Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) memperkirakan potensi remitansi pekerja migran Indonesia (PMI) dari Arab Saudi pada tahun 2025 bisa mencapai US$2,45 miliar atau sekitar Rp41,3 triliun, seiring dengan rencana pencabutan moratorium pengiriman pekerja ke negara tersebut. Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menjelaskan bahwa target penempatan 400.000 PMI, terdiri atas sektor domestik dan formal, juga dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran nasional hingga 6,1%.

Pinjaman daring atau pinjol (pinjaman online), yang marak beberapa tahun terakhir, sering menimbulkan masalah ekonomi dan kemanusiaan di masyarakat, terutama di kalangan perempuan kepala keluarga. Sejumlah perempuan jadi korban kekerasan, mengalami gangguan kesehatan dan mental, bahkan mengakhiri hidup akibat pinjol. Banyak perempuan kepala keluarga menjadi korban pinjol, karena dalam praktiknya, pinjol, terutama yang ilegal, menjadi wajah baru lintah darat yang beroperasi di ruang digital. Pinjamannya terlihat seperti memberikan pertolongan darurat kepada masyarakat, tetapi ujungnya justru menjerumuskan peminjamnya dalam lautan utang. Sejumlah korban pinjol mengaku tidak menyadari bunga pinjaman yang diajukannya tinggi dan berlipat-lipat (bunga-berbunga).

Akibatnya, mereka harus gali lubang tutup lubang, melunasi utang pinjol dengan pinjol lainnya. ”Pinjol yang eksploitatif telah menjelma menjadi praktik lintah darat dalam wujud yang modern. Utang yang mencekik, bunga tak masuk akal, serta teror ataupun kekerasan fisik, psikologis, dan verbal dialami para korban pinjol,” kata Direktur LBH Jakarta, Muhammad Fadhil Alfathan, Minggu (27/4), di Jakarta. Sejak 2018 hingga 2024, LBH Jakarta menerima 1.944 pengaduan dari para korban pinjol di Jabodetabek serta luar Jabodetabek. Sebanyak 1.208 (62,14 %) korban adalah perempuan. Dari pengaduan yang masuk, diduga telah terjadi berbagai pelanggaran atas privasi korban pinjol.

Ketika pembayaran utang tertunggak, pemberi pinjaman menyebarkan informasi korban ke kontak-kontak yang ada di telepon seluler korban. Berbagai kekerasan yang dialami perempuan korban pinjol hingga saat ini tidak disikapi serius oleh negara. ”Kondisi ini menunjukkan bahwa negara gagal melindungi warganya dari praktik ekonomi yang tidak adil,” kata Fadhil. Banyaknya perempuan yang terjerat pinjol sejalan dengan tingginya aktivitas mereka terhadap praktik pinjam-meminjam secara daring. Jumlah pembiayaan macet alias tingkat wanprestasi(TWP) 90 hari pinjaman perseorangan pada Januari 2025 mencapai Rp 1,46 triliun, pembiayaan macet perempuan mencapai Rp 752,11 miliar, lebih besar ketimbang laki-laki sebesar Rp 716,79 miliar. (Yoga)

Wamen Diktisaintek, Stella Christie menilai lapangan kerja tidak bisa serta-merta tercipta tanpa sumber daya manusia yang unggul. Oleh karena itu, pemerintah akan lebih fokus membangun SDM sembari terus berupaya memperluas lapangan kerja. Hal ini disampaikan Stella dalam orasi ilmiah di hadapan ratusan wisudawan sarjana dan pascasarjana Universitas Yarsi, Jakarta, Sabtu (26/4). Menurut dia, hubungan antara SDM dan lapangan kerja tidaklah sejajar. Lapangan kerja tidak akan ada jika tidak ada SDM unggul yang menciptakannya. ”Jadi (mengupayakan) SDM yang berkualitas itulah yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ini menjadi poin yang sangat penting yang saya rasa kurang diperhatikan akhir-akhir ini,” kata Stella.

