JAKARTA,ID-Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adinggar Widyasanti menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia bagian timur cukup tinggi dan impresif pada kuartal III-2023. Pencapaian pertumbuhan itu jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. "Pertumbuhan ekonomi Indonesia bagian timur cukup tinggi dan impresif, dimana wilayah kawasan Indonesia timur tumbuh diatas ekonomi nasional," ujar Amalia. Amalia menjelaskan, sumber pertumbuhan utama untuk Pulau Maluku dan Papua yaitu pertambangan dan penggalian, serta perdagangan dan konstruksi, sedangkan Pulau Sulawesi yaitu industri pengolahan, pertambangan, dan penggalian, serta perdagangan. Seiring dengan pertumbuhan, kontribusi wilayah timur Indonesia terhadap PDB nasional juga meningkat, tercatat kontribusi Pulau Sulawesi naik menjadi 7,25% dibandingkan sebelumnya 7,13% pada kuartal II-2023. Lalu kontribusi Pulau Maluku dan Papua terhadap PDB nasional naik menjadi 2,59% dibandingkan sebelumnya 2,7% pada kuartal III-2023. (Yetede)

JAKARTA,ID-Emiten Group Bakrie, PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) mencatat laba neto yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 45,69 juta atau setara dengan Rp 711,53 miliar pada Januari-September 2023, naik 3,52% dibandingkan periode sama tahun lalu US$ 44,14 juta. Kenaikan laba bersih mempu dibukukan emiten migas tersebut. Ditengah penurunan pendapatan sepanjang sembilan bulan 2023. Manajemen Energi Mega Persada dalam laporan keuangan yang dipublikasikan (6/11/2023) mengungkapkan, pendapatan bersih perseroan turun 13,84% pada Januari-Spetember 2023 menjadi US$ 296,39 juta dari US$ 344 juta menjadi US$ 296,39 juta. pendapatan perseroan diperoleh  dari penjualan gas bumi yang sebesar US$ 213,07 juta, minyak mentah US$ 99,69 juta, dan US$ 3,81 juta dari jasa lainnya. Setelah dikurangi over lifting dan DMO yang sebesar US$ 20,18 juta, perseroan mengantongi total penjualan bersih US$ 296,39 juta. (Yetede)

Untuk pertama kali setelah sebulan ”libur” karena cuaca ekstrem, Sardi (36) kembali melaut, Selasa (5/9) malam. Bersama sembilan awak lain, kapal bagang miliknya digerakkan belasan mil dari pesisir Teluk Buli di Halmahera Timur, Maluku Utara. Tiba di lokasi, 60 lampu yang dipasang mengelilingi empat sisi bagang langsung dinyalakan. Kapal harus terlihat paling mencolok untuk mengalahkan terangnya pertambangan nikel di pesisir teluk agar ikan mendekat. ”Ikan-ikan itu dulu di tepi pantai, dekat bakau,  sekarang tidak ada lagi. Nelayan harus pergi lebih jauh untuk mendapatkan ikan,” ucap Sardi. Perairan yang berjarak hingga 5 mil dari pantai tak lagi menjadi tempat hidup ikan karena diduga tercemar tambang. Lumpur limbah tambang sering memenuhi jaring sehingga terasa lebih berat saat diangkat.

”Ini, kan, jaringnya hitam jadi kecoklatan. Itu limbah,” ujarnya setelah menarik jaring yang ditebarnya. Dari jaring yang dipasang selama tiga jam itu, Sardi mendapatkan ikan kembung dan teri tak sampai 100 kg. Sejak lima tahun terakhir, hanya dua jenis itu yang masih bisa ditangkap nelayan setempat. Padahal, sebelum tambang beroperasi tahun 2003, Sardi bisa menangkap tongkol dan cakalang hingga 16 ton sekali menjaring. Namun, menjaring jenis ikan itu kini tinggal cerita. ”Ikan menghilang sejak ada tambang. Memang tidak serentak hilang, tetapi perlahan,” ujar pria yang menjadi nelayan sejak 20 tahun lalu ini. Indikasi pencemaran di pesisir teluk tampak pula saat Kompas menyusuri perairan dekat Moronopo, Desa Soa Sangaji, Maba, Halmahera Timur. Sejauh mata memandang, Selasa (5/9) siang, air laut keruh kecoklatan. Areal tempat bakau berada pun tertutup sedimen yang tebal. Padahal, menurut Fakir Batawi (50), nelayan Soa Sangaji, area itu semula merupakan wilayah tangkapan ikan nelayan. Fakir yang baru pulang dari melaut menunjukkan buktinya. Melaut setengah hari, Fakir hanya memperoleh ikan-ikan kecil yang jumlahnya tak sampai 50 ekor. (Yoga)

Para nelayan di pesisir lumbung ikan Indonesia timur mengeluhkan tangkapan yang semakin berkurang. Saatnya pemerintah meninjau kebijakan. Harian Kompas edisi Senin (6/11) melaporkan hasil liputan khusus Jelajah Laut Papua dan Maluku. Jelajah dilakukan sepanjang Juni hingga September 2023. Kawasan yang ditelusuri adalah wilayah yang oleh pemerintah disebut sebagai wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Ketentuan tentang WPP tertuang dalam Kepmen Kelautan dan Perikanan No 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Ada 11 WPP di Indonesia, lima di antaranya didatangi tim peliput. Kelima WPP tersebut adalah WPP 714, 715, 716, 717, dan 718 yang berada di Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.

