Pemerintah daerah di seluruh Indonesia tengah mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan, menyusul Instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 9 Tahun 2025, yang menargetkan peluncuran 80.000 unit koperasi pada 12 Juli 2025. Hingga 1 Mei, baru 465 koperasi yang terdaftar, memicu upaya masif percepatan oleh berbagai daerah.

Di Sulawesi Selatan, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menegaskan dukungan penuh dan menargetkan 100% pembentukan koperasi di seluruh desa dan kelurahan Sulsel pada akhir Mei. Di Bali, Kepala Dinas Koperasi dan UKM I Wayan Eka Dina mengonfirmasi bahwa koperasi akan terbentuk di 636 desa dan 80 kelurahan, baik melalui pendirian baru, pengembangan, maupun revitalisasi koperasi yang sudah ada.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menerapkan pendekatan konversi terhadap koperasi yang sudah ada menjadi koperasi merah putih percontohan, mengingat banyak koperasi lama yang tidak aktif. Di Kota Cirebon, Sekda Agus Mulyadi menyampaikan strategi pembaruan koperasi berbasis RW atau masjid menjadi koperasi kelurahan. Sedangkan di Kabupaten Malang, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan sudah terbentuk 220 koperasi dan menargetkan seluruh desa memiliki koperasi pada Mei 2025.

Program koperasi merah putih tidak hanya dijalankan sebagai kewajiban administratif, tetapi juga dipandang sebagai instrumen strategis dalam membangkitkan ekonomi desa dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, memblokir sertifikat hak milik (SHM) tanah lansia bernama Tupon yang telah beralih ke pihak lain tanpa sepengetahuannya. Hal ini demi melindungi hak Tupon yang merasa tak pernah melepaskan tanah seluas 1.655 meter persegi itu kepada siapa pun. Pemblokiran itu disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Tri Harnanto, Selasa (29/4) di Bantul. Kasus yang menimpa Mbah Tupon menjadi perhatian publik beberapa hari terakhir. Tri mengatakan, SHM yang dipersoalkan bernomor 24451 seluas 1.655 meter persegi, di Dusun Ngentak, Desa Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Tanah itu milik Tupon (68), warga Dusun Ngentak, sekaligus tempat tinggalnya bersama keluarga. Namun, pada 2024, tanah itu beralih ke orang yang tak dikenal Tupon.

Tupon juga tidak merasa pernah menjual atau melepas tanah itu ke siapa pun. Namun, pada 2021, Tupon pernah menyetujui tawaran untuk memecah sertifikattanahnya itu menjadi empat bidang, untuk dirinya dan ketiga anaknya. Tawaran mengurus pemecahan sertifikat, menurut Heri Setiawan (30), putra sulung Tupon, datang dari seseorang berinisial B. B sebelumnya membeli sebagian tanah seluas 298 meter persegi milik Tupon pada 2020. Biaya pemecahan sertifikat itu, kata Heri, akan ditanggung B karena dia masih memiliki sisa utang pembelian tanah Rp 35 juta kepada Tupon. Namun, pada Maret 2024, petugas sebuah bank datang ke rumah Tupon dan menyebut tanah itu sudah beralih kepemilikan ke seseorang berinisial IF.

Tanah itu juga dalam proses lelang karena IF menjaminkan SHM tanah tersebut untuk pinjaman sebesar Rp 1,5 miliar, yang macet angsurannya. Tupon diduga diperdaya karena buta huruf dan pendengarannya sudah berkurang Tri mengatakan, pihaknya menempuh kebijakan untuk memblokir internal terhadap SHM itu. Artinya, SHM tersebut untuk sementara waktu tak dapat dialihkan atau statusnya dikunci hingga persoalan tersebut tuntas. Blokir internal ini untuk membantu Tupon agar haknya terkait tanah itu terlindungi sambil menunggu proses hukum yang dilakukan kepolisian. Tri mengatakan, pihaknya juga telah menyurati Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Ini agar lembaga yang berwenang dalam proses lelang tanah itu mencermati bahwa obyek tanah itu dalam sengketa. (Yoga)

Premanisme di Jabar masuk dalam berbagai aspek kehidupan yang minim penegakan hukum, terabaikan, dan dianggap biasa. Penataan aturan, perbaikan infrastruktur, kemudahan mencari pekerjaan, hingga pengentasan warga dari kemiskinan harus dilakukan berbarengan bila Jabar ingin lepas dari jerat premanisme. Ny Lili (45) gemas dengan semrawutnya tempat parker di Jalan Banda, Kota Bandung, Jabar. Sepeda motor parkir di trotoar, mobil seenaknya parkir di bawah tanda larangan berhenti. Ironisnya, lokasi jalan itu cukup strategis dan berdekatan dengan institusi pendidikan serta kantor pemerintahan. Di sana ada gedung Fakultas Hukum Unpad, 100 meter dari jalan itu berdiri Gedung Sate, tempat Gubernur Dedi Mulyadi berkantor. Tempat parkir liar itu, akin ramai saat ada larangan menggunakan kendaraan di area Gedung Sate pada Kamis dan Jumat.  Sejumlah pemuda terlihat menjaga kendaraan itu.

