Rasa syukur terucap dari sejumlah pelaku usaha kuliner di Magelang, Jateng, yang mengikuti program Pawone Kuliner Borobudur Marathon. Selain mendapat pembinaan, mereka juga diajak berkeliling ke sejumlah kota untuk menjajakan produk. Peluang untuk lepas landas mengembangkan bisnis pun terbuka lebar. ”Ternyata jualan nasi goreng bisa membuat saya naik pesawat,” kata  Siti Nuryati Puji Prihatin (40), pemilik usaha Nasi Goreng Magelangan Handayani, saat ditemui di Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan,  Magelang, Jateng, Selasa (24/10). Puji bersama suaminya, Rokhman (45), sehari-hari berjualan nasi goreng di rest area Desa Deyangan sejak 2016. Keduanya berjualan pukul 17.00-24.00. Dalam sehari, mereka bisa menjual 30 porsi nasi goreng dengan harga Rp 15.000-Rp 17.000 per porsi. Sejak 2019, Puji dan Rokhman ikut serta dalam program Pawone Kuliner Borobudur Marathon. Program itu bagian dari lomba lari Borobudur Marathon yang digelar atas kerja sama Pemprov Jateng, Bank Jateng, harian Kompas, dan Yayasan Borobudur Marathon.

Setelah bergabung dengan program Pawone Kuliner, usaha Puji dan Rokhman mengalami lompatan. Sebab, selain mendapat pembinaan dari chef profesional, peserta program itu juga diajak berkeliling ke sejumlah kota untuk memeriahkan acara Bank Jateng Friendship Run, kegiatan lari bersama untuk menyambut Borobudur Marathon 2023. Pada 2022, Puji dan Rokhman diajak ke Semarang, Jakarta, dan Makassar untuk berjualan di sela-sela acara Bank Jateng Friendship Run. Pada tahun ini, mereka diajak ke Surabaya, Makassar, Banjarmasin, dan Palembang. ”Di Surabaya, dagangan kami laku 500 porsi, di Makassar 375 porsi, serta di Banjarmasin dan Palembang masing-masing 500 porsi,” ucap Puji. Puji bersyukur karena hasil berjualan nasi goreng itu bisa menyekolahkan kedua putranya di pondok pesantren.

Vice GM Event Harian Kompas Budhi Sarwiadi mengatakan, program Pawone Kuliner Borobudur Marathon diinisiasi mulai 2018. Sejak itu, total ada 35 pelaku UMKM kuliner yang dibina. ”Dari awal, kami mendampingi tidak hanya dari produk, tetapi juga dari pelayanan dan pengelolaan sehingga mereka merasakan manfaat,” katanya.Sejumlah pelaku UMKM kuliner akan berjualan dalam rangkaian acara Borobudur Marathon 2023 Powered by Bank Jateng, yakni saat pengambilan perlengkapan lomba (race pack collection) pada 17-18 November dan saat lomba, 19 November 2023. ”Di rangkaian acara itu, mereka diarahkan sebagai entrepreneur murni. Kami sediakan tempat dan promosinya, mereka menyiapkan lain-lainnya sendiri. Ini ajang mereka untuk tumbuh,” kata Budhi. Peluang terbuka, siap dimanfaatkan dan lepas landas menjadi pelaku UMKM yang sukses. (Yoga)

Ketangguhan industri manufaktur dan keandalan tenaga kerja tidak bisa diraih dengan cara instan. Perlu tekad, strategi, dan waktu untuk mewujudkannya. Industri pengolahan berperanpenting dalam perekonomian Indonesia, antara lain dari sisi serapan tenaga kerja dan sumbangannya terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada triwulan III-2023, pada saat perekonomian tumbuh 4,94 % secara tahunan, industri pengolahan tumbuh 5,2 % dengan distribusi terhadap PDB sebesar 18,75 %. Data BPS menunjukkan, pertumbuhan industri pengolahan yang melampaui pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang permintaan domestik yang masih kuat. Meski demikian, mengutip data Statista, peran sector manufaktur terhadap PDB Indonesia pada 2017-2022 kian merosot. Porsi industri pengolahan yang pada 2017 sebesar 20,16 %, turun menjadi 19,24 % pada 2021 dan 18,34 % pada 2022.

