Industri pelayanan (hospitality) merupakan sektor yang terus mengalami perubahan. Dinamika global yang kerap berubah, bahkan tak terduga, mendorong pelaku industri untuk bersikap adaptif. Kemampuan beradaptasi menjadi kunci utama untuk bertahan dan berkembang. Iklim industri pelayanan dinilai telah bangkit pada 2024, mendekati level sebelum pandemi Covid-19. Barometer yang jadi acuan, antara lain, tingkat keterisian, tingkat harian, dan keuntungan. Hal ini menandai akhir masa pemulihan sekaligus awal dari era pertumbuhan dan inovasi. Menurut laporan EHL Hospitality Business School, pertumbuhan pasar pelayanan secara global mencapai 4,9 triliun US pada 2024. Kontribusi industri tersebut mencapai 11,1 triliun USD atau 10 % produk domestik bruto dunia.

Pergerakan pelaku perjalanan, termasuk wisatawan pun meningkat. Pada Januari-September 2024 tercatat 1,1 miliar pelaku perjalanan bepergian secara global, naik 11 % dari 2023. Kunci transformasi ini adalah tumbuhnya segmen pelaku perjalanan baru. Generasi Alfa, generasi selanjutnya yang serba digital, mulai memengaruhi preferensi pelaku perjalanan keluarga. ”Masa depan dan tujuan yang lebih tinggi dari pelayanan berfokus pada orang atau people-centric, menekankan pada peran penting dari koneksi sosial dan interaksi manusia,” ujar Assistant Professor of Marketing di EHL Meng-Mei, Maggie Chen, Jumat (25/4). Seiring teknologi yang terus berkembang, sistem manajemen talenta akal imitasi (AI) berevolusi dengan mempekerjakan orang-orang pada peran yang sesuai dengan keahliannya secara lebih efisien.

Meski demikian, masa depan industri pelayanan mengutamakan fleksibilitas, inklusivitas, dan kesejahteraan karyawannya. Sektor yang terus berkembang dari waktu ke waktu tak lepas dari AI yang meningkatkan efisiensi operasional dengan sentuhan manusia guna memberikan pengalaman terbaik bagi para tamu. Perbaikan yang terprediksi memastikan operasional berjalan mulus, serta mengurangi durasi pengerjaan. ”Teknologi memungkinkan hyper-personalization yang meningkatkan pengalaman tamu dengan lebih bermakna. Kemajuan AI dan machine learning membantu perusahaan-perusahaan mengantisipasi kebutuhan pelanggan dengan tingkat akurasi yang tinggi,” kata Associate Professor of Empirical Finance di EHL Philippe Masset. (Yoga)

Prinsip keamanan pangan perlu ditegaskan lagi untuk menjadi fondasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejak program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025, empat kasus keracunan makanan dilaporkan terjadi di empat daerah berbeda. Ratusan anak setingkat SD, SMP, hingga SMA keracunan setelah menyantap makanan program MBG. Meski persentase kasus keracunan terbilang kecil dibanding  cakupan peserta program MBG yang sudah lebih dari 2 juta orang, kasus keracunan ini tidak bisa dianggap sepele. Badan Gizi Nasional diharap segera menyelidiki penyebab setiap kasus keracunan di lapangan. Karena sifatnya yang massal dengan target 82,9 juta orang tercakup hingga lima tahun ke depan, keterbukaan informasi diperlukan dalam program MBG.

Hasil penyelidikan atas kasus keracunan makanan ini perlu diumumkan kepada publik untuk menjadi pembelajaran bersama mengenai bagaimana menjaga keamanan pangan MBG. Penyediaan makanan dalam jumlah banyak memerlukan SOP ketat agar makanan betul-betul aman dan layak dikonsumsi, seperti dilakukan perusahaan katering profesional. Profesionalisme kita harapkan demi mewujudkan keamanan pangan program MBG. Slogan keamanan pangan FAO/WHO berbunyi, ”Jika tidak aman, itu bukan makanan”. Penjelasannya, hanya jika aman, makanan itu akan memenuhi kebutuhan gizi dan membantu memastikan bahwa setiap orang dapat hidup aktif dan sehat. Prinsip ini juga berlaku bagi makanan dalam program MBG bahwa makanan yang tidak aman bukanlah makanan bergizi. (Yoga)

