Kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo dengan total Rp 308 triliun telah rampung dilakukan. Namun, belum jelas bagaimana tindak lanjut kebijakan itu, terutama terkait program apa saja yang akan mendapat realokasi anggaran dari hasil pemangkasan. Proses penyisiran dan pemangkasan anggaran di seluruh kementerian dan lembaga (K/L) selesai dibahas pemerintah dan DPR pada 14 Februari 2025 atau dua pekan lalu. Total anggaran yang dipangkas, sesuai pernyataan Presiden Prabowo pada acara HUT Partai Gerindra, adalah Rp 308 triliun. Tapi, sampai saat ini, pemerintah belum memberi penjelasan resmi dan komprehensif mengenai tindak lanjut kebijakan itu.

Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono menyoroti beberapa hal yang tidak dijelaskan pemerintah secara jujur dan transparan. Pertama, pemanfaatan hasil pemangkasan anggaran alias program apa saja yang akan diberikan tambahan anggaran dari hasil efisiensi. Kedua, seperti apa sebenarnya hitung-hitungan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran itu terhadap roda perekonomian. ”Setelah efisiensi, dialihkan ke mana? Pemerintah tidak transparan dalam menunjukkan buktinya. Sekarang semua ’buta’ dan hanya klaim-klaim saja yang beredar di pemerintah,” kata Riandy dalam diskusi ”Efisiensi Anggaran dan Pembentukan Danantara: Peluang Ekonomi atau TantanganFiskal” di Jakarta, Selasa (25/2). (Yoga)

Pemerintah resmi membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025 untuk mengelola aset BUMN senilai US$ 900 miliar (Rp 14.715 triliun). Danantara diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui investasi di sektor hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pusat data, kecerdasan buatan, kilang minyak, petrokimia, produksi pangan, akuakultur, dan energi terbarukan.

Pemerintah diminta segera untuk membuktikan komitmennya dalam mewujudkan  tata kelola (governance) yang  baik terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Di antara yang harus dilakukan pemerintah adalah menyudahi posisi rangkap jabatan yang masih dijalani oleh sejumlah pengurus badan anyar tersebut. Untuk itu, rangkap jabatan itu arus dipastikan hanya bersifat sementara. Karena adanya rangkap jabatan, peluncuran Danatara yang semestinya menjadi momentum besar dalam sejarah ekonomi Indonesia, dinilai justru bisa memicu banyak pertanyaan, terutama terkait kredibiltas lembaga ini di mata investor. Tidak hanya menimbulkan kekhawatiran tentang independensi lembaga tersebut, rangkap jabatan juga bisa dibaca sebagai tanda lemahnya komitman terhadap prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, ekspektasi pasar dan masyarakat terhadap pengelolaan lembaga sebesar Danantara, mestinya diolah dengan sangat profesional oleh orang-orang yang bekerja dengan waktu penuh (full time). "Sehingga kalau ada rangkap jabatan itu, kira-kira akan bisa kita lihat dalam beberapa bulan ke depan, seperti apa," ujar Associate Director BUMN Research  Group Lembaga Manajemen FEB-UI, Toto Pranoto. (Yetede)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah mencakupi 2 juta penerima di 38 provinsi. Dukungan dari koperasi di desa-desa dibutuhkan untuk mempercepat penyebaran program MBG. Meski demikian, dukungan anggaran yang diperlukan untuk salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo - Gibran itu perlu ditambah Rp 100 triliun. Presiden Prabowo memimpin rapat tertutup terkait pengembangan Agro Industri Nasional (Agrinas) dan Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/2) sore. Seusai rapat, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, pihaknya akan bersinergi dengan koperasi-koperasi, terutama koperasi petani, peternak, dan penyedia bahan pangan di desa-desa.

Menurut dia, Presiden Prabowo berharap koperasi di Indonesia bisa dioptimalkan untuk membangkitkan ekonomi desa. Program MBG yang dimulai 6 Januari ini pada tiga bulan pertama menargetkan bisa melayani 3 juta penerima. Secara bertahap, jumlah penerima ditambah. Dalam lima tahun, jumlah penerima ditargetkan bisa mencapai 82,9 juta orang. ”Tambahan biaya yang diperlukan jika MBG dipercepat mencapai 82,9 juta untuk tahun 2025, adalah 100 triliun. Karena kita sudah memiliki anggaran Rp 71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan Rp 25 triliun per bulan mulai Septemmber 2025,” ujar Dadan. (Yoga)

Pemerintah secara resmi melincurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin (24/2/2025). Danantara akan menjadi salah satu kekayaan negara atau Soverign Wealth Fund (SWF) terbesar di dunia, mengingat aset yang dikelola mencapai US$ 900 miliar atau Rp 14,665 triliun atau Rp14.665 triliun (kurs Rp16.300 per dolar AS). Karenanya keberadaan Danantara dipecaya bakal menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan dan memainkan peran sebagai agen Indonesia untuk menjalin kemitraan strategis di tongkat global. Peluncuran Danantara ditandai dengan penandatanganan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Badan usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan Tata Kelola Badan Nusantara Dalam kesempatan yang sama, Pesiden Prabowo Subianto juga meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 tahun 2025 tentang Pengangakatn Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia.  Pada tahap awal, Danantara akan mengelola aset jumbo, yaitu PTBank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat mendatangkan  Tbk (BBNI) PT Telkom Indonesia Tbk Mineral Industri Indonesia (persero) atau MIND ID. Nantinya, seluruh aset BUMN akan dikelola secara bertahap. (Yetede)

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) kembali memperpanjang insentif PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah (DTP) untuk tahun anggaran 2025. Di antara pertimbangan pemerintah adalah karena transaksi di bidang properti mempunyai multiplier efffect yang besar terhadap sektor ekonomi lain. Ketentuan tersebut diatur melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 (PMK 13/2025) dan mulai berlaku pada tanggal 4 Februari 2025. Perpanjangan insentif ini merupakan keberlanjutan kebijakan insentif PPN yang sebelumnya telah diberikan yakni pada tahun 2023 maupun 2024. "Sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, pemberian insentif PPN ini diharapkan dapat menjaga daya beli mansyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lainnya," ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti. Dalam PMK-13/2025 itu disebutkan, penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun yang dilakukan mulai tanggal 1 Juni 2025 akan mendapatkan insentif PPN-DTP sebesar 100% atas PPN tertang dari bagian harga jual sampai dengan Rp 2 miliar dengan harga jual paling tinggi Rp 5 miliar. (Yetede)