JAKARTA,ID-Pembangkit Listrik tenaga uap (PLTU)  dengan tenaga batu bara menjadi salah satu penyumbang  polusi udara terbesar selain asap kendaraan bermotor. Hal tersebut sejatinya bisa diminimalisasi dengan penggunaan alat sistem udara untuk mengendalikan pencemaran udara atau disebut scrubber yang wajib dipasang pada industri  sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Direktur Eksekutif Intitute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa menjelaskan bahwa PLTU menyumbang emisi gas rumah kaca  yang mengandung karbon dioksida (CO2) dan sejumlah gas polutan diantaranya sulfur Oksida (Sox), nitrogen oksida (NOx) hingga Particulate Matters 2,5 (PM2,5) atau partikel udara yang berukuran kecil yang dapat masuk ke aliran darah manusia. "Bahwa benar PLTU itu mengeluarkan  namanya gas emisi rumah kaca CO2 tapi juga polutan. Polutan itu ada gas-gas SOX, NOX, dan Particulate Matter itu karena bisa masuk ke dalam aliran darah manusia," jelas fabby. (Yetede) 

JAKARTA,ID-Penambahan kepemilikan saham sebesar 10% menjadi 61,23% oleh Indonesia di PT Freeport (PTFI) setelah tahun 2041 mendekati kepastian.  Pada saat bersamaan, PTFI bakal mengantongi perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) selama 20 tahun, juga setelah tahun 2041. Hal tersebut mengemuka saat Presiden Joko Widodo menerima Chairman Freeport McMoran, Richard Adkerson di Washington DC, Amerika Serikat, Senin (13/11/2023). Dalam pertemuan itu, Presiden menyambut baik  pembahasan mengenai penambahan saham Freeport di Indonesia hingga perpanjangan izin tambang yang telah mencapai tahap akhir. "Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10% saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir," Kata Presiden Jokowi kepada Richard Adkerson seperti dikutip laman resmi Sekretariat kabinet pada Selasa (14/11/2023). Kepala Negara berharap, agar hal tersebut dapat diselesaikan pada akhir November tahun ini. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah telah merancang peraturan mengenai program asuransi wajib (PAW) agar kian kompetitif. Peraturan tersebut diperkirakan dapat terbit dalam waktu dekat atau paling lambat di 2024. "Penyusunan RPP Asuransi Wajib diharapkan dapat diselesaikan dalam kurun waktu dua tahun setelah pengundangan UU P2SK," ungkap Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Adi Budiarso kepada Investor Daily, belum lama ini. Ia mengatakan, materi yang akan diatur  di antaranya mencakup aturan pelaksanaan asuransi wajib yang diselenggarakan secara kompetitif. "Detailnya masih didiskusikan bersama stakeholder, termasuk OJK dan K/L teknis terkait," ujarnya. Adapun poin-poin umum yang dibahas melingkupi kriteria  bagi perusahaan asuransi  yang akan menjadi peserta program asuransi wajib. (Yetede)

Jakarta,ID-PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) meraih pinjaman sebesar US$ 480,1 juta atau ekuivalen dengan Rp 7,5 triliun untuk mendanai sejumlah aksi korporasi perseroan. Pinjaman yang diberikan oleh Medco Energi Global Pte Ltd (MEG) tersebut, merupakan hasil penerbitan surat utang senior (senior notes) senilai US$ 500 juta pada bulan lalu. Manajemen Medco Energi dalam keterangan resminya di jakarta (15/11/2023) menyebutkan, MEG adalah anak usaha langsung Medco Energi melalui Medco Starit Service Pte Ltd (MMT) yang merupakan anak usaha Medco Energi dengan kepemilikan tidak langsung melalui MSS. "Tujuan dari perjanjian pinjaman MEDC-MEG dan perjanjian pinjaman MEG-MMT adalah untuk mengalirkan  dana yang diterima dari surat utang 2029 untuk kebutuhan masing-masing perusahaan," tulis manajemen MEDC. Kedua transaksi tersebut mesing-masing mencerminkan 25,66% dari nilai ekuitas perseroan, dan merupakan bagian dari transaksi afiliasi. Karena baik MMT maupun MSS sama-sama perusahaan terkendali perseroan. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Astra Internasional Tbk (ASII)  telah menghabiskan dana jumbo hingga Rp34-35 triliun hanya dalam sembilan bulan 2023 untuk mendanai ekspansi dan belanja modal (capital expenditure/capex) di tujuh lini usaha perseroan. Meski telah mengeluarkan dana jauh lebih banyak dibanding 2022 yang sebesar Rp26,4 triliun,  salah satu grup konglomerasi papan atas di Indonesia tersebut menegaskan tidak akan mengerem investasi dan akan terus melihat peluang bisnis  baru ke depan. "Kami saat ini tidak memiliki rencana untuk menahan ekspansi. Apapun, selama ekspansi itu memang bisa kami danai dengan baik. Kami akan lihat nanti dengan berjalannya waktu, dan ekspansi tersebut memberikan satu manfaat serta return menjanjkan dan potensial," kata Presiden Direktur Astra International Djony Bunarto Tjandro dalam paparan publik Astra International, Selasa (14/11/2023). Djony menegaskan sangat penting bagi Astra untuk mempertahankan keunggulan portfolio inti yang dimiliki. (Yetede)