BP Tapera membuka peluang kerja sama dengan bank swasta, seperti BCA, untuk menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dalam rangka mempercepat realisasi program 3 juta rumah. Selama ini, penyaluran KPR subsidi skema FLPP hanya dilakukan oleh bank BUMN dan BUMD. Meski belum ada kerja sama resmi, BCA tengah melakukan kajian awal bersama BP Tapera, meskipun infrastruktur internal BCA belum siap mendukung skema subsidi secara nasional.

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2  Mei 2025 nanti harus menjadi momentum untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Hal itu dimulai dengan meningkatkan jumlah guru dan dosen berkualitas. Tercatat saat ini jumlah dosen  di Indonesia mencapai 303,67 ribu. Namun, hanya 25% saja yang sduah lulus doktor. Adapun jumlah profesor (guru besar) di Indonesia pada 2022 mencapai 7.959 orang. Pada tahun ajaran 2022/2023, terdapat sekitar 3,3 juta guru di Tanah Air, tepatnya di sekolah negeri. Jumlah tersebut terus berkurang akibat banyaknya guru yang pensin. Jumlahnya disinyalir mencapai 70.000 guru per tahun. Dengan demikian, pada tahun 2024 Indonesia akan mengalami kekurangan guru sebanyak 1,3 juta guru. Menurut Data Pokok Pendidikan dari Kemedikbudristek, pada Semester Ganjil 2024/2025 ini, jumlah guru di Tanah Air mencapai 3,39 juta, tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk tenaga pengajar yang ditempatkan di luar negeri sebanyak 845 orang. Namun, dari jumlah guru tersebut, sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni jumlah guru terbanyak ada di Jawa Barat, diikuti di Jawa Timur dan Jawa Tengah. (Yetede)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka peluang merivisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) sebagai respons atas  maraknya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh sejumlah ormas di Tanah Air. Menurutnya, revisi ini menjadi penting agar pengawas terhadap ormas semakin ketat dan akuntable. "Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan ketat. Di antaranya, mungkin masalah keuangan, audit keuangan," kata Tito.  Dia menyebut salah satu aspek penting yang perlu dievaluasi adalah mekanisme pengawasan, terutama dalam hal transparansi keuangan. Tito menilai ketidakjelasan alur dan penggunaan dana ormas bisa menjadi celah untuk penyalahgunaan kekuasaaan di tingkat akar rumput. Ia menegaskan bahwa ormas sejatinya adalah bagian dari sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Meski begitu, dia mengingatkan bawa kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk melakukan intimidasi, pemerasan, apalagi kekerasan. (Yetede)

Pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp 250 triliun sejak Januari hingga akhir Maret 2025. Jumlah tersebut setara 40,6 % dari total target pembiayaan APBN 2025 yang ditetapkan Rp 775,9 triliun. Realisasi penarikan utang yang tinggi sejak awal tahun tersebut merupakan strategi frontloading (penarikan utang di awal) yang diambil pemerintah di tengah ekonomi global yang semakin tidak pasti. Terutama setelah AS menerapkan tarif impor tinggi terhadap puluhan negara. Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara daring, Kamis (24/4) Menkeu Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah akan menarik utang baru secara hati-hati dan terukur dengan memperhatikan proyeksi defisit APBN 2025.

”Kami mencermati ketersediaan likuiditas pemerintah dan dinamika pasar keuangan, termasuk pasar obligasi, di samping menjaga keseimbangan antara tingkat biaya dan risiko utang,” kata Sri Mulyani. Sepanjang triwulan I-2025, pembiayaan utang tercatat Rp 270,4 triliun atau 34,8 % dari target. Namun, angka pembiayaan non-utang tercatat negatif sebesar Rp 20,4 triliun. Dengan demikian, total penarikan utang bersih menjadi Rp 250 triliun. Sri Mulyani merinci, pembiayaan utang itu terdiri dari penerbitan surat berharga negara (SBN) secara neto sebesar Rp 282,6 triliun dan pinjaman neto minus Rp 12,2 triliun.

