Labirin | News & Update

;

Kategori

Politik dan Birokrasi

( 6631 )

Stabilkan Rupiah, BI Jadi Garda Depan

24 Apr 2025

Bank Indonesia (BI) memprioritaskan stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global dan potensi perlambatan ekonomi nasional akibat dampak perang dagang, khususnya kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan pentingnya menjaga stabilitas rupiah untuk menopang sistem keuangan, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, BI mempertahankan suku bunga acuan di 5,75% dan memperkuat kebijakan makroprudensial longgar, seperti insentif likuiditas dan fleksibilitas pendanaan perbankan ke sektor produktif.

Keputusan BI mendapat tanggapan beragam dari dunia usaha. Shinta W. Kamdani (Ketua Umum Apindo) menyebut kebijakan BI realistis meskipun tidak ideal. Eddy Widjanarko (Ketua Umum Aprisindo) menilai stabilitas suku bunga membantu menenangkan industri. Jahja Setiaatmadja (Presiden Direktur BCA) menekankan pentingnya likuiditas perbankan, dan Banjaran Surya Indrastomo (Chief Economist BSI) menyatakan BI tetap membuka ruang pelonggaran suku bunga jika tekanan global mereda.

Politik dan Birokrasi

Tarik Ulur Tarif & Keadilan Perdagangan Global

24 Apr 2025

Kebijakan tarif impor tinggi yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap produk ekspor dari negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, telah menciptakan distorsi dalam perdagangan global. Negara-negara seperti Indonesia dan Vietnam mengalihkan jalur ekspornya melalui Singapura, yang tarifnya lebih rendah, menjadikan negara tersebut sebagai perantara dagang tanpa proses produksi nyata—ibarat "calo resmi" dalam perdagangan global.

Namun, strategi ini menambah biaya logistik dan menurunkan efisiensi rantai pasok, bukan meningkatkan nilai ekonomi. Fenomena ini menyoroti kelemahan dalam sistem tarif global dan pentingnya reformasi struktur perdagangan internasional yang adil dan efisien.

Kelemahan strategi dagang individual dari negara-negara ASEAN juga disorot. Pendekatan bilateral yang diambil demi fleksibilitas justru melemahkan posisi tawar ASEAN secara kolektif dan menghambat tercapainya tujuan ASEAN Economic Community (AEC). Sebagai perbandingan, Uni Eropa dijadikan contoh sukses integrasi ekonomi yang solid dan terkoordinasi.

Pentingnya rekonstruksi kebijakan perdagangan global yang berlandaskan pada prinsip transparansi, keadilan, dan keberlanjutan, agar sistem perdagangan internasional menjadi lebih inklusif dan tidak hanya menguntungkan negara besar atau pelaku usaha tertentu saja.

Politik dan Birokrasi

Investor Tiongkok Siap Gantikan LG di Proyek Besar

24 Apr 2025

Mundurnya LG Energy Solution dari proyek baterai kendaraan listrik berbasis nikel di Indonesia tidak menggoyahkan komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem kendaraan listrik terintegrasi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa proyek senilai US$9,8 miliar tetap berjalan sesuai peta jalan, dengan Huayou Holding dari Tiongkok menggantikan posisi LG dalam konsorsium bersama BUMN.

Menteri BUMN Erick Thohir juga menekankan bahwa langkah LG tidak akan menghambat percepatan pembangunan rantai pasok baterai EV. Pemerintah bahkan terbuka menawarkan proyek tersebut kepada mitra baru, termasuk negara-negara seperti AS, Jepang, dan Timur Tengah.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani melihat hengkangnya LG hanya sebagai bentuk penundaan, bukan penolakan, karena alasan pasar dan waktu investasi. Sementara itu, Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto dan Ketua Umum Periklindo Moeldoko sama-sama optimis bahwa industri kendaraan listrik nasional tetap prospektif, terbukti dari meningkatnya penjualan dan antusiasme terhadap pameran EV di dalam negeri.

