Pemerintah harus bekerja lebih keras lagi untuk menjadikan industri manufaktur sebagai tulang punggung perekonomian mengingat sampai dengan kuartal ketiga tahun ini kontribusi sektor usaha itu belum bergerak banyak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), untuk menjadi negara industri, kontribusi industri manufaktur Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara harus mencapai 30%. Sementara sampai kuartal ketiga tahun ini, kontribusi manufaktur terhadap PDB masih di bawah kisaran 20%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) porsi manufaktur mencapai 18,75% naik tipis bila dibandingkan dengan pencapaian kuartal sebelumnya di 18,25%. Sebagaimana yang kita ketahui, impor bahan baku kebutuhan produksi masih berada di kisaran 60%—70%, beberapa sektor usaha bahkan ada yang mencapai 90% seperti industri farmasi dan kimia. Presiden Joko Widodo beberapa tahun lalu bahkan sudah menggaungkan kemandirian industri farmasi untuk mengurangi ketergantungan impor, tetapi agaknya simpul utama persoalan belum terbuka hingga mimpi itu belum terealisasi. Untuk energi, polemik harga gas industri sampai sekarang juga masih belum terselesaikan. Permintaan Presiden agar ada pemberlakuan harga khusus kepada sektor industri tertentu tak berjalan mulus. Belum lagi perizinan usaha yang masih menjadi tantangan. Penyediaan lahan tak kalah ruwet, pemerintah daerah memiliki aturan yang kerap dikeluhkan investor. Dari realisasi investasi senilai Rp1.053,1 triliun, penanaman modal di sektor manufaktur mencapai Rp433,9 triliun atau mencapai 41,2% dari total investasi. Pencapaian tersebut naik 18,8% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Demikian juga untuk penyerapan tenaga kerja yang mencapai 19,35 juta orang atau 13,83% dari total pekerja. Kerja keras dan kerja sama semua pihak, pemerintah dan stakeholder terkait sangat dibutuhkan. Ego sektoral harus dibuang jauh bila menginginkan Indonesia menjadi negara industri. Komitmen bersama dibutuhkan. Indonesia emas dengan bonus demografi pada 2045 harus dimanfaatkan dengan baik. Masih tingginya minat investor baik asing maupun lokal untuk menanamkan modal, menunjukkan optimisme terhadap perekonomian Indonesia di masa depan. Manufaktur harus berkontribusi lebih besar lagi agar harapan menjadi negara industri yang dicita-citakan berpuluh tahun lalu dapat terjadi.

Industri sepeda motor listrik di Indonesia berpotensi makin berkembang cepat dengan menerapkan standardisasi model baterai. Dengan model bateri sejenis yang dapat dipakai untuk semua kendaraan listrik, harga komponen utama itu bakal lebih terjangkau. Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setyadi mengatakan bahwa standardisasi baterai menjadi positif jika hal itu ditetapkan agar semua kendaraan bermotor listrik roda dua dapat menggunakan jenis baterai yang sama.“Kalau bisa pabrik sepeda motor jual sepeda motor dengan baterainya model sewa saja, karena harga baterai yang paling tinggi. Jadi, baterai yang disewa itu malah membuat harga terjangkau,” ujarnya, Senin (6/11).Oleh karena itu, dia mengusulkan baterai yang digunakan sepeda motor listrik bisa menggunakan sistem sewa, sehingga membuat harga motor listrik pun jauh lebih terjangkau. Namun, Budi menyebutkan penetapan standar baterai membutuhkan kesepakatan dari para merek motor listrik di Indonesia. Produsen sepeda motor listrik juga merespons berbeda-beda terkait dengan rencana Kementerian Perindustrian menetapkan standardisasi baterai motor listrik.Motor listrik merek Polytron buatan PT Hartono Istana Teknologi yang dimiliki Hartono Bersaudara menganggap standardisasi baterai belum menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk saat ini.Direktur Komersial PT Hartono Istana Teknologi Tekno Wibowo mengatakan, standardisasi baterai tidak mudah lantaran spesifi kasi motor listrik dari setiap produsen pun berbeda-beda. Motor listrik yang menggunakan sistem penukaran baterai atau swap battery pun memiliki standar yang berbeda. Entitas PT M Cash Integrasi Tbk. (MCAS), yakni PT Volta Indonesia Semesta yang menjual motor listrik Volta masih menunggu petunjuk pelaksanaan dari pemerintah mengenai penerapan standardisasi baterai motor listrik.Head of Marketing Volta Indonesia Tamara Giovanni mengatakan, sampai kini belum ada kejelasan dari pemerintah mengenai penerapan baterai tersebut. Menurutnya, standardisasi baterai baru bisa dibilang ideal atau tidak ketika sudah ada aturan terkait soal tersebut. Di sisi lain, produsen motor listrik merek Selis, yakni PT Gaya Abadi Sempurna Tbk. (SLIS) berencana menyesuaikan produknya terkait dengan rencana Kemenperin menetapkan standardisasi baterai.Corporate Secretary SLIS Pricilla Jane Halim mengatakan, standardisasi baterai untuk motor listrik sejatinya sangat memungkinkan dengan beberapa syarat. Syarat itu di antaranya spesifi kasi tegangan baterai bisa masuk ke unit yang dituju, serta spesifi kasi konektor yang dipakai. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, perlu ada standardisasi baterai motor listrik supaya konsumen bisa dengan menukar baterai dengan mudah dan dapat diakses di manapun. Dalam kesempatan berbeda, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan bahwa penjualan motor listrik masih sepi peminat, meski ada subsidi pembelian Rp7 juta per unit.Dari total kuota 20.000 unit motor listrik bersubsidi pada 2023, imbuhnya, penyalurannnya bahkan belum mencapai 50%.

