Jumlah pemudik yang bergerak ke berbagai penjuru Tanah Air pada periode 21 Maret hingga 1 April 2025 atau H-10 hingga H+1 Lebaran tercatat 10.168.141 orang. Jumlah ini lebih rendah sekitar 563 ribu orang dibanding periode sama Lebaran 2024 yang tercatat sekitar 10,73 juta pemudik. Pelemahan daya beli masyarakat dinilai sebagai biang dari jumlah pemudik yang menurun itu. Angka itu mengacu pada data akumulasi penumpang angkutan umum dari Strategis Hub Sistem Informasi Transportasi Terintegrasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Penurunan jumlah pemudik tercatat terjadi di hampir semua moda transportasi, mulai dari jalan raya, sungai dan penyebrangan, laut, udara, hingga kereta api. Penurunan terbesar terlihat pada jumlah kendaraan yang melintasi jalan arteri. Sedangkan jumlah kendaraan yang melintasi jalan tol turun sekitar 11.800 unit, dan bus angkutan jalan pun mengalami penurunan sekitar 11.600 unit. Penurun jumlah pemudik yang menggunakan angkutan umum ini selaras dengan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub yang menyebut jumlah pemudik Lebaran 2025 diperkirakan hanya mencapai 146,48 juta orang atau sekitar 52% dari jumlah pemudik Lebaran 2025 diperkirakan hanya mencapai 146,48 juta orang atau sekitar 52% dari jumlah penduduk Indonesia. Angka ini turun 47,12 juta atau 24% dibandingkan jumlah pemudik periode Lebaran 2024 yang mencapai 193,6 juta pemudik. (Yetede)

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong memperingatkan bahwa kebijakan tarif baru Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump menandai berakhirnya era globalisasi dan menjadi ancaman serius bagi tatanan perdagangan dunia. Dalam pidatonya yang disiarkan lewat YouTube, Wong menilai langkah proteksionis dan sepihak AS merupakan bentuk penolakan terhadap sistem multilateral seperti WTO, dan dapat mendorong dunia ke arah yang lebih arbitrer dan penuh ketidakpastian—terutama bagi negara kecil dan terbuka seperti Singapura.

Meskipun tarif terhadap Singapura hanya sebesar 10%, Wong menyoroti konsekuensi jangka panjang yang jauh lebih mengkhawatirkan, termasuk risiko perang dagang global dan potensi resesi. Ia menegaskan bahwa Singapura tidak akan membalas tarif tersebut, tetapi mengingatkan bahwa negara lain bisa bertindak berbeda, sehingga meningkatkan ketegangan internasional.

Pernyataan Wong mendapat apresiasi dari negara-negara kawasan, termasuk Indonesia, yang saat ini justru terkena tarif tertinggi sebesar 32%. Malaysia melalui PM Anwar Ibrahim juga mengecam keras kebijakan Trump, meskipun hanya dikenai tarif 24%.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia dinilai lamban merespons krisis ini. Meski Presiden Prabowo Subianto telah berkoordinasi dengan para pemimpin ASEAN, pernyataan resmi dari Indonesia baru akan disampaikan hari ini, setelah pasar keuangan dibuka. Keterlambatan ini dianggap sebagai kegagalan memanfaatkan jeda waktu akibat libur panjang untuk memberikan kepastian kepada pasar dan pelaku usaha, yang kini menghadapi ancaman PHK massal, terutama di sektor tekstil dan alas kaki.

Situasi ini menjadi ujian penting bagi pemerintah dalam menunjukkan sense of crisis dan kemampuan kepemimpinan menghadapi krisis global yang sedang berkembang.

Pemerintah, melalui Presiden Prabowo Subianto, menargetkan pendirian 80.000 koperasi desa sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan membangun jaringan koperasi nasional. Dalam acara panen raya di Majalengka (7/4), Prabowo menyampaikan bahwa koperasi tersebut akan dilengkapi armada distribusi seperti truk untuk mempermudah pengiriman hasil pertanian ke pasar, sekaligus mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak.

Selain itu, Prabowo juga menekankan pentingnya efisiensi distribusi pupuk, yang akan dilakukan langsung melalui koperasi agar petani dapat mengaksesnya dengan lebih cepat dan murah, sehingga menurunkan biaya produksi.

Tak hanya fokus pada sektor ekonomi, pemerintah juga merencanakan pembangunan apotek desa yang menyediakan obat generik berkualitas dengan harga jauh lebih terjangkau dibandingkan di kota. Menurut Prabowo, walau kemasan obat di desa sederhana, kualitasnya tetap setara dengan obat di apotek kota.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh, baik dari segi ekonomi maupun akses kesehatan.

