Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan bahwa rencana Indonesia menerima sekitar 1.000 pengungsi Palestina dari Jalur Gaza hanya dalam rangka evakuasi sementara dan bukan merupakan upaya relokasi secara permanen. Indonesia senantiasa menolak segala upaya yang akan memindahkan secara permanen warga Palestina dari tanah airnya karena segala upaya pengubahan demografi Jalur Gaza merupakan pelanggaran hukum internasional. "Keberadaan mereka di Indonesia bersifat sementara dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk 'memindahkan' warga Palestina tersebut dari tanah airnya," ucap Sugiono.

Warga Palestina yang akan di evakuasi ke Indonesia tersebut adalah korban perang yang akan menerima perawatan dan pengobatan medis serta anak-anak yatim piatu yang perlu menjalani pemulihan atas trauma yang mereka alami, kata Menlu. Sugiono mengatakan bahwa rencana tersebut mengikuti inisiatif sejumlah negara Arab lain seperti Mesir, Qatar, Uni Emirat Arab, serta Turki, yang juga menerima warga palestina yang menjadi korban perang di Gaza. Lebih lanjut, Menlu menegaskan bahwa warga Palestina tersebut baru akan dikirim dan diterima oleh Indonesia apabila semua pihak menghendaki dan menyetujui rencana tersebut. (Yetede)

Pemerintah berencana akan memberikan kelonggaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Rencana tersebut dapat memicu kaburnya investasi industri elektronik ke luar negeri. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) Daniel Suhardiman mengatakan, kebijakan TKDN dibuat dalam rangka untuk meningkatkan investasi produk industri di Indonesia. "Jadi inilah yang kami sarankan kepada pemerintah untuk tidak terjadi pelonggaran," kata dia. Pemberlakuan TKDN terbukti meningkatkan demand produk manufaktur yang diproduksi di dalam negeri. Daniel menerangkan, implementasi TKDN telah memberikan jaminan kepastian investasi juga kepada investor untuk mau berinvestasi di Indonesia.

"Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sudah cukup banyaknya industri yang produknya dibeli setiap tahun melalui kebijakan TKDN ini," ucap dia. Daniel mengimbau agar kebijakan TKDN harus diperkuat untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Apalagi sudah banyak produsen elektronik yang sudah memiliki kemampuan untuk memproduksi lokal. Dia khawatir kalau TKDN dilonggarkan, maka negara atau sektor komoditas lain juga akan minta pelonggaran. "TKDN jangan sampai dilemahkan gitu. Justru harusnya diperkuat TKDN ini. Dan kalau mereka (AS) minta ada kelonggaran untuk handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) ya ini tolong dibahas secara terpisah, di luar elektronika rumah tangga," kata Daniel.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun budaya peduli lingkungan sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian target dekarbonisasi nasional. Perseroan mencatat capaian signifikan dalam upaya pelestarian lingkungan dengan berhasil mengurangi emisi karbon sebesar 10,2 ton melalui pengumpulan 1,9 ton sampah plastik menggunakan Reserve Vending Machine (RVM). Inisiatif ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ASDP yang dijakankan bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Corporate Secertary ASDP, Shelvy Arifin, menjelaskan bahwa RVM kini telah dipasang di berbagai titik strategis, termasuk di Kantor Pusat ASDP, Kementerian BUMN, dan Kemenhub. Keberadaan mesin ini menjadi simbol kuat kolaborasi pemerintah dan BUMN dalam mendorong budaya daur ulang yang berdampak langsung terhadap pengurangan emisi karbon. "Permasalahan emisi karbon telah menjadi isu global yang mendesak. Melalui penerapan RVM di ruang-ruang publik, kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah platik yang bertanggung jawab dan berkontribusi pada perlindungan ekosistem laut," ujar Shlevy. (Yetede)

Pasar saham global, termasuk Indonesia, sempat bergairah usai keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunda penerapan tarif impor balasan selama 90 hari—kecuali terhadap China. Penundaan ini menjadi katalis positif jangka pendek, mendorong IHSG naik 4,79% ke level 6.254,02 pada Kamis (10/4), sejalan dengan penguatan di bursa Asia lainnya seperti Jepang dan Taiwan.

Pelunasan utang pemerintah yang jatuh tempo sepanjang 2025, terutama pada bulan Juni yang mencapai puncak Rp 178,9 triliun, menjadi salah satu sentimen utama yang memengaruhi stabilitas pasar keuangan domestik dan pergerakan nilai tukar rupiah. Selain itu, jatuh tempo Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) serta utang dalam valuta asing juga turut memberi tekanan terhadap kebutuhan likuiditas.

