ALAT BERAT LISTRIK : KEUNGGULAN MANGGALA - TITAN INFRA ENERGY GROUP DEMI PETIK CUAN
Perusahaan kontraktor tambang batu bara PT Manggala Usaha Manunggal (“Manggala”) menargetkan standar kompetensi menjadi ‘master’ dalam pemanfaatan alat berat berbasis listrik untuk sektor pertambangan.
Terkini, Manggala mulai mengoperasikan truk single trailer listrik 75 ton sebagai pijakan awal. Truk single trailer listrik tersebut dioperasikan pada jalan hauling batu bara, dimana ini merupakan kendaraan listrik pertama yang dioperasikan pada level produksi.Anak usaha Titan Infra Energy Group itu pun telah melakukan feasibility study yang komprehensif dengan mempertimbangkan banyak faktor selama 1 tahun dan komite investasi Manggala menyatakan, bahwa investasi besar-besaran terhadap kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di wilayah kerja Titan di Sumatra Selatan akan menjadi investasi yang berpotensi memberikan beneit yang signiikan.
Chief Executive Officer Manggala, Dwi Hartanto, menjelaskan keputusan berinvestasi pada EV pun pada dasarnya merupakan strategi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif (competitive advantage) sehingga perseroan mampu menjadi kekuatan baru atau “cahaya baru” dari kian ketatnya kompetisi di bidang tambang emas hitam. Terlebih, Manggala baru saja pulih dari masa keterpurukan selama era endemik.“Saat kami kerja keras buat recoverymelalui beberapa strategi turn aroundyang kami lakukan, ternyata sudah banyak kompetitor yang pulih lebih cepat. Mereka jadi benar-benar bisa mengoptimalkan potensi era 2021-2022, ketika harga batu bara sedang naik signifikan. Berdasarkan evaluasi SWOT yang kami lakukan, kami memiliki PR [pekerjaan rumah] yang besar untuk dapat bersaing mendapatkan proyek baru ke depan.
Kebanyakan pelaku usaha tambang masih menganggap kekuatan dan efektivitas truk listrik belum kompatibel dengan kondisi adanya keterbatasan infrastruktur pendukung berupa powerlistrik di Indonesia, khususnya di wilayah pertambangan yang sebagian besar adalah remote area yang terbilang ekstrem. Kondisi lain yang menjadi keraguan untuk memulai EV adalah faktor cuaca, dimana tingkat hujan relatif tinggi, sehingga kekhawatiran akan potensi bahaya dari air terhadap kekuatan baterai menjadi anggapan risiko yang sangat besar.
Riset Manggala terhadap pemanfaatan truk listrik untuk operasional tambang telah berlangsung selama setahun belakangan. Terkini, sebanyak dua unit truk listrik asal pabrikan China dengan tenaga 350 kilowatt-hour (KwH) dan trailer berkapasitas 75 ton telah beroperasi penuh untuk mengangkut batu bara di sepanjang jalan khusus milik Grup Titan di Sumatra Selatan. Hal itu terealisasi sejak pertengahan Oktober 2023.
Tanto mengakui bahwa peralihan dari truk pengangkutan konvensional ke truk berbasis EV memang akan menelan investasi jumbo pada awalnya, terutama dalam rangka menekan gapinfrastruktur dan gap sumber daya manusia (SDM). Harganya pun lebih mahal sekitar 40% ketimbang harga truk konvensional sejenis.Namun, ketika 200 truk listrik tersebut telah beroperasi secara penuh pada tahun ketiga nanti, Manggala memperkirakan terdapat tren penghematan biaya operasional hingga kisaran Rp160 miliar atau 18% per tahun, ketimbang apabila memutuskan terus bertahan menggunakan truk pengangkutan konvensional.
Ke depan, Manggala berencana terus menambah jumlah unit truk listrik, disesuaikan dengan permintaan klien eksisting dan menetapkan target mendapatkan kepercayaan mengelola 50% dari total sekitar 1000 potensi truk yang akan terus meningkat seiring dengan peningkatan produksi klien.
Christopher - Project Manager EV yang juga selaku Business Development Manager menjelaskan bahwa Grup Titan mendukung penuh strategi ini karena sekaligus bagian realisasi upaya net zero emission entitas grup. Terlebih, usaha pertambangan menjadi salah satu sektor yang menjadi sorotan pemerintah agar semakin serius dalam upaya pengurangan emisi.
