iklim, kebutuhan pendanaannya dapat dipenuhi melalui hadirnya bursa karbon di Indonesia. Korporasi pun melihat peluang itu sebagai alternatif penggalangan modal, termasuk memenuhi sasaran pengurangan emisi karbon ke depan. “Coba bayangkan, geotermal itu butuh investasi besar, risikonya juga besar, tapi jualannya listrik yang notabene sangat ketat diatur regulasi. Artinya, kalau transaksi karbon kredit di sini berkembang, harga bagus, bisa menghasilkan tambahan penghasilan bagi kami, tentu jadi sangat menarik mempercepat ekspansi,” ujar Presiden Direktur & CEO PT Supreme Energy, Nisriyanto. Supreme Energy merupakan pemain pembangkit swasta, Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP). Perusahaan itu tengah menggarap perluasan beberapa proyek geotermal yang berada di kawasan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatra Barat, serta di kawasan Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatra Selatan. Nisriyanto bercerita, selama ini proyek energi baru terbarukan (EBT), memiliki banyak calon pembeli karbon kredit. Hanya saja, harga yang ditawarkan tidak cocok dengan investasi yang sudah dikeluarkan. Senada, emiten energi dan tambang PT Indika Energy Tbk. (INDY) pun melihat keberadaan bursa karbon sebagai pelecut investasi ke sektor EBT. Ke depan, INDY berencana masuk bisnis pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) melalui Empat Mitra Indika Tenaga Surya. Wakil Direktur Utama dan CEO Grup INDY Azis Armand menuturkan hadirnya bursa karbon sebagai sinyal Indonesia menghargai setiap kegiatan penanggulangan iklim dari berbagai pihak, termasuk dari pelaku usaha. Pemain bisnis sektor transportasi seperti PT Blue Bird Tbk juga melihat kehadiran bursa karbon sebagai energi dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Menurut Direktur Utama Blue Bird Adrianto Djokosoetono, munculnya bursa karbon sebagai bentuk dukungan terhadap kualitas lingkungan. Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Arthur Simatupang melihat bursa karbon sebagai cerminan pemerintah telah mengambil jalan yang tepat untuk mendukung transisi energi. Sementara bagi pemain IPP yang telah atau tengah mengembangkan EBT, hadirnya bursa karbon menjadi semacam insentif dan pemberi semangat baru untuk terus memperbesar investasi ke sektor EBT. Sementara itu, Ketua Asosia­si Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Zulfan Hilal melihat bursa karbon akan membawa efek berganda dari sisi semakin masifnya pembangunan pembangkit listrik hydro power. Direktur Investasi CarbonX Dessi Yuliana menjelaskan proyek karbon terdekat yang dikembangkan perusahaan berada di Kalimantan Barat sekitar 20.000 hektare, terbagi 10.000 hektare untuk kegiatan restorasi dan 10.000 hektare untuk kegiatan konservasi.

Indonesia tercatat sebagai satu dari sedikit negara yang berhasil pulih dengan cepat dari terpaan pandemi Covid-19, dampak perang Rusia-Ukraina yang memicu krisis pangan dan energi, hingga hantaman inflasi.Buktinya, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional berhasil bertengger di kisaran 5% dalam tujuh kuartal berturut-turut. Namun, ekonomi di negeri ini kembali dihadapkan pada sederet momok yang berisiko membalik arah panah pemulihan. Mulai dari kelangkaan pangan akibat anomali cuaca dan pembatasan ekspor beras oleh India, terancamnya ekspor akibat pelemahan ekonomi China yang menjadi mitra dagang utama, hingga hiruk-pikuk Pemilihan Presiden 2024 yang mendorong investor wait and see. Termutakhir, ancaman instabilitas muncul dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Hamas dan Israel. Jika situasi tersebut meluas, maka dikhawatirkan memicu kenaikan harga minyak dunia. Faktanya, per Rabu (11/10) pukul 19.00 WIB harga minyak Brent telah menyentuh US$87 per barel. Angka tersebut jauh di atas prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN 2023 yang senilai US$75—US$80 per barel. adan Energi Internasional (IEA) bahkan meramal bahwa pasar minyak akan mengalami defisit pasokan yang signifikan pada semester II/2023. Dus, harga minyak pun berisiko terus menanjak.Selain risiko kenaikan harga minyak, vo latilitas rupiah yang tinggi juga dapat me micu kenaikan harga barang karena mayoritas bahan baku dan penolong manufaktur nasional masih didatangkan dari luar negeri sehingga memacu inflasi atas barang impor. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Arief Wibisono, mengatakan APBN tetap dijadikan sebagai jangkar untuk merespons aneka dinamika tersebut. Dia pun tak memungkiri masih besarnya risiko yang membayangi PDB nasional, baik perlambatan ekonomi dunia maupun memanasnya tensi politik dan fragmentasi ekonomi. Optimime senada disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang meyakini tekanan dari eksternal itu masih terkelola dengan baik. Hal itu dipertegas dengan proyeksi dari International Monetary Fund (IMF) yang dalam World Economic Outlook October 2023 mempertahankan proyeksi pertumbuhan PDB Indonesia 5%. Salah satu strategi yang bakal dipacu pemerintah untuk menjaga ekonomi adalah menggeliatkan aktivitas manufaktur di dua sektor unggulan, yakni padat karya dan penghiliran. Staf Khusus Menteri Investasi/Ke pala Badan Koordinasi Penanaman Mo dal (BKPM) Bidang Hubungan Daerah Tina Talisa, mengatakan investasi akan diprioritaskan pada sektor berkualitas. Sektor yang dimaksud adalah industri pengolahan atau manufaktur dan penghiliran sumber daya alam terutama mineral dan batu bara serta perkebunan.Ekonom Utama Makroekonomi, Perdagangan, dan Investasi World Bank Habib Nasser Rab, memandang hal terpenting yang perlu dilakukan Indonesia adalah menjaga stabilitas, terutama pada tahun politik