Moeldoko juga menilai bahwa mundurnya LG tidak berdampak besar secara nasional, bahkan bisa menguntungkan dari sisi persaingan bisnis. Secara keseluruhan, para tokoh menegaskan bahwa Indonesia tetap menjadi destinasi menarik bagi investasi industri kendaraan listrik dan terus melangkah menuju visi sebagai pusat industri EV global.

Politik dan Birokrasi

Strategi Baru Diperlukan Hadapi Guncangan Ekonomi

24 Apr 2025

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan meleset jauh dari target pemerintah akibat tekanan eksternal, terutama perang tarif Amerika Serikat dan pelemahan ekonomi domestik. IMF merevisi proyeksi pertumbuhan menjadi 4,7%, jauh di bawah target APBN sebesar 5,2%. Indikator domestik seperti penurunan optimisme konsumen, deflasi, dan menurunnya kinerja manufaktur menguatkan gambaran perlambatan ekonomi. Namun, cadangan devisa dan kinerja perdagangan internasional masih menunjukkan tren positif.

Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan menekankan pentingnya sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan makroprudensial serta percepatan digitalisasi sistem pembayaran sebagai upaya menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan.

Kunci ketahanan ekonomi nasional adalah kemampuan mempertahankan konsumsi domestik, merespons tekanan eksternal lewat diplomasi perdagangan, serta mempercepat transformasi industri agar lebih tangguh.

Achmad Nur Hidayat dari UPN Veteran Jakarta mengingatkan perlunya strategi baru yang lebih adaptif dan cerdas, termasuk meningkatkan perlindungan industri dalam negeri tanpa proteksionisme berlebihan, memberikan stimulus pro kelas menengah untuk meningkatkan konsumsi, serta restrukturisasi utang dan evaluasi proyek infrastruktur agar lebih produktif. Pendekatan fiskal yang progresif dan insentif investasi yang tepat juga dianggap vital untuk menggenjot ekonomi Indonesia ke depan.

Politik dan Birokrasi

BI Dinilai Tepat Tahan Suku Bunga

24 Apr 2025

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI rate) di level 5,75% pada April 2025, langkah yang dinilai tepat dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah risiko perlambatan dan inflasi terkendali. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa keputusan ini bertujuan menjaga inflasi sesuai target pemerintah serta menstabilkan nilai tukar rupiah yang sempat volatile akibat ketidakpastian global, terutama sentimen perang dagang dan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

BI juga melakukan intervensi aktif di pasar off-shore non-deliverable forward (NDF) dan membeli Surat Berharga Negara (SBN) untuk meredam tekanan nilai tukar. Perry optimis rupiah akan stabil ke depan dengan didukung kebijakan tersebut dan prospek ekonomi Indonesia yang tetap positif.

Di sisi lain, Kepala Ekonom BCA, David Sumual, menilai BI sudah tepat mempertahankan suku bunga karena kondisi eksternal masih penuh ketidakpastian. Ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalita Situmorang, menambahkan bahwa BI masih memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Juli 2025, dengan catatan kondisi eksternal membaik.

Politik dan Birokrasi

Kredit Tumbuh Melambat di Tengah Ketidakpastian

24 Apr 2025

Pertumbuhan kredit perbankan nasional pada Maret 2025 melambat signifikan menjadi 9,16% secara tahunan, terendah sejak Oktober 2023, akibat melemahnya permintaan yang dipengaruhi sentimen global, terutama kebijakan tarif Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan perlambatan ini terutama disebabkan oleh penurunan permintaan, meskipun ia optimistis beberapa sektor seperti industri, pertambangan, dan jasa sosial masih dapat menopang pertumbuhan kredit dua digit di tahun ini. Namun, pertumbuhan kredit secara keseluruhan diperkirakan hanya akan berada di batas bawah target BI, yakni sekitar 11%-13%.

