Pemerintah terus mempersiapkan penyelenggaraan program Sekolah Rakyat sebagai pemenuhan hak pendidikan bagi masyarakat tidak mampu. Sejumlah skema rekrutmen guru dan sistem sekolah ramah anak disiapkan sebelum memulai proses pembelajaran yang direncanakan pada tahun ajaran baru 2025/2026. Sejumlah menteri dan pejabat terkait mengikuti rakor membahas rencana ini di Kantor Kemensos, Kamis (15/5). Mensos, Saifullah Yusuf mengatakan, hingga saat ini sudah ada 9.000 calon siswa sekolah rakyat. Mereka berasal dari keluarga kelompok desil 1 dan desil 2 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) yang diintegrasikan dengan data pokok pendidikan (dapodik). Kelompok desil 1 adalah kelompok rumah tangga yang termasuk 10 % terendah tingkat kesejahteraannya secara nasional, sedangkan desil 2 adalah kelompok rumah tangga yang berada di peringkat ke-11-20 % terendah.

Meski begitu, mereka diperbolehkan jika ingin menggunakan kesempatan mengikuti sistem penerimaan murid baru (SPMB) untuk masuk sekolah reguler. Semua pilihan anak tersebut akan melalui persetujuan orangtua. ”Boleh (daftar SPMB), enggak ada mengunci (masuk sekolah rakyat). Tapi, mereka ini akan dikunjungi (di asrama sekolah rakyat). Kemudian, orangtuanya juga bersedia menyekolahkan di sekolah rakyat. Kami enggak boleh menghalang-halangi,” tutur Saifullah. Sebanyak 65 lokasi di seluruh Indonesia sudah siap digunakan sebagai calon sekolah rakyat. Lokasi tersebut umumnya mengoptimalkan sejumlah aset milik pemerintah, seperti Sentra Kemensos dan aset milik Kemendikdasmen. Terkait rekrutmen guru, jika sudah banyak berdiri sekolah rakyat, diperkirakan membutuhkan sekitar 2.000 guru. Di samping itu, sejauh ini sudah ada 153 calon kepala sekolah rakyat yang masih dalam proses seleksi. (Yoga)

Dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi berlanjut sepanjang 2025, bahkan 2026, adalah meningkatnya pengangguran terdidik. BPS mencatat, sejalan dengan perlambatan ekonomi yang terjadi, jumlah penganggur di Indonesia setahun terakhir meningkat 83.000 menjadi 7,28 juta orang per Februari 2025 (Kompas, 14/5/2025). Penganggur berpendidikan diploma IV, S-1, S-2, dan S-3 meningkat, sementara tamatan SMA ke bawah cenderung turun disbanding tahun sebelumnya. Tenaga kerja terdidik berpendidikan menengah dan tinggi lebih rentan terdampak perlambatan ekonomi ketimbang tenaga kerja kurang terdidik karena dampak langsung perlambatan ekonomi ke sektor formal. Selain itu, juga karena kelompok terdidik cenderung kurang fleksibel dalam memperoleh kembali pekerjaan setelah kena PHK (Kompas, 15/5/2025).

Situasi ini sebenarnya gambaran problem struktural laten ketenagakerjaan kita. Angka pengangguran terdidik meningkat dari tahun ke tahun, dan didominasi angkatan kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik, yakni mereka yang berpendidikan SMA ke atas yang masih menganggur, mendominasi angka pengangguran di Indonesia, mencapai 65 % total jumlah penganggur. Ijazah dan gelar terbukti tak menjamin pekerjaan layak. Kelompok usia muda produktif dan terdidik yang diharapkan jadi penopang bonus demografi justru terjebak dilema pengangguran terdidik dan mempertinggi rasio ketergantungan. Kian tinggi pendidikan, kian tinggi pula potensi jadi penganggur karena peningkatan tingkat pendidikan tak diiringi pe-ningkatan kualitas lulusan dan cenderung semakin pilih-pilih. Perguruan tinggi lebih berorientasi pada kelulusan, bukan menghasilkan tenaga siap pakai sesuai kebutuhan industri. (Yoga)

BPS mengubah jadwal rilis data perkembangan ekspor dan impor April 2025 yang semula dijadwalkan pada Kamis (15/5) seiring perubahan kebijakan penyajian data yang akan dirilis dalam bentuk angka final pada awal bulan berikutnya. Dalam keterangan resminya, Biro Humas dan Hukum BPS menyampaikan bahwa perubahan jadwal rilis ini dilakukan demi peningkatan kualitas data. Jadwal publikasi rutin angka sementara perkembangan ekspor-impor yang sebelumnya dirilis setiap pertengahan bulan kini digeser ke awal bulan berikutnya pada saat data telah menunjukkan angka tetap. ”Dalam rangka meningkatkan kualitas data, BPS akan merilis angka tetap perkembangan ekspor-impor di setiap awal bulan. Data ekspor-impor kini akan diumumkan bersamaan dengan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi,” demikian pernyataan resmi yang diterbitkan pada Kamis pagi.