Pemerintah, memang berperan besar dalam memperluas lapangan kerja untuk memberi pekerjaan pada masyarakat. Pemerintah akan lebih fokus mengembangkan SDM melalui pendidikan. ”Jadi, orangnya dulu (dikembangkan) oleh universitas dan dia akan menciptakan lapangan-lapangan kerja yang bisa diisi oleh orang-orang berkualitas yang datang dari universitas tersebut,” ujarnya. Untuk itu, pemerintah mendorong mahasiswa untuk menguasai kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) sebelum lulus dan masuk ke dunia kerja. Sebab, AI bisa menggantikan pekerjaan manusia jika manusianya tidak beradaptasi dengan perkembangan zaman. (Yoga)

China telah membuat kapal induk. China telah pergi ke ruang angkasa. Mereka sudah menguasai teknologi kecerdasan buatan. Mimpi mereka masih panjang, membuat pulau dengan mudah dan melanjutkan eksplorasi ke ruang angkasa. Saat wartawan dari berbagai negara, mengunjungi Taiyuan Heavy Machinery Group Co Ltd (TZCO) di Kota Taiyuan, Provinsi Shanxi, China, baru diketahui, sejarah panjang inovasi mereka yang bukan sulap dan bukan sihir. Pendiri mereka sejak awal paham untuk memajukan China dan juga tampil di dunia, yaitu salah satunya dengan membangun industri alat berat. TZCO didirikan pada 1950 sebagai industri alat berat paling awal di China dan berkembang hingga merupakan bagian dari 100 perusahaan pilot untuk mengembangkan korporasi modern pada 1995. Dalam perjalanan selanjutnya mereka merger dengan perusahaan lain, yaitu Yuci Hydraulic Group Co Ltd dan Shanxi Machinery Manufacturing Company.

Awalnya TZCO adalah produsen kerangka besi, pada 1961 TZCO berhasil membuat crane raksasa.   Capaian lain seperti membangun peluncur roket hingga berbagai alat berat. Pada 2023 mereka telah membuat ekskavator tanpa pengemudi. Pengemudi cukup berada di kantor, hingga ekskavator raksasa bekerja dengan teknologi pengendali jarak jauh berbasis transmisi data yang menggunakan teknologi 5G. TZCO terus membuka berbagai bisnis baru, termasuk bisnis alat berat pertambangan batubara. Mereka kembali melakukan konsolidasi internal sehingga perusahaan makin lincah menghadapi perkembangan zaman. TZCO telah mengekspor produk mereka ke 70 negara. Produk mereka bervariasi, mulai dari crane, komponen hidrolik, mesin-mesin pertambangan, hingga peralatan peluncur roket ke angkasa. Mereka juga sudah membuat mesin pembangkit yang ramah lingkungan.

TZCO juga membuat roda kereta cepat, pipa, dan mesin pembangkit listrik tenaga angin. Mereka telah bermimpi membangun alat-alat yang bisa digunakan untuk membangun pulau di tengah lautan secara cepat serta mengeksplorasi lebih lanjut ruang angkasa. Oleh karena itu, China tidak membuat permainan sulap untuk menjadi maju dan disegani dalam industri modern. Ada jejak kerja keras dan tekun sejak awal serta terus melakukan inovasi tanpa henti. Mereka memiliki sejarah yang kuat dalam menggunakan sains dan teknologi untuk memajukan bangsa. Sejarah mereka di setiap langkah tercatat sangat jelas. Apabila sekarang mereka mampu ke ruang angkasa, bukan karena langkah tiba-tiba. Pendahulu mereka telah meletakkan teknologi dasar yang kemudian berkembang hingga bisa membuat fasilitas peluncur roket ruang angkasa. Kemajuan ini lahir dari sejarah kerja keras, visi, dan warisan generasi sebelumnya. (Yoga)

Suasana permukiman padat yang sebagian besar dihuni warga miskin terpampang di tepian anak Sungai Ciliwung yang membelah wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada hari Minggu (27/4/2025). BPS mencatat, penduduk miskin per September 2024 mencapai 24,06 juta orang atau 8,57% dari total populasi. Sementara, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029, pemerintahan Presiden Prabowo menargetkan tidak ada lagi kemiskinan ekstrem (0%) pada 2029 dan persentase penduduk miskin turun ke 4,5 % pada 2029.  Program Pengentasan rakyat miskin akan terhalang efisiensi anggaran yang juga merupakan program pemerintah. (Yoga)

Setiap 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh. Namun, buruh Indonesia masih menghadapi masalah upah, status kerja, pelanggaran hak, hingga kasus penahanan ijazah yang ramai dibahas publik belakangan ini. “Pekerja Indonesia, terutama buruh perempuan, masih menghadapi pelanggaran hak normative seperti cuti haid dan keguguran. Status kerja yang tak pasti dan politik upah murah makin merugikan. Belum ada kebijakan pemerintah yang mendukung kesejahteraan buruh. Diharapkan, pemerintah mencabut UU Cipta Kerja dan segera membuat regulasi yang berpihak kepada seluruh pekerja,” ujar Mety Vio Alvionita (32) Buruh di Majalengka.

