Pemerintah berencana memberikan stimulus bagi industri emas untuk mendorong pertumbuhan sektor bullion dan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Salah satu langkah yang diambil adalah sinkronisasi aturan perpajakan, terutama terkait PPh 22 atas transaksi penjualan emas antara produsen dan bullion bank.

Pemerintah pusat membuka peluang untuk ikut membiayai pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah 2024. Kemendagri akan menyisir APBD di setiap daerah yang menggelar PSU untuk memastikan kemampuan setiap daerah secara riil. Lebih dari sepekan setelah MK membacakan putusan untuk menggelar PSU Pilkada 2024 di 24 daerah, persoalan pembiayaan PSU belum tuntas. Pemerintah masih mencari solusi terkait pembiayaan PSU yang membutuhkan dana Rp 1 triliun. Wakil Mendagri, Bima Arya, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3) mengatakan, pemerintah pusat akan ikut membiayai PSU Pilkada 2024 dengan APBN, tapi, pembiayaan itu tak bisa dilakukan secara keseluruhan.

Ia belum bisa memastikan berapa besar porsi yang bisa ditanggung pusat karena hal itu harus didiskusikan terlebih dulu dengan Kemenkeu. ”Kita lihat sharing-nya berapa persen. Tetapi, saya kira tidak 100 %. Pasti ada komponen yang dari APBD (kota/kabupaten) ataupun dari provinsi, baru kemudian sisanya ditutup APBN,” kata Bima. Karena itu, Kemendagri masih berkoordinasi dengan pemda di 24 daerah untuk membahas kesiapan anggaran penyelenggaraan PSU. Berdasarkan rapat yang dilakukan secara daring pada Selasa siang, sejumlah daerah menyatakan siap untuk menyelenggarakan PSU dengan APBD-nya.

Namun, banyak daerah yang tidak memberikan kejelasan ihwal kemampuan pendanaan mereka. Kemendagri akan menindaklanjuti koordinasi daring itu secara langsung. ”Nanti satu per satu akan kami datangi, kami telisik, kami lihat APBD-nya. Sebab, kalau dibilang tidak mampu, kita harus lihat apakah betul tidak mampu,” ujarnya. Kemendagri juga akan mencermati komposisi anggaran PSU yang dibuat setiap daerah. Sejumlah kegiatan yang tidak perlu akan dihapus atau digeser untuk aktivitas lain yang lebih menjadi prioritas. (Yoga)

Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan konsolidasi dan korodinasi yang lebih komprehensif dalam upaya pengendalian harga bahan kebutuhan pokok atau pangan. Konsolidasi komprehensif dari sektor hulu hingga hilir diperlukan agar ketersediaan maupun stabilitas harga bahan kebutuhan pokok bisa diwujudkan secara lebih jangka panjang atau berkelanjutan. Selama ini, konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) lebih banyak berfokus pada pengawasan alur distribusi barang yang notabene berada di level hilir. Sementara konsolidasi dan koordinasi di level hulu terkait dengan proses produksi komoditas pangan dibutuhkan, dinilai masih sangat kurang. Peneliti dan ekonomi senior Yusuf Rendy Manilet menilai, pendekatan yang dilakukan pemerintah selama ini melalui TPIP dan TPID tidaklah sepenuhnya keliru. Hanya saja,  dalam konteks untuk memastikan ketersediaan komoditas  strategis, konsolidasi maupun koordinasi juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa produksi komoditas pangan sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh pemerintah. (Yetede)

Upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 2025 menghadapi tantangan besar, terutama karena lesunya konsumsi masyarakat menjelang Ramadan dan Idulfitri. Beberapa indikator ekonomi menunjukkan pelemahan, seperti deflasi dua bulan berturut-turut, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang turun, serta Indeks Penjualan Riil (IPR) yang hanya tumbuh 0,4% secara tahunan di Januari.

Pemerintah menghadapi tantangan berat dalam mencapai target penerimaan pajak 2025 sebesar Rp 2.189,3 triliun, terutama akibat masalah sistem administrasi Coretax DJP dan kondisi ekonomi domestik yang sulit. Pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai perusahaan, seperti Sritex, Sanken Indonesia, Yamaha Music, dan KFC, turut memengaruhi penerimaan pajak, terutama PPh Pasal 21 dan PPh Badan.

Perbankan masih menghadapi tantangan pengetatan likuiditas, meskipun Dana Pihak Ketiga (DPK) mulai tumbuh lebih tinggi di Januari 2025 sebesar 5,51% secara tahunan, dibanding Desember 2024 yang hanya 4,48%. Namun, DPK dari nasabah perorangan justru turun 2,6% karena banyak masyarakat yang menarik tabungan atau beralih ke instrumen investasi lain seperti Surat Berharga Negara (SBN), yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi dibanding deposito bank.

OJK dan BEI menegaskan komitmen mereka untuk menjaga stabilitas dan perkuat fundamental aset-aset yang ditransaksikan di pasar. Untuk mewujudkan komitmen itu, regulator merangkul segenap taipan Indonesia guna berdiskusi dalam meja yang sama, demi penyelamatan IHSG dari koreksi beruntun.   Kepala Eksekutif OJK Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Inarno Djajadi mengatakan pihaknya akan menerapkan beberaoa kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas harga dengan memberikan keputusan baik penyesuaian operasional perdagangan guna mendukung efisiensi pasar. Kebijakan tersebut, lanjut dia, diantaranya adalah menunda  pelaksanaan atau implementasi short sel serta, mengkaji kebijakan relaksasi buyback saham tanpa rapat umum pemegang saham (RUPS). "Tak hanya di Indonesia, penurunan indeks juga terjadi di berbagai bursa di pasar global. Hal itu membuat regulaor bursa terkait mengeluarkan kebijakan untuk menstabilkan kondisi pasar," jelas dia. (Yetede)