Labirin | News & Update

;

Kategori

Politik dan Birokrasi

( 6612 )

Menghilangkan Pesimisme, Dunia Usaha Diajak Dongkrak Ekonomi

10 Mar 2025

Presiden Prabowo Subianto berupaya meredam pesimisme publik terhadap ekonomi Indonesia dengan mengajak investor kawakan asal AS, Ray Dalio, berdialog dengan sejumlah konglomerat Tanah Air. Pertemuan ini dihadiri tokoh bisnis besar seperti Anthony Salim, Prajogo Pangestu, Chairul Tanjung, Boy Thohir, James Riady, dan lainnya. Dari pemerintah, turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta pimpinan BPI Danantara, lembaga investasi baru yang akan mengelola aset negara.

Dalam diskusi, Ray Dalio menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi global, seperti utang nasional yang berlebihan, konflik geopolitik, dan bencana alam. Salah satu kesimpulan penting adalah perlunya menciptakan kawasan ekonomi baru seperti Shenzhen atau Guangdong, guna mempercepat industrialisasi dan menarik investasi.

Menurut ekonom Wijayanto Samirin, pertemuan ini bertujuan meyakinkan dunia usaha bahwa ekonomi Indonesia dalam kondisi stabil dan pemerintah memiliki strategi yang jelas. Prabowo juga meminta dukungan para konglomerat untuk berinvestasi dalam program strategis nasional, mengingat keterbatasan APBN dalam mendanai pembangunan dan penciptaan lapangan kerja.

Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah dalam membangun kepercayaan investor dan memperkuat perekonomian melalui kolaborasi antara sektor publik dan swasta.

Politik dan Birokrasi

Utang Negara Bertambah, Rasio Utang Jadi Sorotan

10 Mar 2025

Rasio utang pemerintah diprediksi meningkat lebih dari 40% terhadap PDB pada 2025, melampaui target dalam RPJMN 2025-2029. Peneliti FITRA, Badiul Hadi, mencatat bahwa dengan PDB Indonesia 2024 sebesar Rp 22.139 triliun, maka rasio utang telah mencapai 40,2% terhadap PDB.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, memperingatkan bahwa rasio utang bisa melonjak hingga 49,5% dari PDB pada 2029, terutama karena utang jatuh tempo tahun ini mencapai Rp 800,33 triliun. Bhima juga mengkhawatirkan crowding out effect, di mana penerbitan utang oleh pemerintah, BUMN, dan BPI Danantara dapat menyedot likuiditas domestik, menghambat pertumbuhan ekonomi dan kredit perbankan.

Selain itu, Bhima menyoroti bahwa sebagian besar utang digunakan untuk belanja barang, pegawai, dan pembayaran bunga utang, bukan untuk belanja modal yang dapat mendorong pertumbuhan industri dan UMKM. Jika pengelolaan utang tidak lebih produktif, maka utang justru menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi.

Badiul Hadi menambahkan bahwa beban pokok dan bunga utang semakin meningkat, terutama dengan tambahan utang baru dan pelemahan rupiah. Ini dapat mempersempit ruang fiskal dan menurunkan kualitas layanan publik.

Dengan strategi yang tepat, target ekonomi pemerintah tetap bisa tercapai tanpa menimbulkan risiko fiskal yang lebih besar.

Politik dan Birokrasi

Beban Bank BUMN Meningkat Akibat Penugasan Pemerintah

10 Mar 2025

Pemerintah terus menugaskan bank-bank BUMN untuk mendukung berbagai program nasional seperti koperasi desa, pembangunan tiga juta rumah, dan hilirisasi industri. Namun, penugasan ini berpotensi menjadi sentimen negatif bagi saham perbankan BUMN karena dapat membebani kinerja keuangan mereka.

Sejak awal tahun, saham Bank Mandiri (BMRI) turun 17,26%, Bank Rakyat Indonesia (BBRI) anjlok 9,5%, Bank Negara Indonesia (BBNI) kontraksi 1,09%, Bank Tabungan Negara (BBTN) turun 28,15%, dan Bank Syariah Indonesia (BRIS) melemah 7,19%.