Lebaran 2025 terasa getir bagi Maya (31) warga Jakpus. Sejak terkena PHK pada Maret 2025, Maya harus memangkas sepertiga pengeluarannya. Tak ada lagi makan di luar, tak ada tabungan untuk liburan. Bahkan, kiriman rutin untuk sang ibu harus dikurangi. ”Yang terasa paling menderita sekarang adalah tidak bisa mengirim uang kepada ibu banyak-banyak. Padahal, kebutuhan di rumah sana juga banyak. Saya sedih,” ujar Maya, Minggu (6/4) di Jakarta. Dia juga memutus kartu kredit dan sepenuhnya hidup dari dana darurat sebesar 12 kali gaji yang cukup dipakai setahun asal dia menjalani gaya hidup yang lebih ketat, seperti, memotong biaya transportasi, perawatan kulit atau skincare hingga 70 %, tidak menonton bioskop, mengurangi layanan berbasis langganan dan memasak lebih irit.

Ketika bersilaturahmi dengan keluarga besar beberapa hari lalu, suasana yang dia rasakan pun tidak semeriah biasanya. Ada beberapa kerabatnya yang menghadapi ”ujian” yang sama, terkena PHK. Neneknya yang memiliki usaha pembuatan sarung bahkan kini kesulitan menggaji pegawai karena kas defisit selama setahun terakhir. Tekanan ekonomi menjalar ke berbagai sektor. Dampaknya paling terasa kentara pada masa Lebaran 2025, momen yang selama ini mampu meningkatkan gairah konsumsi nasional. Sinyal melemahnya daya beli dan konsumsi masyarakat jelang Lebaran tecermin pada data BPS Februari 2025. Dalam laporannya, BPS menyebut Indonesia mengalami inflasi minus atau deflasi 0,48 % dibanding bulan sebelumnya.

Dalam laporan yang diterbitkan Rabu (26/3) bertajuk ”Awas Anomali Konsumsi Jelang Lebaran 2025”, Center of Reform on Economics (CORE) menyebut munculnya deflasi sebagai sinyal bahwa momen bulan Ramadhan dan masa Idul Fitri 2025 gagal meningkatkan gairah konsumsi di masyarakat. Artinya, ada indikasi mengarah ke pelemahan daya beli. Diduga ada anomali daya beli masyarakat yang tertekan oleh karut-marut ekonomi domestik, mulai dari gelombang PHK sejak 2022, sulitnya mencari pekerjaan formal, hingga mandeknya pertumbuhan upah riil di berbagai sektor. Situasi seperti itu diyakini menjadi faktor penyebab jumlah pemudik pada H-10 hingga H+2 Lebaran 2025 menurun disbanding periode yang sama pada 2024. Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef, Fadhila Maulida, berpendapat, penurunan jumlah pemudik berpotensi menghilangkan manfaat ekonomi, seperti pendapatan asli daerah (PAD).

Begitu pula produk domestik bruto (PDB) tingkat nasional dan regional (PDRB), khususnya dari pariwisata dan pendapatan UMKM. Proyeksi tersebut terlihar dari tingkat okupansi hotel yang merosot dan lesunya bisnis persewaan mobil. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Bogor (PHRI) Kota Bogor, Yuno Abeta Lahay menyebut okupansi hotel saat libur Lebaran 2025 turun 20 % dibanding tahun 2024. Dalam sepekan, 30 Maret hingga 5 April 2025, tingkat okupansi hotel di Bogor tercatat 83 %. Namun, sepanjang Maret 2025 hanya di angka 28 %, jauh disbanding Maret 2024 yang mencapai 51 %. ”Hingga Lebaran 2025, ada ribuan pekerja rumahan di sektor hotel yang dirumahkan atau cuti tidak berbayar (unpaid leave),” ucap Yuno, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi PHRI. (Yoga)

Di antara ratusan penumpang Terminal Kampung Rambutan, Jaktim, Minggu (6/4) siang, tampak Rinal (21) bersama kakak perempuannya yang baru tiba dari Sumedang, Jabar. Air muka Rinal terlihat lelah setelah menempuh perjalanan 5 jam. Namun, sorot matanya memancarkan semangat. ”Sudah lima bulan jadi tukang las. Ikut saudara (kakak perempuan di Ciracas, Jaktim. Enak, bayarannya lumayan daripada di kampung,” ujar lulusan SMA dari Kecamatan Wado, Sumedang, itu. Tempat kerjanya tak jauh dari kediamannya di rumah sang kakak. Sebagai tukang las, upahnya Rp 250.000 per hari, di luar makan dan minum. Alhasil, ia bisa menabung Rp 150.000 sampaiRp 200.000 setelah jajan. Jumlah ini dua kali lipat gajinya ketika masih bekerja sebagai tukang las di kampung.