Meskipun kebijakan pemerintah untuk menghapus kuota impor komoditas strategis menimbulkan potensi tantangan, prospek PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) tetap dinilai positif di tahun 2025, terutama karena dukungan dari stabilitas harga bahan baku dan peluang besar dari program pemerintah.

Penundaan tarif impor oleh Amerika Serikat selama 90 hari tidak serta-merta menghilangkan kekhawatiran para pelaku ekspor Indonesia. Ketidakpastian hasil negosiasi tarif dengan AS membuat para eksportir waswas, terutama karena potensi penurunan volume perdagangan dan meningkatnya biaya ekspor dapat mengganggu arus kas serta berdampak pada kualitas kredit perbankan nasional.

Kebijakan terbaru Presiden Donald Trumph untuk memberlakukan tarif tinggi pada berbagai negara telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan ekonomi, pemimpim bisnis, dan mitra internasional. Tarif ini mencakup pajak mininmum 10% untuk semua import dan tarif yang lebih tinggi untuk negara-negara tertentu, yang diterapkan dengan tujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan dan melindungi industri domestik. Ekonom telah memperingatkan bahwa tarif ini dapat menyebabkan peningkatan harga konsumen, karena pengusaha mungkin akan membebankan biaya lebih tinggi dari barang impor kepada konsumen. Skenario ini dapat berkontribusi pada inflasi yang meningkat dan perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi. Carl Weinberg dari High Frequency Economics,  meramalkan kontraksi tajam pada ekonomi AS sebesar 4,5% pada kuartal kedua tahun 2025, dengan kontraksi yang terus berlanjut pada paruh kedua tahun tersebut. Michael Feroli dan JP Morgan memprediksi resesi dimulai pada Juni, sementara Alec Philips dari Goldman Sacsh meningkatkan probabilitas resesi 12 bulan menjadi 45%, sekaligus memotong perkiraan pertumbuhan PDB 2025 menjadi 0,5%. (Yetede)

Kelompok masyarakat kelas 'tanggung' yang sebelumnya tidak terjamah, akhirnya berkesempatan untuk memiliki rumah. Ini disebabkan adanya pelonggaran batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi pertama di kawasan Jabodetabek. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan kelonggaran  bagi masyarakay yang berhak mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dari sebelumnya Rp 7 juta per bulan menjadi maksimal  Rp 12 juta per bulan untuk berstatus lajang. Sedangkan untuk yang sudah menikah memiliki join income maksimal Rp 13 juta dari sebelumnya Rp 8 juta. Pelonggaran batas maksimal pengasilan ini bertujuan untuk memperluas akses perumahan bagi berbagai kalangan, termasuk profesi tertentu seperti wartawan dan buruh. Rencananya Keputusan Menteri tersebut akan diterbitkan pada 21 April 2025. Kebijakan ini tentunya berdampak positif, karena bakal memperluas jangkauan penerima KPR bersubsidi dari kelompok masyarakat kelas 'tanggung' yang sebelumnya kesulitan untuk memiliki hunian. Kelompok ini adalah mereka yang memiliki pendapatan sedikit di atas batas maksimal yang diisyaratkan untuk memperoleh KPR subsidi. (Yetede)

Pemerintah telah merilis Inpres No 06 Tahun 2025 sebagai intrusmen pelindung dalam memaksimalkan penyerapan gabah/beras petani. Dalam beleid itu ditegaskan target pengadaan beras dalam negeri di 2025 sebanyak 3 juta ton, Di sisi lain, pemerintah melalui Perum Bulog menyerap hasil panen petani dengan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram untuk gabah kering panen (GKP) pengadaan beras domestik Bulog itu berdasarkan penugasan Badan Pangan Nasional yang diputuskan dalam rapat koordinasi bidang pangan. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) Arief Prasetya Adi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menasbihkan penghargaannya kepada petani pangan Indonesia sebagai tulang punggung bangsa dan negara. Menurut Kepala Negara, tanpa pangan maka tidak ada negara. Untuk itu, Presiden Prabowo sebagai RI-1 telah mendekretkan arahannya dalam Inpres No 06 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). "Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo telah mengeluarkan Inpres No 06 Tahun 2025. Tentu itu akan menjadi pedoman bersama pemerintah dengan Bulog   agar bagaimana dapat menyerap hasil panen petani kita secara maksimal," jelas Arief. (Yetede)