Temuan utamanya, gejala penangkapan ikan berlebih mencuat di sejumlah lumbung ikan di kawasan timur Indonesia. Akibatnya, nelayan kecil di pesisir lumbung ikan menjadi pihak yang paling terpukul, tergambar dari pengalaman Umar Waymese (45), nelayan di Desa Kawa, Kecamatan Seram Bagian Barat, Maluku, yang ditemui tim peliput pada Senin (4/9). Umar sudah melaut 15 jam sebelumnya di laut yang masuk dalam WPP 715, hanya mendapat puluhan ekor cakalang dan tuna kecil yang beratnya 3 kg per ekor. Padahal, lima tahun sebelumnya, ia dapat mengait dua hingga tiga tuna dengan berat puluhan kilogram sekali melaut beberapa jam. Semua berubah sejak kapal-kapal berukuran 90 gros ton (GT) dari luar Maluku hilir mudik di perairan Seram. Perahu Umar dengan bobot 0,5 GT jelas bukan tandingan kapal-kapal besar itu. (Yoga)

Hampir separuh potensi perikanan tangkap nasional berada di wilayah timur, khususnya di region Papua dan Kepulauan Maluku. Namun, keberlanjutan sumber daya itu terancam akibat eksploitasi berlebihan. Nelayan kecil menjadi pihak yang paling terpukul. Penelusuran Tim Harian Kompas dalam liputan khusus Jelajah Laut Papua Maluku bekerja sama dengan Yayasan Eco Nusa sepanjang Juni hingga September 2023 menemukan, gejala overfishing, atau penangkapan ikan berlebih, mencuat di kawasan timur Indonesia. Penelusuran dilakukan di sejumlah daerah ”lumbung” ikan di kawasan timur, yakni Sorong (Papua Barat Daya); Kaimana (Papua Barat); Biak (Papua); Ambon, Seram, Buru, Banda, Kei, dan Aru (Maluku); serta Ternate, Halmahera, dan Morotai (Maluku Utara). Lampiran Kepmen KP No 19 Tahun 2022 menunjukkan potensi perikanan nasional sebanyak 12.011.125 ton. Dari jumlah tersebut, hampir separuhnya atau 5.437.584 ton berada di lima WPP kawasan timur.

Namun, berdasarkan lampiran kepmen KP itu pula diketahui tingkat pemanfaatan sejumlah kelompok ikan di lima WPP tersebut sudah berstatus tereksploitasi penuh dan overeksploitasi. Kelompok ikan yang masuk kategori tersebut adalah cumi-cumi, ikan karang, pelagis besar, lobster, rajungan, dan udang penaeid. Nelayan kecil dan tradisional sangat merasakan dampak persoalan ini. Mereka harus melaut lebih jauh dan mengeluarkan ongkos lebih besar untuk mencari ikan. Meski begitu, upaya tersebut tetap tak menjamin tangkapan berlimpah. Penghasilan para nelayan pun anjlok. Harun Bakar (50), nelayan di Desa Jambula, Kota Ternate, Maluku Utara, saat ditemui pertengahan September lalu, mengatakan, sejak 1990-an, tangkapan di pesisir berangsur berkurang. Jika sebelum masa itu nelayan bisa menangkap hingga ribuan ikan hanya dalam hitungan dua jam, saat ini dalam rentang waktu yang sama hanya bisa ditangkap maksimal empat ekor ikan. ”Bahkan tidak jarang harus pulang kosong, tidak membawa hasil,” ujarnya. Jenis ikan yang ditangkap pun hanya ikan demersal atau ikan dasar seperti bobara (kuwe).  Padahal, semula, ikan-ikan pelagis seperti cakalang, tongkol, dan baby tuna masih mudah diperoleh. (Yoga)

Sampai akhir September 2023, realisasi APBN masih mencatatkan surplus sebesar Rp 67,7 triliun. Namun, semakin mendekati momen pemilu, kebijakan fiskal diproyeksikan lebih ekspansif. Selain  realisasi belanja perlindungan social yang naik, belanja juga akan terdorong oleh kebutuhan pembayaran rutin di akhir tahun. Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB UI) yang tertuang dalam laporan terbaru Indonesia Economic Outlook 2024, menjelang perhelatan pemilu, kebijakan fiskal cenderung akan lebih ekspansif, ditandai dengan peningkatan nilai belanja negara dan pengurangan target pajak. Tren itu salah satunya terlihat dari realisasi belanja bantuan sosial (bansos) dan subsidi pada APBN dan APBN Perubahan dari tahun ke tahun. Menjelang Pemilu 2014 dan 2019, realisasi belanja bantuan sosial terpantau lebih tinggi dari target yang dipasang di APBN dan APBN Perubahan.

Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky, Minggu (5/11) mengatakan, biasanya rasio realisasi belanja bansos selalu lebih rendah dari target atau di bawah 100 % di tahun-tahun nonpemilu. Namun, di tahun pemilu, belanja bansos tercatat melonjak. Pada 2013, jelang Pemilu 2014, realisasi belanja bansos naik menjadi 111,7 % dan pada 2014 mencapai 101,31 % dari target. Tren serupa terlihat pada 2018 dan 2019. Saat itu, realisasi belanja bansos tercatat naik menjadi 103,71 % pada 2018 dan 110,21 % dari target pada 2019. ”Motivasi politik untuk memenangi pemilu atau bertindak demi kepentingan  memilih biasanya menjadi alasan munculnya tren ini. Untuk tahun ini, gelagatnya sudah mulai terlihat meski belum terlalu ekspansif karena sejauh ini APBN masih mencatat surplus,” tutur Riefky. Indikasi APBN yang akan lebih ekspansif itu mulai terlihat dengan dirilisnya paket kebijakan pemerintah untuk bantalan ekonomi dan daya beli masyarakat, yang akan dikucurkan mulai akhir tahun 2023 sampai awal tahun 2024. Paket kebijakan ekonomi yang baru diumumkan pekan lalu itu memakan tambahan anggaran sekitar Rp 13,62 triliun. (Yoga)

Rencana pemerintah mengintegrasikan bisnis maskapai anak usaha PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Citilink Indonesia, dengan maskapai milik PT Pertamina (Persero), Pelita Air, ke dalam satu subholding aviasi masih belum final. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk melakukan aksi korporasi ini, salah satunya pembengkakan beban operasional. Rencana peleburan bisnis Citilink Indonesia dan Pelita Air sebelumnya telah diungkap Menteri BUMN Erick Thohir saat menyampaikan enam strategi BUMN di tahun 2024, akhir Agustus lalu. Peleburan bertujuan untuk menekan biaya logistik sehingga sektor aviasi bisa mengejar kekurangan armada pesawat nasional.

Minggu (5/11) Dirut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra mengatakan, belum ada keputusan final terkait skema pengintegrasian bisnis antara Citilink Indonesia dan Pelita Air. Pada dasarnya, Garuda Indonesia mendukung gagasan pemerintah, selaku pemegang saham terbesar perseroan, untuk memajukan sektor aviasi nasional. ”Manajemen akan mengeksekusi aspirasi pemegang saham walaupun diskusinya panjang antara pemegang saham dan seluruh pihak,” kata Irfan. Seusai acara CEO Talks ASEAN Connect yang diadakan INACA di Jakarta, Kamis (2/11) CEO Citilink Indonesia Dewa Rai menjelaskan, Kementerian BUMN berencana memasukkan maskapai-maskapai pelat merah menjadi subholding maskapai penerbangan pada holding BUMN aviasi dan pariwisata, InJourney.

Dirut Pelita Air Dendy Kurniawan belum banyak berkomentar terkait dengan perkembangan proses integrasi Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air ke dalam holding InJourney. Namun, ia menilai pengintegrasian ketiga maskapai akan menghasilkan keuntungan, yakni ketersediaan harga yang terjangkau untuk masyarakat, memastikan konektivitas udara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong kinerja bisnis masing-masing maskapai agar semakin sehat. (Yoga)

Para nelayan  kecil di kawasantimur Indonesia harus melaut lebih jauh, lebih lama, dengan biaya lebih. Itu pun tanpa jaminan hasil yang sepadan. Setelah melaut lebih dari 15 jam, Umar Waymese (45) akhirnya bersandar di pesisir Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Senin (4/9) petang. Istri, anak, dan kerabat lain menantinya dengan senyum. Mereka berharap Umar membawa banyak tuna, ikan incaran utama nelayan di desa tersebut. Namun, angan itu pupus. Lelaki tersebut hanya membawa peluh di wajah, bau terik matahari di pakaiannya, serta puluhan ekor ikan cakalang dan tuna kecil (baby tuna) yang beratnya berkisar 3 kg per ekor, yang hanya cukup untuk menutup biaya pembelian 60 liter pertamax sebagai bahan bakar perahunya. Artinya, tidak ada uang lebih untuk memenuhi kebutuhan lain, kecuali sebagian ikan yang tak dijual untuk dimakan sendiri.  

