Sebanyak 50 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan dari PT Pertamina (Persero) turut meramaikan pergelaran balap motor MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, Jumat (13/10/2023), UMKM binaan tersebut akan menjual beragam produk makanan dan minuman, serta suvenir khas Lombok. (Yoga)

Sebanyak 2.450 ton beras disiapkan untuk mengatasi potensi kekurangan pangan di Nusa Tenggara Timur. Di setiap kabupaten/kota tersedia 100 ton serta di provinsi 250 ton. Di NTT terdapat 22 kabupaten/kota dengan lebih kurang 5,4 juta penduduk. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTT Ambrosius Kodo, Jumat (13/10/2023), mengatakan, cadangan beras tersedia di gudang Bulog setiap kabupaten/kota. ”Warga tidak perlu panik,” ujarnya. (Yoga)

Pemerintah telah meluncurkan Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah atau Bursa CPO secara hibrida, Jumat(13/10) di Jakarta. Bursa yang akan mulai efektif beroperasi pada 23 Oktober 2023 itu ditargetkan mampu membentuk harga acuan CPO pada triwulan I-2024. Bursa CPO diluncurkan Mendag Zulkifli Hasan. Penyelenggara bursa adalah Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia (ICDX) di bawah pengawasan Bappebti.

Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan, Bursa CPO dibentuk agar Indonesia memiliki harga acuan sendiri. Selama ini, referensi harga CPO Indonesia mengacu pada bursa komoditas berjangka Malaysia dan Rotterdam, Belanda. Perdagangan secara fisik melalui Bursa CPO akan dimulai pada 23 Oktober 2023. Perdagangan bersifat voluntary atau sukarela dan sudah ada 18 pelaku usaha CPO yang terdaftar di ICDX untuk bertransaksi di bursa tersebut. ”Hingga sisa akhir tahun ini, Bappebti berharap proses price discovery (penemuan harga) dapat terjadi. Kemudian pada triwulan I-2024, reference price (harga acuan) CPO Indonesia ditargetkan terbentuk,” kata Didid. (Yoga)

JAKARTA — Indonesia bermimpi membentuk harga acuan minyak sawit mentah lewat pendirian bursa crude palm oil (CPO). Selama ini mayoritas perdagangan CPO mengacu pada bursa komoditas di Rotterdam, Belanda; serta Malaysia yang lebih dulu berdiri. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad memperkirakan perjalanan untuk menjadi kiblat harga CPO dunia tidak mudah. Tantangan pertama adalah menggaet peserta untuk berpartisipasi di pasar. Saat ini belum ada jaminan bahwa harga di pasar fisik domestik lebih menarik dibanding bursa Malaysia dan Rotterdam. 

Selain itu, membangun bursa butuh waktu panjang. "Bursa itu soal kepercayaan," tutur Tauhid, kemarin. Terlebih di Indonesia selama ini praktik perdagangan langsung alias business-to-business lebih banyak dilirik. Tauhid pun menyoroti risiko dominasi pembentukan harga di pasar fisik domestik. Pasalnya, Indonesia memiliki segelintir perusahaan sawit raksasa. Dia mengatakan kondisi ini berbahaya untuk perusahaan sawit kecil. "Ini yang harus dijaga keseimbangannya." Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Latif Adam mengatakan kunci keberhasilan bursa CPO terletak pada besarnya transaksi. Artinya, butuh lebih banyak peserta di pasar ini. (Yetede)

JAKARTA,ID-Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) resmi menahan menteri pertanian (Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian (Kementan)  Muhammad Hatta (MH) terkait kasus dugaan tindak korupsi di kementerian tersebut. "Untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut, tim penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka SYL dan tersangka MH, terhitung mulai hari ini, masing-masing 20 hari kerja," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK. Sebelumnya, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta tiba di Gedung Merah Putih (KPK), Jakarta, Jumat (13/10/2023) pukul 14.58 untuk memenuhi panggilan tim penyidik. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut pimpinan KPK berhak menandatangani surat penangkapan terhadap SYL. Ali menyampaikan pernyataan tersebut merespon beredarnya berita terkait surat penangkapan SYL yang ditandatangani oleh Ketua KPK  Firli Bahuri. Hal itu kemudian menjadi sorotan karena dinilai menyalahi aturan. (Yetede)

