Pemerintah diperkirakan akan  memperbanyak penerbitan Surat Utang Negara (SUN) pada tahun 2025, seiring meningkatnya kebutuhan biaya fiskal untuk mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto. Nilai penerbitan ditaksir mencapai Rp642,6 triliun, naik 42,19% dari outlook 2024 sebesar Rp 451,9 triliun. Analis Pendapatan Tetap PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Ahmad Nasrudin mengatakan, lonjakan penerbitan didorong oleh dua faktor utama, yakni defisit anggaran yang lebih besar serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan kembali (refinancing. Dalam RAPBN 2025, pemerintah menargetkan defisit sebesar Rp 616,19 triliun atau 2,53% dari PDB, meningkat dari proyeksi defisit 2024 sebesar Rp507,8 triliun atau 2,29% PDB. Selain itu, utang jatih tempo tahun depan juga meningkat tajam. Total utang yang akan jatuh tempo mencapai Rp 800, 33 triliun, terdiri dari SBN Rp 705,5 triliun dan pinjaman Rp94,83 triliun. Jumlah tersebut melonjak dibandingkan tahun 2024 yang hanya sebesar Rp 434,29 triliun. "Penerbitan SUN akan lebih besar karena ada kebutuhan untuk membiayai defisit dan juga  pembiayaan kembali. Tahun depan, SBN yang jatuh tempo cukup tinggi, jadi wajar jika pemerintah meningkatkan emisi," kata Ahmad. (Yetede)

Pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif mendukung upaya pengembangan industri gim dalam negeri, termasuk peningkatan kepasitas pengembangan gim lokal. Pada acara pembukaan Google Play x unity Training 2025 di Jakarta, Senin Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengemukakan perlunya kolaborasi dalam upaya untuk mengembangkan industri gim lokal. "Hari ini adalah sesuatu contoh yang baik bagaimana pemerintah berkolaborasi dengan swasta, dalam hal ini adalah Google Play dan Unity. Bekerja sama juga Asosiasi Game Indonesia untuk membantu para talenta-talenta, anak-anak Indonesia, dari berbagai daerah untuk meningkatkan kualitasnya, meningkatkan pengetahuannya dalam mengembangkan gim," ia memaparkan. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, industri, dan asosiasi ini, akan nyata mendorong terciptanya developer Indonesia," katanya. Riefky menyampaikan bahwa jumlah orang aktif bermain gim di Indonesia mencapai sekitar 148 juta dan nilai pasar gim Indonesia diperkirakan mencapai 2 miliar dolar AS. "Statistik ini setidaknya menggambarkan untuk kita, baik di pemerintah, di asosiasi, kemudian juga dengan pihak swasta, untuk sama-sama mendorong industri gim menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tentunya juga untuk masuk ke pasar global," katanya. (Yetede)

Keputusan LG Energy Solution (LGES) untuk mundur dari proyek hilirisasi nikel terintegrasi Titan menjadi sinyal peringatan serius bagi Indonesia, yang tengah berupaya memperkuat perannya dalam rantai pasok kendaraan listrik global. Ketua Badan Kejuruan Teknik Pertambangan Rizal Kasli menyebut keputusan ini akan mempersulit pencarian investor pengganti dan menambah persaingan antarnegara. Senada, Direktur Eksekutif IMA Hendra Sinadia menilai ketidakpastian regulasi menjadi penyebab utama hengkangnya LGES, sehingga Indonesia kehilangan momentum investasi penting.

Penerapan kebijakan tarif tinggi oleh Pemerintah AS di bawah Donald Trump melalui strategi "America First Trade Policy" memberikan pukulan langsung terhadap sektor ekspor unggulan Indonesia, khususnya perikanan. Meski implementasinya ditunda 90 hari untuk negosiasi, sinyal proteksionisme AS sangat jelas, termasuk tarif 32% untuk komoditas ekspor Indonesia seperti udang dan tuna.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyampaikan sejumlah keluhan terkait hambatan perdagangan dengan Indonesia, antara lain menyangkut bea cukai, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), hak kekayaan intelektual, serta sistem pembayaran domestik seperti GPN dan QRIS. Laporan ini menjadi dasar potensi penetapan tarif atau tekanan dagang dari AS.

