Sebanyak 2 juta masyarakat, sudah termasuk ke dalam daftar KTP tidak aktif. Masih rutin menerima saldo dana bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah. "Dari penduduk Indonesia yang berjumlah 285 juta sekian, ada 10 juta KTP yang tidak aktif. Dan dari 10 juta itu, ada 2 juta aktif menerima bansos," Jelas Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jobo Priyono. Menanggapi hal ini, Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan bahwa mereka akan menjalankan strategi berupa pemadanan data guru untuk bansos, yang juga menjadi bagian dari pemutakhiran DTSEN. Nantinya, Kemensos menyatakan bahwa mereka  juga akan berkolaborasi dengan Kementerian Berpendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), dan BPS. "Kolaborasi ini akan terus diperkuat. Data harus satu pintu, sehingga bisa disediakan data yang solid," ujar Mensos. Sementara itu, menurut Kepala Badan Usaha Statistik (BPS), Amalia Adininggar menyatakan  proses pendataan guru memerlukan komunikasi dua arah dengan Kementerian Disdasmen dan Kemenag. Nantinya, pendataan nama-nama guru yang akan diberikan bansos di sel sesuai DTSEN. Sehingga saat, ditemukan nama yang ganda bisa lansung di cek sesuai NIK tunggal di DTSEN. (Yetede)

Pemerintah Indonesia resmi menetapkan Harga Batubara Acuan (HBA) untuk ekspor mulai 1 Maret 2025 guna mengontrol harga jual batubara agar tidak lagi ditentukan oleh negara lain. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa eksportir yang tidak mematuhi HBA akan dicabut izinnya. HBA ini juga akan digunakan sebagai dasar perhitungan tarif royalti dan harga jual batubara di pasar internasional.

Rencana pendanaan program 3 juta rumah melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) oleh pemerintah dan pembeliannya oleh Bank Indonesia (BI) menimbulkan perdebatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum mengungkap jumlah pasti SBN yang akan diterbitkan, sementara Gubernur BI Perry Warjiyo telah menyatakan kesediaan BI untuk membelinya di pasar sekunder.

DPR mendorong pemerintah pusat untuk mengalokasikan Rp 700 miliar dari APBN untuk menanggung biaya pemungutan suara ulang atau PSU Pilkada 2024, karena pemda hanya mampu menyiapkan anggaran kurang dari 30 % kebutuhan PSU di 24 daerah yang diperkirakan senilai Rp 1 triliun. Kemendagri memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk menggelar PSU di 24 daerah itu hampir Rp 1 triliun. Namun, hanya delapan pemda menyatakan mampu membiayai PSU. Sementara 16 pemda lainnya tidak sanggup atau masih membutuhkan bantuan dana, baik dari APBD provinsi maupun APBN.

Salah satu pemda yang kesulitan anggaran untuk mendanai PSU ialah Pemprov Papua. Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda di Jakarta, Minggu (2/3/2025), mengatakan, berdasarkan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pilkada), sumber pembiayaan pilkada berasal dari APBD setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Meskipun demikian, di dalam UU itu disebutkan pula, jika dana yang dimiliki oleh kabupaten/kota terbatas, pemprov dan pemerintah pusat dapat membantu melalui APBD provinsi ataupun APBN.

Karena itu, Komisi II DPR mendorong pemerintah pusat menanggung kekurangan biaya PSU dengan mengalokasikan Rp 700 miliar dari APBN. Sebab, berdasarkan penghitungan, pemda-pemda itu hanya sanggup menanggung 30 % dari total anggaran yang dibutuhkan untuk PSU. ”Dukungan APBN sekarang sedang kami upayakan sebesar Rp 700 miliar untuk memastikan pelaksanaan pilkada sesuai dengan putusan MK bisa dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh KPU,” tuturnya. (Yoga)

Di tengah wacana efisiensi, dana hampir Rp 1 triliun harus disiapkan untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah peserta Pilkada 2024, dari putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Tidak digelarnya PSU akan memicu krisis pemerintahan di daerah setempat dan preseden yang amat buruk bagi tegaknya negara hukum. Terkait hal itu, perlu segera dipastikan tersedianya anggaran Rp 1 triliun. Rinciannya, Rp 486 miliar untuk KPU, Rp 251 miliar untuk Bawaslu dan sisanya untuk biaya lain, seperti keamanan. Kesediaan pemerintah pusat membantu daerah yang kesulitan menyediakan anggaran guna menggelar PSU amat ditunggu realisasinya.

Hal lain yang mesti dipastikan adalah PSU dapat digelar tepat waktu secara jujur dan adil. Dengan demikian, tak ada lagi celah untuk membawa hasil PSU tersebut ke MK. Langkah ini, selain membuat daerah terkait segera mendapatkan pemimpin definitif, juga akan mencegah keluarnya lagi anggaran negara karena PSU itu tak perlu lagi diulang. Jika mencermati putusan MK, beberapa persoalan yang menjadi penyebab harus digelarnya PSU mestinya tidak perlu terjadi karena aturannya sudah cukup jelas. Misalnya, terkait adanya kepala daerah yang telah menjabat dua kali, legalitas ijazah kandidat, atau adanya syarat surat keterangan tidak pernah dipidana.

