Ekspor nonmigas Indonesia terus menunjukkan tren penurunan sejak Oktober 2022. Perlambatan ekonomi dan permintaan global juga masih berpotensi menekan kinerja ekspor. Nilai ekspor nonmigas pada Oktober 2023, menurut BPS, adalah 20,78 miliar USD, naik 7,42 % dibandingkan September 2023, tetapi turun11,36 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ekspor nonmigas yang menyumbang 72,37 % total ekspor ini menyebabkan nilai ekspor Indonesia per Oktober 2023 turun 10,43 % dibandingkan periode sama 2022, menjadi 22,15 miliar USD, kendati meningkat 6,76 % dibandingkan September 2023. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-Oktober 2023, yakni 214,41 miliar USD, juga turun 12,15 % dibandingkan dengan periode yang sama pada 2022, dengan ekspor nonmigas turun 12,74 %.

Penurunan nilai ekspor Indonesia yang lebih dipicu oleh penurunan harga komoditas ketimbang volume ini tampaknya sejalan dengan fenomena normalisasi harga komoditas global. Harga komoditas di pasar dunia sempat melonjak ke rekor tertinggi pada 2022, terutama sebagai akibat disrupsi rantai pasok global menyusul perang Rusia-Ukraina dan Covid-19. Berlanjutnya tekanan terhadap ekspor masih harus terus kita waspadai, terutama dengan masih tingginya ketidakpastian dan perlambatan ekonomi dunia karena bisa menekan pertumbuhan ekonomi nasional. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,7 % di triwulan II menjadi 4,94 % di triwulan III-2023 (terendah dalam dua tahun terakhir) juga karena kontraksi ekspor, selain akibat melemahnya konsumsi rumah tangga. Melambatnya pertumbuhan ekonomi global menyebabkan turunnya pula permintaan barang dan jasa.

Dari sisi fundamental, kinerja ekspor Indonesia selama ini menunjukkan rapuhnya posisi kita karena masih sangat tingginya ketergantungan kita pada ekspor komoditas sehingga rentan terhadap fluktuasi dan gejolak harga komoditas global. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya diversifikasi ekspor, hal yang sudah lama kita sadari, tetapi belum sepenuhnya berhasil kita lakukan hingga sekarang. Alarm lain yang perlu kita perhatikan adalah pertumbuhan ekonomi kita yang semakin didominasi sektor jasa, sedangkan sektor industri pengolahan terus menurun, sejalan dengan tren deindustrialisasi yang terjadi sejak 2002. (Yoga)

Laju investasi tahun 2024 diliputi ketidakpastian tinggi akibat gejolak politik yang sulit ditebak menjelang pemilihan umum di dalam negeri serta berlanjutnya kebijakan pengetatan moneter AS. Pelemahan investasi itu patut diwaspadai mengingat komponen tersebut menyumbangkan dampak multiplier yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketidakpastian tahun depan diperkirakan bisa terjadi pada segala jenis investasi, baik investasi langsung (direct investment) di sektor riil maupun investasi portofolio di pasar modal.

Menurut praktisi pasar modal dan pengajar Magister Ekonomi Terapan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Yohanis Hans Kwee, Kamis (16/11/2023), nasib pertumbuhan ekonomi tahun 2024 masih akan menghadapi ketidakpastian tinggi. Faktor utamanya adalah risiko politik akibat perhelatan pemilihan umum yang bisa melambatkan laju investasi. Ia memperkirakan ekonomi tahun depan hanya akan tumbuh di kisaran 4,8 % sampai 5 % secara tahunan (year on year). ”Ekonomi kita akan melambat karena politik. Memang, biasanya yang pertumbuhannya bagus saat pemilu itu belanja pemerintah dan konsumsi, tetapi investasi justru tertahan,” kata Yohanis dalam diskusi ”Economic and Financial Market Outlook 2024” yang digelar daring.

Perlambatan investasi diduga kuat akan terjadi akibat fragmentasi politik nasional yang sulit ditebak dengan akrobat politik yang tinggi, mulai dari majunya putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang dipasangkan dengan Prabowo Subianto sampai dinamika terbaru yang membuat saudara ipar Jokowi, mantan Ketua MK, Anwar Usman, diturunkan dari jabatannya. ”Hal-hal yang sulit ditebak seperti itu membuat pasar sulit menghitung siapa pemenang pemilu tahun depan. Sebab, pasar saham itu takut pada perubahan ekstrem dan ketidakpastian. Kalau ada yang ”belok kanan” secara tiba-tiba, pengusaha akan wait and see lebih lama dan investasi akan menurun,” ujarnya. (Yoga)

