Laju ekspor batubara Indonesia menjulang. Ini nampak dari data Kpler, perusahaan data dan analisis global. Kpler menempatkan Indonesia sebagai penguasa ekspor komoditas emas hitam di dunia. Merujuk analisis data logistik pengapalan, Kpler melaporkan, volume ekspor batubara Indonesia tembus 413 juta ton per Oktober 2023. Volume ekspor itu mengalami lonjakan 11,5% dari periode sama tahun sebelumnya atau year on year (yoy) yang sebesar 371,08 juta metrik ton. engan volume ekspor terbesar di dunia, Indonesia kini menguasai 50% pasar ekspor batubara dunia. Menurut Kpler, ada tiga negara utama yang menjadi negara tujuan ekspor batubara Indonesia. Yakni, China sebesar 183 juta ton, India 82 juta ton dan Filipina 30 juta ton. Data yang dirilis Kpler ini cukup mengejutkan di tengah tren penurunan harga batubara di pasar ekspor. Ditambah lagi, data yang mereka rilis terpaut jauh dari data ekspor versi Kementerian ESDM. Merujuk data Minerba One Data Indonesia (MODI) ESDM, ekspor batubara Indonesia sampai Oktober 2023 hanya 323,12 juta ton. Artinya, ada selisih 89,88 juta ton dari data yang dilansir Kpler. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi berpendapat, selisih data ekspor antara Pemerintah RI dengan Kpler mengindikasikan adanya praktik ekspor ilegal batubara Indonesia ke sejumlah negara tujuan ekspor. Menurut Fahmy, peluang itu sangat mungkin terjadi karena sudah menjadi praktik yang kerap ditemukan di industri pertambangan Indonesia. Baru-baru ini, misalnya, ramai kasus tentang dugaan ekspor ilegal bijih nikel. Bahkan, dugaan ekspor ilegal batubara sendiri sudah kerap mengemuka. Menurut Fahmy, salah satu pemicunya tak lain adalah selisih harga batubara di pasar global dengan pasar dalam negeri yang terpaut jauh. Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto juga mempertanyakan adanya perbedaan data ini. "Ini menjadi indikasi awal untuk ditelusuri, jangan-jangan ekspor ilegal di luar RKAB," tegas Mulyanto ke KONTAN, Selasa (14/11). Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengakui, permintaan ekspor batubara memang meningkat, khususnya dari China dan India. Namun, ia mengaku tak memahami adanya selisih data cukup jauh antara Kpler dan pemerintah. Saat dikonfirmasi, Dirjen Bea dan Cukai, Kementrian Keuangan Askolani menegaskan, perbedaan data itu tak bisa diperbandingkan.

Pemerintah mengandalkan setoran pajak penghasilan (PPh) dalam mengerek target penerimaan pajak tahun ini. Tak hanya migas, target PPh nonmigas pun ikut pemerintah kerek. Target penerimaan pajak tahun ini yang meningkat tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2023, yang merevisi Perpres No 130/2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Dalam beleid anyar ini, pemerintah mematok target penerimaan pajak 2023 mencapai 1.818 triliun, naik 5,82% dari target awal yang sebesar Rp 1.718 triliun. Kenaikan target tersebut terutama didorong setoran PPh migas sebesar Rp 71,65 triliun, lebih tinggi 16,62% dari target awal. Adapun PPh migas berasal dari PPh minyak bumi, gas alam, dan migas lainnya. Sebagian besar PPh migas berasal dari PPh minyak bumi, yang dipengaruhi asumsi harga minyak mentah Indonesia alias Indonesia Crude Price (ICP), kurs rupiah, lifting minyak, dan cost recovery. Selain itu, kenaikan target pajak juga didorong setoran PPh nonmigas yang meningkat 11,94% dari target awal. Juga, target penerimaan pajak lainnya yang melonjak 24,42% dari target semula. Sayangnya, Kementerian Keuangan (Kemkeu) belum bisa menjelaskan terkait kenaikan target PPh migas dan nonmigas tahun ini. "Saya cek dulu," kata Yon Arsal, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak kepada KONTAN, Selasa (14/11). Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto menilai, keputusan pemerintah mengerek target penerimaan PPh migas di 2023 berkaitan dengan spekulasi harga komoditas global pada kuartal keempat tahun ini yang diprediksi banyak pihak bakal naik. Hal itu sejalan dengan peningkatan kebutuhan energi menjelang akhir tahun karena musim dingin. Sementara, menurut Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita, target penerimaan dari PPh migas dan nonmigas 2023 yang meningkat merupakan imbas dari pelemahan nilai tukar rupiah, selain kenaikan harga komoditas global.

