;
Kategori

Politik dan Birokrasi

( 6612 )

PDIP Siap Oposisi tapi Terbuka untuk Koalisi

10 Apr 2025

Kunjungan silaturahmi Presiden Prabowo Subianto ke kediaman Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pada Senin (7/4) malam menjadi momen penting dalam dinamika politik nasional pasca-Idulfitri 2025. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal, termasuk arah hubungan politik antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan.

Dalam pertemuan empat mata itu, Megawati, selaku Ketua Umum PDIP, menegaskan sikap partainya untuk tetap berada di luar pemerintahan, namun membuka diri terhadap kerja sama untuk kepentingan bangsa dan negara. Hal ini dibenarkan oleh Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra, yang menyebut bahwa meskipun PDIP akan berperan sebagai oposisi, mereka tetap mendukung agar pemerintahan Prabowo berjalan efektif dan stabil.

Muzani juga menekankan bahwa PDIP bisa menjadi mitra strategis, meskipun tidak berada dalam koalisi resmi pemerintahan. Sikap ini mencerminkan model oposisi konstruktif yang tetap menjaga kepentingan nasional di atas kepentingan politik jangka pendek.

Sementara itu, Guntur Romli, politikus PDIP, menambahkan bahwa suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban, diwarnai dengan pemberian parsel berisi sayur-mayur kesukaan Megawati, termasuk tomat berukuran besar. Bahkan, Megawati sempat meminta bibit tomat untuk ditanam sendiri, menandakan nuansa personal yang erat antara keduanya.

Meski pertemuan tersebut bersifat mendadak, Guntur menjelaskan bahwa rencana untuk bertemu sebenarnya sudah dirancang sejak lama, namun tertunda karena padatnya agenda masing-masing.


Dampak Ekonomi Regional Merembet ke Indonesia

10 Apr 2025
Perekonomian Indonesia diprediksi akan menghadapi tekanan berat akibat kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Kebijakan ini bukan hanya menurunkan permintaan global dan harga komoditas, tetapi juga menimbulkan risiko limpahan produk dari negara mitra dagang utama seperti China, yang mengalami pelemahan ekonomi dan kelebihan kapasitas produksi.

Andry Asmoro, Kepala Ekonom Bank Mandiri, menjelaskan bahwa pelemahan ekonomi AS dan negara-negara besar lain seperti Uni Eropa, Jepang, dan terutama China, akan berdampak langsung pada laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Mandiri menghitung bahwa setiap penurunan ekonomi China sebesar 1% bisa menurunkan ekonomi RI sebesar 0,39%, bahkan lebih besar dibanding dampak dari AS yang mencapai 0,37%.

Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) juga memperkirakan dampak kebijakan tarif Trump akan memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya di sektor ekspor-impor seperti tekstil dan alas kaki. Ahmad Heri Firdaus, peneliti dari Indef, menambahkan bahwa Vietnam dan China justru menjadi negara yang paling terdampak secara langsung, dengan potensi penurunan pertumbuhan ekonomi hingga 0,84% untuk Vietnam akibat tarif tinggi yang dikenakan AS.

Kebijakan proteksionisme Trump menciptakan tekanan global yang berimbas pada Indonesia. Dengan sektor manufaktur sebagai penopang utama PDB, dan ketergantungan terhadap ekspor, perekonomian Indonesia berada dalam posisi rentan terhadap perlambatan ekonomi mitra dagang utama, terutama jika tidak segera dilakukan antisipasi dari sisi kebijakan domestik.

Prabowo Dorong Kredit ke Sektor Tekstil

10 Apr 2025
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya dukungan terhadap industri tekstil nasional, meskipun sektor ini sempat diguncang kasus gagal bayar seperti yang dialami oleh Pan Brothers dan Sritex. Menurut Prabowo, industri tekstil adalah sektor padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja, sehingga perlu mendapatkan dukungan pembiayaan, terutama dari bank-bank BUMN. Ia yakin potensi pasar domestik, seperti kebutuhan seragam bagi 44 juta siswa, menjadi peluang besar yang harus dimanfaatkan.

Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, mendukung arahan Presiden namun menekankan perlunya kesiapan dari pelaku industri dan respons yang cermat dari perbankan agar pembiayaan benar-benar efektif. Ia menegaskan bahwa industri tekstil belum memasuki masa surut dan masih memiliki potensi jika dibekali dengan teknologi dan pembiayaan yang tepat.