Laporan USTR (United States Trade Representative) menyoroti berbagai praktik kepabeanan Indonesia yang dianggap sebagai hambatan non-tarif, seperti penggunaan harga referensi alih-alih nilai transaksi aktual dalam penilaian barang impor, serta ketidakkonsistenan antar pelabuhan. Kebijakan verifikasi pra-pengapalan dan regulasi barang tidak berwujud juga menjadi perhatian karena dinilai menambah beban administratif dan mengurangi transparansi.

Di tengah tekanan nilai tukar rupiah, industri perbankan mencatat kenaikan signifikan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk valuta asing (valas). Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), simpanan valas perbankan tumbuh 10,5% secara tahunan per Maret 2025, meningkat tajam dibanding bulan-bulan sebelumnya.

Pemerintah resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2025 sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia. Badan ini bertujuan mengonsolidasikan dan mengelola aset negara melalui investasi strategis untuk mempercepat pembangunan nasional. Sebanyak tujuh BUMN besar seperti Pertamina, PLN, Bank Mandiri, BRI, BNI, Telkom, dan MIND ID akan digabungkan bersama Indonesia Investment Authority (INA) dalam struktur BPI Danantara, dengan total aset mencapai Rp10.000 triliun.

Pembentukan BPI Danantara dinilai membuka peluang bagi peningkatan penerimaan pajak melalui aktivitas investasi di sektor strategis seperti energi terbarukan, manufaktur, hilirisasi SDA, dan ketahanan pangan. Selain itu, investasi yang dilakukan dapat menciptakan lapangan kerja, mendorong kepatuhan pajak, dan meningkatkan basis pajak dari perusahaan serta individu. Jika dikelola dengan transparan dan akuntabel, BPI Danantara juga diyakini dapat memperkuat stabilitas ekonomi jangka panjang.

Namun di sisi lain, sejumlah kerawanan terhadap penerimaan perpajakan mencuat. Pemerintah belum mengatur secara spesifik aspek perpajakan BPI Danantara. Jika mengikuti praktik SWF negara lain, badan ini bisa mendapatkan insentif atau pembebasan pajak, yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara, khususnya dari BUMN yang bergabung. Tahun 2023 saja, enam BUMN utama penyumbang BPI Danantara menyetor pajak Rp373 triliun.

Risiko lain termasuk penghindaran pajak, ketimpangan beban pajak antara BUMN dan sektor swasta, serta potensi hilangnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari dividen BUMN. Jika terjadi gagal investasi, dampaknya bisa berujung pada peningkatan utang dan tekanan terhadap APBN. Pengawasan ketat dan regulasi perpajakan yang jelas dinilai krusial agar BPI Danantara tidak menjadi jebakan fiskal di masa depan.

Adalah Publisius Cornelius Tacitus, seorang senator dan ahli sejarah di zaman Romawi yang hidup antara tahun  56 dan 117 masehi. Dia gemar menulis dan diantaranya yang tetap relevan dari zaman ke zaman adalah buku yang berjudul the Annals of Imperial Rome. Di dalam Taticus memaparkan observasinya terhadap pemerintahan Romawi dan kerajaan lain di kawasan Eropa saat itu. Dia sampai pada kesimpulan bahwa semakin korup sebuah pemerintahan, maka semakin banyak aturan yang akan dibuatnya. Logika ini bisa kita putar, semakin banyak pemerintah membuat aturan, maka semakin koruplah pemerintahan itu. Pendapatnya mungkin terdengar sumbang, mencerminkan kekecewaannya terhadap pemerintahan yang korup di masa hidupnya. Tetapi, bila dipikir secara jernih dan hati yang jujur, Taticus benar.

Mungkin juga terinspirasi oleh pendapat Tacitus di atas, pemerintah di Joko Widodo (Jokowi) menggulirkan UU Cipta Kerja guna memangkas, dan menyelaraskan berbagai  aturan di pusat maupun daerah yang selama bertahun-tahun telah mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Tujuannya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan lapangan kerja yang lebih luas. Di balik itu, hasil ikutan yang juga diharapkan adalah menurunnya secara drastis kecenderungan praktek korupsi, dan nepotisme atau KKN yang memboroskan keuangan negara. Permasalahan yang sering dikeluhkan pelaku usaha nasional baik besar maupun UKN sejak UU Cipta Kerja berlaku adalah  banyaknya aturan dan prosedur yang membuat kegiatan perdagangan dan investasi justru semakin tidak pasti, rumit, dan berbiaya tinggi. (Yetede)