PT Astra International Tbk (ASII) masih akan menginjak gas dalam ekspansi tahun depan. ASII membuka peluang investasi, baik investasi baru ataupun investasi yang berhubungan dengan bisnis inti perusahaan. Presiden Direktur Astra International, Djony Bunarto Tjondro mengatakan, seluruh investasi ASII dilakukan berdasarkan kajian dengan prospek bisnisnya. Saat ini, ASII memiliki tujuh lini bisnis utama. Di antaranya, otomotif, alat berat, dan pertambangan, jasa keuangan, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, serta properti. Ekspansi ASII ini terus dilakukan kendati kas internal ASII cenderung turun dan jumlah kewajiban meningkat. Djony melihat penurunan kas dan kenaikan liabilitas bisa terjadi di tengah gencarnya ekspansi. Sayangnya, Djony belum memaparkan secara gamblang sektor atau perusahaan apa yang dibidik ASII tahun depan. Yang jelas, investasi atau akuisisi tersebut bisa memberikan return yang baik dan potensial untuk dibawa ke dalam portofolio Astra. Head of Investor Relations ASII, Tira Ardianti mengatakan, total rencana capex ASII di tahun 2023 sebenarnya sekitar Rp 26,5 triliun. Sehingga, nilai penyerapan ini juga lebih tinggi dari tahun lalu. Wajar saja, ASII banyak melakukan akuisisi penambahan modal ataupun pengambilan saham di beberapa perusahaan. "Lalu, ada beberapa aksi korporasi lain, termasuk pengambilan saham di Nickel Industries Limited (NIC), penambahan investasi di Halodoc, akuisisi OLX, dan akuisisi Hotel Mandarin Oriental, ujarnya. Analis NH Korindo Sekuritas, Axell Ebenhaezer menilai, kinerja ASII ke depan masih akan kuat, disokong pemulihan ekonomi dan keyakinan konsumen. Dia menilai, saham ASII undervalue.

Indonesia terus memburu peluang untuk mendapatkan investasi melalui penguat an kerja sama ekonomi dengan Amerika Serikat di tengah tantangan global. Dalam pertemuan di AS, Selasa (14/11), kedua pemimpin negara tersebut menyepakati penguatan kerja sama ekonomi.Saat menyambut Presiden Joko Widodo di Gedung Putih, Presiden Joseph R. Biden berharap hubungan antara Indonesia dan AS bisa makin kuat dan menuju kemitraan yang strategis dan komprehensif.Beragam kesepakatan di berbagai bidang pun disepakati dalam kunjungan tersebut, termasuk di antaranya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, transisi energi, dan penghiliran yang sedang gencar dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Harapan baru untuk pelaksanaan penghiliran yang telah menjadi program prioritas Presiden Joko Widodo tercipta dalam pertemuannya dengan Presiden Biden di Gedung Putih.Dalam keterangan yang disampaikan Gedung Putih, AS memastikan komitmen untuk menjadi mitra Indonesia dalam sektor energi dan mineral yang berkelanjutan. Salah satunya adalah memastikan nota kesepahaman kedua negara tentang pengembangan energi dan mineral yang berkelanjutan bisa berjalan.Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Menteri ESDM Arifi n Tasrif dan Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Kim tersebut melingkupi kerja sama teknis guna meningkatkan penggunaan sumber daya energi terbarukan, meningkatkan teknologi untuk pertambangan dan pengolahan mineral yang bertanggung jawab, serta mendukung pembangunan sektor mineral penting yang rendah emisi di Indonesia. 

