JELANG NATAL & TAHUN BARU : PEMERINTAH AJAK LIBURAN DI DOMESTIK
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajak semua pemangku kepentingan melakukan kampanye wisata di dalam negeri selama libur Natal dan Tahun Baru 2024. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Vinsensius Jemadu mengatakan bahwa ajakan itu guna mencapai target kenaikan pergerakan orang sebesar 5% pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Saat ini, dia menyatakan Kemenparekraf menggelar kolaborasi dengan sejumlah kementerian/lembaga serta asosiasi untuk menyambut libur Nataru. Salah satu kolaborasi yang dilakukan bersama online travel agent (OTA) adalah dengan menyediakan paket promosi sebanyak 10.000 penumpang selama Desember 2023. “Hanya 10.000, first come first serve, total promosi sekitar Rp500 juta,” katanya dalam konferensi pers, Selasa (7/11). Selain berkolaborasi dengan OTA, Kemenparekraf turut menggandeng Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, InJourney, dan asosiasi untuk menghadirkan program #diIndonesiaAja Travel Fair untuk menjual paket libur Nataru. Salah satu asosiasi yang digaet dalam program itu adalah Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (Asita). Pada tahun ini, Kemenparekraf menargetkan pergerakan wisatawan Nusantara (wisnus) pada kisaran 1,2 miliar-1,4 miliar. Namun, pergerakan wisnus hingga September baru mencapai 626,09 juta pergerakan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah perjalanan wisnus Januari-September 2023 mencapai 626,09 juta pergerakan atau naik 18,67% dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi Covid-19 pada periode Januari-September 2019. Pada kuartal III/2023, jumlah perjalanan wisnus tertinggi terjadi pada Juli 2023 sebanyak 73,69 juta perjalanan yang didorong oleh periode liburan sekolah. Dalam kesempatan terpisah, PT Kereta Api Indonesia (KAI) membuka penjualan tiket kereta api (KA) pada masa libur Nataru. VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan pembelian tiket KA jarak jauh reguler telah tersedia di seluruh channel pembelian tiket KA mulai H-45 atau Senin (6/11). Pada masa Angkutan Nataru 2024, dia mencatat PT KAI menyiapkan 3.888 perjalanan KA Jarak Jauh reguler dengan 2,2 juta kursi. Untuk KA Lokal reguler, KAI menyiapkan 1.296 perjalanan KA, dengan sekitar 521.000 kursi. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) juga memproyeksikan bisa mengangkut sekitar 500.000 penumpang selama periode Nataru 2024. Selama Nataru sebelumnya, Pelni tercatat mengangkut 431.008 penumpang sepanjang periode 11 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023. Direktur Usaha Angkutan Penumpang Peli Nuraini Dessy W. menjelaskan hampir seluruh armada kapal milik perseroan telah melakukan proses docking untuk mempersiapkan periode libur tersebut.
KAWASAN INDUSTRI : Kabil Fokus Penunjang Migas
Kawasan Industri Kabil (KIK) yang berada di Kota Batam, Kepulauan Riau, fokus kepada para pebisnis penunjang minyak dan gas bumi sebagai pasar untuk menghuni area komersilnya.Manajemen KIK memandang bahwa prospek industri minyak dan gas bumi (migas)di Batam tengah bagus lantaran proyek besar dari Australia dan negara lainnya segera mampir ke kota ini. Oleh karena itu, Direktur Utama KIK Peter Vincent mengungkapkan bahwa pihaknya bakal fokus kepada industri penunjang migas. Dengan demikian, kinerja industri migas yang terus membaik akan mendorong pertumbuhan kawasan mereka.
Upaya tersebut selaras dengan komitmen BP Batam yang tengah getol untuk menyiapkan infrastruktur pendukung, seperti pelebaran jalan utama, serta membangun Bandara Hang Nadim Batam, serta Pelabuhan Batu Ampar.
Kawasan industri seluas 540 hektare dan berlokasi strategis di sepanjang pesisir timur Batam ini menjadi kawasan industri terbaik dengan segala fasilitas pendukung yang ada. Kepala BP Batam Muhammad Rudi pun mengapresiasi pencapaian KIK tersebut. Dia berharap agar seluruh elemen masyarakat ataupun pemangku kepentingan wajib menjaga situasi kondusif Kota Batam, sehingga nilai investasi bisa terus meningkat.
PENGHILIRAN PERTANIAN : BERHARAP KEPADA KOMODITAS SAWIT
Penghiliran sawit dipandang memiliki peran yang cukup apik tak hanya untuk meningkatkan investasi dalam negeri, melainkan juga mampu menumbuhkan industri turunan untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun mancanegara.