Pengawasan, baik oleh KPU, Bawaslu, maupun masyarakat luas, dalam PSU perlu lebih serius dilakukan. Ini tak hanya untuk memastikan bahwa aturan yang disusun untuk PSU dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara di daerah. Namun, juga untuk memastikan bahwa penyelenggara bebas dari tekanan dan kepentingan politik tertentu. Dengan demikian, keluarnya uang Rp 1 triliun untuk PSU semoga dapat menjadi bagian pelajaran berharga dalam membuat demokrasi kita semakin efisien dan berkualitas. (Yoga)

Pemerintahan Prabowo telah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Lembaga yang akan mengelola aset BUMN sebesar Rp 14.700 triliun itu diharapkan menjadi ”second engine” alias mesin pembangunan kedua di luar APBN. Kondisi APBN belakangan ini memang tidak baik-baik saja. Negara nyaris tidak punya ruang fiscal untuk membiayai pembangunan dan program-program pemerintah baru yang bisa dikatakan ambisius. Penerimaan pajak tahun 2024 tidak mampu mencapai target alias shortfall. Situasi pada awal 2025 pun tidak begitu menjanjikan. Meski belum diumumkan secara resmi, penerimaan pajak sepanjang Januari disebut-disebut anjlok hingga puluhan triliun rupiah. Pada saat yang sama, ruang pemerintah untuk menarik utang baru semakin sempit.

Target defisit yang dipasang pada APBN 2025 sudah terhitung lebih lebar dari biasanya, yakni 2,53 % dari PDB, nyaris menyentuh aturan batas aman 3 %. Beban utang semakin berat. Alokasi pembayaran bunga utang di APBN telah memakan porsi anggaran terbesar dalam belanja pemerintah pusat, melampaui jenis belanja lain. Tahun ini, pemerintah mesti mengalokasikan Rp 552,8 triliun hanya untuk membayar bunga utang. Di tengah kondisi itu, lahirlah Danantara sebagai sumber pendanaan alternative pembangunan. Diharapkan, Danantara bisa meringankan beban APBN dalam membiayai pembangunan serta mengurangi ketergantungan negara pada investasi asing atau utang baru.

Di tengah kondisi ekonomi yang tidak ideal, Danantara yang semestinya meringankan beban APBN justru berpotensi menambah beban baru bagi APBN. Modal awal dari APBN Sebagai lembaga baru yang akan mengelola aset BUMN dan membiayai berbagai proyek investasi, Danantara butuh modal besar, yakni Rp 1.000 triliun. UU No 1 Tahun 2025 tentang BUMN telah mengatur, modal Danantara berasal dari dua sumber. Pertama, penyertaan modal negara (PMN) yang dapat berasal dari dana tunai, barang milik negara, serta saham milik negara yang ada pada BUMN. Kedua, dari sumber lain yang tidak didefinisikan. Persoalannya, Danantara diluncurkan ketika kondisi APBN buruk, yakni saat penerimaan seret, utang menumpuk, dan defisit fiskal melebar. (Yoga)

KPU RI tengah memperkuat supervisi terhadap KPU di 24 daerah yang akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU), untuk mencegah terulangnya kesalahan pelaksanaan PSU yang dapat berujung lagi pada PSU. Untuk menjamin penyelenggaraan PSU berjalan lancar, Kemendagri menjamin penyediaan dana dari APBN bagi daerah yang tidak sanggup menggelar PSU. Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Jumat (28/2) mengatakan, supervisi tersebut dilakukan oleh tujuh anggota KPU sesuai dengan pembagian koordinator wilayah masing-masing. Mereka akan mendampingi KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan setiap tahapan PSU sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, KPU akan meng- intensifkan koordinasi dengan Bawaslu. Sinergi dari penyelenggara pemilu itu dibutuhkan untuk mengantisipasi agar problem yang terjadi pada pilkada lalu tidak berulang. Sebab, tidak tertutup kemungkinan hasil PSU dapat digugat lagi ke MK.

”Kami juga sudah mengevaluasi jajaran yang bermasalah sesuai dengan tata kerja internal agar tidak jadi kesalahan serupa saat menggelar PSU,” ujar Afifuddin. Berdasarkan raker Komisi II DPR dengan penyelenggara pemilu dan Kemendagri, di Jakarta, Kamis (27/2) ada 16 daerah yang tak sanggup membiayai PSU. Sisanya, delapan daerah, sanggup menyediakan dana untuk PSU. Di rapat itu juga diungkap, untuk PSU di 24 daerah itu dibutuhkan dana hampir Rp 1 triliun (Kompas, 28/2/2025). ”Pembiayaan memang dari APBD. Kalau daerah itu memang tidak tersedia, barulah kami akan menempuh mekanisme sumber pembiayaannya dari APBN,” ujar Wakil Mendagri Ribka Haluk. (Yoga)

Tahun 2025 menjadi tantangan berat bagi ekonomi Indonesia, ditandai dengan pelemahan IHSG dan rupiah yang mencapai level terburuk sejak pandemi Covid-19 dan krisis moneter 1998. Josua Pardede, Chief Economist Bank Permata, menilai bahwa ketidakpastian suku bunga The Fed dan perang dagang global mendorong investor asing keluar dari Indonesia.