Kenaikan cadangan devisa (cadev) pada Maret 2025 menandakan kondisi eksternal ekonomi yang sehat dan kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi domestik. Adapun pemerintah perlu konsisten mengoptimalkan devisa ekspor yang antara lain untuk memperkuat cadangan devisa Indonesia. Berdasarkan data  BI, cadangan devisa pada akhir Maret 2025 mencapai US$ 2,6 miliar dari bulan sebelumnya yang sebesar US$ 154,5 miliar. Posisi cadev pada akhir Maret 2025 setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Pasar ekonomi dari Fakultas EKonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tika Widiasturi berpendapat, bisa melihat tren dalam satu tahun terakhir maka cadangan devisa diperkirakan akan terus meningkat. "Hal tersebut dapat memperkuat kepercayaan investor asing, serta memberikan ruang bagi  BI untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan melaksanakan kebijakan moneter," jelas dia kepada Investor Daily. Meski demikian, dia menilai pinjaman luar negeri berpotensi menjadi beban. "Nah, ini yang bisa menjadi titik kritisnya. Pinjaman luar negeri dapat menjadi beban keuangan di masa depan. Selain itu perlu dikaji lebih dalam apakah peningkatan cadev ini dapat terjadi secara berkelanjutan dari sumber yang berkelanjutan juga," terang Tika. (Yetede)

Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, Widodo menyebut sidang mengenai ekstradisi buron kasus korupsi proyek KTP elektronik Paulus Tannos di Singapura direncanakan digelar pada bulan Juni 2025. Sidang mendahului (committal hearing) mengenai kelayakan ekstradisi Paulus Tannos akan berlangsung pada tanggal 23 hingga 25 Juni nanti. "Diprediksi sidangnua itu bulan Juni. Kita berharap, kalau dari pihak mereka ada perlawanan dan bisa menerima, segera. Langsung penetapan (kestradisi) cepat," kata Widodo. Menurut Dirjen AHU, Pemerintah Indonesia tidak bisa campur tangan karena kelayakan ekstradisi sudah menyangkut yuridiksi hukum nasional Sinagpura. Ia pun tidak mengetahui jarak waktu antara putusan dan eksekusi ekstradisi. Namun begitu, Widodo kini meyakini Pemerintah Singapura akan membantu proses ekstradisi tersebut karena mengingat perjanjian bantuan hukum timbal balik (MLA) yang jalin dengan Indonesia. "Pemerintah SIngapura akan terus berupaya untuk membantu Pemerintah Indonesia, karena adanya perjanjian," kata dia. Di sisi lain,m dia menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Indonesia sedang melengkapi dokumen tambahan yang dimintakan Kamar Kejaksaan Agung (AGC) Singapura. Dokumen tersebut terkait dengan bukti-bukti berhubungan dengan perkara Paulus Tannos di Indonesia. "Semua dokumen sudah masuk, sudah lengkap, tapi kan ada beberapa hal yang perlu mungkin penekanan dari beberapa bukti, ya, terkait dengan affidavitnya dan lain sebagainya," kata dia. (Yetede)

Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan tiga maskapai untuk  melayani penerbangan haji 2025. Ketiga maskapai tersebut yakni Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudi  Airlines dihadapkan pada permasalahan krisis suku cadang pesawat atau spare part di Tanah Air. Kepala  Bagian Humas Direktorat Jenderal Penerbangan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub, Muhammad Khusnu mengatakan, secara teknis masuknya maspakai Lion Air  akan memberikan dukungan penerbangan kepada calon jemaah haji Indonesia seperti dua masakapai lain. "Saya kira tidak ada masalah ya, sebab pemilihan maskapai penerbangan haji menjadi kewenangan Kementerian Agama. Kemenhub hanya memenuhi standar safety penerbangan pada saat inspeksi dilakukan," kata Khusnu kepada Investor Daily. Pada Januari 2025, Kemenag telah mengumumkan penyedia transportasi udara pada musim haji 1446 H/2025. Keputusan pemilihan tiga maskapai dilakukan berdasarkan proses seleksi dan tertuang melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 1197 Tahun 2024.  Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latief mengatakan bahwa pihaknya memiliki dasar pemilihan maskapai kualitas teknis dan pelayanan maskapai tersebut. (Yetede)

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan meningkatkan pembiayaan utang pada paruh pertama 2025, terutama lewat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Target penerbitan SBN kuartal II-2025 sebesar Rp 190 triliun, yang jika tercapai akan membuat total penerbitan semester I menjadi Rp 472,6 triliun, atau 73,54% dari pagu tahunan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa strategi ini merupakan bagian dari kebijakan frontloading, untuk mengantisipasi potensi disrupsi ekonomi global akibat kebijakan tarif dari Presiden AS Donald Trump. Ia menekankan bahwa strategi ini bukan karena kekurangan dana, tetapi untuk menangkap momentum dan menghindari ketidakpastian keuangan.

