Laporan USTR (United States Trade Representative) menyoroti berbagai praktik kepabeanan Indonesia yang dianggap sebagai hambatan non-tarif, seperti penggunaan harga referensi alih-alih nilai transaksi aktual dalam penilaian barang impor, serta ketidakkonsistenan antar pelabuhan. Kebijakan verifikasi pra-pengapalan dan regulasi barang tidak berwujud juga menjadi perhatian karena dinilai menambah beban administratif dan mengurangi transparansi.

Di tengah tekanan nilai tukar rupiah, industri perbankan mencatat kenaikan signifikan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk valuta asing (valas). Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), simpanan valas perbankan tumbuh 10,5% secara tahunan per Maret 2025, meningkat tajam dibanding bulan-bulan sebelumnya.

Pemerintah resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2025 sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia. Badan ini bertujuan mengonsolidasikan dan mengelola aset negara melalui investasi strategis untuk mempercepat pembangunan nasional. Sebanyak tujuh BUMN besar seperti Pertamina, PLN, Bank Mandiri, BRI, BNI, Telkom, dan MIND ID akan digabungkan bersama Indonesia Investment Authority (INA) dalam struktur BPI Danantara, dengan total aset mencapai Rp10.000 triliun.

Pembentukan BPI Danantara dinilai membuka peluang bagi peningkatan penerimaan pajak melalui aktivitas investasi di sektor strategis seperti energi terbarukan, manufaktur, hilirisasi SDA, dan ketahanan pangan. Selain itu, investasi yang dilakukan dapat menciptakan lapangan kerja, mendorong kepatuhan pajak, dan meningkatkan basis pajak dari perusahaan serta individu. Jika dikelola dengan transparan dan akuntabel, BPI Danantara juga diyakini dapat memperkuat stabilitas ekonomi jangka panjang.

Namun di sisi lain, sejumlah kerawanan terhadap penerimaan perpajakan mencuat. Pemerintah belum mengatur secara spesifik aspek perpajakan BPI Danantara. Jika mengikuti praktik SWF negara lain, badan ini bisa mendapatkan insentif atau pembebasan pajak, yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara, khususnya dari BUMN yang bergabung. Tahun 2023 saja, enam BUMN utama penyumbang BPI Danantara menyetor pajak Rp373 triliun.

Risiko lain termasuk penghindaran pajak, ketimpangan beban pajak antara BUMN dan sektor swasta, serta potensi hilangnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari dividen BUMN. Jika terjadi gagal investasi, dampaknya bisa berujung pada peningkatan utang dan tekanan terhadap APBN. Pengawasan ketat dan regulasi perpajakan yang jelas dinilai krusial agar BPI Danantara tidak menjadi jebakan fiskal di masa depan.

Adalah Publisius Cornelius Tacitus, seorang senator dan ahli sejarah di zaman Romawi yang hidup antara tahun  56 dan 117 masehi. Dia gemar menulis dan diantaranya yang tetap relevan dari zaman ke zaman adalah buku yang berjudul the Annals of Imperial Rome. Di dalam Taticus memaparkan observasinya terhadap pemerintahan Romawi dan kerajaan lain di kawasan Eropa saat itu. Dia sampai pada kesimpulan bahwa semakin korup sebuah pemerintahan, maka semakin banyak aturan yang akan dibuatnya. Logika ini bisa kita putar, semakin banyak pemerintah membuat aturan, maka semakin koruplah pemerintahan itu. Pendapatnya mungkin terdengar sumbang, mencerminkan kekecewaannya terhadap pemerintahan yang korup di masa hidupnya. Tetapi, bila dipikir secara jernih dan hati yang jujur, Taticus benar.