Bank Mandiri, melalui Sekretaris Perusahaan M. Ashidiq Iswara, menyatakan tetap menyalurkan kredit ke sektor tekstil, namun dengan selektivitas tinggi berdasarkan kinerja dan prospek usaha. Total kredit ke sektor industri pengolahan mencapai Rp 182,9 triliun, termasuk tekstil. Di sisi lain, Presiden Direktur Bank OCBC NISP, Parwati Surjaudaja, menyampaikan bahwa kredit tekstil di perusahaannya masih dalam kondisi sehat dan tetap akan didukung selama nasabah menunjukkan kinerja yang baik.

Para tokoh dan pelaku industri menunjukkan bahwa meskipun menghadapi tantangan, sektor tekstil tetap dianggap strategis dan potensial untuk terus didorong demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja.

Pemberi Andil pada Inflasi

09 Apr 2025

Tarif listrik merupakan komoditas utama yang memberikan andil tertinggi terhadap inflasi bulanan pada Maret 2025 dengan kontribusi sebesar 1,18%. Sementara itu, untuk mengantisipasi inflasi pada kuartal tahun kedua pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan pangan, terutama ketika musim kemarau sudah tiba. Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa tingkat inflasi tahunan pada Maret 2025 sebesar 1,03% year on year (yoy), tercatat lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi tahunan pada Maret 2024 yang mencapai 3,05% (yoy). Namun, tingkat inflasi tahunan pada Maret 2025 masih lebih tinggi daripada Februari 2025 yang tercatat mengalami deflasi hingga 0,09% (yoy).

Setelah langkah pemerintah memberikan diskon listrik sebesar 50% selama bulan Januari-Februari 2025 mendorong terjadinya deflasi pada Januari 2025. Tarif listrik mengalami deflasi 32,03% dan memberikan sumbangan ke deflasi sebesar 1,47%. Adapun diskon tarif listrik memberikan andil deflasi pada Februari 2025 sebesar 0,67%. Adapun program pemerintah tersebut untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah mengatakan, pada Maret 2025 terjadi inflasi secara bulanan sebesar 1,65 month-to-month (mtm), dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,48 pada Februari 2025 menjadi 107,22 pada maret 2025. Pihaknya mencatat bahwa kelompok pengeuaran yang terbesar adalahan perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi sebesar 8,45% (mtm). (Yetede)

Presiden Ingin Berdialog dengan Tokoh yang Pesimistis Masa Depan RI

09 Apr 2025
Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan dirinya memiliki keinginan untuk berdialog bersama tokoh-tokoh yang kerap memandang pesimistis pada masa depan Indonesia, terutama sejak kabinet Merah Putih bekerja di bawah kepemimpinannya. Hal ini dikatakan Presiden Prabowo Subianto dalam wawancara ekslusif bersama tujuh jurnalis dari tujuh media nasional di kediamannya, Hambalang, Bogor. Prabowo menyebutkan dialog tersebut perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi bagian mana yang perlu diperbaiki agar kedepannya yang dikhawatirkan tentang Indonesia itu tidak perlu terjadi. "Saya juga mau dialog. Saya mau ketemu lah, sama siapa. Mari kita bahas. Mungkin tidak usah di publik. Tokoh-tokoh yang di Indonesia gelap. Indonesia gelap maksudnya? Oke, kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap?," kata Prabowo. Tagar Indonesia gelap di media sosial dan pada beberapa demosntrasi terakhir di beberapa kota sempat tajuk yang hangat diperbincangkan. Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesi (BEM S1) pada saat menggelar demonstrasi di Jakarta sekitar pertengahan Februari 2025 menuturkan tagar ini merepresentasikan kekhawatiran terhadap program-program pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. (Yetede)

Optimisme Penjualan Industri Keramik

09 Apr 2025

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menerangkan, pihaknya memandang dampak kebijakan Trump terhadap industri keramik nasional tidak terlalu mengkhawatirkan, karena selama ini AS tidak masuk tujuan impor. Namun, Asaki mengamati dampak lonjakan impor dari negara lain akibat  kebijakan tersebut. Dia menerangkan, Asaki harus mengamati dengan serius ancaman lonjakan impor keramik dari China, India dan Vietnam akibat kebijakan tarif tersebut. AS selama ini melakukan importasi keramik terbesar dari India dan China, "Asaki mendesak Pemerintah untuk membuka kran impor  dan memberlakukan DMO/Domestic Market Obligation Gas untuk industri dalam negeri," ucap Edy.

