OJK telah mencabut izin usaha sejumlah perusahaan asuransi terkait upaya penyehatan, seperti PT Asuransi Recapital, PT Asuransi Parolamas, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life), PT Asuransi Cigna, dan PT Asuransi Jiwa Kresna Life. Terakhir, OJK mencabut PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Indosurya Sukses) pada Kamis (2/11). Pengamat asuransi, Irvan Rahardjo, Selasa (7/11), mengatakan, kesehatan perusahaan asuransi itu diukur menggunakan rasio permodalan yang diukur dari berbagai risiko (risk based capital/RBC). Berdasarkan ketentuan, perusahaan asuransi dinilai sehat apabila memiliki RBC minimal 120 %. Menurut ukuran tersebut, kini terdapat 10 perusahaan asuransi yang masuk dalam kategori bermasalah dan berada dalam pengawasan khusus OJK. Adapun sejumlah perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya tersebut merupakan perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan RBC.

”Kesadaran masyarakat masih rendah akibat hilangnya kepercayaan akibat kasus gagal bayarnya asuransi yang saat ini belum terselesaikan, seperti Jiwasraya, Bumiputera, Kresnalife, Wanaarta Life, dan Prolife. Meski literasi tinggi, tingkat inklusi atau keinginan masyarakat rendah karena banyak dikecewakan oleh kasus-kasus gagal bayar sehingga willingness to buy (kesediaan untuk membeli) tidak ada, padahal pengetahuannya ada,” ujarnya. Grafik menunjukkan tingkat penetrasi dan densitas industri asuransi Indonesia disbanding negara-negara Asia Tenggara lainnya (sumber: Draf Roadmap Perasuransian Indonesia 2023-2027 OJK). Irvan menilai, langkah OJK dengan peneguran dan pencabutan izin usaha jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Namun, upaya tersebut belum cukup jika kasus-kasus gagal bayar yang sudah terjadi tidak diselesaikan dengan baik sehingga menyisakan permasalahan kepercayaan masyarakat. (Yoga)

Bagi nelayan di Desa Assilulu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, bubu telah menjadi warisan dari generasi ke generasi. Alat tangkap tradisional berbahan bambu dan kayu itu memastikan warga dapat menikmati berkah laut secara berkelanjutan. Emang Mamang (46) Sabtu (2/9), dariperahu yang digoyang ombak kecil mendekatkan wajahnya ke permukaan laut lalu mengintip dengan kotak kayu yang salah satu sisinya berlapis kaca. Emang meminta dua rekannya menarik tali sepanjang 30 meter, kurang dari lima menit, sebuah bubu terangkat dari laut sedalam 7 meter tersebut. Bubu sepanjang 2,6 meter dengan lebar 1,7 meter itu serupa jaring berbahan kayu dan bambu yang dirangkai menjadi anyaman. Di kedua sisinya terdapat pintu berbentuk kerucut. Cara kerjanya, ikan akan masuk ke lubang itu kemudian terjebak di dalam karena ujungnya mengecil.

Alat tangkap tradisional nan ampuh itu telah menjadi andalan nelayan Assilulu sejak dulu kala. Nelayan tak perlu jauh-jauh melaut atau repot menebar jala dan memancing. Mereka cukup menempatkan perangkap itu di titik-titik strategis di perairan dangkal dan meninggalkannya selama 1-2 hari. Setelah itu, mereka kembali untuk ”memanen” ikan yang telah terperangkap. ”Tadi saya dapat 12 ikan garopa (kerapu) dan ikan kulit pasir dari satu bubu. Kalau musim angin barat (Oktober-Januari), satu bubu bisa dapat 50 ikan,” ucap Emang yang memiliki enam bubu. Penentuan waktu pengambilan hasil tangkapan bubu juga diatur tiga kali sepekan atau setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Warga menyebutnya sebagai tanila atau hari baik. Jeda itu memberi waktu bagiikanuntuk masuk ke bubu dan mencegah ikan besar yang terkurung memakan ikan kecil.

Siang itu, Emang mendapatkan 12 ikan seberat 1,5 kg per ekor. Harga ikan kulit pasir berkisar Rp 15.000 per kg, sedangkan kerapu Rp 25.000 per kg. Di restoran di Kota Ambon, harganya bisa Rp 80.000 per kg. Setelah menjual beberapa ekor, bapak satu anak ini mengantongi sedikitnya Rp 200.000. Jumlah tersebut untuk mengganti biaya bensin dua liter sekitar Rp 30.000 hari itu dan beberapa hari ke depan. Ikan lainnya dibakar untuk disantap bersama. Hanya disiram air laut, rasa ikannya sedap. Jaffar Layn (66), nelayan lainnya, juga sudah puluhan tahun menggunakan bubu untuk mencari ikan. Tiga kali sepekan, ia memanen ikan di bubunya sejak pukul 07.00 hingga 12.00. ”Setiap kali ambil bubu, saya bisa dapat 20-30 kilogram ikan,” kata pemilik sembilan bubu ini. (Yoga)