Analis Edvisor Profina Visindo, Indy Naila, menilai bahwa penugasan ini dapat membebani bank BUMN, terutama dalam kondisi likuiditas yang ketat dan perlambatan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Sementara itu, Analis Infovesta Kapital, Ekky Topan, menyoroti risiko kualitas kredit, terutama pada proyek tiga juta rumah yang bisa berisiko jika tidak diiringi mitigasi yang kuat.

Meski demikian, ada dampak positif dari keterlibatan bank BUMN, seperti meningkatnya volume kredit dan peran bank dalam ekonomi nasional. Analis Pilarmas Investindo, Maximilianus Nico Demus, menilai tekanan ini hanya bersifat jangka pendek, dengan strategi manajemen risiko yang baik akan menentukan dampak jangka panjangnya.

Indy melihat tekanan saham bank BUMN sebagai sentimen sementara dan menilai saham BMRI, BBNI, dan BBRI masih menarik karena valuasinya murah dan potensi dividen yang besar. Ekky merekomendasikan BRIS untuk investasi jangka panjang dengan target harga Rp 3.350.

Secara keseluruhan, meski terdapat tekanan akibat penugasan pemerintah, saham bank BUMN tetap memiliki prospek positif dalam jangka panjang dengan strategi mitigasi risiko yang baik.

Politik dan Birokrasi

Pembangunan Daerah Dikhawatirkan Terganggu Akibat Pendanaan PSU

08 Mar 2025

Keputusan pendanaan untuk pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah (pilkada) di 24 daerah yang sepenuhnya diambil dari APBD dikhawatirkan bakal mengganggu belanja daerah. Apalagi, sebelumnya, pemda sudah diminta pusat mengefisienkan anggaran. Terganggunya belanja daerah itu bisa berimbas pada pelayanan publik dan pembangunan. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman mengatakan, berdasarkan data Kemendagri, kebutuhan anggaran PSU pilkada di 24 daerah bervariasi, mulai dari Rp 1 miliar hingga ratusan miliar rupiah. Kebutuhan anggaran paling besar untuk Provinsi Papua dengan kebutuhan lebih dari Rp 100 miliar.

”Dana lebih dari Rp 100 miliar itu adalah nilai yang cukup fantastis di tengah efisiensi anggaran,” ujarnya. Sebelum diharuskan mencukupi kebutuhan anggaran untuk PSU, daerah-daerah sudah diminta pusat untuk mengefisienkan anggaran sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo. Kini, dengan beban baru menggelar PSU, daerah-daerah, terutama 24 pemda yang di daerahnya digelar PSU, bakal kian terbebani APBD-nya. Herman pun khawatir, imbas dari beban-beban tersebut, belanja daerah akan terganggu, terutama anggaran untuk pelayanan publik dan belanja pembangunan. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Pemerintah Memberikan Izin Ekspor 6 Bulan Bisa Diperpanjang 3 Bulan

08 Mar 2025

Pemerintah memberikan kesempatan ekspor konsentrat tembaga selama 6 bulan dan bisa diperpanjang tiga bulan. Relaksasi ekspor ini merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri. Beleid ini diteken Bahlil Lahadahlia pada 4 maret 2025 ini hanya memberikan peluang ekspor bagi smelter yang mengalami kendala operasional akibat keadaan kahar. Pengawasan perbaikan smelter dilakukan setiap dua bulan atau dapat dilakukan sewaktu-waktu. Monitoring itu merujuk pada rencama kerja reparasi smelter yang diajukan perusahaan. Adapun durasi ekspor 6 bulan, terhitung sejak terbitnya surat rekomondasi persetujuan dari Menteri ESDM. Surat rekomondasu itu menjadi dasar menerbitkan surat izin ekspor. Sedangkan volume ekspor yang diprbolehkan mengacu antara lain pada kapasitas input fasilitas pemurnian tersebut. Bahlil mengatakan Permen ESDM 6.2025 berdasarkan hasil rapat terbatas yang dipimpim oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat tersebut mempertimbangkan berbagai faktor dalam menyikapi kondisi smelter yang dialami keadaan kahar, Adapun pertimbangan itu melihat dari sisi negara, perusahaan hingga dampaknya terhadap masyarakat. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Meminimalkan Penurunan Cadangan Devisa di Tengah Gejolak Global

