JAKARTA,ID-Penyelesaian divestasi PT vale Indonesia Tbk sebaiknya ditunda hingga tahun depan. Tingginya tensi politik pada saat ini akan  membuat divestasi Vale menjadi bumerang bagi pemerintah Joko Widodo (Jokowi). Kisah sukses divestasi Vale juga sama berlangsung pada tahun politik. Pengamat pertambangan Ferdi Hasiman  mengatakan Presiden joko Widodo harus melihat berbagai asepk dalam menyelesaian divestasi Vale. Menurutnya situasi saat ini berbeda dengan penyelesaian divestasi Freeport pada 2018 silam. "Ditunda tahun depan saja keputusan divestasi. Jangan sampai jadi bumerang. Inikan kebijakan strategis untuk kepentingan ke depan." kata Ferdi kepada Investor Daily. Ferdi mengatakan suasana divertasi Vale dan Freeport berbeda. Dia menyebut pada 2018 eforia masyarakat lebih pada panguasa mayoritas 51% saham. Namun masyarakat kini paham bahwa divestasi tak hanya sebatas kepemilikan saham. Melainkan ada keterlibatan BUMN, dalam hal MIND.ID, dalam operasi pertambangan. (Yetede)

BANDUNG,ID-Perbankan nasional pada tahun depan diprediksi mengandalkan penghimpunan dana masyarakat sebagai sumber pendanaan utama.Sementara kondisi likuiditas dinilai masih memadai (ample) pada saat pesta demokrasi dan mampu mendukung perekonomian melalui penyaluran kredit. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkirakan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) pada tahun politik 2024 masih stabil meski tumbuh single digit. "Perkiraan kami 2024 masih stabil  di kisaran antara 6% sampai dengan 7%. Hal ini dikatalisasi oleh aktivitas perekonomian yang telah pulih dan tambahan dorongan konsumsi LNPRT (Lambaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga) pada pesta demokrasi," jelas Direktur Grup Riset LPS Herman Saheruddin kepada Investor Daily. Meski pertumbuhan simpanan 2024 tumbuh single digit, Herman menegaskan bahwa perbankan tidak akan mengalami kesulitan likuiditas. "Oh tidak. Kondisi likuiditas perbankan masih akan ample  seperti saat ini. Pertumbuhan DPK per September 2023 kan juga sebesar 6,54% (yoy)," sambung dia. (Yetede)

JAKARTA,ID-Masyarakat di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara masih sangat bergantung terhadap layanan data/internet berbasis seluler (mobile broadbrand) karena penetrasi yang berbasis kabel serat optik (fixed broadbrand) atau Wi-Fi masih rendah. Walaupun begitu, pemanfaatan layanan internet berbasis kabel/Wi-Fi oleh pemilik ponsel pintar (smartphone) di Tanah Air sudah yang paling tinggi mencapai 22,5% bersama malaysia 21,8% untuk kawasan Asia Tenggara. Dalam analisis terbarunya, Open Signal, lembaga pemeringkat dan solusi operator  telekomunikasi yang berbasis  di London, Inggris, menunjukkan gambaran yang beragam  di pasar negara-negara kawasan Asia Tenggara terkait akses pemilik smartphone terhadap internet berbasis kabel/Wi-Fi. Sebab, terdapat kurang dari 10% total pengguna  ponsel cerdas di negara Vietnam , Brunei, atau Filipina, hingga lebih dari seperempat di negara Timor Leste, laos, Thailand, atau, Malaysia yang sudah punya atau pernah mengakses layanan internet berbasis kabel/Wi-Fi. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Barito Pacific Tbk (BRPT) akan menerbitkan obligasi berkelanjutan III tahap II tahun 2023 senilai Rp 1 triliun untuk pembiayaan kembali (refinancing) utang perseroan. Obliasi tersebut merupakan bagian dari penawaran  umum berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan III Barito Pacific dengan target dana Rp 3 triliun. Manajemen Barito Pacific dalam prospektus yang diterbitkan Kamis (9/11/2023) mengungkapkan, obligasi senilai Rp 1 triliun akan ditawarkan dalam dua seri, yakni Seri A sebesar Rp 700 triliun dengan tingkat bunga tetap 8,5% per tahun dan berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi. Sementara Seri B senilai Rp 300 triliun ditawarkan dengan tingkat bunga tetap 9,5% per tahun, berjangka dalam waktu lima tahun. Emiten petrokimia dan energi milik konglomerat Prajogo Pangestu ini akan memulai penawaran umum obligasi berkelanjutan III tahap II tahun 2023 pada 21-23 November 2023, disusul tanggal penjatahan pada 24 November  2023, tanggal pengembalian uang pemesanan dan tanggal distribusi obligasi secara elektronik pada 28 November 2023, serta pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia pada 29 November 2023. (Yetede)

Setidaknya dua  buruh perempuan tewas dan beberapa orang cedera pada Rabu (8/11). Korban jatuh setelah polisi melepas tembakan ke arah pekerja industri garmen yang berunjuk rasa di Gazipur, Bangladesh. Pabrik-pabrik di Bangladesh memasok banyak jenama terkemuka, seperti H&M, Gap Inc, Levi’s, Walmart, Zara, Marks and Spencer, Primark, Aldi Inditex, Bestseller, Hugo Boss, dan Lululemon. Meski jenama itu mendapat omzet besar, para pembuatnya hidup tak layak di Bangladesh. Karena itu, sepekan terakhir ada pemogokan dan unjuk rasa. Pekerja minta naik gaji. Sejak 2019, gaji pekerja industri garmen Bangladesh tidak naik. Pekan lalu, puluhan pabrik dijarah para pekerja dan ratusan pabrik lain ditutup pemilik untuk menghindari perusakan.