Ambisi net zero emission di sektor minyak dan gas bumi memunculkan konsekuensi tingginya investasi tambahan yang mesti dikeluarkan agar bisa menekan gas buang. Kontraktor kontrak kerja sama pengembang energi fosil pun perlu merogoh kocek lebih dalam untuk membangun fasilitas penangkapan dan penyimpanan karbon.n Masela, sebagai salah satu wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) pertama yang akan menggunakan fasilitas penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage/CCS), mengalami lonjakan kebutuhan investasi US$1 miliar. Tambahan tersebut membuat total investasi untuk Wilayah Kerja Masela diestimasi membengkak menjadi US$20,8 miliar, dari perkiraan awal senilai US$19,8 miliar. Inpex Masela Ltd. dan PT Pertamina Hulu Energi Masela pun telah mengajukan revisi rencana pengembangan (plan of development/PoD) proyek gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) Abadi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Benny Lubiantara, Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah SKK Migas, mengatakan bahwa pihaknya sudah mendiskusikan mengenai PoD terkini dari pengembangan Blok Masela. SKK Migas serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun tinggal menunggu perubahan resmi pemegang hak partisipasi wilayah kerja migas tersebut. Dalam kajian pemasangan CCS yang dilakukan Inpex sebagai operator Blok Masela pada Agustus 2022 menunjukkan wilayah kerja tersebut bisa menghasilkan LNG yang ramah lingkungan. Dengan begitu, nilai tawar LNG yang dihasilkan akan lebih tinggi di era transisi energi. Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati membuka kemungkinan untuk mengajak mitra anyar ke dalam proyek Lapangan Abadi. Hal itu didorong oleh kompleksitas teknis pengangkutan gas dari lepas pantai di Kepulauan Tanimbar, Maluku. Seusai proses divestasi hak partisipasi Shell di Blok Masela rampung beberapa waktu lalu, komposisi kepemilikan saham di proyek strategis nasional itu beralih kepada Pertamina dengan 20% hak partisipasi, 15% dipegang Petroliam Nasional Berhad atau Petronas, sedangkan 65% sisanya masih dipegang oleh Inpex yang sekaligus bertindak sebagai operator. Di sisi lain, pemerintah memperkenankan KKKS untuk menggunakan hasil tangkapan karbon dari industri lain untuk fasilitas pemanfaatan dan penyimpanan karbon, agar bisa dimasukkan kembali ke dalam lapangan gas yang dikelolanya. Pemerintah memastikan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 2/2023 bisa diimplementasikan dengan mudah dan telah memenuhi standar internasional. Alasannya, penyusunan beleid tersebut melibatkan berbagai kalangan, termasuk para pakar dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan bahwa beleid mengenai implementasi CCS memungkinkan KKKS untuk menggunakan hasil tangkapan karbon dari industri lain agar bisa mengoperasionalkan fasilitas tersebut secara optimal.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajak semua pemangku kepentingan melakukan kampanye wisata di dalam negeri selama libur Natal dan Tahun Baru 2024. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Vinsensius Jemadu mengatakan bahwa ajakan itu guna mencapai target kenaikan pergerakan orang sebesar 5% pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Saat ini, dia menyatakan Kemenparekraf menggelar kolaborasi dengan sejumlah kementerian/lembaga serta asosiasi untuk menyambut libur Nataru. Salah satu kolaborasi yang dilakukan bersama online travel agent (OTA) adalah dengan menyediakan paket promosi sebanyak 10.000 penumpang selama Desember 2023. “Hanya 10.000, first come first serve, total promosi sekitar Rp500 juta,” katanya dalam konferensi pers, Selasa (7/11). Selain berkolaborasi dengan OTA, Kemenparekraf turut menggandeng Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, InJourney, dan asosiasi untuk menghadirkan program #diIndonesiaAja Travel Fair untuk menjual paket libur Nataru. Salah satu asosiasi yang digaet dalam program itu adalah Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (Asita). Pada tahun ini, Kemenparekraf menargetkan pergerakan wisatawan Nusantara (wisnus) pada kisaran 1,2 miliar-1,4 miliar. Namun, pergerakan wisnus hingga September baru mencapai 626,09 juta pergerakan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah perjalanan wisnus Januari-September 2023 mencapai 626,09 juta pergerakan atau naik 18,67% dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi Covid-19 pada periode Januari-September 2019. Pada kuartal III/2023, jumlah perjalanan wisnus tertinggi terjadi pada Juli 2023 sebanyak 73,69 juta perjalanan yang didorong oleh periode liburan sekolah. Dalam kesempatan terpisah, PT Kereta Api Indonesia (KAI) membuka penjualan tiket kereta api (KA) pada masa libur Nataru. VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan pembelian tiket KA jarak jauh reguler telah tersedia di seluruh channel pembelian tiket KA mulai H-45 atau Senin (6/11). Pada masa Angkutan Nataru 2024, dia mencatat PT KAI menyiapkan 3.888 perjalanan KA Jarak Jauh reguler dengan 2,2 juta kursi. Untuk KA Lokal reguler, KAI menyiapkan 1.296 perjalanan KA, dengan sekitar 521.000 kursi. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) juga memproyeksikan bisa mengangkut sekitar 500.000 penumpang selama periode Nataru 2024. Selama Nataru sebelumnya, Pelni tercatat mengangkut 431.008 penumpang sepanjang periode 11 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023. Direktur Usaha Angkutan Penumpang Peli Nuraini Dessy W. menjelaskan hampir seluruh armada kapal milik perseroan telah melakukan proses docking untuk mempersiapkan periode libur tersebut.