Myrdal Gunarto, ekonom pasar global dari Maybank Indonesia, menilai langkah agresif pemerintah ini bertujuan untuk mempercepat realisasi program-program Presiden Prabowo, seperti makan bergizi gratis (MBG), pengembangan SDM, hilirisasi industri, dan percepatan investasi melalui BPI Danantara. Ia juga menyebut bahwa pemerintah memanfaatkan momentum penundaan 90 hari kebijakan tarif Trump, serta situasi pasar obligasi yang saat ini kondusif.

Menurut Myrdal, tawaran yield SBN masih menarik, apalagi jika ke depan ada pelonggaran suku bunga dari bank sentral AS dan Bank Indonesia. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%.

Kemendagri menyatakan bahwa pos belanja tak terduga dalam APBD dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kementerian tengah memfinalisasi peraturan teknis sebagai landasan hukum pelaksanaannya. Hal itu dikemukakan Mendari, Tito Karnavian usai menghadiri sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Senin (14/4) di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta. ”Kami sedang menyiapkan payung hukum. Dengan adanya payung hukum itu, kelak kami berharap pemda tidak ragu-ragu dan tidak takut diperiksa ketika menggunakan pos belanja tak terduga untuk membiayai pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Tito. Tito membenarkan, setelah pelantikan kepala daerah serentak pada 20 Februari 2025, masih ada pemungutan suara ulang.

Sementara 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditargetkan selesai Juli 2025. Kemendagri mendorong ada percepatan perumusan APBD Perubahan pada Mei dan diharapkan selesai pada Juni 2025. Dalam APBD Perubahan diharapkan ada dukungan pembiayaan untuk pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. ”Sambil menunggu APBD Perubahan, daerah yang memiliki mata anggaran belanja tak terduga dapat memakai untuk membantu pembiayaan pendirian koperasi. Misalnya, bayar notaris,” kata Tito. Dalam Inpres No 9/2025 disebutkan, pendanaan untuk percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dibebankan pada APBN, APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Yoga)

Pemerintah Indonesia akan memulai upaya diplomasi dan  negosiasi secara langsung terkait Kebijakan Tarif Resiprokal AS pada pekan ini dan dijadwalkan berakhir pada pekan depan. Terkait itu, pemerintahpun telah mempersiapkan non-paper proposal yang relatif lengkap terkait dengan tarif, non-tarif measures (NTMs), kerja sama perdagangan dan investasi, hingga sektor keuangan. Delegasi Indonesia akan melakukan kunjungan kerja ke AS hingga delapan hari dari 16-23 April 2025 guna melangsungkan negosiasi  dengan US Trade Repesentative (USTR), Secretary of Commerce. Selain Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, akan bergabung dalam delegasi itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Wamenkeu Thomas Djiwandono. Airlangga mengungkapkan, Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama unuk diundang ke Washington. "Jadi, ini tentu berdasarkan daripada yang sudah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia," ujar Airlangga. Ia menyatakan, usai pemberlakuan Kebijakan Tarif Resiprokal AS yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump 2 April 2025, berbagai negara serentak memberikan respons terkait upaya penanggulangan dampak dari kebijakan itu. Namun demikian, Presiden Trump kembali mengumumkan penundaan pembelakuan tarif resiprokal selama 90 hari hingga 9 Juni 2025. (Yetede)

Ketika Presiden Donald Trump kembali menerapkan, dan bahkan memperluas kebijakan tarifnya, pada April 2025- dengan menaikkan bea masuk terhadap impor dari 185 negara- ia mengklaim langkah  tersebut untuk melindungi lapangan kerja AS dan memperbaiki ketidakseimbangan perdagangan. Namun bukti menunjukkan bahwa tarif ini berfungsi sebagai pajak bagi pelaku usaha dan rumah tangga AS, dengan hampir seluruh biaya dibebankan kepada konsumen, sementara eksportir asing nyaris tidak menanggung beban tersebut. Dampak dari kebijakan ini tidak hanya berupa kenaikan harga; efek lebih dalam dan berpotensi mendorong ekonomi AS menuju resesi. Hingga 12 April, Trump mempertahankan tarif sebesar 145 persen terhadap impor dari Tiongkok -yang dibalas oleh Tiongkok dengan tarif 125 persen terhadap produk AS-sementara rencana kenaikan terhadap 75 negara lainnya masih ditangguhkan. Berbeda dengan klaim Trump, tarif bukanlah beban bagi eksportir asing, melainkan pajak yang dibayarkan  oleh importit AS dan diteruskan kepada konsumen dalam negeri di Amerika dalam bentuk harga yang lebih tinggi. (Yetede)

