Investasi bukan hanya menarik investor dengan janji manis. Investor perlu realisasi kepastian hukum, kemudahan perizinan, dan jaminan rasa aman. Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno melalui media sosial Instagram, sempat ada permasalahan premanisme yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD di Subang, Jabar. ”Pemerintah perlu tegas menangani permasalahan ini. Jangan sampai investor datang ke Indonesia dan merasa tidak mendapat jaminan keamanan,” kata Eddy di media sosialnya. BYD membukukan pendapatan tahunan Rp 1.361 triliun pada 2023. Perusahaan teknologi tinggi yang didirikan November 1994 itu kini berkiprah di 80 negara, termasuk Indonesia.

Kabar perihal gangguan yang dialami BYD terjadi saat pemerintah sedang giat menarik investor untuk hadir dan menanamkan modal di Indonesia. Penanaman modal asing di dunia industri, baik padat modal maupun padat karya, turut menopang pertumbuhan ekonomi. Industri menyerap tenaga kerja dan berbagi pengetahuan di negara yang ditempati. Dengan 7,47 juta penganggur di Indonesia pada Agustus 2024, Indonesia butuh investasi. Di Indonesia, pembentukan modal tetap bruto atau investasi menyumbang 1,43 % dari pertumbuhan ekonomi 2024 yang sebesar 5,03 persen. Porsi ini tertinggi sejak 2021.

Meski demikian, investasi hanya tumbuh 4,61 % pada 2024. Investasi pada 2025 ditargetkan Rp 1.905 triliun dan pada 2025-2029 ditargetkan Rp 13.302 triliun. Investasi di Indonesia mestinya bukan hanya menarik di atas kertas, tapi juga mesti menarik saat investor berupaya merealisasikannya. Gangguan sekecil apa pun hendaknya ditiadakan, setidaknya diminimalisasi. Begitu juga gangguan tindakan premanisme, apa pun bentuknya, harus diatasi. Pemerintah di tingkat pusat dan daerah mesti tegas. Investasi adalah kegiatan yang didasari kepercayaan. Jika tidak ada rasa percaya, bagaimana investor bersedia menempatkan dananya. (Yoga)

Kasus keracunan di Cianjur, Jabar, yang diduga terjadi setelah menyantap menu program Makan Bergizi Gratis menuntut evaluasi menyeluruh pelaksanaan program tersebut. Agar kasus keracunan tidak terulang, upaya pencegahan perlu diperkuat. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) DadanHindayana mengatakan, dugaan penyebab keracunan yang dialami siswa di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Kabupaten Cianjur, Jabar, masih diperiksa, untuk memastikan apakah penyebab keracunan tersebut berasal dari menu yang diberikan dalam program MBG atau bukan. Berdasarkan laporan yang disampaikan Dinkes Cianjur, jumlah siswa yang keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG mencapai 79 orang. Pemerintah setempat menetapkan kasus tersebut sebagai kejadian luar biasa.

”Saat ini, kami sedang melakukan pemeriksaan terkait dugaan penyebab keracunan, apakah berasal dari MBG atau bukan. Kami sedang menunggu hasil labkesda (laboratorium kesehatan daerah) provinsi dari sampel yang sudah dikirimkan,” kata Dadan, Rabu (23/4). Hasil pemeriksaan sampel diperkirakan selesai sepuluh hari ke depan. Berdasarkan keterangan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), makanan yang diolah telah memenuhi standar dan sudah melalui proses yang seharusnya. Dengan adanya kasus keracunan ini, upaya pencegahan keracunan akan ditingkatkan, antara lain dengan meningkatkan tata kelola sistem MBG dengan meningkatkan pengawasan standar penyimpanan makanan di dapur MBG.

