Bank Indonesia tengah mengkaji adanya risiko dari penerapan mata uang digital bank sentral alias central bank digital currency yang menurut International Monetary Fund berpotensi menimbulkan instabilitas moneter. IMF dalam Implications of Central Bank Digital Currencies for Monetary Policy Transmission yang dipublikasikan kemarin, mencatat dampak central bank digital currency (CBDC) terhadap transmisi kebijakan moneter diperkirakan relatif kecil pada kondisi normal.Hanya saja, dampak itu bisa lebih signifikan di lingkungan dengan suku bunga rendah atau tekanan pasar keuangan. Atas dasar itu bank sentral perlu mempertimbangkan fitur desain yang bersifat kehati-hatian seperti batasan kepemilikan dan transaksi, serta menjaga stabilitas suku bunga acuan.Fitur-fitur tersebut akan membatasi potensi perpindahan simpanan ritel atau uang tunai ke CBDC dan dengan demikian akan memastikan bahwa CBDC tidak memiliki dampak signifi kan terhadap transmisi kebijakan moneter.“Kita assessment itu semuanya, masukan-masukan juga kita perhatikan,” kata Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Rabu (15/11). Consultative paper menjelaskan desain pengembangan Rupiah Digital tahap immediate state, yaitu wholesale Rupiah Digital cash ledger, yang meliputi pengenalan teknologi dan fungsi dasar, seperti penerbitan, pemusnahan, dan transfer dana. Dampak dari penerbitan Rupiah Digital pada sistem pembayaran, stabilitas keuangan, dan moneter juga dibahas di dalam consultative paper tersebut. Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dalam Central Bank Digital Currency Virtual Handbook menyatakan bahwa tujuan kebijakan dan ukuran keberhasilan CBDC harus ditetapkan secara jelas. Pengkajian dan pengembangan CBDC membutuhkan keputusan yang kompleks dalam lingkungan digital yang berubah dengan cepat. Dalam laporan tersebut, IMF menyoroti beberapa dampak dari pengembangan CBDC. Perubahan lingkungan makro ekonomi yang disebabkan oleh CBDC diperkirakan bisa memperkuat saluran transmisi kebijakan moneter jika CBDC dirancang dengan tepat.Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB Universitas Indonesia Teuku Riefky menuturkan adanya CBDC berpotensi menjadikan transmisi kebijakan moneter lebih teramplifikasi. Menurut Teuku, hal yang perlu diperhatikan saat ini yakni desain dari CBDC agar dapat dikembangkan karena skema tersebut sangat beragam. “Ada CBDC retail, CBDC wholesale, ada CBDC yang menjangkau keseluruhan, jadi tidak dibedakan wholesale dan ritelnya,” katanya.

Emiten tambang batu bara, PT Golden Eagle Energy Tbk. (SMMT) mencetak produksi batu bara sebesar 1,95 juta ton hingga 9 bulan 2023.Direktur Utama Golden Eagle Energy Budi Susanto mengatakan SMMT mencetak volume produksi hingga 1,95 juta ton, atau turun 20% secara tahunan dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 2,44 juta ton.SMMT mencetak volume penjualan yang turun menjadi sebesar 1,96 juta ton sampai kuartal III/2023. Volume penjualan ini turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 2,25 juta ton.Sementara itu, untuk proyeksi harga batu bara, Direktur SMMT Denny Kusmayadi menuturkan SMMT melihat memang terjadi penurunan harga batu bara pada 2023 dibanding 2022 dan 2021. Meski demikian, SMMT memperkirakan di akhir tahun ini akan terjadi peningkatan harga batu bara. Dia memerinci, harga batu bara pada sisa 2023 masih akan berada di atas US$60 per ton. Sementara itu, pada 2024, SMMT memperkirakan harga batu bara melandai dengan menyentuh level US$59,2 per ton, dan turun kembali ke level US$40 per ton sampai kuartal III/2024. Pada perkembangan lain, SMMT merombak susunan direksi dan komisaris setelah diakuisisi oleh PT Geo Energy Investama. Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB), pemegang saham SMMT menyetujui pengangkatan Ng See Young sebagai Komisaris Utama, Yanto Melati sebagai Komisaris, dan Komisaris Independen Richard Ong.Selain itu, Budi Susanto menjabat sebagai Direktur Utama SMMT menggantikan Roza Permana Putra. SMMT juga mengangkat dua direksi lainnya, yakni Yuliana, dan Denny Kusmayadi.