”Kalau lihat trotoar jadi lahan parkir, seharusnya tidak resmi,” kata Lili di Bandung, Selasa (29/4). Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengakui ruang parkir di Kota Bandung tak memadai. Jumlahnya belum bisa menampung banyaknya kendaraan. Minim solusi, hal ini rentan memberi ruang bagi preman dan juru parkir liar. Farhan mengatakan, sudah punya solusi jangka panjang. Salah satunya membangun gedung parker vertikal. Preman juga menyasar pengelolaan sampah di pasar. Setelah Pasar Induk Caringin, masalah sampah muncul di Pasar Induk Gedebage, Bandung. Pedagang sudah membayar ongkos sampah, tetapi sampah tetap menggunung dan tak terangkut. Data Pemkot Bandung menyebutkan, tumpukan sampah mencapai 1.120 meter kubik. Setiap hari, ada tambahan 20 ton.

Farhan menyebut, kondisi itu juga dipicu dugaan pungli. Pemungutan iuran sampah dilakukan setiap hari tetapi sampahnya tidak pernah dikelola. ”Perhitungan kasarnya, iuran Rp 5.000 per lapak. 700-an lapak, bisa terkumpul Rp 3,5 juta per hari,” katanya. Di Subang, ulah para preman ini mengganggu pebisnis kendaraan listrik. Sejauh ini, polisi sudah menangkap sembilan preman di sejumlah titik kawasan industri Kabupaten Subang selama sebulan terakhir. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran operasi itu adalah area pembangunan pabrik mobil listrik asal China, BYD, dengan nilai investasi Rp 11,7 triliun. Terkait premanisme ini, Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono berharap upaya pemberantasan diiringi penciptaan lapangan pekerjaan. Dia yakin, preman beraksi karena tidak ada pekerjaan layak bagi mereka. (Yoga)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menetapkan arah bisnis jangka panjang hingga 2029 dengan memperkuat empat pilar utama yakni operasi, pelanggan, keberlanjutan (ESG: Environmental, Social, and Governance), dan keuangan. Strategi ini tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2025-2029, yang mengedapankan transformasi berkelanjutan  serta inovasi dalam setiap aspek bisnis. Vice President Public Relations KAI Anne Pruba menjelaskan bahwa strategi ini disusun  untuk menjawab tantangan industri transportasi yang semakin dinamis dan kompleks. "Kami menyusun strategi berbasis trasnformasi berkelanjutan untuk memastikan pertumbuhan bisnis  untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang kuat adaptif, dan berorientasi pada pelanggan," kata Anne. Dengan mempersiapkan sejumlah strategi, KAI membidik capaian signifikan pada tahun 2029, yaitu volume pelanggan sebanyak 86,6 juta, serta volume angkutan barang mencapai 111,2 juta ton batubara dan 10,9 juta ton-batubara. Di sisi lain, dari aspek citra perusahaan KAI menargetkan masuk dalam daftar 20 Most Value Brands di Indonesia. "Dengan beberapa strategi, KAI menargetkan menjadi perusahaan transportasi berbasis rel terdepan di Asia Tenggara  dengan layanan berkelas dunia yang berorientasi pada keberlanjutan dan inovasi," kata Anne. (Yetede)

Pertumbuhan realisasi investasi di tiga bulan pertama tahun 2025 mengalami pelambatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Selain menunjukkan masih lemahnya efektivitas insentif, kondisi ini juga tak lepas dari masalah premanisme di kawasan industri yang belakangan banyak disorot. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat, realisasi investasi pada triwulan I-2025 mencapai Rp 465,2 triliun, setara dengan 24,4 % dari total target investasi tahun 2025 di Rp 1.905,6 triliun. Realisasi investasi itu tumbuh 15,9 % secara tahunan dibanding triwulan I-2024 yang sebesar Rp 401,5 triliun. Namun, dari sisi pertumbuhan, ada perlambat pada tiga bulan pertama tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pertumbuhan tahunan investasi pada triwulan I-2024 adalah 22,1 %.

Dari seluruh realisasi investasi yang masuk pada Januari-Maret 2025, sebanyak 49,5 % atau Rp 230,4 triliun merupakan penanaman modal asing (PMA). Sementara, 50,5 atau Rp 234,8 triliun adalah penanaman modal dalam negeri (PMDN). Kepala BKPM sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, di Gedung BKPM, Jakarta, Selasa (29/4) menyebutkan, total investasi yang masuk pada triwulan I-2025 menunjukkan selera investor luar dan dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi kendati tensi geopolitik dan geoekonomi terus meningkat. ”Ini adalah salah satu indikator yang sangat baik yang patut disyukuri. Kita melihat appetite investor dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih meningkat,” ujarnya.

