Pembelian properti di Singapura oleh Warga Negara Indonesia makin berkurang setiap tahun. Jika menilik ke belakang, tepatnya 12 tahun terakhir, pada 2017 dan 2018 jumlah orang Indonesia yang membeli properti di Singapura menjadi yang paling sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data Urban Redevelopment Authority di Singapura, dari 2006 hingga 2016 tercatat WNI memiliki pangsa rata-rata 18% dari seluruh pembelian prperti di Singapura dari pembeli asal Asia dan negara lain. Kemudian, pada 2017 dan 2018, jumlahnya turun menjadi hanya 5%-6%. Hal ini diorediksi karena adanya pelemahan perekonomian di seluruh dunia dan pelemahan pertumbuhan bisnis secara global. Selain Singapura, masih ada beberapa negara lain yang berpotensi menjadi destinasi lain untuk berinvestasi properti bagi investor Indonesia, misalnya saja Malaysia, Australia, Amerika Serikat, dan Kanada.

Hingga Senin (25/3), baru 55,6% dari total wajib pajak yang wajib lapor, menyampaikan SPTnya. Yang menggembirakan bagi kantor pajak, 93% dari total pelapor atau 8,02 juta, melaporkan melalui e-filing. Karena minat penyampaian SPT secara online cukup besar, kantor pajak berupaya menjaga agar sistem teknologi informasi di kantor pajak tidak mengalami gangguan. Melihat antusiasme masyarakat, kantor pajak optimis wajib pajak akan memenuhi kewajibannya sebelum batas akhir 31 Maret 2019. Direktur CITA menyarankan, ada dua cara paling efektif dalam mendorong masyarakat menyampaikan SPT mereka. Pertama, kampanye melalui tokoh publik hingga tokoh agama. Kedua, DJP juga harus aktif menjemput bola, menerjunkan petugas pajak untuk membimbing WP membuat laporan SPT mereka.

Desakan dunia usaha untuk memangkas tarif PPh badan kian menggema jelang pemilu. Kedua paslon pun sudah menjanjikan tarif yang kompetitif bagi dunia usaha. Pengusaha percaya pemangkasan PPh akan meningkatkan daya saing Indonesia. Ketua Umum Apindo optimis penurunan tarif tidak akan mengganggu penerimaan negara. Justru dalam jangka menengah dan jangka panjang, penerimaan negara akan meningkat. APINDO dan Hipmi berharap tarif PPh badan bisa turun secara bertahap ke 17% sama seperti di Singapura. Menanggapi ini, Menkeu mengklaim sejatinya pemerintah sudah merencanakan penurunan tarif sejak lama. Sayangnya, hal itu butuh proses panjang lantaran harus merevisi UU PPh. Kemkeu sudah menyiapkan naskah akademik terkait penurunan tarif PPh badan, dan akan menyampaikan kepada kabinet untuk pembahasan.

Kepala Seksi Tarif Cukai dan Harga Dasar II Ditjen Bea Cukai, Agus Wibisono mengatakan, pemerintah meraih pendapatan sebesar Rp 105 Miliar dari cukai rokok elektronik di tahun 2018. Cukai Vape diberlakukan sejak 1 Juli 2018. Rokok elektronik (Vape) mendapat cukai 57% sedangkan cukai untuk rokok bukan elektronik sebesar 10%.

Maret tahun ini petugas pajak terlihat selow. Boleh jadi momen pemilu menjadi pertimbangan untuk tidak mengusik wajib pajak. Urusan pajak dianggap hal sensitif yang mudah memantik kehebohan. Isu pajak sendiri tidak bisa dilepaskan dari Pemilu. Kedua paslon menawarkan program pajak dalam janji kampanye. Namun, gagasan keduanya masih sebatas retorika populis. Secara umum, problem utama pajak adalah rendahnya kepatuhan. Ihwal kepatuhan berkaitan erat dengan kepercayaan (trust). Tax is all about trust. Kepercayaan terbangun jika manfaat yang diterima sepadan dengan nilai pajak yang disetorkan ke negara. Nah, membangun kepercayaan inilah yang menjadi tantangan terbesar dan paling mendesak. Apalagi dalam waktu dekat masa tahan (holding period) dana repatriasi tax amnesty sebesar Rp 140 triliun akan berakhir tahun ini. Alhasil, siapapun presiden terpilih harus mampu meyakinkan bahwa negara ini rumah yang menarik. Dana repatriasi niscaya kembali hengkang jika tidak mampu membangun kepercayaan tersebut.

