Jumlah pekerja yang terkena PHK cenderung meningkat, hingga menambah jumlah penganggur. Hal ini menunjukkan kondisi pasar kerja Indonesia masih menantang. Per Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,76 % atau yang paling rendah setelah pandemi meski jumlah penganggur sedikit meningkat dibanding tahun 2024 menjadi 7,28 juta orang. Laporan ”World Economic Outlook: A Critical Juncture Amid Policy Shift” dari Dana Moneter Internasional (IMF) pada April 2025 memprediksi, tingkat pengangguran Indonesia pada 2025 sebesar 5 %, naik dibanding tahun 2024, di 4,9 %.

Hal ini dianggap IMF sebagai yang tertinggi di antara empat negara Asia Tenggara lain yang dikelompokkan dalam ASEAN-5, yaitu Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. IMF memproyeksikan tingkat pengangguran di Indonesia masih akan naik. Pada 2026, tingkat pengangguran Indonesia diprediksi naik menjadi 5,1 %. Fenomena PHK hingga lulusan baru yang susah mencari kerja pun terjadi di mana-mana. ”Seluruh dunia menghadapi tekanan ketenagakerjaan yang seragam,” katanya. Menurut Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia, Irham Ali Saifudin, Indonesia terlambat memutakhirkan mesin industri dan keterampilan SDM.

Persoalan penganggur usia muda belum serius ditangani. Akhirnya, keluaran pendidikan tidak bisa mengejar dunia kerja. Pendidikan transisi pasca lulus sekolah, seperti vokasi industri, terbilang minim. ”Sejak 15 tahun terakhir, penganggur usia muda Indonesia paling tinggi se-ASEAN,” ucap Irham. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menyebutkan, di tengah situasi isu pengangguran dan PHK meningkat, cara pandang pemerintah semestinya mengutamakan penyerapan tenaga kerja dalam negeri. Pemerintah bisa mulai dengan mengupayakan langkah penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil berorientasi pasar domestik luar negeri, tetapi tidak kompetitif. (Yoga)

UU No 1 Tahun 2025 tentang BUMN menjadi sorotan, bahkan dipersoalkan ke MK. Publik khawatir terhadap masa depan pemberantasan korupsi di BUMN karena regulasi yang merupakan perubahan ketiga UU No 19/2003 itu memuat ketentuan bahwa pegawai dan pejabat di perusahaan pelat merah itu tidak tergolong penyelenggara negara. Norma itu tertuang dalam Pasal 9G UU BUMN yang disahkan pada 24 Februari 2025. Pasal itu berbunyi, ”Anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara”. Namun, dalam bagian penjelasan disebutkan bahwa ketentuan itu tidak dimaknai status penyelenggara negaranya akan hilang. Konsekuensi pasal baru itu adalah seluruh direksi dan komisaris BUMN tak lagi memiliki kewajiban menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke KPK.

Pejabat BUMN juga tidak lagi menjadi obyek pengawasan dan penindakan KPK, seperti diatur dalam Pasal 11 UU No 19/2019 tentang KPK. Padahal, salah satu sumber modal BUMN berasal dari penyertaan modal negara (PMN) yang artinya menggunakan uang rakyat. Selama 2005-2021, contohnya, suntikan PMN untuk BUMN mencapai Rp 369,17 triliun. Tantangan yang dihadapi dalam menjaga akuntabilitas BUMN juga tak sederhana. Rentetan kasus korupsi kerap melibatkan pejabat-pejabat BUMN. Contohnya, suap pengadaan pesawat Garuda Indonesia yang melibatkan bekas Dirut Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, dengan kerugian negara sebesar 609,8 juta USD atau Rp 9,37 triliun. Bahkan, berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch, selama 2016 hingga 2021 terdapat 119 kasus korupsi di lingkungan BUMN dengan 340 tersangka.

