Persaingan memperebutkan investasi asing kian ketat, dan Indonesia mulai tertinggal dari negara tetangga seperti Vietnam yang berhasil menarik perusahaan-perusahaan global seperti Lego, Apple, dan Nvidia. CEO Lego Group, Niels B. Christiansen, menegaskan komitmen perusahaannya untuk membangun pabrik senilai US$1 miliar di Vietnam yang sepenuhnya berbasis energi terbarukan, sebagai bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang di Asia. COO Lego, Carsten Rasmussen, juga menyoroti keberhasilan Vietnam dalam menyediakan infrastruktur berkelanjutan dan tenaga kerja terampil.

Pemerintah Indonesia, yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, tengah melakukan perundingan dagang strategis dengan Amerika Serikat untuk menurunkan tarif ekspor terhadap produk unggulan nasional, seperti garmen, alas kaki, furnitur, dan perikanan. Produk-produk ini menjadi tumpuan besar penciptaan lapangan kerja di dalam negeri, namun kini dikenakan tarif tinggi oleh AS—bahkan mencapai 47% untuk produk tekstil dan garmen—yang membuat Indonesia kalah bersaing dengan negara lain.

Rencana pemerintah Indonesia untuk meningkatkan impor dari Amerika Serikat sebagai bagian dari negosiasi perdagangan berisiko menggerus surplus neraca dagang nasional, terutama terhadap AS yang selama ini menjadi kontributor surplus terbesar. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan peningkatan impor produk energi (seperti elpiji, fuel oil, dan gasoline), agrikultur (gandum, kedelai), serta barang modal sebagai strategi diplomatik agar tarif ekspor Indonesia ke AS dapat dikurangi.

Negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) kini merambah sektor keuangan, khususnya terkait kebijakan sistem pembayaran domestik Indonesia seperti Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan QRIS. Dalam laporan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), kedua sistem ini dinilai sebagai hambatan perdagangan karena membatasi peran penyedia layanan pembayaran asing seperti Visa dan Mastercard, terutama akibat batas kepemilikan asing maksimal 20% di lembaga switching domestik.

Pemerintah harus mempertegas aturan perlintasan sebidang antara jalur jalan dan jalur kereta yang menjadi penyebab kecelakaan fatal kereta dan kendaraan. Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno mengatakan kecelakaan antara truk muatan kayu dan Kereta Api Commuter Line (CL) Jenggala relasi Indra - Sidoarjo di Jalan Perlintasan Langsung (JPL) 11 pada Selasa (8/4) lalu menjadi alasan perlunya penegasan aturan. "Terutama pada pedoman teknis perlintasan sebidang, seperti tata cara berlalu lintas di perlintasan sedibang. Ini sepele tapi fatal jika tidak disosialisasi dan dikampanyekan dengan masif," ungkapnya.

Djoko menjelaskan bahwa perlintasan sebidang antara jalan dengan jalur  kereta api, pengemudi kendaraan wajib mendahulukan kereta api dan memberikan hak utama pada kendaraan yang lebih dulu melintasi rel. "Tidak mendahului ketika sudah ada kendaraan pertama yang melintasi perlintasan sebidang," katanya. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK 770/KA.401/DRJD/2005 tentang Pedoman Teknis Perlintasan Sebidang antara Jalan Dengan Jalur Kereta Api disebutkan setiap pengemudi kendaran bermotor dan tidak bermotor yang melintasi perlintasan sebidang kereta wajib mengurangi kecepatan kendaraan sewaktu melihat rambu peringatan adanya perlintasan. (Yetede)

Penetapan kebijakan tarif resiprokal oleh pemerintah AS menjadi momentum bagi Indonesia untuk lebih serius berbenah, memperbaiki segala kelemahan mendasar perekonomian seperti daya  saing industri dan daya beli masyarakat. Dua hal ini dinilai menjadi kunci bagi Indonesia agar bisa memanfaatkan peluang yang tersisa di tengah tekanan global yang sering muncul, seperti tensi perang dagang saat ini, serta membangun perekonomian yang mampu berdiri di atas kekuatan kaki sendiri. Oleh karena itu selain ikhtiar diplomasi untuk negosiasi kebijakan tarif resiprokal AS, langkah perbaikan struktural harus terus dilakukan, seperti mendongkrak daya saing industri. Apalagi, kondisi global yang penuh ketidakpastian seperti yang dipicu oleh tarif resiprokal AS, tak hanya menjadi tantangan, tapi juga dapat  membuka peluang baru, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Peneliti Senior Institute for Startegic and Development Studies (ISDS) M Aminudin yang akrab disapa Gus Amin mengatakan, untuk meningkatkan daya saing industri, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. "Pertama, meningkatkan kualitas SDM agar produktivitas dan efisiensi industri dalam negeri terdongkrak, sehingga dapat bersaing dengan industri luar negeri," kata Gus Amin.  Kedua, lanjut dia, mengembangkan teknologi dan inovasi. Hanya dengan itu, industri dalam negeri dapat  meningkatkan kualitas produk dan jasa. Ketiga, meningkatkan kualitas dan dukungan infrastruktur, seperti infrastruktur transportasi dan logistik. (Yetede)