Kemkeu akan mendorong K/L menggunakan kartu kredit untuk belanja rutin seperti pembelian peralatan kantor. Penggunaan kartu kredit bisa mempermudah pencatatan dan pengawasan. Kemkeu sudah mencoba penggunaan kartu kredit di lingkungan Kemkeu, Setneg, dan KPK. Penggunaan kartu kredit utamanya untuk pembayaran yang sifatnya uang persediaan. Fungsi kartu kredit pemerintah mirip dengan kartu kredit korporasi.

Tak ada angin tak ada hujan, tiba-tiba Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan telah memiliki informasi keuangan senilai RP1.300 triliun berupa aset keuangan milik WNI yang disimpan di luar negeri. Sontak kabar itu membuet geger WP terutama para pemilik aset. Apalagi informasi itu dibarengi dengan embel-embel bahwa aset tersebut belum dilaporkan baik dalam SPT tahunan maupun dideklarasikan saat implementasi pengampunan pajak. Terlepas bagaimana mekanisme pengujian informasi tersebut, fakta adanya ribuan triliun rupiah aset keuangan yang masih diparkir di luar negeri itu bisa diatfsirkan dalam dua aspek. Pertama, jumlah aset dalam bentuk aset keuangan milik orang Indonesia di luar negeri begitu fantastis. Kedua, keberadaan aset jumbo tersebut juga mengindikasikan berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah termasuk TA, pemerintah boleh saja mengklaim bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang paling sukses dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun bila dilihat detail kinerjanya, realisasinya masih jauh dari ekspektasi. Persoalannya, dengan jumlah kekayaan yang cukup besar, kontribusi kelompok ini ke penerimaan pajak masih cukup minim. Kurang dari 1% terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

Insentif ini merupakan ajakan pemerintah kepada dunia usaha dan industri untuk bekerja sama meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi tenaga kerja di Indonesia. Menko Perekonomian menargetkan aturan ini selesai semester II tahun 2019. Superdeduction tax akan diberikan kepada industri yang menyelenggarakan pendidikan vokasi serta melakukan kegiatan libang untuk menghasilkan inovasi. Pemerintah akan menghitung 200% biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Tantangan pemerintah untuk menggapai target penerimaan pajak pada tahun ini makin berat. Pasalnya, kinerja penerimaan pajak hingga Februari 2019 masih di bawah ekspektasi sehingga menjadi alarm peringatan bagi pemerintah untuk bekerja lebih keras lagi. Ralisasi penerimaan pajak pada bulan lalu tercatat senilai Rp160,85 tirliun atau hanya tumbuh 4,66%. Dengan kinerja pertumbuhan penerimaan tersebut, bayang-bayang shortfall penerimaan pajak makin mengintai. Anjloknya pertumbuhan penerimaan pajak ini merupakan implikasi dari pertumbuhan penerimaan PPN yang minus 10,4%. Salah satu penyebabnya yaitu melambatnya kinerja penerimaan PPN impor yang dipengaruhi kinerja impor. Khusus penerimaan pajak nonmigas, struktur penerimaan pajak sektoral justru rapuh. Sektor manufaktur dan perdagangan yang kontribusinya terhadap penerimaan lebih dari 48% menunjukkan kinerja di luar ekspektasi. Menurut Sri Mulyani, rendahnya kinerja kedua sektor tersebut terutama karena adanya kebijakan pemerintah terkait dengan percepatan restitusi. Meskipun demikian, Direktur Potensi Penerimaan dan Kepatuhan DJP, Yon Arsal, masih cukup yakin penerimaan pajak akan kembali normal setelah Mei. Apalagi lonjakan restitusi yang terjadi pada awal tahun ini kemungkinan tak akan berlanjut pada bulan-bulan mendatang.

Polda Metro Jaya mengungkap pembuatan dan peredaran meterai palsu yang dijual melalui sistem online termasuk menangkap sembilan tersangka. Kerugian neggara akibat kejahatan ini mencapai Rp 30 Miliar. Polda Metro mengungkapkan, mekanisme pembuatan dan penjualan dari tersangka ASR yang menerima pemesanan melalui online selanjutnya yang bersangkutan juga memesan kepada tersangka lainnya. Kegiatan pemalsuan dimulai dari membeli bahan-bahan di sebuah toko, di Jalan Pramuka, Jakarta Timur, pencetakan awal, pemasangan hologram, pencetakan gambar bunga, terakhir didistribusikan menggunakan jasa kurir. Ada 9 tersangka yang ditangkap berinisial ASR, DK SS, ASS, ZUL, RH, SF, DA dan R. Tersangka ASR merupakan residivis penjahat dengan kasus yang sama. Sebenarnya untuk membedakan materai asli dengan palsu adalah melalui tahapan dilihat, diraba dan digoyang mirip dengan uang yang dicetak Peruri karena mesin yang digunakan yaitu mesin Intaglio yang hanya Peruri yang memilikinya.