Dikelilingi sumber daya laut yang melimpah tak lantas membuat nelayan di pesisir timur Indonesia hidup sejahtera. Keberpihakan pemerintah pada pejuang laut ini dinantikan agar ironi kemiskinan di balik kekayaan sumber daya alam dapat segera diakhiri. Kepmen Kelautan dan Perikanan No 19 Tahun 2022 menyebutkan, estimasi sumber daya ikan Indonesia 12,01 juta ton per tahun, akumulasi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Dari jumlah tersebut, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB) 8,6 juta ton per tahun. Potensi besar itu bagaikan surga bagi daerah yang secara geografis terletak di pesisir pantai ataupun daerah kepulauan. Misalnya saja wilayah timur Indonesia, seperti di kawasan Maluku dan Papua. Perairan di wilayah timur Indonesia ini menyimpan seperempat dari total potensi sumber daya laut yang ada di Tanah Air.

Tahun 2021, empat provinsi di dua pulau besar itu, yakni Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, menghasilkan komoditas perikanan tangkap laut 1,2 juta ton. Nominalnya Rp 34 triliun atau seperlima total nilai perikanan tangkap nasional. Ini membuat perikanan laut menjadi contributor terbesar bagi perekonomian timur Indonesia. Besarnya sumbangan sector perikanan ini tak dapat dilepaskan dari banyaknya nelayan yang turut mengupayakannya. Terdapat lebih dari 366.000 nelayan perikanan tangkap laut di keempat provinsi itu. Meniti profesi sebagai nelayan di tengah hamparan  lautan yang kaya, idealnya membuat para nelayan hidup dalam kecukupan. Sayangnya, kondisi itu belum sepenuhnya terjadi di Indonesia. Sebaliknya, sebagian besar nelayan justru masih hidup dalam jerat kemiskinan.

Pada 2021, Wapres Ma’ruf Amin menyebutkan, penduduk miskin di wilayah pesisir mencapai 1,3 juta jiwa atau 12,5 % dari kemiskinan nasional. Merujuk publikasi BPS Maret 2023, sekitar seperlima hingga seperempat penduduk Papua Barat dan Papua masuk kategori miskin. Sementara tingkat kemiskinan di Maluku mencapai 16,4 %. Sementara kemiskinan nasional 9,36 %. Nilai tukar nelayan (NTN) di Maluku Utara yang menggambarkan tingkat kesejahteraan para pekerja laut, relatif tinggi, mencapai 115 pada 2023, melampaui capaian nasional di angka 106,6. Namun, hal itu tak serta-merta mengindikasikan nelayan di Maluku Utara sudah benar-benar sejahtera. Pemantauan lapangan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara pada 2015 memperkirakan, 80 % nelayan lokal masih hidup di bawah garis kemiskinan. Publikasi BPS Maluku Utara 2022 menyebutkan, hampir separuh dari penduduk miskin Maluku Utara berasal dari mereka yang bekerja di sektor informal, yang didominasi pekerja di sektor pertanian, antara lain nelayan, petani gurem, serta  buruh tani dan perkebunan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penduduk yang hidup di kawasan pesisir diindikasikan relatif belum sejahtera. (Yoga)

JAKARTA,ID-Belanja pemerintah bakal jadi tumpuan ekonomi kuartal IV-2023, yang diprediksi menghadapi tantangan lebih berat dibandingkan kuartal sebelumnya. Sebab, Oktober 2023, bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis points (bps) menjadi 6% yang bisa menggerus pertumbuhan ekonomi hingga 0,08%. Selain itu, inflasi diprediksi terus meningkat hingga akhir 2023, menyusul masih tingginya harga sejumlah produk pangan. Ini bisa mengikis daya beli masyarakat, yang berimbas pada penurunan konsumsi, kontributor terbesar ekonomi Indonesia. Kuartal IV tahun ini, belanja pemerintah diprediksi mencapai Rp1.100 triliun, yang diprioritaskan untuk penyelesaian proyek infrastruktur strategis dan penebalan perlindungan sosial, seperti bantuan pangan  dan bantuan langsung tunai (BLT). Pemerintah juga mulai mengucurkan insentif  penguatan sektor perumahan  berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPP DTP). Hal ini diprediksi bisa mencegah perlambatan ekonomi lanjutan pada kuartal IV, sehingga ekonomi sepanjang tahun ini bisa tumbuh di atas 5%. (Yetede)