Bukan tanpa sebab. Komoditas ini mampu menghasilkan produk turunan yang cukup beragam, seperti minyak goreng, sabun, hingga biodiesel.Namun demikian, melonjaknya kebutuhan domestik untuk memenuhi program B30 lewat pencampuran fatty acid methyl esters (FAME) ke bahan bakar Solar telah menyebabkan melonjaknya serapan minyak sawit untuk biodiesel dalam beberapa tahun terakhir.Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonsesia (Gapki) menunjukkan bahwa produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sepanjang periode Januari—Agustus 2023 telah mencapai 33,11 juta ton, sedangkan produk minyak inti sawit (crude palm kernel oil/CPKO) mencapai 3,17 juta ton pada periode yang sama.Sementara itu, konsumsi pasar domestik untuk kebutuhan pangan mencapai 6,98 juta ton pada periode yang sama. Capaian ini meningkat 13,49% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 6,15 juta ton.
Adapun, minyak sawit untuk tujuan ekspor —baik berupa CPO, olahan CPO, CPKO, olahan CPKO, biodiesel, dan oleokimia— juga tercatat meningkat 12,25% secara keseluruhan menjadi 21,9 juta ton pada periode Januari—Agustus 2023. Oleh karena itu, pemangku kepentingan terkait dipandang perlu memastikan neraca pasokan domestik lantaran penghiliran sawit di dalam negeri dinilai dapat mendongkrak performa investasi maupun perekonomian di daerah.
Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kaltim Azmal Ridwan mengungkapkan bahwa salah satu faktor penghambatnya adalah belum beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy yang seharusnya menjadi pusat penghiliran sawit di Benua Etam.
Di sisi lain, Provinsi Kalimantan Timur dipandang memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor perkebunan, baik melalui perusahaan besar maupun perkebunan rakyat. Namun, perkebunan rakyat yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat perdesaan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari rendahnya produktivitas, lemahnya kelembagaan, hingga kurangnya daya saing produk.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Ahmad Muzakkir mengatakan bahwa kelembagaan petani merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan bersama dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
Di sisi lain, Kepala Divisi Teknologi Proses Departemen Teknologi Industri Pertanian IPB University Erliza Hambali menjelaskan bahwa penghiliran industri kelapa sawit adalah proses pengolahan CPO dan PKO menjadi produk-produk bernilai tambah lebih tinggi, baik untuk tujuan ekspor maupun untuk substitusi produk impor. “Ada tiga kelompok besar produk hilir kelapa sawit, yaitu oleopangan, oleokimia, dan biofuel,” ujarnya di Balikpapan, Selasa (7/11).
Nelayan Miskin Bersandar pada Tengkulak
Menurut Kahar (tengkulak), kerja tengkulak adalah melayani. Ia melayani para nelayan dengan memberikan kebutuhan mulai dari bahan bakar, oli, hingga uang rokok para nelayan. Tujuannya, agar nelayan terus menjual tuna kepada dia. Semua pengeluaran itu akan dihitung ketika nelayan menjual tangkapannya. Ketua Koperasi Nelayan Tuna Pasifik di Sangowo, Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, Sabiin Asar mengatakan, pendirian koperasi pada 2017 itu berangkat dari realitas bahwa banyak nelayan Morotai terjerat utang pada tengkulak. Koperasi ingin menggantikan peran tengkulak. Menurut Sabiin, pinjaman dana bagi nelayan sama sekali tidak dibebani bunga seperti yang diterapkan sebagian tengkulak. Harga beli ikan tuna dari nelayan pun mengikuti harga pasar, berbeda dengan harga dari tengkulak yang lebih murah.