JAKARTA,ID-PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengalami kelebihan kapasitas (overkapasitas) listrik sebesar 7 gigawatt (GW). Akibatnya, PLN menghabiskan dana berkisar Rp 20-21 triliun per tahun untuk membayar listrik yang tak terpakai. "Overkapasitas PLN mencapai 7 GW, sehingga dana yang harus dibayar PLN untuk kontrak take  or pay berkisar Rp 20-21 triliun, dengan asumsi nilai pembayaran kontrak 1 GW Rp 3 triliun," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno di jakarta, Rabu (15/11/2023). Dia mengungkapan, overkapasitas listrik juga menghambat transisi pembangkit listrik  tenaga fosil menuju energi baru terbarukan (EBT). Sebab, overkapasitas  akan bertambah jika PLN menerima pasokan listrik baru dari pembangkit EBT. "Pensiun dini PLTU batu bara berarti kita mengakhiri secara dini, kontrak yang sudah terjalin antara pelaku usaha yang membangun PLTU dan PLN. Pengakhiran kontrak itu tentu ada klausulnya yang tidak bisa dibatalkan, itu akan ada hitungan dan pinaltinya, sehingga itu perlu kita kaji dan hitung kembali," jelas Eddy. (Yetede)

JAKARTA,ID-Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga akhir Oktober 2023 masih jauh dari target, atau baru sekitar 67,3% senilai Rp199,88 triliun. Untuk itu, perbankan nasional didorong untuk menggenjot penyaluran KUR agar bisa mencapai target diakhir bulan. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) sebagai bank dengan konstribusi terbesar telah mengucurkan KUR sebesar Rp123,51 triliun kepada 2,7 juta debitur sepanjang januari-Oktober 2023. Angka tersebut berkontribusi 61,79% dari realisasi KUR nasional per Oktober. "Terdapat penurunan target KUR 2023 yang diberikan oleh pemerintah kepada BRI dari sebelumnya Rp270 triliun menjadi Rp 194,4 triliun, sehingga sampai dengan akhir Oktober 2023 BRI telah menyalurkan  63% dari target," kata Direktur  Bisnis Mikro  BRI Supari kepada Investor Daily, Rabu (155/11/2023)

JAKARTA,ID-Polmatrix Indonesia merilis hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi menjelang Pilpres 2024 mencapai 81,8%. Tingginya angkat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi dan fakta bahwa putera sulung Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres  akan turut berpengaruh  pada dinamika politik Tanah Air menjelang pilpres 2024. "Kepuasan publik terhadap Jokowi yang sangat tinggi mencapai 81,8% menjadikan faktor Jokowi sangat berpengaruh  dalam ninamika pilpres," kata Direktur Eksekutif Poltramix Indonesia Dendik Rulianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, (15/11/2023). Dendik mengatakan, apabila ditarik mundur, maka tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi bergerak diatas 75% sejak awal tahun 2023. Angka kepuasan  responden terus menanjak naik hingga menembus sekitar 80% sejak Mei 2023. (Yetede)

JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal III-2023 sebesar US$ 393,7 miliar, lebih rendah dari posisi pada Januari kuartal II-2023 yang mencapai US$ 396,5 miliar. Penurunan nilai utang posisi utang luar negeri tersebut bersumber dari utang luar negeri sektor publik. "Dengan perkembangan tersebut, utang luar negeri Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,1% (yoy), melanjutkan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 1,2% (yoy)," jelas Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Rabu (15/11/2023). Dia menjelaskan bahwa utang luar negeri pada akhir kuartal III-2023 sebesar US$ 188,3 miliar, turun dibandingkan dengan posisi kuartal  sebelumnya sebesar US$ 192,5 miliar, atau setara tahunan tumbuh  sebesar 3,3% (yoy).  Penurunan posisi utang luar negeri pemerintah dipengaruhi oleh perpindahan penempatan data investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke intrusmen lain, seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang meningkat. (Yetede)

JAKARTA,ID-Trans Power Marine  (TPMA) membeli 79 unit kapal tugboat dan tongkang second senilai Rp 1,2 triliun untuk memperkuat posisi bisnis jasa logistik seiring makin ketatnya persaingan di pasar. Pembelian armada tersebut dilakukan melalui akan usaha perseroan, yakni PT Trans Logistik Perkasa (TLP). "Serah terima 79 unit armada ini telah selesai dilakukan pada bulan November 2023," kata Corporate Secretary TPMA Rudi Sutiono dalam keterangan resminya. Rudy menyebut, sebagian besar dana pembelian  kapal berasal dari pinjaman perbankan, dan sisanya dari kas internal. Adapun sebelumnya, TLP juga telah memesan 30 unit  tugboat dan tongkang baru yang sebagian masih dalam proses pembuatan. PT trans Logistik Perkasa merupakan perusahaan patungan  antar TPMA dan mitra strategis, dimana Trans Power Marine memiliki 30% saham di TLP.  (Yetede)