Perang Hambat Konsensus
Banyak usulan belum disetujui anggota APEC. Perang Ukraina
dan Gaza menjadi tantangan utama dalam KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik,
15-16 November 2023, di San Francisco, AS. Perang itu sebagian dari persoalan
geopolitik dan geoekonomi global saat ini. Korea Selatan mendesak Kerja Sama
Ekonomi Asia Pasifik (APEC) membahas penguatan hubungan Rusia dengan Korut.
Penguatan itu dinilai akan membawa perang Ukraina dan ketegangan di Semenanjung
Korea ke arah lebih berbahaya. Di sisi lain, Rusia meminta APEC tetap fokus
menjadi organisasi ekonomi. ”Kami akan melihat apakah pernyataannya (pernyataan
akhir para pemimpin APEC) tetap pada (isu) ekonomi,” ujar Wakil PM Rusia Alexey
Overchuk sebagaimana dilaporkan kantor berita Rusia, TASS, Kamis (16/11).
Pernyataan akhir pemimpin APEC dijadwalkan disepakati pada
Kamis sore waktu San Francisco atau Jumat pagi WIB. Sejauh ini, sebagaimana
dilaporkan Reuters dan kantor berita Kyodo, ada sejumlah perbedaan pendapat di
antara para delegasi. ”Terlalu banyak perbedaan pandangan soal kondisi dunia,”
kata Mendag Jepang Yasutoshi Nishimura. Pada Mei 2023, penolakan China dan
Rusia terhadap rancangan naskah pernyataan bersama membuat pertemuan Menkeu
APEC gagal menghasilkan kesepakatan. Pernyataan itu membahas perang Ukraina.
Para menkeu APEC juga gagal menyepakati pernyataan akhir dalam pertemuan peka ini.
Dalam pertemuan tersebut, perang Ukraina dibahas bersama perang Gaza. Menkeu AS
Janet Yellen menyebut, APEC sepakat berusaha sekuatnya mencegah dampak buruk
perang Gaza pada perekonomian kawasan dan global. Anggota APEC juga setuju perang Gaza jangan sampai meluas. (Yoga)
Transisi Energi Hadapi Tantangan Pendanaan
Alarm Ekspor Nonmigas
Ekspor nonmigas Indonesia terus menunjukkan tren penurunan
sejak Oktober 2022. Perlambatan ekonomi dan permintaan global juga masih berpotensi
menekan kinerja ekspor. Nilai ekspor nonmigas pada Oktober 2023, menurut BPS,
adalah 20,78 miliar USD, naik 7,42 % dibandingkan September 2023, tetapi
turun11,36 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ekspor
nonmigas yang menyumbang 72,37 % total ekspor ini menyebabkan nilai ekspor Indonesia
per Oktober 2023 turun 10,43 % dibandingkan periode sama 2022, menjadi 22,15
miliar USD, kendati meningkat 6,76 % dibandingkan September 2023. Secara
kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-Oktober 2023, yakni 214,41 miliar
USD, juga turun 12,15 % dibandingkan dengan periode yang sama pada 2022, dengan
ekspor nonmigas turun 12,74 %.
Penurunan nilai ekspor Indonesia yang lebih dipicu oleh penurunan
harga komoditas ketimbang volume ini tampaknya sejalan dengan fenomena
normalisasi harga komoditas global. Harga komoditas di pasar dunia sempat
melonjak ke rekor tertinggi pada 2022, terutama sebagai akibat disrupsi rantai pasok
global menyusul perang Rusia-Ukraina dan Covid-19. Berlanjutnya tekanan
terhadap ekspor masih harus terus kita waspadai, terutama dengan masih
tingginya ketidakpastian dan perlambatan ekonomi dunia karena bisa menekan pertumbuhan
ekonomi nasional. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,7 % di
triwulan II menjadi 4,94 % di triwulan III-2023 (terendah dalam dua tahun terakhir)
juga karena kontraksi ekspor, selain akibat melemahnya konsumsi rumah tangga. Melambatnya
pertumbuhan ekonomi global menyebabkan turunnya pula permintaan barang dan
jasa.