Saat ini koperasi beranggotakan 60 nelayan yang tersebar di wilayah timur Pulau Morotai. Setiap bulan koperasi bisa menyerap sekitar 10 ton ikan tuna dengan harga berkisar Rp 40.000-Rp 50.000 per kg. Ikan tuna diolah dalam bentuk loin beku, lalu dikirim ke perusahaan ikan di Ternate. Hasil penjualan mencapai Rp 5 miliar per tahun dengan pendapatan bersih Rp 500 juta. Meski demikian, diakui masih banyak nelayan yang tetap bergantung pada tengkulak. Pasalnya, distribusi bahan bakar ke nelayan mayoritas dikendalikan tengkulak. Tengkulak juga mempermudah urusan nelayan, seperti dalam pengadaan perahu motor. Kadis Perikanan Morotai Yoppy Jutan mengatakan, 887 perahu yang dimiliki 3.743 nelayan Morotai masih berupa perahu-perahu kecil berukuran maksimal 3 gros ton (GT). Rencana untuk pengadaan perahu motor terkendala anggaran. Alokasi anggaran untuk sektor perikanan hanya Rp 8 miliar atau 1 % dari total APBD dari daerah yang kaya potensi laut itu. (Yoga)
Bantuan Langsung Tunai El Nino Akan Diberikan ke 18,8 Juta Keluarga
Bantuan langsung tunai (BLT) untuk membantu masyarakat yang
terdampak bencana kekeringan akibat fenomena El Nino akan diberikan kepada 18,8
juta keluarga. Setiap keluarga penerima bantuan akan mendapatkan uang Rp
200.000 per bulan selama November dan Desember 2023. Mensos Tri Rismaharini
mengatakan, total anggaran untuk BLT El Nino ini merogoh kocek negara sebesar
Rp 7,52 triliun. Dana ini diambil dari suntikan anggaran tambahan yang diberikan
Kemenker sebesar Rp 8,819 triliun. Penyalurannya akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
”BLT El Nino kami usulkan
melalui PT Pos. Kenapa kami berani dua bulan karena dengan PT Pos itu
lebih cepat supaya bisa tuntas sebelum akhir tahun ini,” kata Risma dalam rapat
kerja Komisi VIII DPR dengan Kemensos di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa
(7/11). Risma menegaskan, penerima bantuan hanya nama-nama yang terdaftar dalam
data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Namun, data penerima BLT El Nino
masih akan didiskusikan lagi dengan Kemenkeu karena anggaran tambahan belum
masuk ke daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kemensos. (Yoga)
Beras Impor Bisa Tekan Gabah Petani
Harga gabah kering panen atau GKP di tingkat petani
diperkirakan akan terus turun pada awal 2024. Bahkan, pada panen raya musim
tanam I 2024, harga GKP diperkirakan bisa di bawah biaya produksi Rp 5.667 per
kg dan harga pembelian pemerintah Rp 5.000 per kilogram. ”Banjir” beras impor menjadi
penyebab utama. Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Dwi Andreas
Santosa mengatakan, saat ini harga GKP sudah mulai turun. Berdasarkan data
Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani (AB2TI) di 64 daerah produsen padi,
harga GKP di tingkat petani pekan I November 2023 di kisaran Rp 6.400-Rp 6.800
per kg.
Harga GKP itu cukup jauh di bawah rata-rata harga pada September
dan Oktober 2023, yakni Rp 7.240 per kg dan 7.090 per kg. ”Di kala panenan terbatas
setiap musim paceklik, biasanya harga GKP naik. Namun, yang terjadi saat ini,
harga GKP petani cenderung turun. Penyebab utama penurunan GKP itu adalah impor, bantuan, dan operasi pasar
beras yang jorjoran,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa (7/11/2023).
(Yoga)
Visi Pemberantasan Kemiskinan
Selain komitmen mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,
salah satu program kandidat calon presiden dan calon wakil presiden yang perlu dicermati
adalah apa strategi yang mereka tawarkan untuk menurunkan angka kemiskinan yang
benar-benar berjalan seperti yang direncanakan. Bukan sekedar janji yang ambisius.
Di Indonesia, jumlah penduduk miskin per Maret 2023 tercatat masih 25,9 juta
orang, turun 0,26 juta dibandingkan Maret 2022 di 26,16 juta orang. Dibandingkan
kondisi Maret 2022 di mana angka kemiskinan masih 9,54 %, per Maret 2023 angka
kemiskinan turun menjadi 9,36 %., Angka kemiskinan saat ini masih lebih tinggi dibandingkan
kondisi sebelum pandemi Covid-19. Per September 2019, jumlah penduduk miskin di
Indonesia 24,78 juta atau 9,22 % dari total penduduk.
Mematok target tinggi menurunkan angka kemiskinan memang
terkesan memperlihatkan keseriusan dan komitmen calon pemimpin republik ini
untuk menyejahterakan warganya. Namun, harus dikaji apakah realistis untuk
diwujudkan. Dalam rangka kampanye untuk menarik simpati para konstituen,
memasang target yang ambisius untuk menurunkan angka kemiskinan sah-sah saja dilakukan.
