Maret tahun ini petugas pajak terlihat selow. Boleh jadi momen pemilu menjadi pertimbangan untuk tidak mengusik wajib pajak. Urusan pajak dianggap hal sensitif yang mudah memantik kehebohan. Isu pajak sendiri tidak bisa dilepaskan dari Pemilu. Kedua paslon menawarkan program pajak dalam janji kampanye. Namun, gagasan keduanya masih sebatas retorika populis. Secara umum, problem utama pajak adalah rendahnya kepatuhan. Ihwal kepatuhan berkaitan erat dengan kepercayaan (trust). Tax is all about trust. Kepercayaan terbangun jika manfaat yang diterima sepadan dengan nilai pajak yang disetorkan ke negara. Nah, membangun kepercayaan inilah yang menjadi tantangan terbesar dan paling mendesak. Apalagi dalam waktu dekat masa tahan (holding period) dana repatriasi tax amnesty sebesar Rp 140 triliun akan berakhir tahun ini. Alhasil, siapapun presiden terpilih harus mampu meyakinkan bahwa negara ini rumah yang menarik. Dana repatriasi niscaya kembali hengkang jika tidak mampu membangun kepercayaan tersebut.

Kemkeu akan mendorong K/L menggunakan kartu kredit untuk belanja rutin seperti pembelian peralatan kantor. Penggunaan kartu kredit bisa mempermudah pencatatan dan pengawasan. Kemkeu sudah mencoba penggunaan kartu kredit di lingkungan Kemkeu, Setneg, dan KPK. Penggunaan kartu kredit utamanya untuk pembayaran yang sifatnya uang persediaan. Fungsi kartu kredit pemerintah mirip dengan kartu kredit korporasi.

Tak ada angin tak ada hujan, tiba-tiba Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan telah memiliki informasi keuangan senilai RP1.300 triliun berupa aset keuangan milik WNI yang disimpan di luar negeri. Sontak kabar itu membuet geger WP terutama para pemilik aset. Apalagi informasi itu dibarengi dengan embel-embel bahwa aset tersebut belum dilaporkan baik dalam SPT tahunan maupun dideklarasikan saat implementasi pengampunan pajak. Terlepas bagaimana mekanisme pengujian informasi tersebut, fakta adanya ribuan triliun rupiah aset keuangan yang masih diparkir di luar negeri itu bisa diatfsirkan dalam dua aspek. Pertama, jumlah aset dalam bentuk aset keuangan milik orang Indonesia di luar negeri begitu fantastis. Kedua, keberadaan aset jumbo tersebut juga mengindikasikan berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah termasuk TA, pemerintah boleh saja mengklaim bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang paling sukses dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun bila dilihat detail kinerjanya, realisasinya masih jauh dari ekspektasi. Persoalannya, dengan jumlah kekayaan yang cukup besar, kontribusi kelompok ini ke penerimaan pajak masih cukup minim. Kurang dari 1% terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

Insentif ini merupakan ajakan pemerintah kepada dunia usaha dan industri untuk bekerja sama meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi tenaga kerja di Indonesia. Menko Perekonomian menargetkan aturan ini selesai semester II tahun 2019. Superdeduction tax akan diberikan kepada industri yang menyelenggarakan pendidikan vokasi serta melakukan kegiatan libang untuk menghasilkan inovasi. Pemerintah akan menghitung 200% biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Tantangan pemerintah untuk menggapai target penerimaan pajak pada tahun ini makin berat. Pasalnya, kinerja penerimaan pajak hingga Februari 2019 masih di bawah ekspektasi sehingga menjadi alarm peringatan bagi pemerintah untuk bekerja lebih keras lagi. Ralisasi penerimaan pajak pada bulan lalu tercatat senilai Rp160,85 tirliun atau hanya tumbuh 4,66%. Dengan kinerja pertumbuhan penerimaan tersebut, bayang-bayang shortfall penerimaan pajak makin mengintai. Anjloknya pertumbuhan penerimaan pajak ini merupakan implikasi dari pertumbuhan penerimaan PPN yang minus 10,4%. Salah satu penyebabnya yaitu melambatnya kinerja penerimaan PPN impor yang dipengaruhi kinerja impor. Khusus penerimaan pajak nonmigas, struktur penerimaan pajak sektoral justru rapuh. Sektor manufaktur dan perdagangan yang kontribusinya terhadap penerimaan lebih dari 48% menunjukkan kinerja di luar ekspektasi. Menurut Sri Mulyani, rendahnya kinerja kedua sektor tersebut terutama karena adanya kebijakan pemerintah terkait dengan percepatan restitusi. Meskipun demikian, Direktur Potensi Penerimaan dan Kepatuhan DJP, Yon Arsal, masih cukup yakin penerimaan pajak akan kembali normal setelah Mei. Apalagi lonjakan restitusi yang terjadi pada awal tahun ini kemungkinan tak akan berlanjut pada bulan-bulan mendatang.