Kawasan Industri Kabil (KIK) yang berada di Kota Batam, Kepulauan Riau, fokus kepada para pebisnis penunjang minyak dan gas bumi sebagai pasar untuk menghuni area komersilnya.Manajemen KIK memandang bahwa prospek industri minyak dan gas bumi (migas)di Batam tengah bagus lantaran proyek besar dari Australia dan negara lainnya segera mampir ke kota ini. Oleh karena itu, Direktur Utama KIK Peter Vincent mengungkapkan bahwa pihaknya bakal fokus kepada industri penunjang migas. Dengan demikian, kinerja industri migas yang terus membaik akan mendorong pertumbuhan kawasan mereka. Upaya tersebut selaras dengan komitmen BP Batam yang tengah getol untuk menyiapkan infrastruktur pendukung, seperti pelebaran jalan utama, serta membangun Bandara Hang Nadim Batam, serta Pelabuhan Batu Ampar. Kawasan industri seluas 540 hektare dan berlokasi strategis di sepanjang pesisir timur Batam ini menjadi kawasan industri terbaik dengan segala fasilitas pendukung yang ada. Kepala BP Batam Muhammad Rudi pun mengapresiasi pencapaian KIK tersebut. Dia berharap agar seluruh elemen masyarakat ataupun pemangku kepentingan wajib menjaga situasi kondusif Kota Batam, sehingga nilai investasi bisa terus meningkat.