Dari sisi fundamental, kinerja ekspor Indonesia selama ini menunjukkan
rapuhnya posisi kita karena masih sangat tingginya ketergantungan kita pada
ekspor komoditas sehingga rentan terhadap fluktuasi dan gejolak harga komoditas
global. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya diversifikasi ekspor, hal yang
sudah lama kita sadari, tetapi belum sepenuhnya berhasil kita lakukan hingga
sekarang. Alarm lain yang perlu kita perhatikan adalah pertumbuhan ekonomi kita
yang semakin didominasi sektor jasa, sedangkan sektor industri pengolahan terus
menurun, sejalan dengan tren deindustrialisasi yang terjadi sejak 2002. (Yoga)
Investasi Tahun Depan Serba Tidak Pasti
Laju investasi tahun 2024 diliputi ketidakpastian tinggi
akibat gejolak politik yang sulit ditebak menjelang pemilihan umum di dalam
negeri serta berlanjutnya kebijakan pengetatan moneter AS. Pelemahan investasi
itu patut diwaspadai mengingat komponen tersebut menyumbangkan dampak multiplier
yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketidakpastian tahun depan diperkirakan
bisa terjadi pada segala jenis investasi, baik investasi langsung (direct
investment) di sektor riil maupun investasi portofolio di pasar modal.
Menurut praktisi pasar modal dan pengajar Magister Ekonomi
Terapan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Yohanis Hans Kwee, Kamis (16/11/2023),
nasib pertumbuhan ekonomi tahun 2024 masih akan menghadapi ketidakpastian
tinggi. Faktor utamanya adalah risiko politik akibat perhelatan pemilihan umum
yang bisa melambatkan laju investasi. Ia memperkirakan ekonomi tahun depan
hanya akan tumbuh di kisaran 4,8 % sampai 5 % secara tahunan (year on year).
”Ekonomi kita akan melambat karena politik. Memang, biasanya yang
pertumbuhannya bagus saat pemilu itu belanja pemerintah dan konsumsi, tetapi
investasi justru tertahan,” kata Yohanis dalam diskusi ”Economic and Financial
Market Outlook 2024” yang digelar daring.
Perlambatan investasi diduga kuat akan terjadi akibat fragmentasi
politik nasional yang sulit ditebak dengan akrobat politik yang tinggi, mulai dari
majunya putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang dipasangkan dengan
Prabowo Subianto sampai dinamika terbaru yang membuat saudara ipar Jokowi,
mantan Ketua MK, Anwar Usman, diturunkan dari jabatannya. ”Hal-hal yang sulit
ditebak seperti itu membuat pasar sulit menghitung siapa pemenang pemilu tahun
depan. Sebab, pasar saham itu takut pada perubahan ekstrem dan ketidakpastian.
Kalau ada yang ”belok kanan” secara tiba-tiba, pengusaha akan wait and see lebih
lama dan investasi akan menurun,” ujarnya. (Yoga)
PERDAGANGAN RITEL, Antara Solidaritas dan Dampak Ekonomi Lokal
Sejak eskalasi konflik antara Hamas dan Israel di wilayah Gaza
menjelma menjadi tragedi kemanusiaan, seruan boikot dari konsumen dalam negeri
terhadap produk atau merek yang terafiliasi dengan negara Israel semakin
mengemuka. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan telah mengeluarkan Fatwa MUI No
28 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina, dimana MUI
mengimbau masyarakat Muslim untuk menghindari transaksi dan penggunaan produk
pendukung Israel. Fatwa MUI sejalan dengan fenomena gerakan sosial global
bernama Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) yang bermakna boikot,
divestasi, dan sanksi yang muncul sejak 2005. Gerakan ini tidak hanya mengarah
pada produk barang atau jasa, tetapi juga ranah budaya dengan tujuan menekan
Israel dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Lambat laun, gerakan
sosial BDS menyebar dan menarik simpati beragam pihak dari sejumlah negara.
Pada konflik Israel-Hamas kali ini, para aktivis BDS dari sejumlah negara, termasuk
Indonesia, kembali menghidupkan kampanye boikot melalui kanal-kanal media
sosial.
Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia Edy Misero memahami rasa solidaritas
dan kemanusiaan mendorong masyarakat Indonesia memboikot produk yang disinyalir
terafiliasi dengan Israel. Namun, aksi boikot perlu dilakukan secara proporsional
agar upaya menekan Pemerintah Israel tidak berdampak pada pelaku usaha lokal. Menurut
dia, aksi boikot akan berdampak secara efektif jika penolakan dilakukan
terhadap produk impor yang memang didatangkan langsung dari Israel. Namun, aksi
boikot yang dilakukan untuk sektor jasa atau restoran yang beroperasi di
Indonesia punya potensi menghambat pertumbuhan kinerja pengusaha lokal. ”UMKM
yang menyalurkan daging ayam, bubuk kopi, kentang, cabai, dan lain sebagainya
untuk merek restoran yang dianggap terafiliasi dengan Israel akan ikut terkena imbas
boikot. Artinya, dampak boikot juga dirasakan pelaku ekonomi lokal,” ujarnya, Rabu
(15/11). (Yoga)
Saham OCBC Naik Seusai Akuisisi
AS Dukung Israel, Dunia Gagal Hentikan Serangan ke Gaza
Dunia gagal mendesak Israel menghentikan serangan ke Gaza.
Pada Rabu (15/11) Israel malah mengaku telah menyerbu rumah sakit di Gaza.
Apalagi, serbuan itu mendapat dukungan dari AS. Jubir Dewan Keamanan Nasional
AS, John Kirby, menyebut ada informasi intelijen soal kegiatan Hamas di bawah
sejumlah rumah sakit di Gaza. Hamas dan aneka kelompok perlawanan Gaza disebutnya
membuat jaringan terowongan di bawah sejumlah rumah sakit. Terowongan menjadi
pusat komando dan penyimpanan senjata. Pernyataan itu dianggap Hamas sebagai
izin AS bagi Israel menyerbu Rumah Sakit Al-Shifa. Pasukan militer Israel, IDF,
menyerbu rumah sakit itu pada Rabu dini hari. Serangan itu melanjutkan pengepungan
IDF terhadap RS Al-Shifa. Selama pengepungan, tank-tank IDF berulang kali
menembak rumah sakit itu. Penembak runduk Israel juga menyerang berbagai orang
di rumah sakit itu.
Dirjen Kementerian Kesehatan Gaza Munir al-Bursh mengatakan,
Israel memulai serangan dari sayap barat rumah sakit. Bagian bedah dan ruang
gawat darurat RS Al-Shifa menjadi tempat pertama yang diserbu pasukan IDF. Staf
ruangan gawat darurat RS Al-Shifa, Omer Zaqout, menyebut bahwa pasukan IDF
menyerang dan menangkap sejumlah pengungsi di rumah sakit. IDF menelanjangi
lalu menutup mata orang-orang yang ditangkap. Dalam pernyataan terpisah, Hamas
menyebut ada 650 pasien dan 7.000 pengungsi di Al-Shifa. Mereka ketakutan oleh
serangan IDF. Zaqout menyangkal pernyataan IDF bahwa IDF membawa bantuan ke
rumah sakit. ”Mereka (IDF) hanya membawa teror,” katanya kepada Al Jazeera. Akibat
serangan itu, ratusan orang tewas di halaman rumah sakit. Pegawai rumah sakit
tidak berani mengevakuasi mereka karena khawatir ditembak IDF. (Yoga)
Biaya Haji Tahun 2024 Diusulkan Naik
Kemenag mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau
BPIH 1445 H/2024M rata-rata sebesar Rp 105 juta. Usulan BPIH ini masih akan dibahas
Panitia Kerja Komisi VIII DPR dalam satu hingga dua bulan ke depan. Nanti,
calon jemaah haji tidak membayar sepenuhnya BPIH. Mengacu rata-rata BPIH 1444
H/2023 M sebesar Rp 90.050.637,26, calon Jemaah membayar rata-rata Rp
49.812.700,26 atau 55,3 % dan sisanya dari sumber lain. Sesuai mekanisme pembahasan
biaya haji, usulan BPIH ini disampaikan Menag Yaqut Cholil Qoumas kepada DPR dalam
Rapat Kerja bersama Komisi VIII di Jakarta pada 13 November 2023. Ada sejumlah
komponen layanan dalam usulan BPIH 2024, antara lain biaya penerbangan,
pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di
Arafah–Muzdalifah-Mina (Armuzna), pelayanan di embarkasi atau debarkasi, dan
biaya hidup. Dikutip dari laman resmi Kemenag, Rabu (15/11) Staf Khusus Menag
Bidang Media dan Komunikasi Publik, Wibowo Prasetyo mengatakan, UU No 8 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur bahwa BPIH adalah
sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji.