Sejak eskalasi konflik antara Hamas dan Israel di wilayah Gaza menjelma menjadi tragedi kemanusiaan, seruan boikot dari konsumen dalam negeri terhadap produk atau merek yang terafiliasi dengan negara Israel semakin mengemuka. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan telah mengeluarkan Fatwa MUI No 28 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina, dimana MUI mengimbau masyarakat Muslim untuk menghindari transaksi dan penggunaan produk pendukung Israel. Fatwa MUI sejalan dengan fenomena gerakan sosial global bernama Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) yang bermakna boikot, divestasi, dan sanksi yang muncul sejak 2005. Gerakan ini tidak hanya mengarah pada produk barang atau jasa, tetapi juga ranah budaya dengan tujuan menekan Israel dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Lambat laun, gerakan sosial BDS menyebar dan menarik simpati beragam pihak dari sejumlah negara. Pada konflik Israel-Hamas kali ini, para aktivis BDS dari sejumlah negara, termasuk Indonesia, kembali menghidupkan kampanye boikot melalui kanal-kanal media sosial.

Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia Edy Misero memahami rasa solidaritas dan kemanusiaan mendorong masyarakat Indonesia memboikot produk yang disinyalir terafiliasi dengan Israel. Namun, aksi boikot perlu dilakukan secara proporsional agar upaya menekan Pemerintah Israel tidak berdampak pada pelaku usaha lokal. Menurut dia, aksi boikot akan berdampak secara efektif jika penolakan dilakukan terhadap produk impor yang memang didatangkan langsung dari Israel. Namun, aksi boikot yang dilakukan untuk sektor jasa atau restoran yang beroperasi di Indonesia punya potensi menghambat pertumbuhan kinerja pengusaha lokal. ”UMKM yang menyalurkan daging ayam, bubuk kopi, kentang, cabai, dan lain sebagainya untuk merek restoran yang dianggap terafiliasi dengan Israel akan ikut terkena imbas boikot. Artinya, dampak boikot juga dirasakan pelaku ekonomi lokal,” ujarnya, Rabu (15/11). (Yoga)

Dunia gagal mendesak Israel menghentikan serangan ke Gaza. Pada Rabu (15/11) Israel malah mengaku telah menyerbu rumah sakit di Gaza. Apalagi, serbuan itu mendapat dukungan dari AS. Jubir Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, menyebut ada informasi intelijen soal kegiatan Hamas di bawah sejumlah rumah sakit di Gaza. Hamas dan aneka kelompok perlawanan Gaza disebutnya membuat jaringan terowongan di bawah sejumlah rumah sakit. Terowongan menjadi pusat komando dan penyimpanan senjata. Pernyataan itu dianggap Hamas sebagai izin AS bagi Israel menyerbu Rumah Sakit Al-Shifa. Pasukan militer Israel, IDF, menyerbu rumah sakit itu pada Rabu dini hari. Serangan itu melanjutkan pengepungan IDF terhadap RS Al-Shifa. Selama pengepungan, tank-tank IDF berulang kali menembak rumah sakit itu. Penembak runduk Israel juga menyerang berbagai orang di rumah sakit itu.

Dirjen Kementerian Kesehatan Gaza Munir al-Bursh mengatakan, Israel memulai serangan dari sayap barat rumah sakit. Bagian bedah dan ruang gawat darurat RS Al-Shifa menjadi tempat pertama yang diserbu pasukan IDF. Staf ruangan gawat darurat RS Al-Shifa, Omer Zaqout, menyebut bahwa pasukan IDF menyerang dan menangkap sejumlah pengungsi di rumah sakit. IDF menelanjangi lalu menutup mata orang-orang yang ditangkap. Dalam pernyataan terpisah, Hamas menyebut ada 650 pasien dan 7.000 pengungsi di Al-Shifa. Mereka ketakutan oleh serangan IDF. Zaqout menyangkal pernyataan IDF bahwa IDF membawa bantuan ke rumah sakit. ”Mereka (IDF) hanya membawa teror,” katanya kepada Al Jazeera. Akibat serangan itu, ratusan orang tewas di halaman rumah sakit. Pegawai rumah sakit tidak berani mengevakuasi mereka karena khawatir ditembak IDF. (Yoga)