Davi (20) juga memilih ikut saudaranya ke Jakarta, meninggalkan Lubuk Linggau, Sumsel dengan harapan bisa mandiri. Sejak awal tahun 2025, ia menjadi karyawan perusahaan otobus. Tugasnya menawarkan tiket kepada calon penumpang di Terminal Kampung Rambutan. ”Susah cari kerja di kampung. Saya sudah coba melamar ke pabrik, mal, jadi petugas kebersihan, tetap tidak diterima. Mungkin karena hanya lulusan SMA dan tidak ada orang dalam,” tutur Davi. Gajinya saat ini Rp 1,5 juta per bulan. Kadang ada satu-dua penumpang yang memberikan bonus karena keramahan atau bantuannya memindahkan barang-barang. Ia merasa cukup, sebab, ia tinggal dengan kakaknya sehingga tidak mengeluarkan ongkos selain keperluan pribadi.

Pemprov Jakarta menerima pendatang baru dengan tangan terbuka. Namun, perantau diingatkan agar mempunyai keterampilan sehingga berdaya saing. Selain itu, mereka akan didata ataupun wajib melapor ke kelurahan dengan membawa persyaratan berupa surat keterangan pindah, surat penjamin, kartu tanda penduduk, kartu identitas anak, dan kartu keluarga. ”Di masa lalu, orang berpikir hidup di Jakarta enak, segala sesuatunya ada. Saat ini, dengan adanya berbagai kanal informasi, termasuk media sosial, masyarakat lebih mengerti kesulitan hidup di Jakarta tanpa keterampilan memadai,” ujar peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Turro Wongkaren. (Yoga)

Pemerintah mengingatkan, masyarakat jangan tergantung pada bantuan sosial (bansos). Adapun tujuan pemberian program bantuan sosial oleh pemerintah, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan membantu keluarga penerima manfaat (KPM) agar lebih mandiri. Hal itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat melakukan silahturahmi dengan warga di mesjis Baiturohman, Desa Jatijejer. "Panjenengan (Anda) ini dirancang tidak untuk terus-menerus memperoleh bansos, kecuali yang lansia dan penyandang disabilitas. Kami berharap KPM bisa graduasi (lulus) dari program bansos," kata dia. Mensos mengimbau mereka yang masih usia produktif lepas dari program bansos dan beralih ke berbagai program lain yang disediakan pemerintah seperti program pemberdayaan, program bantuan modal program pelatihan manajemen pengelolaan UMKM, program pelatihan keterampilan dan program-program produktif lainnya. "yang sehat, yang bukan lansia yang harus bisa menjadi keluarga yang lebih mandiri, ikut program yang lainnya, bukan program bansos," katanya.

Aktivitas ekonomi selama libur Lebaran 2025 dipandang tidak seoptimal tahun-tahun sebelumnya, disebabkan oleh beberapa faktor seperti timing yang cukup pendek setelah libur Natal dan Tahun Baru, kebijakan diskon tarif penerbangan yang terbatas, pelemahan daya beli, dan depresiasi rupiah. Kondisi ini mengakibatkan turunnya jumlah pemudik, rendahnya okupansi perhotelan, serta aktivitas pariwisata yang kurang bergairah di banyak daerah.

Namun, meskipun sektor-sektor tertentu seperti pusat perbelanjaan di beberapa lokasi masih mendapatkan berkah, penurunan aktivitas ekonomi ini menjadi sinyal peringatan bagi pemerintah. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, terutama dalam menghadapi ketidakpastian global. Beberapa langkah yang perlu diperhatikan oleh pemangku kebijakan adalah peningkatan daya beli masyarakat, penguatan daya saing investasi, optimalisasi pasar ekspor, serta menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah.

Perayaan Idulfitri 2025 di Indonesia tampaknya berjalan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dengan sejumlah faktor yang memengaruhi antusiasme masyarakat. Tiga faktor utama yang menjadi penyebab perubahan ini adalah penurunan jumlah pemudik, penurunan daya beli masyarakat, dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

1. Berkurangnya Arus Mudik: Diperkirakan jumlah pemudik pada Idulfitri 2025 akan turun sekitar 24% dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 146,48 juta jiwa. Kenaikan biaya transportasi dan bahan bakar membuat banyak masyarakat memilih untuk tidak mudik atau menunda rencana tersebut.

2. Penurunan Daya Beli Masyarakat: Berkurangnya pengeluaran untuk kebutuhan non-pokok, seperti pakaian baru, mencerminkan penurunan daya beli. Penjualan produk tekstil di awal 2025 hanya tumbuh 3%, jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 15%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan pokok, seperti makan, cicilan rumah, kendaraan, dan pendidikan anak.