08 Mar 2025

Upaya menstabilkan nilai tukar rupiah di tengah gejolak perekonomian global menguras cadangan devisa (cadev) sebesar US$ 1,6 miliar menjadi US$ 154,5 miliar pada Februari, dibandingkan bulan sebelumnya US$ 156,1 miliar. Berkaitan itu, langkah strategis kebijakan Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) diharapkan menopang rupiah dan meminimalkan penurun cadev. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah menargetkan cadangan devisa sebesar US$ 162,4 triliun pada tahun ini. Sedangkan pada 2029, cadangan devisa ditargetkan sebesar US$ 189,47 miliar. Adapun nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Jumat (7/3/2025) menguat hingga 45 poin atau 0,28% menjadi Rp16.340 per dolar AS. Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia justru melemah ke level Rp16.336 per dolar AS. Data Jisdor mencatat, nilai tukar rupiah pada 28 Februari 2025 sempat melemah hingga Rp16.575 per dolar AS. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, perkembangan cadev pada Februari lalu tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah, sebagai respons BI dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Optimisme Cadangan Devisa, Mampukah Melonjak?

08 Mar 2025

Cadangan devisa Indonesia mengalami penurunan pada akhir Februari 2025, tercatat sebesar US$ 154,5 miliar, turun dari US$ 156,1 miliar pada Januari 2025. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa penurunan ini disebabkan oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar global. Meskipun demikian, BI menilai cadangan devisa masih berada di tingkat yang memadai untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan.

Kepala Ekonom Bank Central Asia, David Sumual, memperkirakan bahwa dalam jangka panjang, cadangan devisa berpotensi meningkat berkat aturan baru Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), yang mewajibkan eksportir menyimpan 100% dananya di perbankan dalam negeri selama minimal 12 bulan. Jika aturan ini berjalan efektif, cadangan devisa Indonesia bisa menembus US$ 200 miliar pada tahun 2029.

Sementara itu, pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, menargetkan cadangan devisa mencapai US$ 189,47 miliar pada 2029, naik dari target US$ 162,40 miliar pada 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bahkan memperkirakan aturan DHE SDA dapat mendongkrak cadangan devisa hingga US$ 80 miliar pada 2025.

Namun, peningkatan cadangan devisa bisa terhambat oleh beban pembayaran utang luar negeri (ULN) yang besar. David Sumual mengingatkan bahwa utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun, dan akan meningkat menjadi Rp 803,49 triliun pada 2026, yang dapat menjadi tantangan dalam menjaga pertumbuhan cadangan devisa.

Meskipun cadangan devisa masih cukup kuat untuk menopang stabilitas ekonomi, tantangan utama ke depan adalah pengelolaan utang dan efektivitas kebijakan DHE SDA dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Politik dan Birokrasi

Penerimaan Pajak Lesu, Ekonomi Masih dalam Tekanan

07 Mar 2025

Target penerimaan pajak 2025 menghadapi tantangan berat akibat perlambatan ekonomi dan gangguan sistem administrasi Coretax. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penurunan penerimaan di beberapa wilayah, seperti Papua, Papua Barat, dan Maluku, yang mengalami kontraksi 41,27% YoY, serta Jawa Timur yang turun 2,70% YoY. Penurunan terutama disebabkan oleh kebijakan pemusatan pembayaran pajak cabang ke pusat dan belum optimalnya implementasi Coretax.

Di sisi lain, beberapa wilayah menunjukkan pertumbuhan positif, seperti Jakarta Barat yang naik 17,05%, serta Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan kenaikan 23,40% YoY.

Menurut Fajry Akbar, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), masalah Coretax berdampak pada administrasi perpajakan, khususnya terkait faktur pajak bukti potong, sehingga menghambat pelaporan dan penyetoran pajak. Ia juga menyoroti perlambatan ekonomi sebagai faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak, dengan indikator seperti penurunan penjualan kendaraan bermotor dan semen.