JAKARTA,ID-Langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang perubahan atas PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, menjadi salah satu pembenahan  dalam menetapkan Upah Minimum  Provinsi (UMP). Meskipun ada karut-marut antara kepentingan pekerja dan usaha dalam penetapan UMP 2024, regulasi tersebut diharapkan  dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, penerbitan PP Nomor 51 Tahun 2023 ini menjadi lanjutan dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2023. Sebab, Permenaker  18 Tahun 2022 hanya berlaku satu tahun untuk penentuan UMP 2023 saja. "Sekarang prinsip tidak ada perbedaan, sebenarnya kalau dulu pengaturannya diatur dalam Permenaker 10 Tahun 2022, kalau ini melalui PP nomor 51 Tahun 2023. Tetapi kalau dulu ada batasan kenaikan maksimal 10%, kalau ini tidak ada batasnya sekarang dilepas tergantung provinsi," ucap Ida Fauziyah di Jakarta. (Yetede)

JAKARTA,ID-Reformasi struktural seperti yang sedang dilakukan Indonesia perlu di lakukan ditengah tantangan perekonomian global semakin kompleks. Ini terutama mengenai kondisi higher for longer yang makin merosotkan poisis fiskal sejumlah negara. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri pertemuan Asia Pacific Economic Corporation (APEC) di San Fransisco, Amerika Serikat (AS). "Saat-saat penuh tantangan seperti ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan beragam reformasi struktural," jelas Sri Mulayani dalam keterangan tertulis yang diterima di jakarta, Selasa (14/11/2023). Selain itu, APBN menjadi katalisator upaya-upaya mempercepat transformasi perekonomian, seperti menaruh fokus investasi pada infrastruktur dan sumber daya manusia. Bendahara negara tersebut juga menyebut contoh-contoh itu merupakan bentuk upaya penyelesaian beragam isu-isu pembangunan. (Yetede)

Keluhan akan penurunan pendapatan operator telekomunikasi mengemuka. Wakil Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia Merza Fachys menyatakan, rata-rata peningkatan pendapatan industri operator telekomunikasi seluler per tahun selama periode 2013-2022 adalah 5,69 %, jauh lebih kecil dibandingkan dengan tren peningkatan biaya hak penggunaan frekuensi yang mencapai 12,1 % sehingga membebani keuangan operator. Sementara pertumbuhan lalu lintas konsumsi data seluler sebesar 80,7 % pada periode 2013-2022 tidak berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan operator. Ini karena harga lalu lintas data per gigabit telah mengalami penurunan signifikan sebesar minus 32 %. Akibatnya, rerata belanja layanan seluler saat ini masih sangat rendah, yaitu di kisaran Rp 38.000 per orang per bulan.

”Operator telekomunikasi seluler jika tidak mau mati harus mendigitalkan bisnis, jangan hanya berjualan  layanan infrastruktur telekomunikasi. Kalau semua operator seluler beralih berbisnis digital, bisnis infrastruktur ditinggalkan, maka ini yang bahaya,” ujar Merza di Jakarta, Senin (13/11). Menurut Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Sarwoto Atmosutarno, industri telekomunikasi seluler berevolusi menghadapi pemain bisnis digital atau over-the-top (OTT). OTT yang dia maksud adalah OTT raksasa dari luar negeri yang memiliki produk mirip dengan layanan telekomunikasi seluler. Dan, inilah yang turut mendisrupsi bisnis operator telekomunikasi seluler. Pendapatan layanan voice (telepon) terus turun hingga kurang dari 50 % total bisnis. Adapun pendapatan operator telekomunikasi seluler dari berjualan data seluler tidak sebanding dengan kenaikan konsumsi data seluler. (Yoga)