Gejala deindustrialisasi, yang ditandai dengan merosotnya peran industri dalam perekonomian, kian jelas. Sebaliknya, sektor jasa berkembang cepat. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan, meskipun perannya 5,98 % terhadap PDB, pada triwulan III-2023 tumbuh 14,74 % secara tahunan. Lapangan usaha akomodasi, makan dan minum, yang porsinya 2,51 % pada PDB, tumbuh 10,9 %. Merujuk data BPS, meskipun jumlahnya bertambah, porsi penduduk yang bekerja di industri pengolahan menyusut, dari 14,17 % pada Agustus 2022 menjadi 13,83 % pada Agustus 203, dengan rata-rata upah Rp 3,2 juta per bulan, sedikit di atas rata-rata upah buruh berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2023 yang Rp 3,18 juta per bulan. Tenaga kerja yang memiliki pendidikan dan keterampilan andal mesti disiapkan dan industri pengolahan mesti diperkuat. Industri pengolahan yang kuat akan menopang pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian saat terjadi guncangan. (Yoga)

Pemerintah memangkas target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam APBN 2023 melalui Perpres No 75 Tahun 2023 tentang revisi postur APBN 2023 dari berbagai pos keuangan negara, mulai dari penerimaan, belanja, sampai pembiayaan. Revisi APBN 2023 itu dilakukan setelah pemerintah melakukan rapat kerja untuk membahas proyeksi kinerja keuangan negara di semester II dengan DPR, pertengahan tahun lalu. Hasilnya, pemerintah memutuskan mengubah beberapa target di APBN 2023. Salah satunya, memangkas target penerimaan pajak konsumsi atau PPN Dalam Negeri (PPN DN), dari awalnya Rp 475,37 triliun menjadi Rp 438,79 triliun. PPN DN menjadi satu-satunya pos penerimaan perpajakan yang targetnya dipangkas pada APBN 2023.

Di sisi lain, pemerintah menaikkan target penerimaan pajak konsumsi domestik lainnya, seperti Pajak Penjualan atas Barang Mewah PPNBM Dalam Negeri (PPNBM DN), yang naik dari Rp 14,98 triliun jadi Rp 19,08 triliun. Di luar pajak konsumsi, target pos penerimaan pajak lainnya juga dinaikkan. Peneliti Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Etikah Karyani Suwondo, Selasa (14/11) mengatakan, konsumsi masyarakat terindikasi sedang melemah. Hal itu dipengaruhi kenaikan inflasi dan ketidakpastian ekonomi-politik secara umum. Tak hanya itu, daya beli masyarakat juga dinilai belum membaik ke kondisi normal pascapandemi dan meroketnya inflasi pada tahun 2022. Kondisi daya beli yang melemah itu otomatis berdampak pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tidak signifikan, seperti tampak pada triwulan III tahun 2023. BPS mencatat, kendati masih tumbuh dan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, konsumsi rumah tangga melambat secara tahunan dari 5,17 % pada tahun lalu menjadi 5,06 %. (Yoga)

Rencana pemerintah melegalkan ekspor benih bening lobster, antara lain, untuk memetik manfaat nilai ekspor benih bagi penerimaan negara bukan pajak. Namun, kebijakan itu dinilai tidak didukung data riil stok benih. Saat ini, berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan (KP) No 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia, ekspor benih lobster dilarang. Namun, dalam draf Rancangan Permen KP tentang Penangkapan, Pembudidayaan, dan Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp), ekspor benih bening lobster bisa dilakukan. Pasal 6 Ayat 1a dalam draf itu menyebutkan, investor selain dapat mengekspor benih ke luar negeri, juga melakukan aktivitas pembudidayaan di Indonesia. Rancangan aturan itu kini dalam tahap konsultasi publik.

Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono mengemukakan, rencana untuk membuka kembali keran ekspor benih bening lobster sedang dikaji, antara lain guna menggali potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Di samping itu, pemerintah mengundang investor asal Vietnam untuk pengembangan budidaya lobster di Indonesia. Ekspor lobster hasil budidaya di Vietnam pada tahun 2022 mencapai nilai 2,5 miliar USD, dengan sumber benih lobster semuanya berasal dari Indonesia. Jumlah benih lobster yang dipasok ke Vietnam setiap tahun mencapai 400 juta-600 juta benih, dengan harga benih rata-rata 2 USD per ekor. Itu mengindikasikan nilai ekspor benih lobster asal Indonesia yang diselundupkan ke Vietnam mencapai 1,2 miliar USD per tahun.

Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Parid Ridwanuddin, menyoroti rencana membuka ekspor benih bening lobster tidak sejalan dengan kondisi pemanfaatan lobster yang berada di status ”merah”. ”KKP sampai sekarang tidak bisa menjelaskan kepada publik mengenai data stok benih bening lobster yang ada di perairan di Indonesia. Ketiadaan data ini menimbulkan pertanyaan besar masyarakat. Jika pemerintah serius, seharusnya persoalan data bisa diselesaikan,” ujar Parid. (Yoga)

Presiden Jokowi mengharap pembahasan penambahan saham pemerintah sebanyak 10 % di Freeport Indonesia segera diputuskan. Dengan demikian, perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus atau IUPK PT Freeport Indonesia di Tambang Grasberg, Papua, setelah tahun 2041 bisa segera dikeluarkan. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat menerima Chairman Freeport McMoran Richard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, AS, Senin (13/11). ”Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10 % saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir,” kata Presiden Jokowi.

Presiden berharap agar pembahasan dapat diselesaikan pada akhir November ini. Sejauh ini, Pemerintah Indonesia memberikan dua syarat untuk perpanjangan kontrak IUPK PT Freeport Indonesia di Tambang Grasberg, Papua. Syarat tersebut adalah penambahan saham pemerintah sebanyak 10 % dan pembangunan smelter baru di Papua. Adapun perpanjangan masa operasi yang diberikan 2 x 10 tahun setelah 2041. Secara terpisah, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir menambahkan, saat ini BUMN melalui MIND ID sudah memiliki 51 % saham PT Freeport Indonesia. Ke depan, diharapkan hilirisasi dan industrialisasi bisa berlanjut. Karena itu, pembangunan smelter untuk mengolah hasil pertambangan emas dan tembaga diperlukan. (Yoga)

Empat gerobak kopi diparkir di sisi jalan kompleks perkantoran di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Di dalam boks gerobak itu tersusun minuman kopi robusta racikan barista. Sungguh-sungguh ibarat di mal atau kedai kopi langganan penikmat kopi kalangan menengah ke atas. Senin (13/11) siang itu, suhu udara melampaui 32 derajat celsius. Sejak pagi, penjual kopi yang kebanyakan anak muda menunggu kehadiran pembeli. Ada pelanggan setia dan ada yang kebetulan melintas. Benny (23), pedagang kopi dari salah satu merek berjejaring, menuturkan, kurang dari tiga jam, ia berhasil menjual 100 gelas kopi. Harga per gelas Rp 8.000 untuk kopi susu biasa atau dicampur es. Mayoritas pembeli adalah pegawai kantoran setempat. Ada juga tamu dari luar daerah yang hendak mengikuti acara di sekitar tempat itu.  

“Ada pejabat, seperti anggota DPR, yang mau ke situ,” kata Benny menunjuk gedung berwarna merah putih, kantor KPK itu hanya berjarak beberapa ratus meter dari tempat berjualannya. Benny pun bergurau, pejabat yang hendak ke kantor KPK memang butuh kopi agar lebih fokus ketika menjawab pertanyaan dari penyidik. Menurut Benny, tren menjual kopi premium di jalanan mulai ramai satu tahun belakangan. Metode tersebut merupakan bagian dari strategi pemasaran untuk mendekati pelanggan. Produsen minuman memilih keluar dari mal atau kedai kopi yang selama ini dirasakan eksklusif bagi kalangan menengah ke atas. ”Kita berusaha mendekati pelanggan. Pelanggan tidak perlu susah-susah menembus kemacetan hanya untuk menikmati kopi di mal atau kedai. Pelanggan tidak lagi bayar parkir. Harga kopi di sini juga jauh lebih murah dibandingkan di mal atau kedai kopi premium,” kata Benny.

Deni Hardimansyah (39), salah satu karyawan swasta yang bekerja di kawasan Kuningan, Jaksel, memilih kopi keliling premium sejak dua bulan yang lalu. Dalam sehari, ia bisa meminum kopi sebanyak dua sampai tiga gelas. Ia memilih kopi keliling premium lantaran kemasannya lebih mudah dibawa ke mana saja, seperti saat menongkrong ataupun ke kantor. Kemasannya yang menggunakan gelas plastik bertutup itu berbeda dengan kopi keliling biasa yang hanya menggunakan gelas plastik tanpa tutupan. Deni tidak mempersoalkan lingkungan tempat ia membeli kopi keliling premium. Ia tidak meminum kopinya di lokasi, tetapi menikmatinya di tempat yang nyaman. Dari sisi rasa, menurut Deni, kopi keliling premium tidak kalah dengan kopi yang dijual di gerai dengan harga yang lebih mahal. Begitu mudahnya penikmat kopi merasakan kopi bintang lima dari tangan para pedagang kaki lima. (Yoga)