Dukungan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendiknasmen) yang meninggalkan Kurikulum Merdeka dan kembali ke sistem penjurusan terus mengalir, mulai dari persatuan  Guru Republik Indonesia (PGRI), praktisi pendidikan, hingga para guru. Dalam Kurikulum Merdeka, siswa menyusun mata pelajaran berdasarkan minat dan bakat tanpa terikat jurusan. Kurikulum Merdeka dinilai memberikan keleluasaan, namun dalam konteks seleksi masuk perguruan tinggi,  dibutuhkan pendekatan yang lebih standar.  Kurikulum ini menuai kritik, lantaran membuat siswa tidak fokus. Alhasil, pemerintah memutuskan mengembalikan sistem penjurusan IPA,IPS, dan bahasa di sekolah menengah atas (SMA) pada tahun ajaran 2025/2026. Sistem penjuruan dinilai bisa memperkuat komptensi siswa SMA untuk menuju perguruan tinggi. Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi menyatakan, sistem penjurusan sangat penting agar siswa dapat memperdalan ilmu sesuai minat dan bakat masing-masing. Dia menilai pembelajaran tanpa penjurusan justru dapat membuat siswa kehilangan fokus. "Harapan agar siswa menguasai ilmu memang baik, tetapi jika mereka tidak siap, justru tidak mendapatkan pemahaman mendalam. Dengan adanya penjuruan IPA,IPS, dan bahasa, siswa bisa menjadi ahli di bidang yang diminatinya," ujar Unafah. 

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, memasuki babak baru. Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) menyatakan pembangunan IKN tahap II dengan alokasi anggaran Rp48,8 triliun telah dimulai. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara  Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pembangunan tahap II IKN untuk periode 2025-2029 telah dimulai, dalam upaya mewujudkan Kota Nusantara sebagai ibu kota politik. "Saat ini proses pembangunan Tahap II IKN telah dimulai. Untuk proses lelang, serah kelola, dan pelaksanaan pekerjaan berikutnya akan segera dilaksanakan," kata Basuki. Seperti diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (ratas) yang membahas perkembangan IKN pada akhir Januari 2025 lalu telah menyetujui alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun. Alokasi yang berasal dari APBN tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan sejumlah penggunaan infrastruktur di IKN. Diantaranya, merampungkan kompleks legislatif, yudikatif, ekosistem pendukung, dan untuk membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2. Anggaran sebesar itu juga akan digunakan untuk memelihara dan mengelola prasarana maupun sarana di IKN yang sudah selesai, karena pemeliharaan juga merupakan hal penting untuk menjaga aset tetap kondisi baik. (Yetede)

Pemerintah resmi menerbitkan dua regulasi baru, yaitu PP No. 18/2025 dan PP No. 19/2025, yang mengatur tarif terbaru royalti untuk komoditas mineral dan batubara (minerba). Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) demi memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan bahwa kebijakan ini juga bertujuan menciptakan perlakuan setara antar komoditas serta meningkatkan transparansi dan tata kelola pertambangan.

Namun, kebijakan ini mendapat sorotan dari berbagai pelaku industri. Djoko Widajatno, Dewan Penasihat APNI, mengkritik bahwa kenaikan tarif royalti bisa menggerus keuntungan dan memicu mundurnya investor asing karena dianggap inkonsisten dan merugikan iklim investasi. Ia menyerukan dialog ulang dengan pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan fiskal dan investasi.

Senada, Hendra Sinadia dari Indonesia Mining Association (IMA) menilai regulasi ini akan memperburuk beban industri tambang, yang saat ini sudah terdampak naiknya biaya produksi dan harga komoditas yang menurun. Sementara itu, Rizal Kasli, Ketua Umum Perhapi, menganggap kebijakan ini tidak tepat di tengah kondisi pasar yang sedang lesu dan mengkhawatirkan potensi dampaknya terhadap kelangsungan produksi nasional, seperti yang dialami Glencore di New Caledonia.

Meskipun ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, regulasi baru ini masih menimbulkan pro-kontra dan kekhawatiran di kalangan pelaku industri, terutama terkait daya saing, keberlangsungan investasi, dan kelangsungan usaha pertambangan nasional