Kemenag mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 1445 H/2024M rata-rata sebesar Rp 105 juta. Usulan BPIH ini masih akan dibahas Panitia Kerja Komisi VIII DPR dalam satu hingga dua bulan ke depan. Nanti, calon jemaah haji tidak membayar sepenuhnya BPIH. Mengacu rata-rata BPIH 1444 H/2023 M sebesar Rp 90.050.637,26, calon Jemaah membayar rata-rata Rp 49.812.700,26 atau 55,3 % dan sisanya dari sumber lain. Sesuai mekanisme pembahasan biaya haji, usulan BPIH ini disampaikan Menag Yaqut Cholil Qoumas kepada DPR dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII di Jakarta pada 13 November 2023. Ada sejumlah komponen layanan dalam usulan BPIH 2024, antara lain biaya penerbangan, pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di Arafah–Muzdalifah-Mina (Armuzna), pelayanan di embarkasi atau debarkasi, dan biaya hidup. Dikutip dari laman resmi Kemenag, Rabu (15/11) Staf Khusus Menag Bidang Media dan Komunikasi Publik, Wibowo Prasetyo mengatakan, UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur bahwa BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji.

Pasal 44 UU tersebut menyebutkan, BPIH bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji yang harus dabayar jemaah (bipih), APBN, nilai manfaat, dana efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. ”Jadi, bipih yang harus dibayar calon jemaah itu adalah bagian dari BPIH. Kemenag mengusulkan sebesar Rp 105 juta, bukan berarti sejumlah itu juga yang harus dibayar oleh calon jemaah,” kata Wibowo. Biaya haji yang disepakati pemerintah dan DPR tersebut kemudian akan disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan melalui perpres. ”Di regulasi tersebut ditetapkan berapa biaya haji yang dibayar calon jemaah dan biaya haji yang bersumber dari nilai manfaat sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR,” paparnya. Ketua Umum Sarikat Penyelenggaraan Umrah Haji Indonesia Syam Refiadi mengatakan, ”Ada kenaikan wajar. Tinggal realisasinya saja seperti apa yang tidak memberatkan jemaah haji reguler,” ujarrnya. (Yoga)

Cuti melahirkan, cuti menemani istri melahirkan, dan pengaturan jam kerja fleksibel merupakan program yang paling banyak dibutuhkan pekerja. Ketiga program ini dianggap mampu mendukung keseimbangan bekerja dan memenuhi tanggung jawab mereka dalam keluarga. Jika ketiga program tersebut disediakan tempat kerja, dampak akan dirasakan pada produktivitas kerja pekerja dan perusahaan. Laporan survei ”Persepsi terhadap Pekerjaan Perawatan, Pandangan Publik dalam Kerangka 5R” oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Katadata Insight Center menyatakan, 42,6 % dari 2.217 responden menyebut cuti melahirkan adalah layanan paling dibutuhkan. Lalu, 17,9 % menyebut cuti menemani istri melahirkan paling dibutuhkan. Selanjutnya, 8,5 % menyebut pengaturan jam kerja fleksibel sebagai program perawatan yang paling dibutuhkan.

Dari sisi pekerja formal, program perawatan yang paling banyak dibutuhkan adalah cuti melahirkan, diikuti cuti menemani istri melahirkan, dan pengaturan jam kerja yang fleksibel. Adapun bagi kalangan pekerja informal, program perawatan yang paling banyak di butuhkan adalah cuti melahirkan, cuti menemani istri melahirkan, dan pojok laktasi. Survei dilakukan secara daring selama kurun 15 September-3 November 2023. Dari 2.217 responden yang disurvei, 67,5 % berjenis kelamin perempuan dan 67,4 % bekerja di sektor informal. Responden tersebar di 34 provinsi. Sebanyak 58,2 % berusia 27-42 tahun, kelompok usia 18-26 tahun sebanyak 27,5 %. Sebanyak 73,7 % responden berstatus sudah menikah dan 1.597 responden berdomisili di Jawa.

Latar belakang profesi responden beragam, seperti pegawai negeri sipil, karyawan industri garmen, karyawan BUMN/BUMD, karyawan UMKM, pengojek daring, kreator konten, pekerja rumah tangga, dan buruh harian lepas. ”Ketika keseimbangan bekerja dan tanggung jawab keluarga terpenuhi, karyawan bisa berkontribusi optimal terhadap pekerjaan yang pada akhirnya berdampak positif ke perusahaan dan perekonomian nasional,” ujar Koordinator Program ILO Indonesia untuk Ekonomi Perawatan Early Dewi Nuriana dalam diskusi ”Pekerjaan Perawatan, Tanggung Jawab Perempuan atau Bersama”, Rabu (15/11) di Jakarta. (Yoga)

Ingar bingar konser musik Coldplay terasa sejak beberapa hari sebelum band asal Inggris itu tampil di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Rabu (15/11) malam. Gaungnya menggema di seantero media sosial. Hari yang di tunggu-tunggu telah tiba. Keriuhan penonton berbanding lurus dengan potensi ekonomi dan dampak berganda (multiplier effect) dari helatan festival musik semacam ini. Industri ini diprediksi masih akan terus tumbuh di masa mendatang. Data Statista Market Insights (Agustus 2023) menunjukkan, industri pergelaran musik secara global diproyeksikan menghasilkan pendapatan 30,14 miliar USD atau Rp 467,3 triliun dengan kurs Rp 15.503 per USD pada Rabu. Angkanya masih akan terus meningkat, setidaknya hingga 2027 dengan nilai 36,71 miliar USD yang setara Rp 569,1 triliun.  Pertumbuhannya pun sekitar 5 % per tahun.