Pasal 44 UU tersebut menyebutkan, BPIH bersumber dari biaya
perjalanan ibadah haji yang harus dabayar jemaah (bipih), APBN, nilai manfaat,
dana efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
”Jadi, bipih yang harus dibayar calon jemaah itu adalah bagian dari BPIH.
Kemenag mengusulkan sebesar Rp 105 juta, bukan berarti sejumlah itu juga yang
harus dibayar oleh calon jemaah,” kata Wibowo. Biaya haji yang disepakati pemerintah
dan DPR tersebut kemudian akan disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan
melalui perpres. ”Di regulasi tersebut ditetapkan berapa biaya haji yang
dibayar calon jemaah dan biaya haji yang bersumber dari nilai manfaat sesuai
kesepakatan pemerintah dan DPR,” paparnya. Ketua Umum Sarikat Penyelenggaraan
Umrah Haji Indonesia Syam Refiadi mengatakan, ”Ada kenaikan wajar. Tinggal
realisasinya saja seperti apa yang tidak memberatkan jemaah haji reguler,”
ujarrnya. (Yoga)
Jam Kerja Fleksibel Paling Dibutuhkan Pekerja
Cuti melahirkan, cuti menemani istri melahirkan, dan
pengaturan jam kerja fleksibel merupakan program yang paling banyak dibutuhkan
pekerja. Ketiga program ini dianggap mampu mendukung keseimbangan bekerja dan
memenuhi tanggung jawab mereka dalam keluarga. Jika ketiga program tersebut
disediakan tempat kerja, dampak akan dirasakan pada produktivitas kerja pekerja
dan perusahaan. Laporan survei ”Persepsi terhadap Pekerjaan Perawatan,
Pandangan Publik dalam Kerangka 5R” oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO)
dan Katadata Insight Center menyatakan, 42,6 % dari 2.217 responden menyebut
cuti melahirkan adalah layanan paling dibutuhkan. Lalu, 17,9 % menyebut cuti menemani
istri melahirkan paling dibutuhkan. Selanjutnya, 8,5 % menyebut pengaturan jam
kerja fleksibel sebagai program perawatan yang paling dibutuhkan.
Dari sisi pekerja formal, program perawatan yang paling banyak
dibutuhkan adalah cuti melahirkan, diikuti cuti menemani istri melahirkan, dan pengaturan
jam kerja yang fleksibel. Adapun bagi kalangan pekerja informal, program perawatan
yang paling banyak di butuhkan adalah cuti melahirkan, cuti menemani istri melahirkan,
dan pojok laktasi. Survei dilakukan secara daring selama kurun 15 September-3
November 2023. Dari 2.217 responden yang disurvei, 67,5 % berjenis kelamin
perempuan dan 67,4 % bekerja di sektor informal. Responden tersebar di 34
provinsi. Sebanyak 58,2 % berusia 27-42 tahun, kelompok usia 18-26 tahun
sebanyak 27,5 %. Sebanyak 73,7 % responden berstatus sudah menikah dan 1.597
responden berdomisili di Jawa.
Latar belakang profesi responden beragam, seperti pegawai
negeri sipil, karyawan industri garmen, karyawan BUMN/BUMD, karyawan UMKM,
pengojek daring, kreator konten, pekerja rumah tangga, dan buruh harian lepas. ”Ketika
keseimbangan bekerja dan tanggung jawab keluarga terpenuhi, karyawan bisa berkontribusi
optimal terhadap pekerjaan yang pada akhirnya berdampak positif ke perusahaan
dan perekonomian nasional,” ujar Koordinator Program ILO Indonesia untuk Ekonomi
Perawatan Early Dewi Nuriana dalam diskusi ”Pekerjaan Perawatan, Tanggung Jawab
Perempuan atau Bersama”, Rabu (15/11) di Jakarta. (Yoga)