Raden Agus Suparman, konsultan pajak dari Botax Consulting Indonesia, memperingatkan bahwa penerimaan pajak akan terus mengalami tekanan jika masalah Coretax tidak segera diatasi.

Secara keseluruhan, dengan target penerimaan pajak Rp 2.189,31 triliun dan pertumbuhan 13,27%, pemerintah perlu segera menyelesaikan kendala administrasi serta mendorong pemulihan ekonomi agar penerimaan pajak dapat meningkat sesuai harapan.

Politik dan Birokrasi

Investasi Menunggu Kejelasan Realisasi APBN

07 Mar 2025

Penundaan pelaporan realisasi APBN 2025 yang tidak biasa telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor. Laporan tersebut, yang biasanya diterbitkan dua atau tiga minggu setelah bulan berakhir, penting untuk memberikan gambaran tentang kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara. Penundaan ini, terutama laporan untuk Januari 2025, mengundang perhatian karena pada bulan tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan fiskal yang mengejutkan, termasuk pembatalan kenaikan PPN secara menyeluruh dan penerapan efisiensi besar-besaran dalam anggaran belanja negara.

Menurut beberapa ekonom, seperti Fakhrul Fulvian dan Lionel Priyadi, keterlambatan pelaporan ini dapat mempengaruhi sentimen pasar, terutama karena investor menunggu data untuk mengukur dampak kebijakan fiskal yang baru diterapkan. Ekonom Barclays Plc, Brian Tan, juga menyebut penundaan ini sebagai hal yang "tidak biasa" dan mengingatkan bahwa keterlambatan lebih lanjut dapat menciptakan sentimen negatif di pasar. Keterlambatan ini diketahui berkaitan dengan masalah teknis pada sistem Coretax yang menyebabkan penurunan drastis penerimaan perpajakan di Januari, serta kesibukan internal di Kementerian Keuangan yang menjadi penyebab keterlambatan.

Secara keseluruhan, ketidakpastian yang ditimbulkan oleh penundaan laporan APBN 2025 dapat mempengaruhi ekspektasi investor terhadap kebijakan fiskal Indonesia dan kinerja pasar, dengan dampak pada penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Politik dan Birokrasi

Kredit Macet Rumah Tangga Meningkat di Awal 2025

07 Mar 2025

Ancaman kenaikan kredit macet (Non-Performing Financing/NPF) menjadi tantangan bagi industri multifinance di 2025, memaksa perusahaan leasing meningkatkan pencadangan guna menjaga stabilitas keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat NPF multifinance naik dari 2,70% di Desember 2024 menjadi 2,96% di Januari 2025, menunjukkan risiko pembiayaan yang meningkat.

Ristiawan Suherman, Presiden Direktur PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF), menyatakan bahwa meskipun NPF perusahaannya masih terjaga di 1,27%, mereka tetap meningkatkan pencadangan sebesar 7% sebagai langkah antisipasi. Namun, ia tetap optimistis mencapai target laba sebelum pajak Rp 550 miliar pada akhir 2025, dengan strategi menjaga kualitas portofolio dan mendorong pembayaran angsuran lebih awal melalui teknologi digital.

Elisabeth Lidya Sirait, Head of Corporate Secretary & Legal PT Mandiri Utama Finance (MUF), mengatakan bahwa rasio kredit macet mereka masih terkendali, dengan pencadangan berada di 3,5% dari total pembiayaan, serta target menjaga rasio pencadangan di 6% terhadap piutang. MUF juga tetap menjaga stabilitas profitabilitas dengan pencadangan yang terukur.

Sementara itu, Christiel Lesmana, Managing Director PT Mandala Multifinance, menegaskan bahwa perusahaannya akan menyesuaikan pencadangan sesuai dengan perkembangan risiko industri, sambil tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi.

Perusahaan multifinance menerapkan strategi peningkatan pencadangan dan kehati-hatian dalam penyaluran kredit untuk menghadapi potensi kenaikan NPF, dengan harapan tetap menjaga profitabilitas dan stabilitas keuangan di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.