Deputi Gubernur BI Juda Agung menegaskan bahwa fungsi intermediasi perbankan tetap kuat dengan likuiditas yang memadai, walaupun ada beberapa bank yang menghadapi likuiditas ketat dan mengandalkan sumber pendanaan non-DPK.

Bank besar seperti BCA dan Permata juga memilih langkah hati-hati. Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menargetkan pertumbuhan kredit 6%-8% tahun ini, sejalan dengan pertumbuhan DPK, sambil menunggu perkembangan negosiasi kebijakan tarif AS. Direktur Utama Bank Permata Meliza M. Rusli menegaskan fokus menjaga neraca sehat dan memperkuat digitalisasi di tengah ketidakpastian ekonomi.

Sementara itu, Citigroup menurunkan estimasi pertumbuhan kredit nasional tahun ini menjadi 6% dari sebelumnya 10%, sejalan dengan perlambatan ekonomi yang menekan permintaan kredit.

Politik dan Birokrasi

Milenial Jadi Sasaran Baru Pengembang Properti

23 Apr 2025

Usulan untuk menaikkan plafon harga rumah subsidi menjadi Rp250 juta mencuat seiring peningkatan batas maksimal penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga Rp14 juta per bulan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait. Usulan ini disampaikan oleh Ketua Umum Apersi Djunaidi Abdillah guna menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT), terutama kalangan milenial perkotaan yang belum memiliki rumah.

Sementara itu, Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar menyarankan peninjauan ulang definisi MBR agar lebih inklusif terhadap kelompok MBT. Djunaidi menegaskan perlunya kuota proporsional agar subsidi tetap tepat sasaran dan tidak terserap oleh kelompok berpenghasilan lebih tinggi.

Pemerintah sendiri telah merealisasikan 147.265 unit rumah subsidi sejak Oktober 2024 hingga April 2025. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mencatat lonjakan penyaluran FLPP sebesar 1.273% secara tahunan, menunjukkan peningkatan signifikan dalam distribusi pembiayaan rumah subsidi.

Menteri Maruarar Sirait juga memastikan distribusi rumah subsidi merata untuk berbagai profesi termasuk wartawan, petani, tenaga kesehatan, dan TNI-Polri, serta menekankan pentingnya kualitas dan ketepatan sasaran berdasarkan data BPS by name by address. Dukungan dari Presiden Prabowo, DPR, Danantara, hingga Bank Indonesia turut memperkuat program ini, menjadikannya pilar utama pemenuhan kebutuhan hunian terjangkau di Indonesia.

Politik dan Birokrasi

KPK Hadapi Hambatan Teknis di Lapangan

23 Apr 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita motor Royal Enfield milik mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan PT Bank BJB pada Maret 2025. Namun, hingga kini motor tersebut belum dibawa ke gudang sitaan KPK karena kendala teknis. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menegaskan bahwa keterlambatan ini bukan disebabkan oleh alasan efisiensi anggaran. Ia menjelaskan bahwa aset sitaan seperti kendaraan mewah memang memerlukan biaya perawatan guna menjaga nilainya untuk proses lelang di kemudian hari. Fitroh juga menyebut bahwa kondisi serupa pernah terjadi dalam kasus lain, seperti saat KPK menunda pengangkutan mobil mewah milik Japto Soerjosoemarno.

Politik dan Birokrasi

BI Diprediksi Tahan Suku Bunga Hingga Semester Dua

23 Apr 2025

Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan menahan suku bunga acuan di level 5,75% pada April 2025, seiring dengan masih tingginya gejolak pasar keuangan global dan melemahnya nilai tukar rupiah. Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, menyatakan bahwa keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas rupiah dan mencegah capital outflow yang bisa melemahkan daya tarik aset domestik.

