Pencairan tunjangan kinerja dosen di lingkungan Kemendiktisaintek direncanakan mulai Juli 2025. Di tahap awal ini, pembayaran tukin bagi 31.066 dosen langsung untuk enam bulan sesuai kelas jabatan dosen yang dihitung dari Januari-Juni 2025. Kepastian pembayaran tukin para dosen ASN di lingkungan Kemendiktisaintek tersebut sesuai Perpres No 19 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemendiktisaintek. Hal ini disampaikan dalam taklimat media yang dipandu Sekjen Kemendiktisaintek, Togar M Simatupang, Selasa (15/4).

”Ini bentuk nyata penghargaan negara di bawah Presiden Prabowo, sebagai peran sentral pendidik, peneliti, dan pengabdi masyarakat untuk menghasilkan SDM unggul, riset, dan inovasi untuk memajukan Indonesia setara negara maju,” kata Mendiktisaintek Brian Yuliarto. Menurut Brian, Kemendiktisaintek sedang mengharmonisasi rancangan peraturan menteri dan petunjuk teknis pembayaran tukin bersama Kementerian PAN dan RB, Kemenkeu dan Kementerian Hukum guna memastikan pembayaran tukin ini adil dan akuntabel.

”Peraturan menteri dan petunjuk teknis ditargetkan selesai April agar tidak terjadi penundaan pencairan,” katanya. Mengacu Perpres No 19/2025, pemberian tukin bagi dosen hanya untuk 31.066 dosen. Mereka ini mengajar di 49 PTN satker dan 29 PTN BLU yang belum memberikan remunerasi, serta dosen di LLDikti. Kebutuhan anggaran mencapai Rp 2,66 triliun. (Yoga)

Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, Widodo menyebut sidang mengenai ekstradisi buron kasus korupsi proyek KTP elektronik Paulus Tannos di Singapura direncanakan digelar pada bulan Juni 2025. Sidang mendahului (committal hearing) mengenai kelayakan ekstradisi Paulus Tannos akan berlangsung pada tanggal 23 hingga 25 Juni nanti. "Diprediksi sidangnua itu bulan Juni. Kita berharap, kalau dari pihak mereka ada perlawanan dan bisa menerima, segera. Langsung penetapan (kestradisi) cepat," kata Widodo. Menurut Dirjen AHU, Pemerintah Indonesia tidak bisa campur tangan karena kelayakan ekstradisi sudah menyangkut yuridiksi hukum nasional Sinagpura. Ia pun tidak mengetahui jarak waktu antara putusan dan eksekusi ekstradisi. Namun begitu, Widodo kini meyakini Pemerintah Singapura akan membantu proses ekstradisi tersebut karena mengingat perjanjian bantuan hukum timbal balik (MLA) yang jalin dengan Indonesia. "Pemerintah SIngapura akan terus berupaya untuk membantu Pemerintah Indonesia, karena adanya perjanjian," kata dia. Di sisi lain,m dia menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Indonesia sedang melengkapi dokumen tambahan yang dimintakan Kamar Kejaksaan Agung (AGC) Singapura. Dokumen tersebut terkait dengan bukti-bukti berhubungan dengan perkara Paulus Tannos di Indonesia. "Semua dokumen sudah masuk, sudah lengkap, tapi kan ada beberapa hal yang perlu mungkin penekanan dari beberapa bukti, ya, terkait dengan affidavitnya dan lain sebagainya," kata dia. (Yetede)

Pemerintah tengah mematangkan Satgas PHK sebagai respons atas ancaman meningkatnya gelombang PHK, seiring tekanan ekonomi global dan kebijakan tarif impor tinggi dari AS. Pembentukan satgas ini juga menjadi bagian upaya lintas kementerian untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional. Hal tersebut disampaikan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto seusai menggelar Rapat Koordinasi Teknis Terbatas terkait persiapan negosiasi pene- tapan tarif resiprokal oleh AS terhadap Indonesia, di Jakarta, Senin (14/4).Airlangga mengatakan, pematangan landasan dan fungsi Satgas PHK sedang dilakukan secara paralel sesuai arahan Presiden Prabowo.