Panjang total Tol Yogyakarta-Bawen 75,12 km, melintasi 8,80 km wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 66,32 km wilayah Jateng. Menurut rencana, akan ada enam gerbang di Tol Yogyakarta-Bawen. Sebagian gerbang tol berlokasi di Magelang, Jateng, karena trase jalan tol itu memang melewati Magelang. Dirut PT Jasamarga Jogja-Bawen, AJ Dwi Winarsa mengatakan, hingga Oktober 2023, progres konstruksi Seksi 1 jalan tol itu mencapai 59,26 %. Progres pembebasan lahan jalan tol tersebut 80,15 %. ”Jalan Tol Yogyakarta-Bawen termasuk Proyek Strategis Nasional untuk mendukung program pemerintah dalam pengembangan infrastruktur. Jika beroperasi penuh, Semarang menuju Yogyakarta atau sebaliknya dari 3 jam menjadi 1,5 jam,” ucap Dwi, Rabu (25/11). Pembangunan Tol Yogyakarta-Bawen diharapkan dapat memperlancar distribusi barang dan jasa serta meningkatkan konektivitas di selatan Jawa, juga diharapkan mendorong pengembangan industri dan pariwisata di wilayah sekitarnya.

Para pelaku pariwisata di Magelang menyambut baik pembangunan Tol Yogyakarta-Bawen. Keberadaannya diyakini bakal membuat mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar sehingga perjalanan menuju destinasi wisata lebih mudah. Ketua Forum Daya Tarik Wisata Kabupaten Magelang Edward Alfian mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, salah satu gerbang Tol Yogyakarta-Bawen bakal berlokasi di Mungkid, Magelang. Jika sudah beroperasi penuh, gerbang tol itu diperkirakan bakal dilalui 24 juta orang setiap tahun. Kondisi itu tentu menghadirkan peluang besar bagi para pelaku wisata di Magelang. ”Ini menjadi pendorong bagi kami untuk terus memperbarui dan meningkatkan fasilitas penunjang untuk wisatawan. Orang yang berwisata itu pasti butuh daya tarik wisata, tempat makan, dan oleh-oleh, serta tempat menginap. Itu semua harus kita sediakan," katanya. (Yoga)

Sakit katarak kongenital sejak bayi tidak menghalangi Melia Rahayu Aquini (13) untuk mengembangkan bakat. ”Cita-cita aku mau menjadi musisi, jadi sekarang mulai belajar piano dulu,” kata Melia di Sekolah Luar Biasa (SLB) G milik Yayasan Pendidikan Dwituna Rawinala, Jakarta, Rabu (8/11). Melia merupakan anak penyandang disabilitas dwituna, meliputi tunanetra dan tunagrahita. Meski demikian, Melia dianugerahi bakat luar biasa, yaitu bernyanyi. Ia pernah menyabet juara Festival dan Lomba Seni Siswa 2023 Se-DKI Jakarta. Saat ini, Melia duduk di bangku kelas VI SD Luar Biasa (SDLB) Rawinala. Menjelang lulus SD, Melia ingin melanjutkan pendidikan ke SMP reguler atau sekolah inklusi. ”Saya mau ke sekolah biasa karena saya ingin merasakan menjadi orang normal itu bagaimana,” ucapnya.

Ananda Fahira Ayun Rachmatika Hajiani (11), siswa kelas V SLB Yayasan Putra Pancasila Bumiayu, Kedungkandang, Malang, Jatim, sejak kecil tinggal bersama neneknya, Suwanti (62), di Tajinan, Malang. ”Awalnya saya takut mengajak Fahira keluar. Takut dia kena bully karena ada saja orang yang bisik-bisik dan itu membuat tidak nyaman,” kata Suwanti, Senin (6/11). Seiring berjalannya waktu, akhirnya, ia mencari sekolah inklusi untuk cucunya, juga guru les mengaji. Alhasil, Fahira bisa menyalurkan talenta menyanyinya. Suara ”emas” Fahira menjadikannya juara mengaji di tingkat lokal, provinsi, hingga se-Jawa. Bahkan, Fahira sempat melakukan rekaman menyanyi di sebuah studio. ”Guru nyanyinya juga disabilitas netra, guru mengajinya juga. Jadi, semua paham dan mendukung kondisi Fahira. Tetapi, yang terpenting adalah dukungan keluarga.

Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nahar menyampaikan, masih minimnya pemahaman dari keluarga dalam merawat dan mengasuh anak penyandang disabilitas merupakan tantangan yang dihadapi oleh keluarga anak disabilitas. Tantangan terberat adalah stigma, yang bersumber dari diri sendiri, keluarga terdekat, ataupun masyarakat luas. Tantangan berikutnya adalah masih minimnya aksesibilitas. ”Kenyataannya, mewujudkan hadirnya aksesibilitas tersebut masih sulit dan memerlukan upaya ekstra karena masih banyak pemangku kepentingan yang belum mengarus utamakan kebutuhan bagi anak penyandang disabilitas,” ujarnya. (Yoga)