Perkara penghiliran itu juga menjadi salah satu latar belakang Jokowi menyempatkan diri menemui Chairman Freeport McMoran Richard Adkerson di AS. Saat bertemu Adkerson, Jokowi menyambut baik pembahasan divestasi tambahan saham PT Freeport Indonesia sebanyak 10%. Adapun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir mengatakan Freeport McMoran mendukung upaya penghiliran yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Hal itu terlihat dari komitmen Freeport Indonesia yang membangun smelter di Jawa Timur. Sementara itu dalam pertemuan yang sama, Presiden AS Joe Biden menegaskan komitmen AS untuk memperkuat kemitraan dengan Indonesia. Dia juga menyatakan dukungan terhadap Indonesia yang sedang memulai proses menjadi anggota penuh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Biden bahkan menyatakan telah meminta tambahan US$172 juta untuk digelontorkan melalui program baru di berbagai sektor, termasuk penanganan perubahan iklim, pemanfaatan energi bersih, pertumbuhan ekonomi, dan kesehatan. Investasi yang ditanamkan oleh Negeri Paman Sam pun terpantau terus meningkat selepas pandemi Covid-19, hingga mencapai US$2,44 miliar pada periode Januari—September 2023.Wakil Ketua Umum Bidang ESDM Kadin Indonesia Carmelita Hartoto mengatakan, kerja sama antara Indonesia dan AS harus didasari dengan sikap saling menghormati dan menggali potensi yang bisa menguntungkan kedua negara. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengingatkan pemerintah agar realisasi kerja sama yang telah disepakati dikelola dengan baik dengan skala prioritas yang jelas.

Bank Mandiri terus mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat terus berkembang, memberikan nilai tambah, serta mampu untuk bersaing di pasar. Salah satunya upaya Bank Mandiri agar UMKM naik kelas yakni dengan menggelar kembali program UMKM Merah Putih 2023 bertajuk “Accelerate Growth Through Digital Innovation” hasil kolaborasi antara Bank Mandiri dengan PT Rintis Sejahtera (Jaringan Prima).Kegiatantersebut berlangsung pada 14—17 November 2023 di Assembly Hall, Menara Mandiri Lantai 9, Jakarta Selatan, dengan fokus pada peningkatan kemampuan adaptasi serta perkembangan bisnis terhadap ekosistem digital.Senior Executive Vice President Micro & Consumer Finance Bank Mandiri Josephus K. Triprakoso menjelaskan bahwa tren belanja masyarakat telah beralih dari offline ke online sehingga para pelaku UMKM harus bisa menyesuaikan diri dengan tren baru supaya bisa menjual produk unggulan mereka kepada lebih banyak orang. “Rangkaian acara UMKM Merah Putih merupakan wadah bagi para pelaku UMKM agar terus berkembang dan bertransformasi. Inisiatif ini juga selaras dengan program Pemerintah yang aktif untuk menyukseskan UMKM naik kelas dan Go Digital,” ujar Josephus dalam seremoni pembukaan di Jakarta, Selasa (14/11).Hadir pada seremoni pembukaan tersebut antara lain Staf Khusus III Kementerian BUMN Arya Sinulingga, Deputi Kewirausahaan Kementerian Koperasi UKM Siti Azizah, Penasihat Utama IIKBM Henny Darmawan, dan Advisor Marketing PT Rintis Sejahtera Hariyanto Djumali.Dalam program UMKM Merah Putih tahun ini diharapkan lebih dari 2.000 pelaku UMKM bisa Go Digital dan memaksimalkan teknologi untuk mendorong pertumbuhan bisnis ke depan yang mampu berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Adapun UMKM yang terlibat antara lain puluhan UMKM Rumah Binaan (RB) Bank Mandiri dan Kementerian BUMN, mitra binaan Ikatan Istri Karyawan Bank Mandiri (IIKBM) dan Johnny Andrean Group serta alumni program Mandiri Sahabatku (MS) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Bank Mandiri juga berkolaborasi dengan mitra e-commerceTokopedia untuk mendukung transformasi digital para pelaku UMKM yang tergabung dalam UMKM Merah Putih agar bisa berjualan secara daring di Tokopedia.

