Indonesia berpotensi meraih tambahan penerimaan pajak atas penghasilan korporasi global. Peluang itu muncul setelah The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) merampungkan Multilateral Convention (MLC) Pilar 1 soal pendistribusian pajak perusahaan multinasional kepada negara pasar.Alhasil, 138 negara yang telah menyepakati konsensus solusi dua pilar OECD itu, bisa segera meratifikasi skema tersebut sebelum diimplementasikan pada 2025.OECD dalam kajian terbaru mencatat potensi penambahan penerimaan secara global mencapai US$17 miliar—US$23 miliar per tahun. OECD juga mengklaim skema ini akan menguntungkan negara berkembang atau yurisdiksi berpenghasilan rendah. Sekjen OECD Mathias Cormann, mengatakan naskah MLC yang telah dipublikasikan kemarin, Kamis (12/10), menjadi landasan pemerintah untuk melaksanakan reformasi sistem perpajakan internasional secara terkoordinasi. Akan tetapi jika dicermati lebih saksama, skema Pilar 1 juga berisiko menggerus basis pajak di dalam negeri. Musababnya, ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi sebelum perusahaan multinasional itu menyerahkan pajak kepada negara pasar.Apalagi, tarif PPh Badan tidak memainkan peran dalam Pilar 1. Fungsinya digantikan oleh adanya kebijakan threshold pada tiap komponen. Dengan simulasi itu, maka residual profi t sebesar 5%.Dari 5% residual profi t itu, hak pemajakan yang dimiliki seluruh negara pasar sebesar 25%. Artinya, bagian Indonesia dan negara lain yang menjadi pasar 1,25%. Inilah kemudian yang melahirkan kegamangan. Di satu sisi ada potensi penerimaan, namun di lain sisi muncul pula risiko penggerusan basis pajak.Dalam konteks ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti, pun tak memberikan banyak tanggapan. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryadi Sasmita menyarankan pemerintah untuk tidak menjadikan Pilar 1 sebagai tumpuan penerimaan pajak.

Langkah perbankan untuk mengembangan ekosistem kewirausahaan memainkan peran sentral dalam men dorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Upaya PT Bank Syariah Indonesia TBk. (BSI) melalui Awarding Talenta Wirausaha BSI dan BSI Aceh Muslimpreneur tidak hanya memperkokoh ketangguhan UMKM untuk naik kelas, tetapi juga sekaligus mendorong pengembangan kewirausahaan berbasis syariah di Indonesia, terutama di Provinsi Aceh. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi Islamic Ecosystem yang kuat. Ekosistem ini menyimpan potensi kewirausahaan yang sangat besar. “Amanah inilah yang menjadi spirit BSI untuk terus menjalankan program kewirausahaan salah satunya melalui Program Talenta Wirausaha BSI dan BSI Aceh Muslimpreneur,” katanya. Program Talenta Wirausaha BSI merupakan program inkubator bagi para wirausaha muda dan muslimpreneur untuk membangun dan meningkatkan kapasitas usahanya sehingga mampu tumbuh dan baik, bankable, dan diharapkan mampu membuka lapangan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggara teknologi finansial peer-to-peer lending di bawah naungan konglomerasi menangkis dugaan praktik kartel bunga pinjaman yang dilayangkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalihnya, setiap pemain menerapkan tingkat bunga berbeda-beda, bergantung pada inti bisnisnya. PT Sinar Mas Multiartha Tbk. (SMMA) menyatakan tiga platform pinjaman online(pinjol) dalam kepemilikannya menerapkan strategi pengenaan bunga dan biaya layanan yang berlainan. Sebagai informasi, saat ini SMMA memiliki tekfin P2P lending terafiliasi bernama PT Pasar Dana Pinjaman (Danamas) dengan kepemilikan sebesar 66,66% yang bergerak di klaster produktif, PT Dana Pinjaman Inklusif (PinjamanGO) sebesar 50%, dan PT Oriente Mas Sejahtera (Finmas) sebesar 15%. Dua platform pinjol terakhir bergerak di klaster konsumtif atau multigunaKomisaris SMMA sekaligus Komisaris Danamas Dani Lihardja mengatakan pengenaan bunga dan biaya layanan tiga pinjol afiliasi perseroan bergantung pada target pelanggan dan strategi bisnis setiap platform. Perbedaan ini membuat bisnis ketiganya tak relevan dengan tudingan praktik monopoli kartel.  Platform klaster multiguna yang meng akomodasi pinjaman bernilai kecil, akan sulit mendapat keuntungan apabila margin terlalu tipis, terutama karena habis untuk biaya manajemen risiko. Oleh sebab itu, biasanya, para pemain di klaster ini baru mendulang cuan apabila sukses mempertahankan basis pelanggan setia yang meminjam lebih dari satu kali. Senada, tekfin P2P lending besutan Grup Astra, PT Astra Welab Digital Arta (Maucash) membentuk bunga dengan strategi yang berbeda untuk setiap produk. Direktur Maucash Indra Suryawan mengatakan belum pernah menemukan praktik-praktik yang berkaitan dengan kartel selama berkarier di industri tekfi n P2P lending. Saat dihubungi, Kamis (12/10), Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur mengatakan KPPU telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani persoalan dugaan kartel suku bunga pinjol. “[Satgas dibentuk] sejak pemberitaan minggu lalu,” katanya. Satgas mempunyai waktu maksimal 14 hari sejak keputusan pembentukan untuk melakukan proses penyelidikan awal. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan OJK sedang melakukan penyusunan peraturan turunan yang antara lain mengatur besaran manfaat ekonomi P2P lending.