Juga menyempurnakan sistem dengan skala nasional, mendorong transparansi jadwal menu harian yang terpantau secara digital, serta meningkatkan kapasitas pelatihan keamanan pangan seluruh penyedia MBG. ”Dengan adanya kejadian ini, kami akan menambah satu SOP baru, yaitu sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah, tetapi di SPPG. Kita juga akan meningkatkan kualitas layanan lewat pelatihan. SPPG di Cianjur telah beroperasi sejak 15 Januari dan ini kejadian pertama kali. Jadi, perlu penyegaran melalui pelatihan,” ujarnya. (Yoga)

Kebijakan Presiden AS, Donald Trump untuk memotong dukungan dana ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebabkan lembaga ini defisit anggaran ratusan juta USD. Selain pemangkasan tenaga kerja, defisit anggaran ini juga menghambat upaya organisasi ini mengatasi berbagai masalah kesehatan global, seperti tuberkulosis, HIV, keluarga berencana, serta kesehatan ibu dan anak. ”Penurunan dana yang tiba-tiba telah menyebabkan kesenjangan gaji yang besar dan tidak ada pilihan selain mengurangi skala pekerjaan dan tenaga kerja kita,” kata Sekjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus kepada negara-negara anggota, Selasa (22/4).

Sebelumnya, WHO telah bersiap menghadapi rencana penarikan penuh dukungan dana dari AS, yang sebelumnya merupakan donor terbesar. AS memberi WHO dukungan dana 1,3 miliar USD untuk anggaran 2022-2023, terutama melalui kontribusi sukarela proyek-proyek tertentu. Namun, AS tidak lagi membayar iurannya untuk tahun 2024 dan diperkirakan tidak akan membayar iurannya untuk tahun 2025. Hal ini membuat WHO mempersiapkan struktur baru, yang dipresentasikan Tedros kepada staf dan negara-negara anggota. ”Penolakan AS untuk membayar kontribusi untuk tahun 2024 dan 2025, dikombinasikan dengan pengurangan bantuan pembangunan resmi oleh beberapa negara lain, berarti kita menghadapi kesenjangan gaji untuk dua tahun, 2026-2027, dari 560 juta hingga 650 juta USD,” katanya.

WHO sejauh ini mempekerjakan lebih dari 8.000 orang di seluruh dunia. Namun, ia akan mengucapkan selamat tinggal kepada sejumlah besar kolega dan berjanji untuk melakukannya secara manusiawi. Tedros menegaskan, dampak paling signifikan kemungkinan akan terasa di kantor pusat organisasi di Geneva, Swiss. Kepemimpinan senior di kantor pusat dikurangi dari 12 menjadi tujuh. Jumlah departemen juga akan dikurangi lebih dari setengahnya, dari 76 menjadi 34. Beberapa kantor perwakilan di negara-negara kaya kemungkinan akan ditutup. ”Ini adalah keputusan yang sangat menyakitkan bagi kita semua,” kata Tedros. Tedros menambahkan, situasinya bisa lebih buruk. Oleh karena itu, diharapkan ada peningkatan biaya keanggotaan. (Yoga)

Di tengah ketatnya persaingan dan keterbatasan lapangan kerja, pembukaan lowongan kerja sebagai anggota penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU di Jakarta menjadi opsi menarik bagi pencari kerja. Sedari awal pekan ini, Balai Kota Jakarta diserbu pencari kerja. Mereka mengantre sejak pagi demi lowongan kerja sebagai penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP). PJLP adalah sebutan bagi pasukan pelangi. Garda depan Pemprov Jakarta dalam berbagai bidang. Ada pasukan oranye (PPSU), pasukan biru (dinas sumber daya air), dan pasukan kuning (dinas bina marga). Pasukan hijau (dinas pertamanan dan hutan kota) serta petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

Setidaknya 1.000 warga mengantre sejak pagi di gerbang masuk Balai Kota Jakarta, Rabu (23/4). Tua, muda, datang sendirian atau berkelompok, bahkan membawa anak, memadati akses masuk ke kompleks perkantoran Pemprov Jakarta. Tidak ada antrean yang jelas. Hanya ada petugas Satpol PP Jakarta dan pengamanan dalam yang mengatur pencari kerja agar tertib. Salah seorang yang antre menaruh berkas lamaran adalah Budiawan (21). Sambil mendekap berkas lamarannya, Budiawan keluar dari antrean, lalu duduk di trotoar. Ia mendapat informasi lowongan kerja PPSU dari pesan di Whatsapp.