3. Dampak PHK: Tingginya angka PHK, terutama di sektor manufaktur dan tekstil, membuat banyak orang kehilangan pekerjaan menjelang Idulfitri. Pada awal 2025, terdapat tambahan 4.050 pekerja yang ter-PHK, dengan sektor tekstil dan manufaktur yang paling terdampak. Hal ini memperburuk kondisi keuangan keluarga yang sebelumnya bergantung pada pendapatan tetap.

Meskipun pemerintah mengucurkan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk sektor ASN dan swasta, dampak positifnya terhadap daya beli diperkirakan tidak sebesar yang diharapkan. Hasil survei menunjukkan bahwa hanya 55% masyarakat yang menggunakan THR untuk belanja perayaan Idulfitri, sementara sebagian besar memilih untuk membayar utang atau menabung untuk kebutuhan darurat.

Pada Februari 2025, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melaporkan lonjakan signifikan jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), mencapai 15.285 orang, yang meningkat 359% dibandingkan bulan sebelumnya. Secara keseluruhan, jumlah PHK pada Januari dan Februari 2025 tercatat mencapai 18.610 orang. Provinsi Jawa Tengah menjadi yang terparah dengan 10.677 pekerja terdampak PHK, yang meningkat drastis karena pada Januari 2025 tidak ada laporan PHK di provinsi ini.

Selain Jawa Tengah, Provinsi Riau juga mengalami lonjakan PHK dengan 3.530 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja pada Februari, dibandingkan hanya 323 orang di Januari 2025. Di DKI Jakarta, jumlah PHK mencapai 2.650 pekerja, sedangkan Jawa Timur mencatatkan 978 PHK pada Februari 2025 setelah tidak ada PHK di bulan Januari.

Salah satu kasus yang mencolok adalah PT Yihong Novatex Indonesia di Cirebon, yang melakukan PHK massal terhadap lebih dari 1.000 pekerja pada pertengahan Maret 2025. Hal ini menuai reaksi keras dari pekerja dan serikat buruh, seperti yang disampaikan oleh Andi Kristianono, Sekretaris Jenderal Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), yang menyebutkan bahwa PHK tersebut terjadi tanpa mediasi atau peringatan terlebih dahulu. Novi Hendrianto, Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon, menanggapi dengan mengagendakan mediasi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dua hari menjelang Lebaran, toko oleh-oleh Bu Muzanah Store di Jalan Sindujoyo, Gresik, Jatim, diserbu pembeli, Sabtu (29/3). Sebagian bahkan rela mengantre hingga 1,5 jam untuk mendapatkan aneka olahan bandeng dan camilan khas Gresik. ”Setiap mendekati Lebaran, situasinya seperti ini. Kalau tidak datang pagi, konsumen sulit dapat,” kata Siswanto saat mengantre di Bu Muzanah Store, Sabtu petang. Warga Surabaya yang akan mudik ke Pacitan itu menyempatkan membeli oleh-oleh untuk dibawa ke kampung halaman. Ia bersama istrinya rela menahan panasnya terik matahari Surabaya, berkendara satu jam ke Gresik.

Setiba di toko oleh-oleh, mereka langsung membeli otak-otak bandeng, bandeng asap, bandeng presto, atau bandeng bakar. Setelah menenteng oleh-oleh bandeng untuk dibagikan kepada tetangga dan teman, hati pun jadi anteng dan lega.  30 meter seberang Bu Muzanah Store, terdapat kios Otak-otak Bandeng Mak Cah. Di kios ini pun terpasang tulisan otak-otak habis. Olahan bandeng lainnya, yakni bandeng asap atau bandeng presto, juga sudah habis. Kawasan itu adalah surga oleh-oleh bandeng. Produk seperti bandeng asap tanpa duri dijual Rp 60.000 per ekor, bandeng bakar tanpa duri senilai Rp 55.000 per ekor, bandeng presto Rp 45.000 dan bandeng pepes tanpa duri Rp 50.000 dan otak-otak bandeng Rp 75.000.

Harga jual olahan bandeng di Jalan Sindujoyo ini relatif sama mencerminkan kesetaraan pengusaha oleh-oleh. Jika kehabisan di toko oleh-oleh, konsumen bisa mencoba datang ke kedai olahan bandeng. Salah satunya, Rumah Makan Bandeng Pak Elan 2, sekitar 2 km dari Gerbang Tol Romokalisari. Seporsi otak-otak bandeng seharga Rp 90.000, nasi hangat, dan sayur asem siap dilahap. ”Kalau kehabisan bandeng di Sindujoyo, cari saja ke rumah makan bandeng, misalnya Pak Elan, minta dibungkus. Sama saja, yang penting dapat oleh-oleh khas. Kalau masih tidak kebagian juga, ya, terima nasib, Mas,” ujar Marsudi, penjual bandeng olahan dan bonggolan khas Gresik. (Yoga)