Kebijakan ini menuai sorotan sejumlah pihak, terutama pelaku pasar dan pengamat ekonomi, yang menilai langkah itu berisiko memperburuk citra Indonesia dalam hal transparansi data perdagangan. Dalam laporan Trade Barrier Index 2025, Indonesia tercatat sebagai negara dengan hambatan perdagangan tertinggi di dunia, menempati peringkat terakhir dari 122 negara. Indikator yang menjadi sorotan adalah keterlambatan serta minimnya akses publik terhadap data perdagangan. Ekonom dari Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai, ”Ketika data disembunyikan atau ditunda tanpa alasan teknis yang meyakinkan, keraguan pasar akan berubah menjadi keyakinan bahwa ada yang sedang disembunyikan. Itu lebih merugikan daripada angka defisit,” ujarnya.  (Yoga)

Petani terlihat sedang menancapkan pasak bambu yang akan dipasangi tali penahan cabai keriting hibrida Santavi di Desa Donotirto, kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Hari Kamis (15/5/2025). Tanaman cabai pada beberapa musim tanam terakhir ini menjadi pilihan petani setempat karena dinilai lebih tahan terhadap penyakit bulai atau virus Gemini. Cabai tersebut dapat dipanen dalam waktu 65 hari dan harga jual di tingkat petani saat ini berkisar Rp 20.000 per kilogram. (Yoga)

Pemerintah perlu menambah stimulus fiskal untuk mendongkrak daya beli masyarakat sebagai mengakaselerasi pertumbuhan ekonomi 2025 hingga di atas 5%.  Ekonom dan pengusaha menilai stimulus penyaluran bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH), pemberian kartu sembako  pada Mei-Juni, serta pencairan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) belum cukup mangatrol daya ebeli. Lebih dari itu, kelas menengah dan bawah butuh stimulus lain, seperti pembebasab pajak penghasilan (PPh) untuk kelompok berpendapatan rendah dan perluasan subsidi langsung tunai. Program bantuan sosial tunai yang tepat sasaran diyakini mampu meningkatkan  konsumsi rumah tangga secara cepat dalam jangka pendek. Adapun dalam jangka menengah-panjang, pemerihnya harus fokus pada penciptaan lapangan kerja  berkualitas melalui investasi infrastruktur produktif, insentif bagi industri manufkatur, serta peningkatan keahlian tenaga kerja. Dari sisi moneter, BI  dapat mengoptimalkan kebijakan makroprudensial. Sebab, saat ini, sulit berharap BI menurunkan suku bunga acuan RI Rate mengingat fokus utama  adalah menjaga rupiah. (Yetede)

Perlambatan pertumbuhan ekonomi cenderung memicu peningkatan pengangguran yang lebih tajam di kalangan pekerja berpendidikan menengah dan tinggi dibanding mereka yang berpendidikan lebih rendah. Kelompok ini juga cenderung kurang fleksibel dalam memperoleh kembali pekerjaan setelah terkena PHK. Laporan Indonesia Economic Outlook Q2-2025 dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI membandingkan dampak krisis besar terhadap pasar tenaga kerja Indonesia, termasuk krisis keuangan Asia 1997-1998, krisis global 2008, dan pandemi Covid-19. Peneliti LPEM UI, Jahen F Rezki, menekankan bahwa tingkat pendidikan memainkan peran penting dalam menentukan kelompok yang paling rentan terdampak pengangguran selama periode perlambatan ekonomi dan krisis.

Data historis menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan pendidikan menengah dan tinggi meningkat lebih tajam dari mereka yang berpendidikan lebih rendah. Pada krisis 2008, dengan TPT kelompok terdidik berkisar 11-12 %, sementara kelompok kurang terdidik tetap di bawah 6 %. ”Perlambatan pertumbuhan ekonomi mengurangi permintaan pekerja dan sekarang yang terdampak paling banyak adalah skilled workers. Situasi ini biasanya diikuti dengan kenaikan sektor informal. Dengan kata lain, perlambatan pertumbuhan ekonomi tidak mampu menciptakan lebih banyak good jobs,” tutur Jahen, Rabu (14/5). Distribusi tingkat pengangguran berlatar berpendidikan diploma IV, S-1, S-2, dan S-3 mencapai 13,89 %, naik dibanding Februari 2024, yaitu 12,12 %. Tingkat pengangguran pekerja tamatan SMA pada Februari 2025 mencapai 28,01 %, turun dibanding Februari 2024, di 29,29 %. (Yoga)

Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, pekan lalu, diputuskan bahwa Koperasi Merah Putih (KMP) didesain sebagai penyalur utama pupuk bersubsidi, elpiji, serta bahan pokok seperti beras dan minyak goreng. KMP juga didesain sebagai koperasi serba usaha. KMP bisa membuat gerai unit usaha simpan pinjam juga penyalur bansos dan bantuan pemerintah, dengan pembiayaan sampai Rp 3 miliar dari bank anggota Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) per KMP. Pembiayaan bisa bertambah jika koperasi terus berkembang. Monopoli komoditas disertai pembiayaan miliaran rupiah itu memunculkan kekhawatiran akan praktik korupsi. Terlebih jika pengelola koperasi tak memahami seluk-beluk tata kelola keuangan. Berkaca pada pengelolaan dana desa, tercatat ada 591 kasus korupsi sepanjang 2014 hingga 2024, yang melibatkan 640 terdakwa dan menyebabkan kerugian negara Rp 598,13 miliar.