KPK menggeledah rumah  senator DPD RI La Nyalla Mahmud Mattaliti di Kota Surabaya, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut terkait penyeledikikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur pada 2021-2022. "Penyidik melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya. Penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan penggeledahan selesai dilaksanakan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika. Sebelumnya, KPK pada 12 Juli 2024 , mengumumkan telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus tersebut. Dari 21 orang tersangka tersebut, empat orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suao dan 17 orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap. Selanjutnya, dari empat tersangka penerima suap, tiga orang merupakan penyelenggara negara, sedangkan salah satu orang lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara. Untuk 17 orang tersangka suap, sebanyak 15 orang di antaranya adalah pihak swasta dan dua orang lainnya merupakan penyelenggara negara, Sementara itu, anggota DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattaliti membantah dirinya berhubungan dengan mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi yang kini menjadi tersangka tindak pidana korupsi dana hibah Pemerintah Porvinsi Jatim setelah kediamannya di Surabaya digeledah oleh peyidik KPK. (Yetede)

Meningkatnya jumlah pengguna transportasi umum oleh para pemudik belum didukung dengan ketersediaan kuota tiket pesawat terbang maupun kereta api antar kota pada masa Angkutan Lebaran (Angleb) 2025. Lembaga survei KedaiKOPI merilis hasil Survei Mudik Idulfitri 2025 yang melibatkan 1.062 responden melalui metode Computerized Assited Self Interview (CASI) pada 2-8 April 2025 atau setelah Hari Raya Idulfitri 2025. Direktur Riset dan Komunikasi KediaKopi, Ibnu Dwi Cahyo mengatakan pemudik yang menggunakan   transportasi umum pada Angleb 2025 meningkat menjadi 53,4%  dibandingkan  Angleb 2025 meningkat menjadi 53,4% dibandingkan Angleb 2024 yang sebesar 49,2%. Sedangkan jenis transportasi umum yang paling banyak digunakan pemudik adalah bus (69%), kereta api (33,7%), pesawat (7,6%) dan kapal laut (5,1%). Disisi lain penggunaan transportasi pribadi pada Angkutan Lebaran 2025 menurun menjadi 42% jika dibandingkan  periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 66%. Meski demikian, jenis transportasi pribadi yang banyak digunakan adalah pada motor sebesar 53,1% yang juga mnegalami peningkatan penggunaan  dari Angkutan Lebaran 2024 sebesar 19,3%. "Di Jabodetabek, 67% responden memilih transportasi umum karena kemudahan akses dan ketersediaan armada. Namun, penggunaan sepeda motor juga naik, dengan 51,1% pengguna transportasi pribadi memilih motor," kata Ibnu. (Yetede)

Reformasi perpajakan di Indonesia, yang dicanangkan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan negara, memperbaiki kepatuhan wajib pajak, serta menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan, hingga kini belum sepenuhnya terwujud. Meskipun pemerintah telah meluncurkan Core Tax System sebagai bagian dari digitalisasi perpajakan, implementasinya mengalami banyak kendala teknis, sehingga menghambat pelaporan pajak dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Penurunan penerimaan pajak sebesar 30,2% pada awal 2025 memperparah kondisi, di tengah ketergantungan Indonesia pada sektor komoditas seperti batu bara dan minyak sawit. Jika dibandingkan, reformasi pajak Indonesia masih tertinggal dari negara-negara seperti Australia, India, Korea Selatan, dan Kenya yang berhasil menyederhanakan sistem pajak dan meningkatkan kepatuhan melalui digitalisasi efektif.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai tokoh sentral dalam reformasi ini, menghadapi tantangan besar akibat keterbatasan otonomi dalam pengelolaan kebijakan pajak. Untuk mempercepat reformasi, pemerintah diharapkan memperluas basis pajak, memperbaiki sistem digital, memberikan otonomi lebih besar kepada DJP, dan menyederhanakan sistem perpajakan.

Tanpa langkah konkret tersebut, harapan akan reformasi pajak yang adil, transparan, dan berkelanjutan akan sulit terwujud.