Polda Metro Jaya mengungkap pembuatan dan peredaran meterai palsu yang dijual melalui sistem online termasuk menangkap sembilan tersangka. Kerugian neggara akibat kejahatan ini mencapai Rp 30 Miliar. Polda Metro mengungkapkan, mekanisme pembuatan dan penjualan dari tersangka ASR yang menerima pemesanan melalui online selanjutnya yang bersangkutan juga memesan kepada tersangka lainnya. Kegiatan pemalsuan dimulai dari membeli bahan-bahan di sebuah toko, di Jalan Pramuka, Jakarta Timur, pencetakan awal, pemasangan hologram, pencetakan gambar bunga, terakhir didistribusikan menggunakan jasa kurir. Ada 9 tersangka yang ditangkap berinisial ASR, DK SS, ASS, ZUL, RH, SF, DA dan R. Tersangka ASR merupakan residivis penjahat dengan kasus yang sama. Sebenarnya untuk membedakan materai asli dengan palsu adalah melalui tahapan dilihat, diraba dan digoyang mirip dengan uang yang dicetak Peruri karena mesin yang digunakan yaitu mesin Intaglio yang hanya Peruri yang memilikinya.

Pemerintah tengah menggodok skema insentif untuk program kendaraan emisi rendah atau low carbon emission vehicle (LCEV). Kebijakan ini merupakan lanjutan dari program Kendaraan Bermotor Hemat Bahan Bakar dan Harga Terjangkau (KBH2) atau low cost and green car (LCGC). Di aturan baru, pemerintah mengusulkan prinsip pengenaan PPnBM berdasarkan kadar emisi. Executive General Manager PT Toyota Astra Motor (TAM) memproyeksikan pasar LCGC semakin menurun tergerus skema kebiijakan baru LCEV. Sementara itu, Ketua I Gaikindo mengatakan pasar LCGC masih tetap akan dinanti. Pasalnya, harga jual LCGC masih di bawah kendaraan bermotor lain

Setiap tahun menjadi rutinitas bagi wajib pajak di Indonesia untuk menyerahkan surat pemberitahuan menjelang 31 Maret. Tidak terhindarkan pembicaraan mulai menyinggung masalah rasio pajak. Data menunjukan, dengan mengikutsertakan penerimaan sumber daya alam pada 2012, rasio pajak Indonesia 14% dari PDB. Rasio itu menurun pada 2013 dan 2014 menjadi 13,6% dan 13,1%. Tahun berikutnya 2015 menjadi 11,6%, 2016 menurun menjadi 10,8%, 2017 menjadi 10,8%, 2018 menjadi 11,5% dan target 2019 adalah sebesar 12,2%.

Ada beberapa hal yang menjelaskan rasio pajak, diantaranya porsi sektor informal yang masih besar dalam perekonomian, perilaku penghindaran pajak, serta sistem koleksi dan insentif.

Prinsip membuka indentitas diri sendiri secara sukarela sangat penting dalam insentif pajak. Penyelenggara negara harus dapat merancang sistem insentif agar wajib pajak tetap membayar pajak sesuai dengan kemampuanya. Insentif ini tidak harus selalu dalam bentuk finansial, tetapi dapat juga dalam bentuk jaminan kesehatan, jamianan hari tua dan sejenisnya. 

Kita juga sering mendengar insentif dalam bentuk tax holiday bagi pengusaha. Akan tetapi, bagaimana dengan warga negara biasa, apakah perlu diberi insentif?

Amerika Serikat adalah contoh negara yang menggunakan tax refund yang membuat membayar pajak menjadi menyenangkan. Tahun ini terjadi keseragaman nasional terhadap Presiden Trump ketika rata-rata tax refund menurun dari 2.135 dolar AS menjadi 1.949 dolar AS yang menunjukan insentif ini cukup efektif terhadap kelas menengah. 

Apalagi Indonesia, yang menurut BPS rata-rata pendapatan perkapitanya mencapai 3.927 dolar AS per tahun sudah termasuk negara berpendapatan menengah-atas. Selain tetap melalui perbaikan administrasi dan kajian terhadap biaya fiskalnya.

Tingkat kepatuhan para peserta tax amnesty (TA) dalam menyampaikan laporan penempatan harta tambahan, laporan realisasi dan investasi, serta surat pemberitahuan (SPT) tahunan diklaim terus meningkat. Sampai saat ini terdapat sekitar 100.000 dari total sekitar 530.000 peserta tax amnesty yang wajib menyampaikannya atau hanya 18%. Adapun selain kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh, para peserta TA juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan harta tambahan ataupun laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan (apabila pada waktu mengikuti TA menyatakan akan repatriasi harta). Terkait dengan pelaporan SPT DJP mencatat sudah mencapai 6,9 juta atau 44,5% dari target pelaporan SPT sebanyak 15,5 juta.