JAKARTA,ID-Nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai US$ 100 miliar di Asia Tenggara, menurut laporan e-Commerce SEA terbaru yang diterbitkan oleh Google, Temasek dan Bain & Company 2023. Namun, nilai tersebut telah direvisi oleh proyeksi tahun lalu yang masih US$ 130 miliar. Selama beberapa tahun terakhir, nilai ekonomi digital Indonesia bertumbuh stabil dan diperkirakan mencapai gross menchandise value (GMV) US$ 82 miliar tahun 2023, atau tumbuh 8% year-on-year (yoy) dari tahun lalu US$ 77 miliar. Sebagai perbandingan, dari proyeksi total nilai ekonomi digital Asia Tenggara US$ 295 miliar tahun 2025. Thailand baru membukukan nilai ekonomi digital US$ 49 miliar, Vietnam US$ 43 miliar, Filipina US$ 35 miliar, Malaysia 30 miliar, dan Singapura US$ 29 miliar. Sedangkan, pada akhir 2023 ini, dari prediksi total nilai ekonomi digital Asia Tenggara US$ 218 miliar, nilai ekonomi digital Thailand US$ 36 miliar, Vietnam US$ 30 miliar, dan Singapura US$ 22 miliar. (Yetede)

JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi cadangan devisa  (cadev) Indonesia pada akhir Oktober 2023 senilai US$ 133,1 miliar atau menurun dari posisi pada akhir  September 2023 US$ 134,9 miliar. Penurunan cadev tidak terlepas dari kondisi nilai tukar yang melemah sehingga BI harus melakukan upaya intervensi untuk menjaga rupiah agar tetap selaras dengan nilai fundamental. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Edi Susianto memastikan bahwa meskipun terjadi penurunan, posisi cadangan cadev masih dalam posisi aman. Penurunan posisi cadev tersebut antara  lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai, langkah antisipasi dampak rambatan sehubungan dengan semakin meningkatnya ketidakpastian pusat keuangan global. "Salah satu faktor penurunan cadev adalah upaya BI menjaga kesimbangan supply /demand valuta asing di market. Hal tersebut sangat diperlukan dalam kondisi yang memang tukar rupiah sempat mengalami tekanan yang sangat tinggi," jelas Edi kepada Investor Daily, Selasa (7/11/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-Konglomerat Prajogo Pengestu melalui PT Perindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) kembali memperluas bisnisnya dengan mengakuisisi 34% saham perusahaan kontraktor pertambangan, PT Petrosa Tbk (PTRO). Akuisisi saham PTRO milik PT Caraka Reksa Optima yang merupakan perusahaan kepunyaan konglomerat Haji Romo Nitiyudo Wachijo atau kerap disapa Haji Robert itu,  dilakukan CUAN melalui anak usahanya yakni PT Kreasi Jasa Persada (KJP). Setelah akuisisi rampung, KJP akan menjadi pengendali baru Petrosa. "Salah satu entitas anak yang dimiliki secara langsung dan dikendalikan oleh perseroan, yaitu PT Kreasi Jasa Persada (KJP) tengah dalam tahap negoisasi  serta telah menandatangani perjanjian pembelian saham bersyarat (PPSB) sehubungan dengan rencana  pembelian 342.925.700 saham, yang merupakan 34% dari total modal ditempatkan dan disetor didalam PT Petrosa Tbk (PRTO) yang dimiliki oleh PT Caraka Reksa Optima (CRO)," kata Direktur Utama dan Sekretaris Perusahaan Petrindo Jaya Kreasi Michael dalam keterangan resminya, Selasa (7/11/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saidi Isra dalam waktu 2x24 jam memimpin penyelenggaraan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perintah ini dikeluarkan Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie usai MKMK memutuskan menjatuhan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) kepada Anwar Usman karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi terkait perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. Anwar Usman tetap menjadi hakim konstitusi namun tidak berhak untuk mencalonkan diri  sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. "Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambil keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat membacakan amar keputusan di gedung MK RI, Jakarta. (Yetede)

JAKARTA,ID-Belanja barang dan jasa pemerintah terhadap produk UMKM sekitar 40% dapat menjadi nadi sakaligus katalis  bagi proses pembangunan nasional. Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengungkapkan, potensi pembelian produk  dalam negeri yang signifikan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) mencapai Rp 810,91 triliun. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan, angka tersebut menggambarkan  komitmen yang kuat untuk mendukung pembelian dalam negeri dan pengembangan UMKM. Tercatat, sampai dengan 1 November 2023, realisasai Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) UMKM sebesar Rp221,49 triliun dan Produk Dalam Negeri sebesar Rp474,62 triliun. "Ini angka yang memotivasi kita untuk memperkuat mekanisme pengadaan kita. Dalam semangat ini, kami mengundang semua pihak untuk dapat berkolaborasi dalam mengatasi tantangan ini, dan berinovasi bersama untuk bersatu dalam memajukan  pengadaan barang dan jasa yang lebih optimal, transparan, dan adil bagi semua," kata Teten. (Yetede).