Sebanyak 51 tersangka di antaranya merupakan direktur BUMN dan 83 adalah pimpinan menengah di perusahaan milik negara. Selain itu, publik juga tidak lagi bisa mengawasi penambahan kekayaan pejabatnya di BUMN karena tiadanya LHKPN. Padahal, beberapa perkara korupsi terbukti dapat diungkap berkat LHKPN. Sebut saja perkara korupsi bekas pejabat pajak dan bea cukai Kemenkeu, seperti Rafael Alun Trisambodo dan Andhi Pramono. Saat ini, Pasal 3X dan Pasal 9G yang mengatur bahwa insan BUMN bukanlah penyelenggara negara tengah digugat ke MK oleh pasangan suami-istri, Rega Felix-Metha Maranita. Keduanya juga menguji Pasal 4B dan Pasal 87 Ayat (5) yang mengatur bahwa keuntungan atau kerugian badan (Danantara) dan BUMN adalah keuntungan atau kerugian badan/BUMN itu sendiri. (Yoga)

Perlambatan ekonomi RI sungguh terjadi dan terkonfirmasi dengan pengumuman pertumbuhan PDB triwulan I-2025 sebesar 4,87 % oleh BPS, terendah sejak triwulan III-2021. Pemicu utama perlambatan ekonomi ini adalah stagnasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang menyumbang 54,53 % produk domestik bruto (PDB). Perlambatan ekonomi ini memperberat Indonesia untuk bisa segera keluar dari stagnasi ekonomi dan memacu pertumbuhan lebih tinggi agar bisa keluar dari perangkap pendapatan menengah dan menjadi negara maju pada 2045. Potensi perlambatan ekonomi masih akan berlanjut di triwulan-triwulan berikutnya. Mayoritas lembaga, termasuk Bank Dunia dan IMF, melihat Indonesia akan kesulitan mencapai pertumbuhan 5 % tahun ini dan tahun depan.

Bank Dunia dan IMF memproyeksikan, Indonesia hanya tumbuh 4,7% dan 4,65% tahun ini. Jauh di bawah target pemerintah 5,2% (2025) dan 5,3% (2026). Tren pertumbuhan menunjukkan Indonesia kian kehilangan kekuatan mesin pertumbuhan ekonominya. Konsumsi rumah tangga yang menyumbang 53-57 % PDB terus mengalami pertumbuhan di bawah 5 atau di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional sejak triwulan IV-2023. Melemahnya daya beli, menyusutnya jumlah kelas menengah, dan gelombang PHK menjadi penyebabnya. Pertumbuhan sektor industri dan ekspor diperkirakan melambat signifikan. Belanja pemerintah terkontraksi karena efisiensi dan masih rendahnya penyerapan. Selama reformasi struktural belum berjalan baik, selama itu pula pertumbuhan ekonomi tetap di bawah potensi dan kita sulit keluar dari stagnasi ekonomi. (Yoga)

Data perlambatan pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto atau PMTB yang sejalan dengan data realisasi investasi di triwulan I-2025, menggambarkan lesunya investasi di awal tahun ini. Ketidakpastian global, lemahnya permintaan domestik, serta faktor musiman jadi penyebab terhambatnya pertumbuhan investasi. BPS mencatat, pertumbuhan PMTB tercatat hanya 2,12 % secara tahunan pada triwulan I-2025, lebih rendah ketimbang pertumbuhan triwulan IV-2024, di 5,03 %, sekaligus menjadi laju pertumbuhan terendah dalam dua tahun terakhir. PMTB merupakan pengeluaran untuk barang modal dengan masa manfaat lebih dari satu tahun dan bukan barang konsumsi. PMTB secara umum dikenal sebagai bentuk investasi fisik.

EkonomCenter of Reformon Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai perlambatan pertumbuhan investasi menunjukkan adanya gangguan sentimen dari sisi eksternal. Ketidakpastian global yang dipicu eskalasi perang tarif AS dinilai berpotensi menurunkan minat investasi. ”Hal ini diperparah oleh penurunan indeks harga komoditas energi dari 100,8 pada 2024 menjadi 94,5 pada 2025. Penurunan harga ini tidak hanya menekan pendapatan ekspor, tetapi juga mengurangi daya tarik sektor ekstraktif bagi investor,” ujar Yusuf, Selasa (6/5) di Jakarta. Faktor domestic juga turut memengaruhi perlambatan investasi. Ketidakpastian politik dan kebijakan fiskal selama masa transisi pemerintahan membuat pelaku usaha cenderung mengambil sikap menunggu dan mengamati (wait and see). (Yoga)