Penghiliran sawit dipandang memiliki peran yang cukup apik tak hanya untuk meningkatkan investasi dalam negeri, melainkan juga mampu menumbuhkan industri turunan untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun mancanegara. Bukan tanpa sebab. Komoditas ini mampu menghasilkan produk turunan yang cukup beragam, seperti minyak goreng, sabun, hingga biodiesel.Namun demikian, melonjaknya kebutuhan domestik untuk memenuhi program B30 lewat pencampuran fatty acid methyl esters (FAME) ke bahan bakar Solar telah menyebabkan melonjaknya serapan minyak sawit untuk biodiesel dalam beberapa tahun terakhir.Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonsesia (Gapki) menunjukkan bahwa produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sepanjang periode Januari—Agustus 2023 telah mencapai 33,11 juta ton, sedangkan produk minyak inti sawit (crude palm kernel oil/CPKO) mencapai 3,17 juta ton pada periode yang sama.Sementara itu, konsumsi pasar domestik untuk kebutuhan pangan mencapai 6,98 juta ton pada periode yang sama. Capaian ini meningkat 13,49% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 6,15 juta ton.  Adapun, minyak sawit untuk tujuan ekspor —baik berupa CPO, olahan CPO, CPKO, olahan CPKO, biodiesel, dan oleokimia— juga tercatat meningkat 12,25% secara keseluruhan menjadi 21,9 juta ton pada periode Januari—Agustus 2023. Oleh karena itu, pemangku kepentingan terkait dipandang perlu memastikan neraca pasokan domestik lantaran penghiliran sawit di dalam negeri dinilai dapat mendongkrak performa investasi maupun perekonomian di daerah. Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kaltim Azmal Ridwan mengungkapkan bahwa salah satu faktor penghambatnya adalah belum beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy yang seharusnya menjadi pusat penghiliran sawit di Benua Etam. Di sisi lain, Provinsi Kalimantan Timur dipandang memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor perkebunan, baik melalui perusahaan besar maupun perkebunan rakyat. Namun, perkebunan rakyat yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat perdesaan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari rendahnya produktivitas, lemahnya kelembagaan, hingga kurangnya daya saing produk. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Ahmad Muzakkir mengatakan bahwa kelembagaan petani merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan bersama dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Di sisi lain, Kepala Divisi Teknologi Proses Departemen Teknologi Industri Pertanian IPB University Erliza Hambali menjelaskan bahwa penghiliran industri kelapa sawit adalah proses pengolahan CPO dan PKO menjadi produk-produk bernilai tambah lebih tinggi, baik untuk tujuan ekspor maupun untuk substitusi produk impor. “Ada tiga kelompok besar produk hilir kelapa sawit, yaitu oleopangan, oleokimia, dan biofuel,” ujarnya di Balikpapan, Selasa (7/11).

Menurut Kahar (tengkulak), kerja tengkulak adalah melayani. Ia melayani para nelayan dengan memberikan  kebutuhan mulai dari bahan bakar, oli, hingga uang rokok para nelayan. Tujuannya, agar nelayan terus menjual tuna kepada dia. Semua pengeluaran itu akan dihitung ketika nelayan menjual tangkapannya. Ketua Koperasi Nelayan Tuna Pasifik di Sangowo, Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, Sabiin Asar mengatakan, pendirian koperasi pada 2017 itu berangkat dari realitas bahwa banyak nelayan Morotai terjerat utang pada tengkulak. Koperasi ingin menggantikan peran tengkulak. Menurut Sabiin, pinjaman dana bagi nelayan sama sekali tidak dibebani bunga seperti yang diterapkan sebagian tengkulak. Harga beli ikan tuna dari nelayan pun mengikuti harga pasar, berbeda dengan harga dari tengkulak yang lebih murah.

Saat ini koperasi beranggotakan 60 nelayan yang tersebar di wilayah timur Pulau Morotai. Setiap bulan koperasi bisa menyerap sekitar 10 ton ikan tuna dengan harga berkisar Rp 40.000-Rp 50.000 per kg. Ikan tuna diolah dalam bentuk loin beku, lalu dikirim ke perusahaan ikan di Ternate. Hasil penjualan mencapai Rp 5 miliar per tahun dengan pendapatan bersih Rp 500 juta. Meski demikian, diakui masih banyak nelayan yang tetap bergantung pada tengkulak. Pasalnya, distribusi bahan bakar ke nelayan mayoritas dikendalikan tengkulak. Tengkulak juga mempermudah urusan nelayan, seperti dalam pengadaan perahu motor. Kadis Perikanan Morotai Yoppy Jutan mengatakan, 887 perahu yang dimiliki 3.743 nelayan Morotai masih berupa perahu-perahu kecil berukuran maksimal 3 gros ton (GT). Rencana untuk pengadaan perahu motor terkendala anggaran. Alokasi anggaran untuk sektor perikanan hanya Rp 8 miliar atau 1 % dari total APBD dari daerah yang kaya potensi laut itu. (Yoga)