Pembahasan ini melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kemenaker, Kemenperin dan Kemendag. ”Diharapkan dalam waktu singkat kita bisa menerbitkan kebijakan terkait Satgas PHK. K ita sedang mencari low hanging fruit (peluang yang mudah diraih) dalam menghadapi situasi saat ini,” ujar Airlangga. Pembentukan Satgas PHK merupakan langkah antisipatif pemerintah terhadap meningkatnya ancaman PHK massal sejak tahun lalu. Satgas ini disiapkan untuk merespons dampak penurunan produksi industri dalam negeri akibat kebijakan tarif impor AS yang berpotensi melemahkan ekspor Indonesia. (Yoga)

Operasi kemanusiaan termasuk yang paling terdampak kondisi perekonomian global, sehingga perlu bekerja keras mencari sumber pendanaan baru. Pukulan bertubi-tubi dialami para pegiat kemanusiaan. Selama ini mereka bekerja dengan anggaran dana terbatas, di bawah tekanan, bahkan kerap menjadi sasaran kekerasan bersenjata. Belakangan, kondisi ini diperburuk oleh pengurangan atau penghentian bantuan dari sejumlah negara donor, terutama AS. Situasi ini memaksa Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) merumahkan lebih dari 500 pegawai atau 20 % dari 2.600 pegawainya. Laporan AFP, akhir pekan lalu, menyebutkan, OCHA kekurangan dana 60 juta USD untuk memenuhi anggaran tahun 2025 sebesar 430 juta USD.

Saat ini OCHA berkarya di 60 negara dan harus mengurangi skala operasi mereka di Kamerun, Kolombia, Eritrea, Irak, Libya, Nigeria, Pakistan, Turki, dan Zimbabwe. Organisasi yang mengoordinasikan respons PBB serta memberikan laporan dari garis depan wilayah konflik ini masih beroperasi di Ukraina, Gaza, Sudan, dan zona konflik lainnya untuk menyediakan bantuan kemanusiaan. AS adalah penyandang dana kemanusiaan terbesar dengan sumbangan 63 juta USD per tahun. Tantangan bagi para pegiat kemanusiaan ini memburuk sejak pembekuan Badan untuk Pembangunan Internasional AS (USAID).

Setidaknya 83 persen program kemanusiaan dari organisasi yang memiliki dana tahunan sebesar 42,8 miliar USD ini terhenti (Kompas.id, 12/4/2025). Salah satu langkah penting adalah mengurangi ketergantungan pada satu negara donor. Upaya memperluas kerja sama dengan negara Teluk, misalnya, perlu didorong untuk menjaga kelangsungan kegiatan kemanusiaan. Selain itu, membangun kemitraan dengan pihak swasta lewat program tanggung jawab sosial perusahaan. Di sisi lain, perlu tata kelola yang bersih guna mencegah kebocoran dan mengefisienkan penggunaan anggaran. (Yoga)

KPK menggeledah rumah  senator DPD RI La Nyalla Mahmud Mattaliti di Kota Surabaya, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut terkait penyeledikikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur pada 2021-2022. "Penyidik melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya. Penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan penggeledahan selesai dilaksanakan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika. Sebelumnya, KPK pada 12 Juli 2024 , mengumumkan telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus tersebut. Dari 21 orang tersangka tersebut, empat orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suao dan 17 orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap. Selanjutnya, dari empat tersangka penerima suap, tiga orang merupakan penyelenggara negara, sedangkan salah satu orang lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara. Untuk 17 orang tersangka suap, sebanyak 15 orang di antaranya adalah pihak swasta dan dua orang lainnya merupakan penyelenggara negara, Sementara itu, anggota DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattaliti membantah dirinya berhubungan dengan mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi yang kini menjadi tersangka tindak pidana korupsi dana hibah Pemerintah Porvinsi Jatim setelah kediamannya di Surabaya digeledah oleh peyidik KPK. (Yetede)