Mungkin juga terinspirasi oleh pendapat Tacitus di atas, pemerintah di Joko Widodo (Jokowi) menggulirkan UU Cipta Kerja guna memangkas, dan menyelaraskan berbagai  aturan di pusat maupun daerah yang selama bertahun-tahun telah mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Tujuannya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan lapangan kerja yang lebih luas. Di balik itu, hasil ikutan yang juga diharapkan adalah menurunnya secara drastis kecenderungan praktek korupsi, dan nepotisme atau KKN yang memboroskan keuangan negara. Permasalahan yang sering dikeluhkan pelaku usaha nasional baik besar maupun UKN sejak UU Cipta Kerja berlaku adalah  banyaknya aturan dan prosedur yang membuat kegiatan perdagangan dan investasi justru semakin tidak pasti, rumit, dan berbiaya tinggi. (Yetede)

Persaingan memperebutkan investasi asing kian ketat, dan Indonesia mulai tertinggal dari negara tetangga seperti Vietnam yang berhasil menarik perusahaan-perusahaan global seperti Lego, Apple, dan Nvidia. CEO Lego Group, Niels B. Christiansen, menegaskan komitmen perusahaannya untuk membangun pabrik senilai US$1 miliar di Vietnam yang sepenuhnya berbasis energi terbarukan, sebagai bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang di Asia. COO Lego, Carsten Rasmussen, juga menyoroti keberhasilan Vietnam dalam menyediakan infrastruktur berkelanjutan dan tenaga kerja terampil.

Pemerintah Indonesia, yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, tengah melakukan perundingan dagang strategis dengan Amerika Serikat untuk menurunkan tarif ekspor terhadap produk unggulan nasional, seperti garmen, alas kaki, furnitur, dan perikanan. Produk-produk ini menjadi tumpuan besar penciptaan lapangan kerja di dalam negeri, namun kini dikenakan tarif tinggi oleh AS—bahkan mencapai 47% untuk produk tekstil dan garmen—yang membuat Indonesia kalah bersaing dengan negara lain.

Rencana pemerintah Indonesia untuk meningkatkan impor dari Amerika Serikat sebagai bagian dari negosiasi perdagangan berisiko menggerus surplus neraca dagang nasional, terutama terhadap AS yang selama ini menjadi kontributor surplus terbesar. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan peningkatan impor produk energi (seperti elpiji, fuel oil, dan gasoline), agrikultur (gandum, kedelai), serta barang modal sebagai strategi diplomatik agar tarif ekspor Indonesia ke AS dapat dikurangi.

Negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) kini merambah sektor keuangan, khususnya terkait kebijakan sistem pembayaran domestik Indonesia seperti Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan QRIS. Dalam laporan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), kedua sistem ini dinilai sebagai hambatan perdagangan karena membatasi peran penyedia layanan pembayaran asing seperti Visa dan Mastercard, terutama akibat batas kepemilikan asing maksimal 20% di lembaga switching domestik.

Pemerintah harus mempertegas aturan perlintasan sebidang antara jalur jalan dan jalur kereta yang menjadi penyebab kecelakaan fatal kereta dan kendaraan. Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno mengatakan kecelakaan antara truk muatan kayu dan Kereta Api Commuter Line (CL) Jenggala relasi Indra - Sidoarjo di Jalan Perlintasan Langsung (JPL) 11 pada Selasa (8/4) lalu menjadi alasan perlunya penegasan aturan. "Terutama pada pedoman teknis perlintasan sebidang, seperti tata cara berlalu lintas di perlintasan sedibang. Ini sepele tapi fatal jika tidak disosialisasi dan dikampanyekan dengan masif," ungkapnya.

Djoko menjelaskan bahwa perlintasan sebidang antara jalan dengan jalur  kereta api, pengemudi kendaraan wajib mendahulukan kereta api dan memberikan hak utama pada kendaraan yang lebih dulu melintasi rel. "Tidak mendahului ketika sudah ada kendaraan pertama yang melintasi perlintasan sebidang," katanya. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK 770/KA.401/DRJD/2005 tentang Pedoman Teknis Perlintasan Sebidang antara Jalan Dengan Jalur Kereta Api disebutkan setiap pengemudi kendaran bermotor dan tidak bermotor yang melintasi perlintasan sebidang kereta wajib mengurangi kecepatan kendaraan sewaktu melihat rambu peringatan adanya perlintasan. (Yetede)