Dalam pesan itu, Gubernur Jakarta, Pramono Anung membuka peluang kerja hanya dengan ijazah SD. Pesan itu bak angin segar baginya untuk meningkatkan taraf hidup. Pemasukannya selama ini hanya dari kerja serabutan dan mengamen. ”Lulusan SMP bisa dapat gaji UMR, siapa yang tidak mau. Kalau dapat kerja baik, saya bisa bantu orangtua juga, kan,” ucap Budiawan. Sebagai gambaran, upah minimum provinsi (UMP) Jakarta tahun 2025 sebesar Rp 5.396.761. (Yoga)

Kejaksaan Agung menyita uang senilai sekitar Rp5,5 miliar dari rumah Hakim Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah, terkait kasus suap vonis bebas (onstlag) korporasi minyak sawit (CPO). Uang tersebut ditemukan dalam bentuk 3.600 lembar pecahan US$100. Kasus ini melibatkan sejumlah tokoh, termasuk Djuyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom yang diduga menerima suap total Rp22,5 miliar untuk membebaskan tiga grup perusahaan—Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas—dalam kasus minyak goreng. Uang suap disediakan oleh Kepala Legal Wilmar Group, Muhammad Syafei, dan disalurkan melalui pengacara Ariyanto serta panitera Wahyu Gunawan. Ketua PN Jaksel Muhammad Arif Nuryanta bahkan sempat meminta kenaikan nominal suap menjadi Rp60 miliar agar vonis lepas dapat diberikan.

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) tengah menjalankan ekspansi bisnis agresif di tahun 2025 dengan pembangunan dua rumah sakit baru, salah satunya di BSD City yang akan fokus pada segmen premium dengan teknologi medis canggih, serta pengembangan layanan kesehatan hewan melalui MediVet. Dengan capex sekitar Rp 800 miliar–Rp 1 triliun, MIKA menargetkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih dua digit, melanjutkan kinerja positif tahun lalu yang mencapai pertumbuhan pendapatan 14,3% dan laba bersih 25,1% yoy.

Polemik rencana proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kepri, dua tahun terakhir telah mengusik kehidupan masyarakat. Polemik itu membuat penghasilan masyarakat anjlok ke lembah terdalam, akibat aksi represif aparat keamanan dan tak ada lagi akses permodalan. Begitulah yang dirasakan warga Kampung Pasir Panjang, Rempang, sekaligus Ketua Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu, Ishak alias Saka (58). Menurut Saka, Senin (21/4) sebelum mencuat polemik Rempang, masyarakat bak hidup di tanah surga. Pulau Rempang dan lingkungan sekitarnya mampu memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Bulan madu di tanah surga itu menjelma menjadi nelangsa saat pemerintah menetapkan Rempang Eco City sebagai PSN yang disahkan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pada Agustus 2023.

Pada 7 September 2023, sebanyak 1.010 aparat gabungan TNI, Polri, satpol PP, dan petugas keamanan BP Batam masuk ke Rempang untuk mematok lahan. Saat itu, ada 16 kampung tua yang masuk dalam bagian PSN walau akhirnya menyusut menjadi lima kampung. Terlepas dari itu, kedatangan ribuan aparat untuk mematok lahan memicu perlawanan besar dari masyarakat Rempang. Perekonomian masyarakat, ujar Saka, berada di tingkat sejahtera sebelum terjadi polemik Rempang. Dalam sebulan, setidaknya, warga bisa 15 kali pergi melaut dengan penghasilan rata-rata Rp 500.000 per hari. Saat musim berlimpah ikan, penghasilan dari laut tembus Rp 3 juta-Rp 4 juta per malam. Setelah dihantam dampak polemik Rempang, penghasilan warga terjun bebas hingga merosot 70 % dari kondisi normal.