”Hak-hak karyawan masih dihadang berbagai masalah, termasuk tidak adanya batasan waktu kontrak dalam UU Cipta Kerja. Ini merugikan pekerja karena menghilangkan jaminan pengangkatan sebagai karyawan tetap. Aturan ini perlu dikaji ulang demi kepastian kerja. Diharapkan, perusahaan tetap memanusiakan karyawannya dan tidak membiarkan mereka terkatung-katung dalam ketidakpastian status,” ujar Raden Adrianus Dwi Octaviano (29) Pekerja swasta di Jakarta.

“Sebagai freelancer, pekerjaan saya tidak diakui sebagai pengalaman kerja saat melamar kerja tetap. Banyak proyek tanpa kontrak jelas, batasan tugas dan durasi tak pasti, pembayaran terlambat, serta tetap dikenai pajak. Belum ada kebijakan pemerintah yang mendukung freelancer. Harapannya, freelancer diperlakukan layaknya pekerja tetap dengan kontrak dan aturan yang jelas di setiap perusahaan,” kata Cinta Rimandya Marezi, Freelancer, Tangsel. (Yoga)

Salah satu aspek ketahanan eksternal perekonomian nasional tercermin pada neraca transaksi berjalan. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan defisit neraca transaksi berjalan Indonesia akan melebar menjadi 1,5 % dari PDB pada 2025 dan 1,6 % pada 2026. Pelebaran defisit ini sedikit tertahan oleh sejumlah indikator, terutama oleh kinerja neraca pendapatan sekunder. Dalam neraca tersebut, mayoritasnya berasal dari transfer uang personal atau remitansi pekerja migran Indonesia. Maka, tak heran bila para pekerja migran menyandang gelar sebagai ”Pahlawan Devisa”. Transfer personal dalam bentuk remitansi selama 2024 tercatat sebanyak 15,7 miliar USD.

Meningkat 37,31 % dalam lima tahun terakhir, dibanding pada 2019, di 11,43 miliar USD. Jumlah pekerja migran Indonesia meningkat dari 3,7 juta pada 2019 menjadi 3,9 juta pada 2024 dengan mayoritas bekerja di Asia Pasifik, terutama di Malaysia, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura. Sepanjang 2024, sebanyak 297.434 pekerja migran Indonesia ditempatkan di luar negeri dengan mayoritas atau 67 % di antaranya adalah perempuan. Hal itu ditegaskan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding yang mengatakan bahwa sebagian besar pekerja migran yang dikirim ke luar negeri adalah perempuan.

Dalam lima tahun terakhir (2021-2025), ada sebanyak 66,3 % atau 624.908 perempuan pekerja migran yang dikirim ke sejumlah negara. Mereka paling banyak berasal dari Jatim, Jabar, Jateng, serta NTB. ”Para Kartini ini secara langsung, nyata, membantu ekonomi keluarga, membantu ekonomi daerah, dan membantu ekonomi nasional, baik dari sisi pertumbuhan maupun dari sisi pengurangan kemiskinan,” katanya dalam kegiatan bertajuk ”Edukasi Keuangan bagi Perempuan Pekerja Migran Indonesia” sekaligus merayakan Hari Kartini di Jakarta, Senin (21/4). (Yoga)

Pemerintah Provinsi Jakarta berencana menebus belasan ribu ijazah yang tertahan di sekolah sepanjang tahun 2025. Tujuannya agar siswa dapat melanjutkan pendidikan atau masuk ke dunia kerja. Tebus ijazah merupakan salah satu dari 40 program hasil terbaik cepat (quick wins) 100 hari pertama Gubernur dan Wagub Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno. Belasan ribu ijazah itu merupakan hasil inventarisasi sementara Pemprov Jakarta. Hasil inventarisasi tersebut akan ditindaklanjuti untuk ditebus oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas/Bazis) Jakarta. Tahap pertama sudah menjangkau 117 ijazah dengan biaya Rp 596.422.200. Ijazah akan diserahkan pada 25 April 2025. Sementara, bantuan tahap kedua akan menjangkau 250 ijazah. Prosesnya ditargetkan paling lama tuntas pekan kedua Mei 2025.