Tarif bea masuk impor AS terus berubah. Kali ini, mayoritas tarif untuk aneka produk elektronik dibatalkan. Harga iPhone sampai kartu grafis dan alas kaki batal melonjak lebih mahal. Indonesia pun berpeluang ikut diuntungkan. Perubahan terbaru itu diungkap Badan Perbatasan dan Cukai (CBP) AS, Sabtu (12/4) siang WIB. Informasi itu lalu beredar luas pada Minggu (13/4) dini hari WIB. ”(Donald) Trump berkedip (goyah) dengan pengecualian pada elektronik. Komputer jinjing, ponsel, dan lain-lain kini dikecualikan. Jadi, tarif Trump pada akhirnya terfokus pada sasaran tertentu. Karena harganya terlalu tinggi dan hasilnya tidak jelas,” kata Trinh Nguyen, ekonom pada bank investasi Natixis.

Ekonom pada bank Perancis itu menggunakan istilah lazim dalam permainan saling gertak dengan cara melotot. Orang yang pertama berkedip kalah. Trinh menyebut, bea masuk impor (BMI) sampai 145 % bisa membuat ekspor China ke AS ambruk. Masalahnya, bukan cuma China akan terdampak. Perekonomian AS bisa terpukul parah karena rantai pasok terguncang hebat dan tak ada periode peralihan untuk hal itu. Harga aneka produk juga melonjak jika tarif itu diterapkan. Harga iPhone, misalnya, akan naik, yaitu dari rata-rata di bawah 1.000 USD per unit menjadi mendekati 2.000 USD per unit. Hal serupa berlaku untuk mobil listrik hingga pisau dan panci dapur.

Ada 20 komoditas yang tarifnya dikembalikan menjadi sesuai ketentuan 5 April 2025. Dengan demikian, BMI untuk komoditas-komoditas itu antara 10 % dan 20 %. Dengan ketentuan baru itu, harga berbagai produk di pasar AS batal melonjak drastis. Sebelumnya, berbagai pihak khawatir harga aneka produk itu naik tinggi akibat BMI baru dari Trump. Pengecualian bagi 20 komoditas itu menjadi kelabilan terbaru tarif Trump. Seorang pejabat AS yang menolak identitasnya diungkap mengatakan, keputusan itu demi menjaga kelancaran rantai pasok. Maka, sasaran pengecualian diprioritaskan pada produk-produk yang penting bagi industri AS. (Yoga)

Selepas dari Mesir, Presiden Prabowo melanjutkan lawatan kenegaraannya ke Qatar untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara melalui kerja sama strategis dalam berbagai bidang. Salah satunya rencana investasi senilai 2 miliar USD terhadap Danantara. Hal itu disepakati seusai pertemuan Presiden Prabowo dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani di Istana Amiri Diwan, Doha, Qatar, Minggu (13/4). Kehangatan kedua kepala negara terasa sejak awal kedatangan Presiden yang langsung disambut Emir Qatar.Seusai sesi bilateral, Presiden Prabowo dan Emir Sheikh Tamim melanjutkan perbincangan secara tertutup. Kemudian, acara dilanjutkan dengan penandatangan nota kesepahaman di antara kedua negara yang menandakan komitmen untuk menjalin kerja sama strategis.

Nota kesepahaman itu terangkum dalam dokumen ”Memorandum Saling Pengertian tentang Dialog Strategis antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar” yang menjadi tonggak penting kerja sama bilateral kedua negara. Hal itu ditandai lewat pembentukan mekanisme strategic dialogue (SD) yang digelar setiap tahun pada tingkat menteri luar negeri. Lebih dari itu, senior officials meeting (SOM) juga akan dilangsungkan sebagai forum persiapan SD. Adapun program kerja sama juga bisa dikerjakan bersama dengan membentuk ad hoc working group. ”Saya kira pertemuan sangat baik dan produktif. Kami sepakat untuk segera meningkatkan kerja sama. Beliau (Emir Qatar) akan investasi dengan Danantara, juga beliau berkomitmen 2 miliar USD. Ini bagus. Ini tindak lanjut dan beliau sangat antusias,” kata Presiden Prabowo seusai pertemuan itu. (Yoga)