Terdakwa paling banyak ialah kepala desa/mantan kades/penjabat kades, mencapai 61,52 %. Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini, pada Rabu (13/5) mengatakan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pilar ekonomi kerakyatan memiliki peran strategis dalam membangun kemandirian ekonomi nasional. Namun, untuk menjadi lembaga ekonomi yang modern, profesional, dan mampu bersaing, koperasi tidak bisa lagi dikelola secara konvensional. Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi memahami pentingnya kapasitas pengelola koperasi agar program itu bisa sukses. Ia juga memahami potensi penyalahgunaan dana yang digulirkan untuk program tersebut. Karena itu, sejumlah langkah telah disiapkan. Pemerintah akan memberikan pelatihan dan pendampingan. Untuk mencegah potensi penyalahgunaan, kepala desa akan ditetapkan sebagai ketua pengawas. (Yoga)

Cadangan beras pemerintah di Perum Bulog tembus 3,7 juta ton, tertinggi dalam 58 tahun terakhir dan melampaui stok beras di kala Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984. Namun, kondisi ini harus membuat semua pihak tak terlena. Melimpahnya stok beras Indonesia membuat sejumlah negara pengekspor beras, seperti Thailand, Vietnam, dan Myanmar, gerah sehinga mulai mendiversifikasi negara tujuan ekspor beras. Kementan mencatat, per 13 Mei 2025, stok beras pemerintah di Bulog mencapai 3,7 juta ton, dimana 2,02 juta ton beras merupakan hasil serapan gabah/beras dari dalam negeri dan sisanya berupa beras impor tahun 2024 (Kompas, 14/5/2025). Stok yang tinggi karena penyerapan beras di lapangan berhasil juga menambah keyakinan kita bahwa bila ada insentif yang memadai, petani bersedia menjual beras ke Perum Bulog.

Meski demikian, kita tidak boleh terlena dengan stok yang tinggi ini karena ada sebagian stok yang merupakan beras impor, yaitu 1,68 juta ton. Angka ini cukup tinggi karena Indonesia pernah mengimpor jauh dari angka itu dan pernah swasembada alias tidak mengimpor. Komponen beras impor dalam stok memberikan gambaran, masih ada ketergantungan kita pada produsen beras dari luar negeri. Oleh karena itu, stok yang melimpah tidak bisa dilabeli sebagai kesuksesan kinerja sektor pertanian. Pemerintah dan masyarakat perlu memiliki focus yang sama bahwa pertanian dan pangan adalah masalah penting atau berkaitan dengan ketahanan nasional. Dari sini kemudian dijabarkan dalam program yang jelas dan mendukung produksi pangan. Kita ingin produksi pangan lebih lestari dan petani juga sejahtera. (Yoga)

Permata Bank melalui kajian Permata Institute for Economic Research (PIER) memprediksi, kemungkinan besar, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 melambat menjadi 4,5-5 %. Ketidakpastian iklim perdagangan global mendorong perusahaan untuk menunda investasi dan rencana ekspansi. Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede mengatakan, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) diperkirakan melambat dari 5,03 % pada 2024 menjadi 4,5 % hingga 5 % pada 2025, lebih rendah dari proyeksi awal tahun ini yang sebesar 5,11 %.

”PIER memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 akan melambat, lebih rendah dari target sebelumnya. Ketidakpastian perang dagang yang meningkat mendorong perusahaan untuk menunda investasi dan rencana ekspansi,” kata Josua, Rabu (14/5). Oleh karena itu, pemerintah harus merespons dengan kebijakan fiskal yang lebih ekspansif dan stimulus yang tepat sasaran agar konsumsi dan investasi domestik kembali bergerak. Perlambatan ekonomi Indonesia sudah terlihat sejak awal tahun 2025. BPS mencatat, pertumbuhan PDB Indonesia pada triwulan I-2025 sebesar 4,87 % secara tahunan, lebih rendah dibanding 5,02 % pada triwulan sebelumnya dan menjadi laju paling lambat sejak triwulan III-2021. (Yoga)

Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan berat dalam upaya menggenjot investasi, baik akibat ketidakpastian ekonomi global maupun persoalan internal, salah satunya adalah premanisme dalam investasi yang mencoreng citra nasional. Kasus terbaru yang menimpa proyek pembangunan pabrik kimia CA-EDC milik PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) di Cilegon menunjukkan bagaimana oknum dari ormas dan pelaku usaha lokal, bahkan diduga mengatasnamakan Kadin Cilegon, berupaya meminta jatah proyek.