”Pemutihan ijazah targetnya bisa diselesaikan segera. Jumlahnya banyak, belasan ribu,” kata Pramono selepas halalbihalal bersama keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU) Jakarta, Minggu (27/4) di Masjid Al-Awwabin, Ponpes Miftahul Ulum, Cilandak, Jaksel. Politikus PDI-P ini menambahkan, tebus ijazah tidak terbatas waktu. Sebab, pemiliknya tidak mampu secara ekonomi sehingga ijazah kemungkinan besar tidak akan diambil kembali. ”Semua (ijazah) ditebus. Apakah tertahan 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Kami bantu semua,” kata Pramono. Ijazah ditahan karena tunggakan bukan hal baru di Jakarta. Bahkan, hal ini jadi masalah, seperti halnya kasus siswa putus sekolah dan gagal ikut ujian karena belum membayar uang sekolah. (Yoga)

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Apindo, Hariyadi Sukamdani, meminta pemerintah agar tidak hanya fokus pada jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi juga memahami akar penyebabnya demi merumuskan solusi menyeluruh bagi dunia usaha. Hal ini disampaikan menyusul rencana pembentukan Satgas PHK oleh pemerintah.

Saat jumlah penduduk usia produktif melonjak seiring datangnya puncak bonus demografi, jumlah perkawinan justru terus menurun. Ironisnya, kondisi itu berlangsung bersamaan dengan perceraian yang juga naik. Pada 2014 atau dua tahun setelah Indonesia memasuki masa bonus demografi, jumlah perkawinan di Indonesia sebanyak 2,11 juta. Namun, pada 2024 atau dua tahun setelah puncak bonus demografi tercapai pada 2021-2022, jumlah perkawinan justru anjlok 30 % menjadi 1,48 juta kasus. Melimpahnya penduduk usia produktif ternyata tidak serta-merta mendorong banyaknya perkawinan, malah sebaliknya.

Turunnya jumlah perkawinan berlangsung terus-menerus selama satu dekade terakhir. Jumlah perceraian juga naik hingga 9,2 % dalam satu dasawarsa. Pada 2024, jumlah pemuda yang kawin turun menjadi 29,10 % dan yang belum kawin melonjak hingga 69,75 %. Statistik Pemuda Indonesia 2024 menyebut, turunnya jumlah perkawinan itu terjadi akibat pergeseran usia kawin dan meningkatnya batas usia kawin minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Selain itu, meluasnya kesempatan untuk mendapat pendidikan dan bekerja hingga berkurangnya tekanan masyarakat terhadap perkawinan turut memengaruhi putusan pemuda untuk menikah. Menurunnya jumlah perkawinan membuat peluang reproduksi masyarakat mengecil sehingga tingkat kesuburan total (TFR) alias jumlah anak yang dilahirkan makin sedikit.

Konsekuensinya, jumlah penduduk usia produktif bisa berkurang lebih cepat dan masa bonus demografi akan memendek atau lebih cepat berakhir.  Padahal, bonus demografi bisa menjadi batu loncatan sebuah bangsa untuk naik menjadi negara maju. Indonesia masih bisa bernapas lega mengingat TFR nasional pada 2024 berdasar data Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (Siperindu) BKKBN masih 2,11. Artinya, tiap perempuan usia subur Indonesia rata-rata memiliki 2,11 anak. Nilai ini mendekati replacement rate yang menunjukkan penduduk tumbuh seimbang, yaitu dengan TFR 2,1. Masalahnya, nilai TFR di delapan provinsi sudah di bawah replacement rate.

Pengalaman negara maju menunjukkan, belum ada yang mampu membalikkan TFR, hanya mempertahankan, dan itu pun membutuhkan investasi sangat besar. Besarnya penduduk usia lanjut akan menambah beban ekonomi karena mereka umumnya tidak produktif. ”Pemerintah perlu menyikapi penurunan angka perkawinan secara serius karena bisa memperpendek masa bonus demografi dan mempercepat terbentuknya masyarakat yang menua,” kata Ketua Umum Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia Sudibyo Alimoesso, di Jakarta, Kamis (17/4). Lonjakan penduduk tua itu sudah dialami Thailand. (Yoga)