Akan tetapi, persoalannya kemudian bagaimana strategi yang hendak dikembangkan
untuk mewujudkan janji politik para kandidat. Di Indonesia, diakui atau tidak,
akar masalah kemiskinan sangat kompleks. Setiap masalah perlu diurai satu per
satu agar upaya menurunkan angka kemiskinan dapat direalisasi. Sejauh mana para
kandidat akan dapat mewujudkan janjinya menurunkan angka kemiskinan, tentu
masih diuji oleh waktu. Namun, untuk merealisasikan janji kampanye, yang
dibutuhkan adalah program yang benar-benar efektif dan kontekstual dengan strategi
dan program terobosan yang membumi. (Yoga)
Bank dan Dunia Usaha Mitigasi Perubahan Iklim
Sektor perbankan dan dunia usaha mulai bersinergi
mengimplementasikan kegiatan bisnis berkelanjutan dengan mempertimbangkan tiga
aspek, yakni lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG. Hal ini mendesak
dilakukan agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan komitmen mitigasi perubahan
iklim internasional yang tercetus dalam Perjanjian Paris. Berdasarkan kajian
Bank Pembangunan Asia (ADB), kawasan ASEAN berada di garis depan dalam risiko
iklim. Dengan menggunakan skenario suhu global rata-rata bertambah 2,3 derajat
celsius pada 2050, ASEAN dapat kehilangan 37,4 % produk domestic bruto (PDB)
jika mitigasi perubahan iklim dan transisi energi tidak dilakukan. Indonesia
telah menyatakan komitmen pengurangan emisi untuk memitigasi dampak perubahan
iklim, dengan melibatkan sektor energi, industri, transportasi, limbah,
pertanian, dan kehutanan.
Untuk mendukung sektor-sektor tersebut, peran industri jasa
keuangan tak kalah krusial dalam menyalurkan pembiayaan. Hal tersebut diamini
oleh Presdir PT OCBC NISP Tbk, Parwati Surjaudaja. Alasan perusahaan saat ini ialah
fokus pada pembiayaan berkelanjutan yang mencakup isu lingkungan (green financing)
karena banyak masyarakat Indonesia menggantungkan hidup dari alam. Di sisi lain,
jika lingkungan tidak terjaga, potensi terjadinya bencana ekologis akan semakin
besar. ”Bagi perusahaan di sector finansial, penerapan ESG, selain sebagai
bagian tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat, adalah investasi jangka
panjang dalam meraih pendapatan berkelanjutan,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (7/11/2023).
Hingga 30 September 2023, Bank OCBC NISP juga telah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan
sebesar Rp 30 triliun, atau berkontribusi 20,5 % terhadap total kredit bank.
Total pembiayaan hijau tercatat sebesar
Rp 12 triliun, yang di antaranya disalurkan untuk pembiayaan energi baru dan
energi terbarukan serta pembangunan berwawasan lingkungan. (Yoga)
Pendanaan ”Start Up” di ASEAN Menantang
Konsumsi Tumbuh, tetapi Rapuh
Kondisi ekonomi dalam negeri sedang tidak baik-baik saja.
Sepanjang Juli sampai September 2023, ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,94
% secara tahunan. Laju konsumsi rumah tangga yang rapuh akibat melemahnya daya
beli masyarakat di tengah ancaman inflasi ikut berperan menekan pertumbuhan
ekonomi. Ketika mesin eksternal, seperti kinerja ekspor dan impor, tidak bisa
diandalkan akibat ekonomi dunia yang sedang melemah, pertumbuhan ekonomi sudah
sepatutnya bertumpu pada roda domestik. Terutama, pada konsumsi rumah tangga
yang berperan paling besar dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB)
nasional. Sayangnya, meski masih tumbuh positif, konsumsi masyarakat dalam
kondisi rapuh.
BPS mencatat, pada triwulan III-2023, konsumsi rumah tangga
tumbuh 5,06 % secara tahunan, melemah dibandingkan triwulan II-2023, yaitu 5,22
%, dan dibandingkan triwulan III-2022 yang 5,39 %. Pemerintah tak menyangka
konsumsi rumah tangga tumbuh serendah itu. Dalam konferensi pers, Senin (6/11)
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah awalnya mengira konsumsi rumah
tangga tumbuh lebih tinggi mengingat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) masih
terjaga di zona optimistis (di atas 100) sepanjang triwulan III. Direktur
Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal,
Selasa (7/11), menilai, konsumsi domestik sebenarnya sudah mengalami tren
perlambatan secara persisten, yang bisa dilihat dari beberapa indikator. Pertama,
meskipun IKK masih di zona optimistis (di atas 100) sepanjang Juli-September
2023, trennya terus menurun. IKK yang hanya merekam optimisme konsumen dinilai
kurang efektif mengukur laju konsumsi rumah tangga. (Yoga)