”Banyak pabrik besar memproduksi pakaian untuk hampir semua jenama dan pengecer besar Barat,” kata Presiden Federasi Pekerja Garmen dan Industri Bangladesh Kalpona Akter. Asosiasi Produsen dan Eksportir Garmen Bangladesh hanya menawarkan kenaikan upah 25 %. Adapun Pemerintah Bangladesh setuju upah minimum naik 56,25 % menjadi 114 % atau Rp 1,8 juta per bulan. Kenaikan berlaku mulai 1 Desember 2023. Pemerintahan PM Sheikh Hasina juga berjanji, gaji bisa naik 5 % setiap tahun. Buruh menolak, sebab inflasi saja 9,5 %. Mereka minta upah minimum menjadi 209 % per bulan. Sekarang, upah minimum industri itu hanya 75 dollar AS. Studi biaya hidup komprehensif yang dilakukan Institut Studi Perburuhan Bangladesh menunjukkan, pekerja membutuhkan minimum 23.000 taka atau Rp 4,3 juta untuk bisa hidup di atas garis kemiskinan. Sementara dalam laporan Center for Policy Dialogue, sebagaimana dikutip Deutsche Welle (DW), disimpulkan bahwa pekerja garmen Bangladesh mendapatkan upah paling rendah dibandingkan pekerja industri sejenis di China, Kamboja, India, dan Vietnam. (Yoga)

Tindak pidana perdagangan orang dengan modus penipuan dalam jaringan yang menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri (online scamming) menyasar anak-anak muda. Kejahatan tersebut kini menjadi ancaman besar di negara-negaraASEAN. Ribuan anak muda Indonesia dikirim ke Kamboja dan Myanmar. Mereka berisiko mengalami eksploitasi, perbudakan, dan penyiksaaan. Sepanjang empat tahun terakhir (2020-Oktober 2023), di Asia Tenggara ada lebih dari 3.317 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penipuan tenaga kerja dalam jaringan (daring). Jumlah korban ini diperkirakan masih bertambah.

”Pada tahun 2021, Kemenlu mencatat 116 kasus di Kamboja dan 77 kasus di Myanmar. Kamboja menjadi negara dengan kasus terbanyak di Asia Tenggara, dengan peningkatan jumlah kasus hingga 800 persen dari tahun sebelumnya,” ujar Judha Nugraha, Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, saat menjadi pembicara pada Regional Conference ”The Simultaneous Movement for Combating Human Trafficking in  ASEAN Countries Region” di Kabupaten Badung, Bali, Rabu (8/11). Selain Judha, pada diskusi bertema ”Misuse of Technology in Trafficking in Persons (Scamming)” ini juga tampil sebagai pembicara Wahyu Susilo (Executive Director of Migrant Care. Pada periode Januari-Oktober 2023 terdapat 760 WNI yang menjadi korban penipuan tenaga kerja secara daring di Filipina, Laos, Myanmar, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. (Yoga)

Ketiga kandidat calon presiden sepakat bahwa Indonesia memerlukan lompatan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan agar dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Masalah ketimpangan menjadi pekerjaan rumah tiap kandidat dalam memformulasi strategi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang konsisten. Hal tersebut disampaikan ketiga bakal calon presiden, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam gelaran Sarasehan 100 Ekonomi bertema ”Akselerasi Menuju Ekonomi Indonesia yang Hijau, Inklusif, dan Unggul” di Jakarta, Rabu (8/11). Anies Baswedan mengingatkan,”Pertumbuhan ekonomi kita belum berhasil menyelesaikan pengangguran, tetapi (juga) ketimpangan yang ada ini menjadi pekerjaan rumah yang sesungguhnya,” kata Anies. Perekonomian Indonesia yang konsisten tumbuh di kisaran 5 % hanya dinikmati oleh sedikit golongan.

Ganjar Pranowo menilai, pendidikan dan bunga kredit modal usaha yang murah menjadi solusi untuk menekan ketimpangan dan kemiskinan di sejumlah wilayah di Indonesia. Akses pendidikan hingga jenjang tertinggi akan diperluas. Setelah itu, lulusan perguruan tinggi akan didorong menjadi pengusaha dengan adanya bunga kredit modal kerja yang rendah. Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa masalah sistemik yang menyebabkan Indonesia begitu lama terjebak menjadi negara berpenghasilan menengah adalah tidak optimalnya hilirisasi dalam pengelolaan sumber daya alam nasional. ”Apa yang bisa bikin kita jadi negara maju? yaitu kekayaan sumber daya alam. Ini modal kita yang harus kita gunakan. Masalahnya adalah selama ini bangsa Indonesia kurang pandai untuk menjaga dan mengelola kekayaan tersebut,” kata Prabowo. ”Kuncinya adalah hilirisasi untuk menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja, dan ujungnya adalah menghilangkan kemiskinan,” ujar Prabowo. Ekonom senior pendiri Center of Reform on Economics (CORE), Hendri Saparini, yang turut hadir dalam acara tersebut, mengamini bahwa ketimpangan yang kian melebar dapat menjadi momok para bakal calon presiden untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. (Yoga)