JAKARTA,ID_Sejumlah indikator ekonomi  menunjukkan terjadinya tren pelemahan  kegiatan usaha di Indonesia yang akan terus berlanjut ke depan. Ini tidak lepas dari pelambatan ekonomi global, khususnya di negara-negara utama seperti Amerika Serikat dan China. Agar kondisi ini tidak kian memburuk, pemerintah diminta terus mengendalikan inflasi dengan menjaga rantai pasok kebutuhan pokok, terutama pangan. Setelah Purchasing Manager's Index (PMI) menufaktur periode September 2023 yang dirilis S&P Global awal Oktober ini, tren penurunan juga menjangkiti sejumlah indeks dan hasil survei yang digelar Bank Indonesia. Indeks atau hasil survei itu  meliputi Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Penjualan Riil (IPR), Kinerja Kegiatan Dunia Usaha (KKDU), dan Prompt Manufakturing  Index-Bank Indonesia. Pada hari yang sama, BI melaporkan, Survei Kegiatan Dunia Usaha  pada kuartal III 2023 mengindikasikan kinerja kegiatan usaha  melambat dibandingkan kuartal sebelumnya. (Yetede)

Kelak, para penyelenggara financial technology (fintech) berbasis peer to peer (P2P) lending dan pinjaman online (pinjol) tak lagi bisa seenaknya menetapkan suku bunga pinjamannya. Dalam waktu dekat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal merilis aturan baru terkait batasan suku bunga pinjol. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Edi Setijawan mengatakan, regulator sedang menyiapkan aturan mengenai batasan-batasan suku bunga pinjol. "Aturan baru ini diusahakan secepatnya terbit tahun ini," kata Edi, Rabu (11/10). OJK tidak menampik, hingga kini ada oknum pinjol yang menetapkan bunga pinjaman hingga 0,8% per hari. Padahal, saat ini batas bunga pinjol 0,4%, dengan tenor jangka pendek kurang dari 90 hari. Pada 2017, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menetapkan besaran bunga pinjol 0,8% per hari. Namun, batasan ini diturunkan pada 2022 menjadi 0,4% per hari. Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic & Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, bunga pinjol seharusnya punya acuan yang jelas. "Kalau untuk konsumtif, idealnya 2-3 kali suku bunga acuan Bank Indonesia, atau sekitar 12% hingga 17% per tahun," ucap Nailul, Kamis (12/10). Bhima Yudhistira, pengamat Celios, menyebut, regulasi pembatasan batas atas pinjaman online sudah jamak di sejumlah negara. Contoh di Kamboja, batas bunga ditetapkan 18% per tahun untuk mencegah predatory lending. Meski begitu, para pelaku bisnis pinjol berharap, OJK tidak menurunkan batasan bunga pinjaman di bawah ketentuan saat ini. "Jangan dong, jangan turun (batasan bunganya)," harap Entjik Djafar, Ketua Umum AFPI. Harapan senada diungkapkan Indra Suryawan, Direktur Marketing Maucash. Menurut dia, selama ini besaran bunga pinjaman ditentukan menurut profil nasabah. "Kalau sampai ketemu customer macet, apakah layak diberikan bunga 1%? Kalau dikasih, harus ada cadangan risiko yang tinggi," ungkapnya. Country Head Indonesia Modalku Arthur Adisusanto juga berharap, batasan bunga pinjaman bisa menguntungkan semua pihak. "Tidak hanya menguntungkan penerima dana, tapi juga pemberi dana pinjaman," ucapnya.

Reformasi sistem perpajakan global memasuki babak baru. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) resmi menerbitkan konvensi multilateral atau multilateral convention (MLC) Pilar Satu Perpajakan International untuk mengatasi perpajakan globalisasi dan digitalisasi. Terbitnya konvensi multilateral ini menandakan bahwa masyarakat global selangkah lebih dekat menuju finalisasi Solusi Dua Pilar untuk mengatasi tantangan perpajakan yang timbul akibat digitalisasi dan globalisasi perekonomian. "Naskah MLC yang dirilis hari ini (Rabu) memberikan landasan bagi pemerintah untuk melaksanakan reformasi mendasar sistem perpajakan internasional secara terkoordinasi dan mewakili kemajuan signifikan dalam membuka penandatanganan konvensi ini," ujar Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dalam keterangannya, Rabu (11/10). Menurut OECD, kehadiran Pilar Satu Perpajakan Internasional akan memberikan manfaat terhadap yurisdiksi pasar yang sebagian besar negara berkembang. Hitungan OECD, hak perpajakan atas keuntungan sekitar US$ 200 miliar, diharapkan dialokasikan kembali ke yurisdiksi pasar setiap tahunnya. Dus, akan ada peningkatan pendapatan pajak global tahunan sebesar US$ 17 miliar hingga US$ 32 miliar, berdasarkan perhitungan pada tahun 2021. Sementara berdasarkan analisis terbaru, negara-negara berpendapatan rendah dan menengah diperkirakan memperoleh manfaat paling besar dari implementasi Pilar Satu ini. Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu berharap, MLC bisa segara diteken pada semester II-2023 sehingga berlaku mulai 2025. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono bilang, Indonesia tentu akan menerapkan kesepakatan Pilar Satu dan Pilar Dua. Saat ini, Indonesia sudah merevisi Pasal 32A UU PPh dan menerbitkan PP 55/2022. Di dua ketentuan tersebut, sudah diatur tentang penerapan pajak internasional berkaitan digitalisasi ekonomi.