Nilai tukar rupiah tercatat melemah ke Rp 16.860 per dolar AS, menjadikannya mata uang dengan kinerja terburuk di Asia. Oleh karena itu, menjaga interest rate differential (IRD) dibanding negara lain menjadi penting agar surat berharga domestik tetap menarik, seperti disampaikan oleh Banjaran Surya Indrastomo dari Bank Syariah Indonesia.

Meski demikian, sejumlah ekonom melihat ruang penurunan BI-Rate tetap terbuka, terutama jika inflasi terjaga dan tekanan global mereda. Banjaran memproyeksikan penurunan hingga 50 basis poin pada kuartal II dan III 2025, sedangkan Hosianna Evalita Situmorang dari Bank Danamon memprediksi pelonggaran bunga 25 bps pada kuartal III. Bahkan, Myrdal Gunarto dari Maybank Indonesia melihat peluang penurunan total hingga 75 bps, sehingga BI-Rate bisa turun ke 5% pada akhir tahun.

Di sisi lain, Fakhrul Fulvian dari Trimegah Sekuritas mengingatkan bahwa perang dagang global kemungkinan bersifat jangka panjang. Oleh sebab itu, ia menilai langkah pemotongan bunga sebaiknya dimulai lebih awal, termasuk sejak April 2025, guna mengantisipasi perlambatan ekonomi domestik.

Meskipun BI diperkirakan akan mempertahankan suku bunga dalam waktu dekat demi stabilitas nilai tukar dan menjaga arus modal, sejumlah ekonom—seperti Josua Pardede, Banjaran Surya Indrastomo, Hosianna Evalita Situmorang, Myrdal Gunarto, dan Fakhrul Fulvian—menilai bahwa ruang pelonggaran tetap tersedia dalam beberapa bulan ke depan, seiring perkembangan inflasi, arus modal, dan kebijakan The Fed.

Politik dan Birokrasi

Dana Tabungan Pribadi Masih Belum Pulih

23 Apr 2025

Kontraksi Dana Pihak Ketiga (DPK) dari nasabah perorangan masih berlanjut pada awal 2025, mencerminkan perubahan perilaku keuangan masyarakat. Berdasarkan data Bank Indonesia, DPK secara keseluruhan memang tumbuh 5,1% yoy per Februari 2025, tetapi DPK perorangan mengalami penurunan 1,8%, setelah sebelumnya turun 3,4% pada Januari.

Trioksa Siahaan, Senior Vice President LPPI, menilai penurunan ini disebabkan meningkatnya konsumsi rumah tangga yang didanai dari tabungan serta peralihan dana ke instrumen investasi seperti emas dan surat berharga. Ia menyarankan bank lebih kreatif menjaga dana masyarakat, misalnya lewat program gimmick berhadiah.

Evi Dempowati, SVP Bank Mandiri, menyebut tekanan ekonomi menyebabkan masyarakat kelas menengah ke bawah "makan tabungan". Meski demikian, Bank Mandiri tetap mencatatkan pertumbuhan DPK perorangan 5% yoy, terutama dari tabungan yang naik 9% yoy per Maret 2025. Bank Mandiri menargetkan pertumbuhan DPK dua digit dengan strategi digitalisasi seperti Livin by Mandiri, pengembangan produk tabungan fleksibel, dan berbagai program loyalitas.

Frengky Rosadrian, Kepala Divisi Retail Funding BTN, mencatat DPK perorangan BTN naik 6,5% yoy per Maret 2025. Ia mengakui daya beli masih lemah, namun inisiatif digital seperti Bale by BTN mampu mendorong tren positif. BTN berkomitmen terus menyesuaikan produk dan mendorong investasi nasabah agar tren DPK perorangan membaik di kuartal II meski tantangan masih ada.

Meskipun pertumbuhan DPK perorangan secara industri melambat akibat tekanan ekonomi dan perubahan preferensi investasi, bank-bank besar tetap optimistis dengan strategi digital dan inovasi produk untuk mempertahankan dan meningkatkan dana masyarakat.