Sektor konstruksi dinilai memiliki peran sentral guna memompa performa industri baja di Tanah Air. Bahkan, perusahaan baja asal Australia, NS BlueScope Lysaght Indonesia, memandang bahwa potensi industri konstruksi dan baja lapis di Tanah Air sangat besar lantaran masifnya pembangunan infrastruktur saat ini. Laporan BCI Central Quarterly Market Update Q1/2023 menunjukkan bahwa terdapat lima sektor yang akan menjadi penggerak utama konstruksi nasional tahun ini, yakni proyek konstruksi gedung, rumah tapak, manufaktur, jalan dan jembatan, serta bendungan dan saluran. Country President NS BlueScope di Indonesia Lucky Lee mengatakan bahwa kontribusi sektor konstruksi sangat besar sehingga dia optimistis mampu berkontribusi lewat sektor konstruksi, khususnya industri baja Indonesia. “Komitmen kami kepada pelanggan Indonesia didukung oleh jaringan penjualan yang luas di seluruh Nusantara dengan fasilitas manufaktur dan pergudangan di Jakarta, Surabaya, dan Medan,” katanya dalam keterangan resminya, Kamis (12/10). Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, seiring dengan masifnya pembangunan, kebutuhan baja nasional terus meningkat hingga lebih dari 40%. Pada 2050, imbuhnya, penggunaan baja nasional dan global diperkirakan meningkat sekitar 20% untuk memenuhi kebutuhan populasi dunia yang juga bertambah banyak.

JAKARTA,ID-Pola konsumsi masyarakat Indonesia secara umum sudah cukup beragam, namun masih didominasi oleh kelompok padi-padian terutama beras dan gandum (terigu) yang notabene sebagain besar berasal dari impor. Karenanya, diperlukan gerakan untuk kembali menggalakkan diversifikasi pangan lokal sumber karbohidrat pengganti beras, seperti ubi kayu, jagung, sagu, dan kentang.  Pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia tercermnin dari capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) dimana semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang, dengan skor PPH ideal 100. Mengutip data Roadmap Diversifikasi pangan Lokal Sumber Karbohidrat Nonberas 2020-2024 yang dikeluarkan Bapanas, pada 2019 indeks PPH sebesar 90,8, pada 2023 ditargetkan sebesar 94,0 dan pada 2024 sebesar 95,2. (Yetede)

JAKARTA,ID-Hilirisasi tambang PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar dapat dijadikan contoh bagi perusahaan-perusahaan lain. Pimpinan B-Universe mendatangi kantor Harita Nickel, di Jakarta Pusat, pada Kamis (12/10/2023). Dalam kunjungan ini, Executive Chairman B-Universe, Enggartiasto Lukita mengatakan siap menjalin kerja sama dengan Harita Nikel. "Harita menjadi contoh bagi kegiatan-kegiatan usaha yang menguntungkan, tetapi juga tidak merusak. Ada corporate responsibility yang benar yang dilakukan. Jadi saya berharap bahwa kita, B-Universe ini sebagai group media mempunyai kewajiban unutk mengangkat isu ini," kata Enggatiasto, pada Kamis (12/10/2023)