Pencari kerja terlihat sedang beristirahat di tengah acara bursa kerja di GOR Kemayoran, Jakarta, Selasa (6/5/2025). Pemerintah Provinsi Jakarta kembali menyelenggarakan bursa kerja (job fair) di dua kecamatan, yakni Kemayoran dan Johar Baru. Bursa kerja ini diikuti 40 perusahaan dari berbagai industri. Ribuan lowongan pekerjaan juga tersedia di bursa kerja ini. Ajang bursa kerja bisa menjadi harapan bagi pencari kerja di tengah lonjakan angka pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data Sakernas Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penganggur di Indonesia mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025. Dibandingkan dengan Februari 2024, jumlahnya bertambah sekitar 83.000 orang. (Yoga)

Bursa kerja tak hanya dipadati penganggur, lulusan baru, dan mereka yang terkena PHK. Ada ibu rumah tangga hingga pekerja lepas yang ”turun gunung” untuk mendapatkan pemasukan tetap agar dapur tetap mengepul di tengah impitan kebutuhan sehari-hari. Tami (33) diajak tetangganya ke Bursa kerja, Jakarta Job Fair di GOR Johar Baru, yang dihelat Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakpus pada Selasa (6/5) siang. Ibu rumah tangga ini ingin mengadu nasib di bursa kerja agar bisa bekerja lagi setelah 12 tahun fokus mengurus buah hati. Suaminya hanya pekerja serabutan atau sesekali membantu kenalan sebagai petugas kebersihan di hotel.

”Sekarang suami lagi di rumah saja. Belum ada panggilan kerja. Mau tidak mau harus begini (cari kerja) supaya bisa memenuhi kebutuhan keluarga,” kata warga Koja, Jakut, itu. Tami kerap membantu mertuanya berjualan makanan dan minuman untuk memenuhi uang jajan anak-anak. Namun, keluarganya harus punya pemasukan tetap agar tak merepotkan mertua. Narsih (48) juga membawa harapan serupa. Orang tua tunggal ini ingin anak-anaknya bisa sekolah dengan tenang dan segala kebutuhannya tercukupi. ”Cari kerja apa saja,” ujar Narsih, warga Pemalang, Jateng, yang sudah belasan tahun merantau ke Jakbar. Saban hari ia bekerja serabutan sebagai tukang bersih-bersih, cuci, dan pijat tradisional di Jakarta Barat. Sebelumnya, dalam sehari ada delapan panggilan kerja serabutan. Namun, kini paling banter empat. (Yoga)

penurunan jumlah pengangguran terbuka (TPT) harus dimulai dengan mengurangi pekerja informal.  Kenaikan jumlah pekerja akan memberikan efek domino terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan TPT mencapai 4% pada 2029. Adapun target TPT pada tahun ini sekitar 4,5% sampai 5%. Oleh karena itu, pemerintah harus konsisten meningkatkan kesempatan kerja lebih tinggi dari penambahan jumlah usia angkatan kerja. Berdasarkan data BPS, 7,28 juta penduduk termasuk dalam kelompok TPT pada Februari 2025 dengan presentase TPT mencapai 4,76%. Bila diteiti lagi, penduduk bekerja pada kegiatan informal sebanyak 86,58 juta orang (59,4%), sedangkan yang bekerja ada kegiatan formal sebanyak 59,19 juta orang (40,6%). Dibanding Februari 2024, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami penurunan sebesar 0,23%. Deputi Bidang kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappanas Maliki mengatakan, untuk menyerap bonus demografi yang saat ini dialami oleh Indonesia tidak bisa sekedar menciptakan laangan kerja, tetapi harus menghadirkan lapangan kerja formal. Pencipataan lapangan kerja harus dibarengi juga dengan persiapan tenaga kerja. (Yetede)

Adanya stagnasi pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2025 melambat dibanding pertumbuhan pada triwulan I-2024. Perlambatan ini turut dibayangi kenaikan jumlah penganggur yang semakin mengancam pelemahan konsumsi masyarakat. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan pada triwulan I-2025 adalah 4,87 %, lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi secara tahunan pada triwulan I-2024 di 5,11 %. Dalam konferensi pers secara hibrida, Senin (5/5) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyebut pertumbuhan ekonomi triwulan I-2025 ditopang oleh pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga dan ekspor yang tumbuh secara tahunan sebesar 4,89 % dan 6,78 %.