Terkait perlambatan pertumbuhan investasi di tiga bulan pertama 2025, Rosan menyoroti sejumlah persoalan yang diakuinya masih perlu disempurnakan untuk memperbaiki iklim investasi Tanah Air, antara lain kemudahan perizinan, kepastian hukum, termasuk masalah premanisme. Khusus soal premanisme, Rosan mengatakan sudah menerima keluhan dari investor terkait persoalan tersebut. Kami berkoordinasi dengan Kapolri dan pemda untuk memastikan hal-hal ini jangan terjadi karena ini memberikan dampak yang negatif terhadap investasi yang masuk,” ujar Rosan. Kompas mencatat pembangunan pabrik BYD di Subang, Jabar, diganggu ormas. Isu ini mencuat saat Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno mengungkap kabar adanya aksi premanisme yang mengganggu investasi dan pembangunan pabrik BYD di Subang. (Yoga)

Buruh harian terlihat sedang mengupas bawang putih impor di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta, Senin (28/4/2025). BPS mencatat, per pekan keempat April 2025, harga rerata nasional bawang putih Rp 45.671 per kg, masih jauh di atas harga acuan penjualan (HAP) di tingkat konsumen Rp 38.000 per kg. Harga ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding rerata nasional harga bawang putih menjelang Lebaran, yang rata-rata dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000. (Yoga)

Praktik rentenir dalam bentuk pinjaman daring atau pinjaman online (pinjol) kian mengkhawatirkan dan mengancam masyarakat kelompok rentan, terutama perempuan. Pemerintah harus menghentikan praktik itu agar tak semakin banyak korban yang jatuh. Komnas Perempuan dan organisasi masyarakat sipil meminta negara hadir melindungi perempuan korban dan memutus lingkaran kekerasan yang dialami para perempuan yang terjerat utang berlipat-lipat akibat skema bunga-berbunga yang diterapkan pengelola akun pinjol.

”Komnas Perempuan mendesak agar negara tidak melakukan pengabaian terhadap perempuan korban pinjol yang mengalami kekerasan berlapis dan pelanggaran HAM berupa perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia,” ujar Sondang Frishka Simanjuntak, komisioner Komnas Perempuan, Senin (28/4) di Jakarta. Saat ini, ribuan perempuan menjadi korban pinjol. Mereka mengalami berbagai kekerasan, gangguan kesehatan dan mental, bahkan ada yang memilih jalan mengakhiri hidup (Kompas, 28/4/2025). Pinjol terlihat seperti memberikan pertolongan darurat. Namun, pada akhirnya hal itu justru menjerumuskan peminjamnya dalam lautan utang yang tak berujung.

Perempuan bisa dengan mudah menjadi korban pinjol karena persyaratan meminjam dan aksesnya amat mudah jika proses pinjaman di bank umumnya. Cukup dengan nomor telepon, KTP dan foto diri (swafoto), peminjam di pinjol bisa langsung menerima dana. ”Negara harus hadir untuk memenuhi hak korban atas penanganan, pemulihan, dan jaminan ketidakberulangan,” kata Sondang. Karena lemahnya perlindungan negara, pinjol justru lebih sering menjadijebakanjerat utang, eksploitasi, tipu daya dengan memanfaatkan kerentanan kelompok miskin dan perempuan, serta menghasilkan kejahatan baru atau kejahatan lanjutan dan berlapis. (Yoga)

Kebutuhan tenaga kerja bidang pemasaran dan penjualan atau sales di Indonesia masih tinggi. Hal ini menjadi tantangan sekolah menengah kejuruan atau SMK untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkompeten di bidang itu. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti mengutarakan, hampir semua ektor membutuhkan tenaga kerja pemasaran untuk membangun branding atau pencitraan perusahaan, katanya saat meluncurkan program Gerakan 1.000 Siswa SMK Sales Naik Kelas di kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Senin (28/4). ”Tantangan kita saat ini adalah bagaimana mengangkat jurusan marketing (pemasaran) ini agar lebih bisa menghasilkan lulusan yang siap memenuhi kebutuhan dunia usaha yang makin bervariasi dengan pasar yang berbeda-beda,” ujarnya.

Menurut Mu’ti, gerakan itu tidak hanya fokus pada peningkatan keterampilan individu. Gerakan ini juga merupakan program strategis dalam meningkatkan kualitas kolaborasi antara pemerintah, industri, dan sekolah. ”Kami ingin siswa atau lulusan SMK pemasaran bisa naik kelas. Mereka bisa memiliki kompetensi dan skill (keterampilan) serta personality (kepribadian) sebagai marketers (pemasar) yang tidak hanya bisa diterima di dunia industri, tapi juga bisa memajukan perusahaan tempat mereka bekerja,” ujarnya. Maka, kurikulum SMK mesti bisa menyasar kebutuhan tersebut. Kerja sama dengan dunia usaha dan industri perlu diperkuat. Dengan begitu, siswa tak cuma mendapat bekal pembelajaran di sekolah, tetapi juga pengalaman praktik sebelum mereka masuk ke dunia kerja. (Yoga)