Ia menegaskan, strategi pembiayaan utang dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kebutuhan defisit, posisi likuiditas, dan dinamika pasar. ”Pembiayaan utang akan terus dilaksanakan secara terukur dengan memperhatikan outlook defisit APBN dan kondisi pasar keuangan,” ujar Sri Mulyani. Tingginya realisasi penarikan utang di tiga bulan pertama tahun ini salah satunya akan digunakan untuk menambal target defisit APBN pada 2025 sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53 % dari PDB. (Yoga)

Dunia menghadapi kesenjangan pendanaan untuk menyelamatkan jiwa manusia, sebagai dampak pemotongan dana dari AS untuk WHO. Setelah pergantian pemerintahan, AS menarik diri dari organisasi-organisasi internasional yang berperan penting dalam tata kelola kesehatan dunia. Kebijakan Presiden AS, Donald Trump memotong dukungan dana bagi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebabkan lembaga ini mengalami defisit anggaran ratusan juta USD. Selain pengurangan tenaga kerja, defisit anggaran ini menghambat upaya organisasi itu mengatasi berbagai masalah kesehatan global, seperti TBC, HIV, dan kesehatan ibu dan anak.

Selama ini, AS jadi donor terbesar dan mengucurkan dana 1,3 miliar USD bagi WHO untuk anggaran 2022-2023 terutama lewat kontribusi sukarela (Kompas, 24/4/2025). AS tidak membayar iurannya tahun 2024 dan diperkirakan tak akan membayar iuran tahun 2025. Menurut Dirjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hal ini memicu defisit anggaran sehingga WHO mengurangi skala pekerjaan dan tenaga kerja. Keputusan Pemerintah AS membubarkan lembaga bantuan luar negeri AS, USAID, dan membekukan hampir semua bantuan bagi berbagai proyek kesehatan di seluruh dunia berdampak parah bagi negara-negara berkembang. Pendanaan kesehatan global telah meningkatkan kesehatan masyarakat secara global satu dekade terakhir.

Contohnya, bantuan kesehatan menurunkan angka kematian akibat HIV hingga 51 % antara tahun 2010 dan 2023, serta kematian akibat TBC turun 23 % tahun 2015-2023. Kepergian Pemerintah AS dari ranah kemanusiaan dan pembangunan kesehatan global tanpa ada transisi merupakan pukulan hebat bagi tata kelola pembangunan global. Sebab, selama ini, dunia membiarkan ruang terbuka lebar hanya bagi AS dalam upaya kesehatan global. Untuk mengatasi kesenjangan pendanaan, Tedros berharap biaya keanggotaan negara-negara anggota WHO meningkat. Selain itu, komitmen terhadap organisasi pembangunan multilateral mesti diperkuat disertai pembentukan aliansi kuat masyarakat sipil, filantropi, dan akademisi. (Yoga)

Pemerintah telah menyesuaikan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat mengakses rumah subsidi. Namun, pemerintah perlu memperjelas kebijakan ini agar kelompok menengah tidak ”memakan” kuota bagi kelompok bawah. Pemerintah resmi mengubah kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna mengakses rumah subsidi yang berlaku sejak Selasa (22/4/2025). Kebijakan itu tertuang dalam Permen Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) No 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria MBR serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

”Permen ini meningkatkan akses dan keterjangkauan MBR terhadap kemudahan pembangunan dan perolehan rumah dengan menyesuaikan besaran penghasilan maksimal MBR. Perhitungannya, didapat dari BPS berdasarkan Survei SosialEkonomi Nasional (Susenas) Tahun 2024,” tutur Sekjen Kementerian PKP, Didyk Choiroel di Jakarta, Kamis (24/4). Kriteria MBR kini dibagi dalam empat zona wilayah dengan batas penghasilan berbeda. Di Zona I (Jawa non-Jabodetabek, Sumatera, NTT, NTB), batas maksimal penghasilan MBR adalah Rp 8,5 juta untuk lajang dan Rp 10 juta untuk pasangan. Zona II (Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku, Kepri) menetapkan batas Rp 9 juta dan Rp 11 juta.