JAKARTA,ID-Ketahanan pangan Indonesia dinilai lemah, lantaran produksi didalam negeri tidak sanggup menutup semua kebutuhan. Akibatnya, impor pangan  terjadi hampir setiap tahun. Bahkan, impor pangan membengkak begitu terjadi lonjakan harga pasar domestik. Contohnya, tahun ini, pemerintah memutuskan mengimpor beras sebanyak 3,5 juta ton, tertinggi sejak krisis moneter 1997, demi meredam lonjakan komoditas tersebut. Jumlah itu naik tajam dibandingkan 2022 sebanyak 429 ribu ton. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), September 2023, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan mencapai Rp12.900 per kg, naik sebesar 9,75% dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun harga beras kualitas medium dipenggilingan sebesar Rp12.685 per kg atau naik sebesar 11,59%. (Yetede)

BADUNG,ID-Presiden Jokowi menyampaikan hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara-Negara Pulau dan Kepulauan atau Archipelagic and  Island States (AIS) Forum 2023 di Bali, sepakat unutk memegang prinsip solidaritas, kesetaraan, dan inklusivitas sebagai landasan dalam bekerja sama. KTT AIS Forum juga menghasilkan empat poin kerja  sama antara Indonesia dengan negara-negara kepulauan dan pulau kecil anggota AIS Forum. Empat poin tersebut dirangkum dalam satu bidang yakni inovasi teknologi kemaritiman. Jokowi menyebutkan, empat poin tersebut adalah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, implementasi, ekonomi biru, dan kemajuan tata kelola laut. Inovasi dari empat poin kerja sama tersebut diharapkan dapat segera diterapkan. (Yetede)

JAKARTA,ID-Fungsi intermediasi  perbankan  yang positif pada Agustus 2023 sebesar 9,06% kembali membuat regulator percaya diri bahwa pertumbuhan kerdit perbankan bisa tumbuh sesuai yang dicanangkan, yaitu berkisar 10-12% secara tahunan (year on year/yoy). Kepala Eksekutif  Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan, kenaikan kredit dalam dua bulan terakhir tentu menjadi indikasi positif bagi bank untuk mencapai target pertumbuhan kreditnya diakhir tahun ini. Menurut dia, permintaan dan penyaluran kredit  memang lebih deras mengalir pada semester II, sehingga terlihat pertumbuhan yang akan lebih tinggi. " Berdasarkan RB (rencana bisnis bank), kredit  diperkirakan secara industri tumbuh double digit diakhir 2023. Oleh karena itu, kenaikan kredit  dalam dua bulan terakhir menjadi sinyal positif bagi bank untuk dapat mencapai target penyaluran kredit," urai Dian. (Yetede)

JAKARTA,ID-Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) menugasi Perum Bulog mengimpor beras 500 ribu ton jagung pakan sebagai salah satu langkah strategis menekan harga komoditas itu di tingkat peternak. Separuh dari kouta impor jagung  itu dijadwalkan tiba di Indonesia mulai bulan ini. Sembari menunggu kedatangan jagung dari luar negeri tersebut, Bulog diminta mematikan para peternak yang akan menjadi pembeli siaga. Berdasarkan Panel Harga Beras Bapanas, rerata harga nasional jagung di tingkat peternak pada 1 Oktober 2023 naik menjadi Rp 7.000 per kg. Kondisi itu karena harga jagung di tingkat produsen dan konsumen yang terus meningkat dan melampaui HAP (Harga Acuan Penjualan). Impor jagung pakan sebanyak 500 ribu ton akan ditugaskan kepada Bulog. Untuk menjaga harga ditingkat petani tetap baik, impor jagung itu dilakukan bertahap dan memastikan Bulog telah memiliki pembeli siaga dari kalangan peternak. (Yetede)

JAKARTA – Para pelaku usaha jasa pariwisata berharap rencana pembentukan dana pariwisata atau tourism fund bisa segera terealisasi. Pasalnya, rancangan pembentukan pundi-pundi untuk membiayai operasi pariwisata domestik itu sudah lama bergulir. Rencana pembentukan dana pariwisata ini kembali mencuat dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, awal Oktober lalu. Dalam rapat itu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan bawahannya mempercepat pembentukan tourism fund.