”Komponen pengeluaran yang tumbuh tinggi adalah ekspor, didorong oleh kenaikan nilai ekspor nonmigas dan kunjungan wisatawan mancanegara. Konsumsi rumah tangga tumbuh didorong momen Ramadhan dan liburan Idul Fitri di akhir Maret 2025,” ujarnya. Perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2025 sejalan dengan stagnasi pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga triwulan I-2025 berbanding pada triwulan I-2024. BPS mencatat konsumsi rumah tangga pada triwulanI-2025 tumbuh 4,89 % secara tahunan. Sementara pada triwulan I-2024, pertumbuhan tahunan konsumsi rumah tangga sedikit lebih tinggi, di level 4,91 %.

Secara historis, konsumsi rumah tangga memang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede menilai, perlambatan kinerja konsumsi masyarakat sebelumnya telah terindikasi dari hasil Survei Konsumen BI pada Maret 2025 yang menunjukkan pelemahan indeks pendapatan dan pembelian barang tahan lama, terutama dari kelompok pendapatan menengah bawah. ”Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan terhadap daya beli,” ujarnya. Stagnasi pada pertumbuhan konsumsi masyarakat sedikit banyak juga dipengaruhi oleh pertumbuhan belanja pemerintah secara tahunan yang pada triwulan I-2025 terkontraksi 1,38 %. (Yoga)

Kementerian Kebudayaan meluncurkan Program Dana Indonesiana 2025 untuk pemajuan kebudayaan. Dengan fasilitasi tersebut, pemerintah menciptakan skema pendanaan berkelanjutan agar warisan budaya, seni, serta inovasi kreatif terus hidup dan berkembang. Pemajuan kebudayaan diharapkan menghasilkan dampak ekonomi, sosial, dan kekuatan diplomasi. Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, saat meluncurkan Program Dana Indonesiana 2025 di Jakarta, Senin (5/5) menuturkan, tahun ini tersedia pembiayaan Rp 465 miliar dari dana abadi Rp 5 triliun. Target pendanaan mencapai lebih dari 1.000 penerima manfaat, baik individu, komunitas, maupun lembaga budaya. Semua pengajuan melalui mekanisme transparan dan dikurasi tim. Hal ini menunjukkan negara hadir dalam pemajuan kebudayaan.

Pemajuan kebudayaan bagian dari upaya menanamkan kembali jati diri bangsa, kekuatan bangsa secara inklusif, harmonis, dan berkelanjutan. Pemajuan kebudayaan juga menjadi penjaga, penggerak, dan mitra utama ekosistem budaya nasional. Melalui Dana Indonesiana, pemerintah menciptakan skema pendanaan berkelanjutan agar warisan budaya, seni, tradisi, pengetahuan adat, serta inovasi kreatif hidup dan berkembang. Hal itu menjadi fondasi pembangunan nasional. ”Pendanaan publik untuk kebudayaan penting. Tanpa investasi tepat, banyak komunitas tradisi dan praktik budaya, terutama yang membutuhkan dukungan, berisiko terpinggirkan, bahkan hilang,” kata Fadli. (Yoga)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pekan kedua Mei 2025 melanjutkan tren kenaikan harga atau bullish sejak pertengahan April lalu. Tren ini terjadi di tengah banyaknya tantangan ekonomi dari dalam dan luar negeri, dari potensi penurunan suku bunga The Fed yang tidak signifikan hingga perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. IHSG, Senin (5/5) dibuka di level 6.844 dan berhasil mempertahankan tren kenaikan hingga 6.851 pada penutupan sesi pertama perdagangan. Pengamat pasar modal Panin Sekuritas, Reydi Octa, mengatakan, IHSG mulai menunjukkan kenaikan sejak minggu lalu ketika berhasil menguat 2 % ke level 6.815.

Dalam tiga hari berturut-turut pada awal Mei, asing kembali melakukan pembelian bersih di pasar saham dengan total Rp 300 miliar. Pada waktu bersamaan, nilai tukar rupiah kembali menguat selama pekan lalu, dengan ditutup pada angka Rp 16.400 per USD, posisi terkuat sejak pertengahan Maret 2025. ”Faktor penggerak IHSG pada minggu ini salah satunya dari aliran dana asing yang tercatat mulai masuk ke bursa saham Indonesia pada minggu lalu. Aliran dana asing tercatat net buy (melakukan pembelian bersih) sebesar Rp 292 miliar dalam kurun waktu seminggu terakhir,” tuturnya kepada Kompas. (Yoga)