Zona III (Papua dan wilayah pemekarannya) menetapkan Rp 10,5 juta dan Rp 12 juta. Zona IV (Jabodetabek) memiliki batas tertinggi, yakni Rp 12 juta untuk lajang dan Rp 14 juta untuk pasangan. ”Pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR ini adalah luas maksimum untuk rumah umum 36 meter persegi dan untuk rumah swadaya adalah 48 meter persegi,” kata Didyk. Kepala BPS Amalia Adininggar mengatakan, penyesuaian ini dilakukan karena perubahan penghasilan masyarakat dan tingkat kehidupan. Kriteria MBR juga disesuaikan berdasarkan wilayah agar lebih relevan. (Yoga)

Nawawin, seorang peternak ayam terlihat sedang memeriksa ayam pedaging peliharaannya di Desa Singkalan, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (24/4/2025). Usaha ternak ini merupakan mitra antara Nawawin dan perusahaan peternakan. Dengan jumlah ayam sekitar 6.000 ekor, Nawawin mendapat penghasilan bersih Rp 3 juta untuk sekali panen. Pendapatannya turun akibat jatuhnya harga ayam pedaging. Pada 14-16 April 2025 harga ayam pedaging Rp 13 ribu hingga Rp 14 ribu per kilogram,  padahal, menurut Peraturan Bapanas No 6 Tahun 2024, harga acuan penjualan ayam hidup sebesar Rp 23 ribu hingga Rp 35 ribu per kilogram. (Yoga)

Dilatarbelakangi sejumlah alasan, salah satunya lokasi penempatan yang terlalu jauh dari domisili, 1.967 calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang lolos seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024 mengundurkan diri. Pengunduran diri itu menyebabkan 1.967 formasi di kementerian dan lembaga belum terisi. Sebanyak 1.967 CPNS yang mundur itu sebelumnya lolos seleksi melalui mekanisme optimalisasi formasi atau setara 12 % dari total 16.167 orang yang ditempatkan lewat skema tersebut. Optimalisasi formasi merupakan kebijakan pemerintah untuk mengisi posisi kosong yang tidak terisi pada seleksi CASN tahun anggaran 2024. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat lima instansi dengan angka pengunduran diri tertinggi, yakni Kemendiktisaintek (640 orang); Kemenkes (575 orang); Kemenkomdigi (154 orang); Bawaslu (131 orang); serta Kementerian PUPR (121 orang).

Guru Besar IPDN, Djohermansyah Djohan, di Jakarta, Rabu (23/4) menyampaikan, pemerintah perlu segera mengisi formasi kosong yang disebabkan oleh banyaknya CPNS yang mundur. Pengisian terutama harus segera dilakukan di sektor-sektor strategis, seperti kesehatan dan pendidikan. Sebab, kekosongan formasi dalam birokrasi dinilai dapat mengganggu pelayanan publik. Contohnya, kekosongan formasi dokter dapat berdampak langsung terhadap layanan kesehatan masyarakat. Begitu pula di sektor pendidikan, kekurangan guru atau dosen bisa membuat layanan kepada pelajar dan mahasiswa tidak optimal. Djohermansyah menyarankan pemerintah agar membuka penerimaan susulan khusus untuk mengisi formasi kosong akibat PNS mengundurkan diri tersebut. Dengan demikian, formasi kosong itu dapat segera terisi tanpa harus menunggu perekrutan tahun berikutnya.

Dalam raker dengan Komisi II DPR, di Jakarta, Selasa (22/4), Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, dari 1.967 CPNS yang mundur, sebanyak 1.265 mengundurkan diri dengan alasan lokasi unit kerja yang terlalu jauh dari domisili peserta. Banyaknya CPNS yang mundur ini pun menuai kritik dari publik mengingat persaingan memperoleh pekerjaan semakin ketat. Akun di X mengkritisi dengan menilai para CPNS yang mundur telah membuang anggaran yang telah dikeluarkan negara untuk membiayai seluruh proses seleksi. Ditambah lagi, mundurnya ribuan CPNS tersebut telah membuang peluang kerja ditengah terbatasnya kesempatan kerja saat ini.  (Yoga)