Upaya peningkatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Amerika Serikat makin terbuka seiring dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Negeri Paman Sam untuk bertemu dengan mitranya Presiden AS Joe Biden dalam rangkaian pembahasan penguatan kemitraan strategis komprehensif. Di tengah pembahasan beragam topik antar kedua negara, ada harapan besar penambahan investasi dari AS sekaligus memperluas pasar ekspor produk industri dalam negeri. Bagi Indonesia, AS adalah salah satu mitra dagang strategis di berbagai sektor dan memiliki banyak potensi yang bisa digali dari hubungan kedua negara. Secara umum, beberapa isu penting yang jadi pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah peningkatan kerja sama di bidang keamanan dan maritim, perdagangan kedua negara, dukungan transisi energi dan pengembangan industri di Indonesia. Untuk sektor energi, AS memberikan dukungan penuh terhadap penerapan energi terbarukan dan pengurangan emisi di Indonesia. Sebelum bertemu Joe Biden, Jokowi juga menemui Chairman Freeport McMoran Richard Adkerson untuk membahas tentang penambahan porsi kepemilikan BUMN di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10%, perpanjangan kontrak PTFI, dan penambahan investasi perusahaan di dalam negeri. Keinginan untuk menambah jumlah saham di PTFI sebanyak 10% seakan menemui titik terang setelah Adkerson memberikan tanggapan positif atas rencana tersebut. Dalam pertemuan di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, AS, perwakilan pemerintah yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo menyampaikan keinginan penambahan saham itu. Langkah ini sejalan dengan harapan Freeport untuk memperpanjang izin usaha pertambangan khusus di Indonesia. Penambahan saham menjadi prasyarat terkait perpanjangan izin usaha pertambangan yang akan habis pada 2041 selain pembangunan smelter di Papua. Adapun pembahasan mengenai kesiapan dana masih akan dibahas di masa mendatang yaitu pada 2041 setelah masa kontrak Freeport yang habis pada tahun itu perpanjang. Akan tetapi, hal lain yang perlu mendapat perhatian yaitu dengan tambahan 10% tersebut apakah Indonesia mempunyai peran lebih menjadi pengendali di Freeport? Pasalnya hingga saat ini, dengan porsi mayoritas saat ini kendali manajemen operasi PTFI masih berada di tangan Freeport-McMoRan Inc. Peran ini tentunya menjadi krusial untuk memastikan terjadinya penghiliran yang akan menempatkan Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Alhasil, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar Indonesia dapat menjadi negara maju, termasuk merea­lisasikan rencana penghiliran agar tidak terhenti sebatas jargon. Upaya tersebut mulai dari peningkatan kualitas SDM, penguasaan teknologi, perbaikan infrastruktur hingga pengembangan pasar dalam negeri.

Pembengkakan belanja negara di pengujung tahun memaksa pemerintah untuk mengoptimalkan sumber penerimaan negara dari berbagai sisi. Tak hanya pajak yang dikatrol lebih tinggi, setoran dividen perusahaan pelat merah ditargetkan menjulang pada tahun ini. Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 75/2023 tentang Perubahan Atas Perpres No. 130/2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, target pendapatan bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disasar Rp81,53 triliun.Angka tersebut naik hingga mencapai 66,04% dibandingkan dengan target yang tertuang di dalam Perpres No. 130/2022 yakni senilai Rp49,1 triliun.Terget termutakhir itu juga di atas proyeksi Kementerian BUMN yang mengestimasi dividen perusahaan pelat merah pada tahun ini di angka Rp80,6 triliun, sekaligus menjadi yang tertinggi dalam sejarah.Dalam kaitan ini, sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian BUMN tidak merespons pertanyaan yang disampaikan Bisnis perihal prospek dan strategi dalam mencapai angka sasaran yang menjulang itu.Adapun, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan bahwa secara umum revisi perpres yang memuat soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 itu dilakukan atas dasar kesepakatan dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kementerian Keuangan mencatat setoran dividen perusahaan pelat merah ke kas negara mencapai Rp70,7 triliun per 30 September 2023. Jumlah dividen tersebut meningkat sebesar 74,2% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu (year-on-year/YoY).Sementara itu, pada tahun depan, target setoran dividen BUMN dinaikkan menjadi Rp85,8 triliun.Kalangan ekonom pun memandang pencapaian target yang cukup tinggi itu amat terbuka mengingat kinerja perusahaan pelat merah yang sepanjang tahun berjalan 2023 cukup ciamik. 

Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo menyampaikan bahwa dividen untuk perbankan berkaitan dengan performa dari perusahaan. Saat ini, menurutnya, menjadi tugas perbankan dan nonperbankan BUMN untuk mengelola margin agar tetap produktif. Terlebih, Banjaran optimistis kinerja BUMN tersebut dapat tercapai dengan menuturkan bahwa proporsi pendapatan berbasis fee terus meningkat. Dalam postur fi skal tahun ini, pemangku kebijakan mengajukan tambahan PMN senilai Rp4,51 triliun untuk tiga perusahaan pelat merah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) . Ketiganya adalah PT Asuransi Jiwa IFG, Pt Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney, dan PT Bina Karya.Adapun, dalam RAPBN 2024 pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR sepakat menaikkan PMN untuk BUMN dari Rp18,6 triliun menjadi Rp30,7 triliun. Injeksi tambahan itu dialokasikan untuk PT Hutama Karya dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.Khusus RAPBN 2024, tambahan senilai Rp12,1 triliun itu merupakan jalan tengah dari Kementerian Keuangan dalam rangka merespons usulan Kementerian BUMN yang meminta PMN sebesar Rp57 triliun. Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati meminta Kementerian BUMN untuk segera merumuskan kebijakan terkait dengan skema penggunaan dana sisa PMN di BUMN. Adapun, kalangan ekonom memandang pemerintah tidak selayaknya memaksakan penambahan PMN untuk BUMN mengingat besarnya kebutuhan belanja negara untuk sektor yang lebih prioritas.Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan, apabila kucuran PMN tidak dikelola dengan baik, APBN makin terbebani dan belanja prioritas berisiko terpangkas. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang di antaranya mengatur mengenai tebaran dividen emiten perbankan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam POJK tata kelola perbankan itu, OJK tidak membatasi bank dalam menebar dividen.

Potensi sumber daya emas Indonesia memang masih melimpah. Sejumlah eksplorasi di berbagai daerah menunjukkan hasil yang cukup positif. Tak ayal, para penambang terus aktif melakukan aksi berburu emas di berbagai wilayah. Terbaru, PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) berkomitmen untuk terus melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah kerjanya.Sepanjang tiga tahun terakhir, NHM berhasil meningkatkan jumlah cadangan emas mencapai 1,4 juta Oz emas, sedangkan jumlah sumber daya emas mencapai 2,3 juta Oz. Estimasi nilai dari sumber daya dan cadangan itu mencapai lebih dari US$4,1 miliar.Perseroan memandang bahwa keberhasilan ini tak lepas dari alokasi modal kerja dan biaya eksplorasi selama 3 tahun terakhir dari pemegang saham pengendali NHM, yakni PT Indotan Halmahera Bangkit (IHB), yang mengakuisisi kepemilikan saham NHM pada awal 2020. Kesuksesan eksplorasi itu diproyeksi memperpanjang umur tambang NHM selama lebih dari 10 tahun ke depan. Langkah ini sekaligus makin mengukuhkan NHM sebagai pemain kunci dalam industri pertambangan emas nasional. “Kami sangat bangga dengan keberhasilan kegiatan eksplorasi ini. Pencapaian ini adalah bukti komitmen NHM dan pemegang saham untuk terus memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan,” kata Wakil Direktur Utama NHM Amiruddin Hasyim, dalam keterangan resminya, Selasa (14/11).Dia memandang bahwa dengan keberhasilan eksplorasi tersebut, maka kinerja operasional, produksi, dan keuangan perusahaan ke depan dapat secara bertahap terus membaik dan meningkat. Selain itu, dia menjelaskan bahwa pencapaian NHM dalam menambah cadangan emas ini tidak hanya mencerminkan keahlian teknis dan manajerial perusahaan, tetapi juga menegaskan komitmen NHM dalam menjaga praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Perusahaan, imbuhnya, terus memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan, serta berusaha untuk memberikan manfaat positif bagi masyarakat setempat melalui program-program berkelanjutan. Executive Chairman Sihayo Gold Limited Colin Moorhead mengungkapkan bahwa selama kuartal yang berakhir September 2023, pihaknya terus berupaya melakukan konsolidasi dan melanjutkan hasil yang kuat dari pengeboran di bawah lubang awal yang ditetapkan saat ini di Sihayo. Oleh karena itu, imbuhnya, guna mengantisipasi hasil positif dari kedua skenario tersebut, perencanaan pengeboran tambahan, dan pekerjaan lain yang diperlukan untuk menjadikan skenario tersebut memenuhi standar pra studi kelayakan. Sihayo Gold juga telah mencapai kesepakatan dengan pemegang saham terbesarnya, Provident Minerals Pte Ltd dan/atau anak perusahaannya, untuk pinjaman modal kerja sebesar US$3,9 juta untuk durasi hingga 12 bulan. Chief Executive Officer Asiamet Resources Darryn McClelland mengungkapkan bahwa pakar teknis yang ditunjuk telah menyelesaikan tinjauan teknis mereka terhadap pemutakhiran Studi Kelayakan tembaga Beruang Kanan Main (BKM).