Manajemen air untuk irigasi persawahan berperan sangat penting dalam menjaga produksi padi nasional. Merujuk dokumen Rencana Strategis 2020-2024 dari Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR tercantum bahwa di Indonesia terdapat 7,1 juta hektar jaringan irigasi permukaan. Seluruh areal irigasi itu berkontribusi besar terhadap hasil budidaya padi di seantero Indonesia. Direktur Irigasi dan Rawa Kementerian PUPR Ismail Widadi, Selasa (10/10) menyebutkan, produksi tanaman padi dari sekitar areal pengairan irigasi teknis mencapai 86 % dari total produksi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa peranan irigasi persawahan sangat krusial bagi ketahanan pangan Indonesia.

Tingginya suplai air untuk irigasi itu masih berpotensi ditingkatkan. Ismail mengatakan, seluruh air untuk irigasi persawahan tersebut hanya 11-13 % yang berasal dari bendungan. Sisanya berasal dari sungai, air tanah, pompa, irigasi rawa, dan irigasi tambak. Oleh karena itu, perlu strategi untuk membangun infrastruktur air sebanyak-banyaknya. Apalagi, potensi sumber daya air Indonesia sangat besar, yakni mencapai 2,78 triliun meter kubik per tahun. Dari potensi sumber daya air tersebut, yang termanfaatkan baru 693 miliar kubik setahun atau hanya 25 %. Dengan jaringan irigasi yang baik, petani dapat berstrategi meningkatkan hasil pertaniannya. (Yoga)

Lahan memiliki peran penting dalam produksi pertanian sehingga perlu dilindungi agar tak mudah beralih fungsi. Kajian Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Kementerian ATR / BPN menemukan, dengan lahan sawah seluas 8,1 juta hektar, Indonesia sebenarnya mampu menghasilkan 35,5 juta ton beras. Produksi itu mampu mencukupi kebutuhan 34,2 juta ton beras untuk 300 juta jiwa pada tahun 2030. Sayangnya, alih fungsi lahan sawah di Indonesia terus berlangsung. Rata-rata konversi lahan sawah menjadi nonsawah mencapai 100.000 hektar pertahun. Sementara kemampuan mencetak sawah hanya 60.000 hektar setahun. Kondisi ini membuat Kementan memperkirakan ketersediaan lahan sawah Indonesia hanya tersisa 6,5 juta hektar pada tahun 2030. Kondisi ini menuntut langkah tegas dari pemerintah untuk menginstruksikan kepada daerah agar segera mengadopsi UU Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang sudah diundangkan sejak 2009. Hingga 2019, baru 44,29 % dari total kabupaten/kota di Indonesia yang sudah menetapkan LP2B dalam perda rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Plt Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Indramayu Sugeng Heryanto mengatakan, ”Di Indramayu terdapat lahan dengan status LSD dan LP2B. Tapi, yang benar-benar terproteksi yaitu LP2B,” ujarnya saat ditemui, Selasa (3/10). Kendati demikian, upaya perlindungan lahan seyogianya tak hanya berhenti pada penetapan aturan. Pasalnya, praktik alih fungsi lahan di area terlindung masih kerap ditemukan. Salah satunya, penggunaan LP2B untuk proyek eksplorasi sumur minyak PT Pertamina di Desa Tenajar, kabupaten Indramayu. Namun, langkah tegas Pemkab Indramayu mampu menahan upaya penyimpangan tersebut. ”Sekarang ada dua lokasi Pertamina yang ditutup karena berada di lahan LP2B,” ungkap Sugeng. Peristiwa ini menjadi salah satu contoh keseriusan pemda melindungi lahan pertanian di wilayahnya. (Yoga)