Mengulangi arahan Jokowi itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyebutkan dana tersebut bisa menyokong agenda pariwisata bertaraf internasional. Baik agenda kebudayaan; kegiatan meeting, incentive, convention, exhibition (MICE); maupun perhelatan olahraga yang ditargetkan untuk menarik turis. Menurut Sandiaga, konsep tersebut sudah dipakai lebih dulu oleh Singapura dan Arab Saudi. "Jadi, sumber pendanaannya ini nanti ditelaah sehingga governance (pengelolaannya) terjaga," ucapnya. "Tapi tidak akan membebani APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) terlalu besar, juga tak bakal membebani wisatawan." 

Sandiaga menyatakan pemerintah akan membentuk tim khusus untuk mengkaji sumber dana yang cocok untuk tourism fund. Selain berupa dana abadi, devisa pariwisata bisa menjadi alternatif sumber dana. Yang pasti, kata dia, nilai awal yang ditargetkan pemerintah dalam kantong dana itu mencapai Rp 1 triliun. (Yetede)

Inkonsistensi kebijakan hilirisasi sebagai bagian dari industrialisasi akan membuyarkan mimpi Indonesia menjadi negara maju. Pengalaman menunjukkan, pergantian rezim selama 30 tahun terakhir selalu berdampak pada kebijakan teknokratis jangka panjang, termasuk industrialisasi yang merupakan kunci mencapai kemajuan. ”Hilirisasi bagus. Tapi, yang saya khawatirkan, (pengalaman) dalam industri itu, minim konsistensi. Perlu komitmen dari pemerintah berikutnya. Sejarah kita menunjukkan, gonta-ganti (kebijakan) terus,” kata Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Teguh Dartanto dalam paparanya pada sesi ke-2 Indonesia Mining Summit 2023 di Badung, Bali, Selasa (10/10).

Urusan konsistensi kebijakan industrialisasi pemerintah tersebut menjadi perhatian sekaligus harapan yang mencuat pada pertemuan tersebut. Acara kolaborasi antara Indonesian Mining Association (IMA) dan harian Kompas itu mengusung tema ”Sustainable Downstream”. Sekitar 400 pemimpin dan perwakilan industri pertambangan nasional hadir dalam kesempatan itu. Menteri PPN /Kepala Bapenas Suharso Monoarfa mengakui, selama ini Indonesia terlalu terlena menjalankan hilirisasi yang sebatas mengolah komoditas menjadi bentuk setengah jadi. ”Kita seharusnya bisa mengembangkan produk-produk turunan. Kebertautan hulu-hilir ini yang akan terus kita kejar,” kata Suharso. (Yoga)

Kerja sama Pemerintah Indonesia-Pemerintah Jerman di sektor energi diperkuat dan ditingkatkan melalui fasilitas dialog, pendanaan, hingga penyediaan para ahli. Energy Hub Team Lead Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Indonesia Gitafajar Septyani, di Jakarta, Selasa (10/10/2023), mengatakan, kerja sama bertujuan mencapai target nasional penurunan emisi dan mendukung promosi penggunaan energi terbarukan bersama pemerintah daerah. (Yoga)

Lonjakan harga beras di pasar kembali memunculkan perdebatan tentang akurasi data beras nasional, baik di masyarakat maupun di pemerintahan. Bukan baru kali ini kisruh data beras memicu polemik. Kementerian Pertanian ngotot produksi dalam negeri surplus. Namun,faktanya di lapangan, harga beras tetap tinggi. Ini yang membuat Kemendagri meminta dilakukan rekonsiliasi data antar-instansi agar sesuai kondisi riil di lapangan. Data Kementan, total produksi beras Januari-Desember 2023 tercatat 30,83 juta ton. Ditambah total beras impor Bulog 2,9 juta ton, stok akhir tahun diperkirakan 33,73 juta ton. Dengan kebutuhan setahun 30,84 juta ton, berarti akhir tahun ada surplus 2,89 juta ton (Kompas, 10/10).

Kementan menyebut harga beras tetap tinggi karena adanya anomali terkait kenaikan biaya produksi akibat kenaikan harga pupuk, benih, dan obat; ketidakefisienan biaya logistik atau distribusi; dan struktur pasar beras di Indonesia. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka, urusan data beras tak pernah beres. Tak ada satu data beras yang presisi dan terkonsolidasi secara nasional, baik itu produksi, stok pemerintah di Bulog, maupun stok yang dimiliki oleh petani, konsumen, pedagang, dan penggilingan. Akibatnya, tak jarang kebijakan impor oleh pemerintah juga menjadi blunder, baik dari sisi waktu  maupun volume. (Yoga)