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempertimbangkan memberlakukan lagi diskon tarif jalan tol selama momentum libur Natal dan Tahun Baru 2023/2024 untuk memecah potensi kepadatan lalu lintas di jalan bebas hambatan. Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja menuturkan Kementerian PUPR akan melakukan kajian terhadap penetapan kebijakan diskon tarif jalan tol tersebut. Dia menjelaskan bahwa penerapan diskon tarif jalan tol cukup efektif untuk menyebar kepadatan mobil khususnya pada momentum hari besar dan libur nasional seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024. Oleh karena itu, Endra menambahkan pemerintah akan mempertimbangkan dan mengkaji penerapan ulang kebijakan tersebut pada momentum Nataru 2023. “Kalau diskon tarif tol kan dipakai untuk men-spread traffic, supaya dia bagian dari traffic management. Kalau untuk Lebaran kan bagus, sekarang kita harus excercise lagi nanti,” katanya di Jakarta, Selasa (14/11). Beberapa ruas yang sebelumnya telah menerapkan diskon tarif tol semasa libur Lebaran 2023, di antaranya Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Bakauheni-Terbanggi Besar, Kayuagung–Palembang, Tangerang–Merak, hingga Cibitung–Cilincing. Adapun, besaran diskon tarif tol yang ditetapkan selama momentum libur bervariasi, mulai dari 15% hingga 58%. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memprediksi gelombang arus mudik dan balik Nataru berlangsung dalam dua gelombang.

Perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan komoditas ini memainkan peran utama bagi perekonomian Sumatra Utara. Industri ini kini tengah dihadapkan sejumlah persoalan seperti peremajaan dan harga pupuk di tingkat petani. Oleh karena itu, Penjabat (Pj.) Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Hassanuddin berharap agar Jelajah Kebun dan Pabrik Palm Oil Sumut 2023 yang dilakukan oleh Bisnis Indonesia pada 14-18 November 2023 dapat memberikan gambaran utuh terhadap keberadaan perkebunan kelapa sawit sebagai penopang perekonomian provinsi ini.Dia mengatakan bahwa perkebunan kelapa sawit ini penting bagi Sumut lantaran didominasi oleh perkebunan sawit rakyat yang umumnya masih dikelola secara tidak profesional.“[Sebanyak] 53% perkebunan sawit di Sumut merupakan perkebunan rakyat. Untuk itu, kegiatan jelajah bertema Membangun Industri Kelapa Sawit Sumut nan Lestari untuk Kemakmuran Negeri ini diharapkan tidak sekadar kunjungan ke perkebunan dan industri sawit yang ada di Sumatera Utara, tetapi juga diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan perkebunan sawit di Sumatra Utara,” jelasnya dalam suratnya kepada Tim Jelajah Bisnis Indonesia di Medan (14/11). Kondisi ini, imbuhnya, lantaran sebagian besar masih kebun rakyat yang belum dikelola secara profesional. Hassanudin memandang bahwa langkah ini diharapkan dapat dirumuskan menjadi solusi untuk mengatasi hal tersebut bersama dengan kalangan pemangku kepentingan di sektor perkebunan kelapa sawit di Sumut. Dia menjelaskan bahwa luas lahan sawit di Sumatra Utara mencapai 1,4 juta hektare (ha) dengan komposisi kebun milik perusahaan besar swasta (PBS) sekitar 628.586 ha, PT Perkebunan Nusantara sekitar 320.198 ha, dan perkebunan milik rakyat seluas 441.399 ha. Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumut Timbas Prasad Ginting mengungkapkan bahwa kegiatan jelajah jurnalistik yang dilakukan Bisnis Indonesia bernilai positif bagi medium komunikasi dan informasi perkebunan kelapa sawit di Sumut. Oleh karena itu, Timbas menyambut gembira bahwa Jelajah Kebun dan Pabrik Palm Oil 2023bakal memotret kegiatan industri kelapa sawit dari hulu hingga hilir sehingga akan mendapatkan gambaran tentang peran penting sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia.Di sisi lain, Kepala Kantor Perwakilan Bisnis Indonesia Sumut dan Aceh Irsad mengatakan bahwa kegiatan jelajah ini merupakan wujud dari kesungguhan Bisnis Indonesia sebagai media massa untuk memainkan perannya sebagai medium komunikasi dan informasi untuk kegiatan bisnis dan investasi di Indonesia, termasuk untuk sektor perkebunan kelapa sawit di Sumut.