Selain diliputi rasa cemas saat beraktivitas, usaha warga untuk melaut, berkebun, dan berladang seolah sengaja dilumpuhkan oleh pemerintah. Dewan Penasihat Pusat Studi Agraria IPB University, Rina Mardiana, menuturkan, selama ini hasil perikanan, perkebunan, dan pertanian dari Rempang menjadi pemasok utama kebutuhan pangan di Batam. Hal itu menandakan ada potensi ekonomi yang bisa dikembangkan dari Rempang. Kalau ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kenapa pemerintah tidak melihat potensi itu sebagai jalan untuk memajukan daerah itu. Sebaliknya, kenapa pemerintah memaksakan proyek Rempang Eco City saat masyarakat konsisten menolaknya. (Yoga)

Pedagang terlihat sedang melayani pelanggan yang hendak membeli perhiasan emas di salah satu toko emas di Cikini Gold Center, Jakarta Pusat, pada hari Selasa (22/4/2025). Harga emas Antam pada Selasa mencetak rekor tertinggi dan tembus di atas Rp 2 juta per gram, tepatnya Rp 2.016.000 atau naik Rp 36.000 dari hari sebelumnya. Walau harganya tinggi, animo masyarakat untuk membeli emas masih tinggi. (Yoga)

Bursa Karbon Indonesia atau IDX Carbon membuka berbagai peluang pemanfaatan bursa sebagai sarana dekarbonisasi bagi pelaku usaha. Untuk itu, Bursa Karbon RI disiapkan memiliki regulasi berstandar internasional hingga memiliki inovasi produk, seperti proyek carbon capture and storage (CCS). Sejak diluncurkan September 2023 sampai 17 April 2025, IDX Carbon mencatat peningkatan total pengguna jasa dari 16 partisipan menjadi 111 pengguna jasa. Dalam periode 1,5 tahun, volume transaksi untuk pengimbangan emisi karbon mencapai 1,6 juta ton CO2 ekuivalen (CO2e) dengan nilai transaksi hampir Rp 80 miliar.

Lebih dari sepertiga transaksi karbon tersebut, yakni sebanyak 690.675 ton CO2e, terakumulasi sepanjang triwulan I-2025. Dirut Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman dalam acara CarboNEX, di Kantor BEI, Jakarta, Selasa (22/4) menuturkan, kenaikan transaksi itu mengungguli transaksi bursa karbon di Jepang. IDX Carbon, menurut dia, semakin percaya diri sejak mereka resmi membuka perdagangan karbon untuk pasar internasional pada Januari 2025 ini. Dengan ini, perusahaan asing yang mengemisi karbon bisa mengganti potensi kerusakan alam yang mereka buat dengan membiayai proyek hijau atau minim emisi di Indonesia.

Namun, sejauh ini, pasar internasional masih terbatas bertransaksi lewat perusahaan afiliasinya di dalam negeri. Hal ini mengingat IDX Carbon masih harus menyesuaikan regulasi dan standar tertentu untuk menarik pelaku pasar internasional bertransaksi di dalam negeri. ”Pemerintah sedang menjajaki mutual recognition agreement (MRA) dengan registry unit internasional untuk mendorong lebih jauh lagi perdagangan internasional dari Indonesia. Misalnya, Verra dan Gold Standard, di mana IDX Carbon saat ini juga sedang berproses menjadi member dari Verra dan Gold Standard,” kata Iman. (Yoga)

Pemerintah tetap menjaga stabilitas ekonomi makro dan melanjutkan reformasi struktural. Oleh karena itu, APBN 2025 difokuskan pada peningkatan pendapatan negara, efisiensi belanja, dan program-program prioritas seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan koperasi desa. "Dalam jangka pendek, kebijakan fiksal akan difokuskan pada upaya mempertahankan momentum program prioritas aseperti MBG dan Koperasi Desa," jelas Wakil Kementerian Kuangan  (Wamenkeu) Thomas Djiwandono. Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong konvergensi regional antar provinsi. Selain program MBG, berbagai inisiatif quick wind disiapkan untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat, seperti pemeriksa kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit di daerah, percepatan penuntasan TBC, renovasi sekolah, dan sebagainya. Dia memaparkan, belanja prioritas dalam APBN 2025 meliptui lima sektor utama. Sektor pendidikan mendapat alokasi sebesar Ro724,3 triliun untuk meningkatkan kualtas pendidikan, dan gizi siswa. Perlindungan sosial dialokasikan Rp503,6 triliun untuk mendukung program bantuan dan pemberdayaan masyarakat. Sektor kesehatan mendapatkan Rp218,5 triliun yang difokuskan kepada penurunan stunting dan penguatan pelayanan kesehatan. (Yetede)