MARRAKECH,ID-Menteri Keuangan (Menkeu) Amerika Serikat (AS) Janet Yellen mengatakan bahwa perang antara Israel dan Hamas di jalur Gaza telah menimbulkan resiko-resiko tambahan terhadap prospek  ekonomi global yang sudah lemah. Yellen bersama para pemimpin keuangan  lainnya mengecam seranga besar-besaran Hamas di gaza ke Israel ada Sabtu (07/10/2023), dan menjanjikan dukungan kuat AS untuk Israel dengan segala cara yang diperlukan. Deklarasi perang Israel terhadap Hamas, dan gempurannya ke Gaza menyusul serangan dahsyat pada Sabtu membayangi  pertemuan IMF dan Bank Dunia di Marrakesh, Maroko. Meskipun para ahli keuangan terkemuka di dunia mengatakan, masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan yang jelas. (Yetede)

JAKARTA,ID-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempercepat implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96  Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor dan Ekspor barang kiriman pada 17 Oktober 2023, dari sebelumnya pada 17 November 2023. Hal ini untuk menjaga geliat UMKM di Tanah Air. Regulasi ini diterbitkan  sebagai wujud tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo  agar dapat mengurangi impor barang konsumsi. Pemerintah sedang melakukan tindak lanjut program Reformasi Birokrasi dan Transformasi. Kelembagaan (RBTK) serta melakukan perbaikan  proses bisnis impor dan ekspor barang kiriman. Direktur Teknis Kepabeanan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Fadjar Donny Tjahjadi mengatakan implementasi  aturan barang kiriman  dipercepat dari semestinya. (Yetede)

DERASNYA arus impor barang-barang murah menjadi dilema yang tak berkesudahan. Di satu sisi, barang impor dengan harga terjangkau menguntungkan konsumen dan menggerakkan sektor perdagangan. Namun, di lain pihak, masifnya penjualan barang impor di retail konvensional ataupun lokapasar (marketplace) digital merugikan pengusaha kecil dan menengah nasional karena mayoritas dari mereka tak mampu bersaing dengan produsen asing.

Inilah masalah yang menghantui industri berskala kecil-menengah di Indonesia selama bertahun-tahun. Para pelaku industri tekstil, sepatu, hingga kerajinan merugi karena barang-barang yang mereka buat kalah murah dari barang impor sehingga tak laku di pasar. Pengusaha merasa persaingan ini berat sebelah karena barang impor yang masuk di pasar online lolos dari bermacam kewajiban, seperti pemenuhan Standar Nasional Indonesia hingga sertifikasi halal.

 Selain itu, transaksi barang kiriman lintas batas atau cross border via platform perdagangan online memungkinkan masuknya produk impor tanpa melewati prosedur kepabeanan biasa. Melalui mekanisme ini, barang impor dengan harga di bawah US$ 3 (sekitar Rp 45 ribu) tak dikenai bea masuk sehingga mengancam produk lokal. (Yetede)

Hingga dasarian III September 2023, level El Nino di Indonesia berada di level moderat dengan nilai indeks 1,68. Level El Nino akan mencapai level kuat jika indeksnya mencapai 2,0. BMKG memprediksi kondisi kering ini bertahan hingga Februari 2024 dan melemah pada bulan-bulan berikutnya. Kondisi El Nino saat ini bersamaan dengan puncak musim kemarau sehingga berpotensi memicu kekeringan areal tanam padi yang menyebabkan penurunan produktivitas. Plt Mentan yang juga Kepala Bapanas Arief Prasetyo mengatakan, El Nino berdampak besar pada produksi padi sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan beras nasional.

”El Nino ada pengaruhnya (produksi beras). Daerah sentra produksi beras, seperti Lampung dan Jawa, semuanya berwarna hitam di peta BMKG yang berarti bercurah hujan rendah. Ada pula Sulsel dan NTB. Ini semua pusat beras,” kata Arief pada wawancara daring bersama Litbang Kompas, Senin (2/10). Hal tersebut sejalan dengan temuan Litbang Kompas melalui pemodelan regresi data panel untuk melihat sejumlah variabel yang berpengaruh pada produksi padi di Indonesia. Hasil analisis menemukan variabel terkait iklim, seperti suhu udara dan curah hujan, berdampak signifikan terhadap produksi padi. Bahkan, variabel iklim menjadi ancaman serius terhadap produksi tanaman pangan. Hasil regresi data panel menunjukkan variabel suhu udara memiliki koefisien sebesar negatif 4,572829. Artinya, kenaikan suhu udara sebesar 1 derajat celsius setahun akan menurunkan produksi padi 4.500 ton di Indonesia. (Yoga)