”Sekarang, ikan tuna sudah ’mati’. Ikan kecil juga ’mati’,” ucapnya.  Umar memakai kiasan itu untuk menggambarkan kondisi susahnya mendapatkan tuna di Laut Seram kini. Dia tidak tahu pasti mengapa ikan pelagis besar itu seolah menghilang. Padahal, lima tahun lalu, ia masih kerap mengait tuna dengan berat puluhan kilogram di sana. ”Kadang dua atau tiga ekor tuna sekali melaut,” ungkapnya. Jaraknya juga kurang dari 20 km dari pesisir dengan kebutuhan bensin maksimal 30 liter. Semua berubah sejak kapal-kapal raksasa berukuran 90 gros ton (GT) marak hilir mudik di perairan Seram. Kapal-kapal ikan itu berasal dari luar Maluku. Perahu nelayan setempat yang panjangnya hanya 7 meter dan lebar 1,2 meter dengan bobot 0,5 GT jelas bukan tandingannya. Umar menduga kapal-kapal itu juga menjaring tuna di area kurang dari 12 mil laut (sekitar 22 km) dari pantai. Padahal, Permen KP No 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap melarang kapal ukuran di atas 30 GT beroperasi di laut lepas di bawah 12 mil laut. (Yoga)

Perahu-perahu nelayan berukuran maksimal 3 gros ton berjejer di pesisir kampung-kampung nelayan di Pulau Morotai, Maluku Utara. Berada di bibir SamudraPasifik, perairan itu kerap diterjang gelombang tinggi. Al Hadar (52), warga Desa BereBere, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, terpaksa menepikan perahunya. Angin bertiup kencang dan tinggi gelombang lebih dari 3 meter tak mungkin bisa ditaklukkan perahunya yang berukuran kurang dari 3 gros ton (GT). ”Hanya perahu berukuran lebih dari 30 GT yang bisa menaklukkan ombak itu, seperti kapal-kapal nelayan dari Bitung (Sulut). Mereka tetap bisa mencari ikan di dekat Morotai meski ombak sedang tak bersahabat,” tuturnya. Menurut data Koperasi Nelayan Tuna Pasifik di Sangowo, Morotai Utara, dari 60 nelayan yang terdaftar sebagai anggota, semuanya memiliki perahu berukuran 1,5 GT dan 3 GT. Perahu seperti itu berisiko tenggelam ketika tinggi gelombang melampaui 1 meter.

Selain armada tangkap, nelayan kerap kesulitan memperoleh BBM yang pasokannya terbatas. Saat musim ikan, mereka terpaksa membeli Pertamax dengan har-ga Rp 17.000 per liter, lebih mahal daripada harga semestinya Rp 1% dari total APBD Morotai sebesar Rp 800 miliar yang habis menopang sarana dan prasarana perikanan. Dia mengatakan, sempat datang bantuan kapal-kapal berukuran besar dari pemerintah pusat. Namun, desain sejumlah kapal di bawah standar. ”Kapalnya akan dioperasikan di Samudra Pasifik,tetapi kapal yang diberikan seperti yang beroperasi di teluk,” katanya. Nelayan membutuhkan kapal berukuran minimal 28 GT. Problem sektor perikanan tangkap juga dialami nelayan di Kecamatan Banda Naira, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Senin (18/9) dini hari, kapal pemburu ikan pelagis kecil berukuran 80 GT yang dinakhodai Ramli Lestaluhu (61) tiba di rumpon, rumah ikan buatan, 30 menit setelah ditebar, jaring kembali ditarik ke kapal.

Perlahan-lahan sejumlah ikan momar atau ikan layang (Decapterus) yang terjebak di dalamnya. Jumlah ikan 387 kilogram. Kendati tangkapan melimpah, rezeki nelayan di Banda tak pernah pasti. Belum tentu tangkapan mereka laku terjual di pasaran mengingat minimnya pembeli. Ketika tangkapan melimpah, terutama pada September hingga Desember, tempat penampungan atau pengolahan ikan kewalahan lantaran tempat pembekuan ikan (cold storage) terbatas. Penampung tak berani membeli banyak, harga ikan pun merosot. Terpaksa sejumlah nelayan membuang tangkapan ke laut. Jumlahnya mencapai ratusan ton. ”Saat musim panen, bahkan kami libur. Ikan yang dibeli perusahaan kadang hanya dari nelayan yang sudah bermitra dengan  mereka,” kata Maarif (56), nelayan di Pulau Run, sekitar satu jam perjalanan dari Naira. (Yoga)