Bantuan langsung tunai (BLT) untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana kekeringan akibat fenomena El Nino akan diberikan kepada 18,8 juta keluarga. Setiap keluarga penerima bantuan akan mendapatkan uang Rp 200.000 per bulan selama November dan Desember 2023. Mensos Tri Rismaharini mengatakan, total anggaran untuk BLT El Nino ini merogoh kocek negara sebesar Rp 7,52 triliun. Dana ini diambil dari suntikan anggaran tambahan yang diberikan Kemenker sebesar Rp 8,819 triliun. Penyalurannya akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

”BLT El Nino kami usulkan  melalui PT Pos. Kenapa kami berani dua bulan karena dengan PT Pos itu lebih cepat supaya bisa tuntas sebelum akhir tahun ini,” kata Risma dalam rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Kemensos di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11). Risma menegaskan, penerima bantuan hanya nama-nama yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Namun, data penerima BLT El Nino masih akan didiskusikan lagi dengan Kemenkeu karena anggaran tambahan belum masuk ke daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kemensos. (Yoga)

Harga gabah kering panen atau GKP di tingkat petani diperkirakan akan terus turun pada awal 2024. Bahkan, pada panen raya musim tanam I 2024, harga GKP diperkirakan bisa di bawah biaya produksi Rp 5.667 per kg dan harga pembelian pemerintah Rp 5.000 per kilogram. ”Banjir” beras impor menjadi penyebab utama. Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Dwi Andreas Santosa mengatakan, saat ini harga GKP sudah mulai turun. Berdasarkan data Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani (AB2TI) di 64 daerah produsen padi, harga GKP di tingkat petani pekan I November 2023 di kisaran Rp 6.400-Rp 6.800 per kg.

Harga GKP itu cukup jauh di bawah rata-rata harga pada September dan Oktober 2023, yakni Rp 7.240 per kg dan 7.090 per kg. ”Di kala panenan terbatas setiap musim paceklik, biasanya harga GKP naik. Namun, yang terjadi saat ini, harga GKP petani cenderung turun. Penyebab utama penurunan GKP  itu adalah impor, bantuan, dan operasi pasar beras yang jorjoran,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa (7/11/2023). (Yoga)

Selain komitmen mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, salah satu program kandidat calon presiden dan calon wakil presiden yang perlu dicermati adalah apa strategi yang mereka tawarkan untuk menurunkan angka kemiskinan yang benar-benar berjalan seperti yang direncanakan. Bukan sekedar janji yang ambisius. Di Indonesia, jumlah penduduk miskin per Maret 2023 tercatat masih 25,9 juta orang, turun 0,26 juta dibandingkan Maret 2022 di 26,16 juta orang. Dibandingkan kondisi Maret 2022 di mana angka kemiskinan masih 9,54 %, per Maret 2023 angka kemiskinan turun menjadi 9,36 %., Angka kemiskinan saat ini masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi Covid-19. Per September 2019, jumlah penduduk miskin di Indonesia 24,78 juta atau 9,22 % dari total penduduk.

Mematok target tinggi menurunkan angka kemiskinan memang terkesan memperlihatkan keseriusan dan komitmen calon pemimpin republik ini untuk menyejahterakan warganya. Namun, harus dikaji apakah realistis untuk diwujudkan. Dalam rangka kampanye untuk menarik simpati para konstituen, memasang target yang ambisius untuk menurunkan angka kemiskinan sah-sah saja dilakukan. Akan tetapi, persoalannya kemudian bagaimana strategi yang hendak dikembangkan untuk mewujudkan janji politik para kandidat. Di Indonesia, diakui atau tidak, akar masalah kemiskinan sangat kompleks. Setiap masalah perlu diurai satu per satu agar upaya menurunkan angka kemiskinan dapat direalisasi. Sejauh mana para kandidat akan dapat mewujudkan janjinya menurunkan angka kemiskinan, tentu masih diuji oleh waktu. Namun, untuk merealisasikan janji kampanye, yang dibutuhkan adalah program yang benar-benar efektif dan kontekstual dengan strategi dan program terobosan yang membumi. (Yoga)