OJK menilai inflasi medis masih sangat menghantui industri asuransi Indonesia. Sebab, inflasi di Indonesia relatif sangat tinggi dibandingkan dengan  negara lainnya, sehingga diperlukan regulasi. Kepala Eksekutif Pengawas Asuransi, Penjamin, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, pihaknya melakukan review terhadap ketentuan peraturan terkait dengan asuransi kesehatan beberapa periode terakhir. Ogi menilai hal ini harus dilakukan untuk mendukung asuransi kesehatan itu sendiri. Mulai dari Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, maupun dari pelaku usaha di sektor  kesehatan, farmasi, dan juga perusahaaan-perusahaan asuransi. OJK dalam hal ini memperkuat dari sisi regulasi, baik terkait dengan manajemen risiko maupun tata kelola itu sendiri. Dari pemetaan yang dilakukan oleh OJK, memang pada tahun 2023 rasio klaim asuransi  kesehatan mencapai 97,5%, dan menurun sedikit pada 2024 menjadi 71,2%, di luar opex yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang sekitar 10-15%. Sehingga, combined ratio untuk 2023 masih diatas 100% dan di 2024 sedikit di bawah 100%. Ogi juga menyebut bahwa di awal tahun ini memang terjadi penurunan rasio klaim, karena beberapa perusahaan asuransi melakukan repricing terhadap premi yang dibebankan kepada pemegang polisnya. (Yetede)

Penurunan jumlah pemudik pada periode Angkutan Lebaran 2025 memberikan  efek turun angka kecelakanaan  lalu lintas. Kenaikan jumlah pemudik untuk penggunaan angkutan  transportasi umum juga masih memerlukan perbaikan. Berdasarkan data kementerian Perhubungan, jumlah pemudik pada periode angkutan lebaran  2025 sejak 21 Maret 2025 menurun 4,6% atau sebanyak 154 juta orang dibanding tahun 2024 sebanyak 162 juta orang. Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno mengatakan, penyelenggaraan mudik lebaran yang sudah menjadi tradisi tanah air masih membutuhkan perencanaan yang matang jika mengacu pada data yang dikeluarkan. Ia menyebutkan angka atau jumlah data yang dikeluarkan pemerintah masih belum angka pasti. "Penyelenggaraan mudik sudah menjadi tradisi dalam masyarakat, namun masih  ralisasi jumlah pemudik belum didapat secara pasti. Ini terutama untuk  untuk jumlah pemudik angkutan umum jalan. Angka yang ada hanya sebatas kuota yang disediakan," ujarnya. Dukungan angkutan mudik gratis di sejumlah wilayah banyak dilakukan di pemerintah daerah setempat sehingga untuk memastukan data yang akurat diperlukan intergrasi data yang kuat pada suatu aplikasi dan diperkenalkan kepada semua penyelenggara mudik. (Yetede)

Arus pendatang ke Jakarta pasca-Lebaran tahun ini diprediksi menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir, di tengah lonjakan pemutusan hubungan kerja dan stagnasi ekspansi usaha, khususnya di sektor industri padat karya. Jakarta, meski tetap berharap pada mobilitas tenaga kerja untuk menggerakkan ekonomi daerah, kini menghadapi keterbatasan dalam menciptakan lapangan kerja formal. Dominasi sektor jasa dan keuangan serta pergeseran sektor manufaktur ke daerah lain memperburuk situasi ini, menyebabkan tingkat pengangguran terbuka di Jakarta lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlambatan urbanisasi di Jakarta berkaitan erat dengan tekanan struktural di pasar kerja. Oleh karena itu, tokoh penting dalam konteks ini adalah pemerintah pusat dan daerah, yang dituntut untuk segera menyusun ulang strategi pengembangan industri dan program transmigrasi agar pertumbuhan ekonomi tetap inklusif dan tidak lagi terlalu tersentralisasi di Jakarta.