Pengamat musik, Wendi Putranto, menilai, Indonesia berpotensi besar menggelar konser-konser musik berkelas internasional. Sejauh ini, acara musik yang diadakan di Indonesia sudah berjalan sesuai rencana, baik dalam bentuk konser tunggal maupun festival dengan bintang tamu artis-artis internasional ternama. ”Konser internasional, potensi perputaran uangnya bisa mencapai puluhan miliar rupiah hingga ratusan miliar rupiah, bergantung popularitas artis dan kapasitas venue-nya,” ujar Wendi saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (15/11). Ia memperkirakan, perputaran uang konser Coldplay di Jakarta hanya dari penjualan tiket tembus Rp 200 miliar. Festival musik itu akan dinikmati 70.000 penonton secara langsung. Di luar penjualan tiket, penjualan suvenir konser, makanan dan minuman, serta sponsorship mendongkrak perputaran uang selama penyelenggaraan konser. Festival musik, apalagi bertaraf internasional, memancarkan daya tarik bagi banyak orang. Pergelaran itu tak hanya mampu mendatangkan wisatawan luar kota, tetapi juga wisatawan asing. (Yoga)

Kinerja ekspor nonmigas Indonesia terus turun sejak akhir 2022. Penurunan kinerja itu lebih dipengaruhi turunnya nilai ekspor ketimbang volume.Halitu tidak terlepas dari tren penurunan harga komoditas ekspor unggulan RI, terutama batubara dan CPO. Kendati demikian, Indonesia tetap perlu terus menjaga kinerja ekspor di tengah perlambatan pertumbuhan perdagangan yang diperkirakan terjadi hingga akhir tahun ini. Organisasi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) menyebutkan, inflasi, konflik geopolitik, perubahan iklim, dan restriksi dagang masih menjadi penghambat pertumbuhan perdagangan kawasan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Rabu (15/11) mengatakan, sejumlah lembaga dan organisasi internasional memprediksi tren penurunan ekspor barang dan jasa bakal terjadi di negara-negara berkembang. Hal ini sudah tergambar di Indonesia. Salah satu indikasinya adalah tren penurunan ekspor barang nonmigas Indonesia yang terjadi sejak akhir 2022. Pada Januari-Oktober 2023, total ekspor nonmigas Indonesia senilai 201,25 miliar USD, turun 12,74 % dibandingkan periode sama 2022. Komoditas penyumbang penurunan ekspor tersebut adalah bahan bakar mineral, terutama batubara, serta lemak dan minyak hewani/nabati, terutama minyak sawit. ”Penurunan kinerja itu lebih dipengaruhi turunnya nilai ekspor ketimbang volume. Nilai ekspor turun disebabkan penurunan harga batubara dan CPO,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta. (Yoga)

Persoalan data yang lemah dan minimnya kajian yang melandasi sejumlah kebijakan di sektor kelautan dan perikanan berpotensi memicu bias kebijakan dan persoalan baru. Sejumlah kalangan menyerukan pembenahan tata kelola di tengah tantangan pangan masa depan. CEO dan Founder Ocean Solutions Indonesia Zulficar Mochtar mengemukakan, perlu pembenahan data sebagai landasan pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Apalagi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) gencar mengusung isu perikanan berkelanjutan dan ekonomi biru. Data yang keliru dinilai berpotensi memicu persoalan baru.

Ia menyoroti rencana kebijakan ekspor benih bening lobster yang minim kajian dan akurasi data. Keberadaan data yang solid dinilai sangat penting. Saat ini, rencana kebijakan itu juga menuai polemik di publik terkait ancaman keberlangsungan stok sumber daya benih, dan nasib pengembangan budidaya lobster di dalam negeri. ”Mengingat kebijakan (ekspor benih lobster) bisa berdampak luas secara ekologis, sosial, dan ekonomi, KKP perlu disiplin dalam menyiapkan kajian ilmiah agar nantinya (kebijakan) tidak bablas, serta mengurangi potensi masalah di kemudian hari,” katanya, Rabu (15/11). (Yoga)