Asaki membutuhkan atensi serius dan kehadiran Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM berkaitan dengan daya saing industri keramik nasional. Daya saing cenderung semakin menurun akibat gangguan supply gas oleh PGN dengan memberlakukan  kuota pemanfatan volume gas HGBT 60%-70%. "Selain itu, harga regasifikasi gas US$ 16,77/mmbtu telah merugikan industri keramik nasional," ucap dia. Edy menjelaskan, pihaknya sedang mengamati angka impor keramik yang melonjak signifikan dari tahun-tahun dari India pasca diterapkan BMTP/safeguard dan penerapan BMAD atas keramik Impor dari China. "Tidak tertutup kemungkinan adanya indikasi unfair dari India seperti tindakan dumping dan predatory pricing karena mengalami oversupply dan overcapacity,"  ujar dia. (Yetede)

Serikat Pekerja Mengusulkan Agar Pemerintah Perlu Bentuk Satgas PHK

09 Apr 2025
Serikat pekerja mengusulkan agar pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) pemutusan hubungan kerja (PHK), untuk mengatasi dampak negatif dari penerapan tarif balasan atas tarif resiprokal dari AS ke Indonesia. Pasalnya, penerapan kebijakan tarif  resiprokal dikhawatirkan ada 50 ribu tenaga kerja mengalami PHK. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI( Said Iqbal mengatakan, penerapan tarif resiprokal akan berdampak langsung ke kondisi industri di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan peran satgas PHK untuk tenaga kerja yang mengalami PHK. "Dengan demikian satgas ini akan berperan aktif untuk memberikan kontribusi bila terjadi potensi PHK," kata Said. Said mengatakan, satgas akan diisi oleh seluruh perwakilan mulai dari asosiasi pengusaha, serikat pekerja, hingga perwakilan dari DPR. Dengan adanya perwakilan ini diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan pemangku kepentingan terkait. "Satgas ini juga untuk mendeklinasi potensi kemogokan bila terjadi PHK yang mengakibatkan hak buruh tidak dibayar. Kami meminta kepada presiden bila terjadi PHK agar hal buruh dibayarkan sesaui peraturan. Satgas ini sangat berperan," kata Said. 

RI Ambil Langkah Kompromi Hadapi Trump

09 Apr 2025

Pemerintah Indonesia tengah menghadapi tantangan besar akibat rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengenakan tarif bea masuk resiprokal sebesar 32% terhadap sejumlah produk ekspor Indonesia. Alih-alih melakukan retaliasi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk memilih jalur negosiasi dan solusi saling menguntungkan (win-win solution). Dalam forum Sarasehan Ekonomi, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia meningkatkan impor dari AS, seperti rig pengeboran, LPG, dan LNG.

Langkah konkret lainnya termasuk pengiriman surat resmi ke otoritas perdagangan AS, deregulasi perpajakan, pelonggaran kuota impor, dan pelonggaran syarat TKDN. Presiden juga memerintahkan agar peraturan teknis yang menghambat dunia usaha diawasi langsung dan hanya dikeluarkan dengan izin presiden.

Upaya ini disambut positif pelaku usaha, seperti Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani, yang menekankan pentingnya pengawalan implementasi kebijakan agar tidak berhenti sebatas wacana. Di sisi lain, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) siap meningkatkan impor kapas dari AS hingga 50% untuk menekan dampak tarif dan mendorong potensi keringanan tarif ekspor pakaian jadi ke AS.

Dengan fundamental ekonomi yang dinilai cukup kuat, Indonesia berupaya menjadikan tekanan tarif ini sebagai peluang untuk memperbaiki neraca perdagangan dengan AS.


Stimulus Ekonomi Jadi Harapan Investor

09 Apr 2025
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kejatuhan tajam pada perdagangan pertama setelah libur Lebaran, Selasa (8/4), sebagai dampak langsung dari kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). IHSG sempat turun lebih dari 9% hingga menyebabkan trading halt, sebelum ditutup melemah 7,90% di level 5.996,14. Dana asing pun keluar dari pasar sebesar Rp 3,87 triliun.

Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah meluncurkan berbagai stimulus seperti penyesuaian batas auto rejection, relaksasi buyback, dan penundaan short selling, langkah ini dinilai belum cukup oleh para pengamat pasar.

Hendra Wardhana, Pengamat Pasar Modal, menekankan pentingnya respons cepat dan terkoordinasi dari pemerintah serta otoritas terkait untuk mengembalikan kepercayaan investor. Menurutnya, pernyataan resmi atau intervensi langsung lebih efektif dibanding sekadar mengandalkan sistem otomatis.

Parto Kawito, Direktur Infovesta Utama, juga mengungkapkan bahwa investor masih khawatir terhadap kondisi fundamental ekonomi, meski hubungan perdagangan Indonesia-AS relatif kecil. Ia menyatakan bahwa kebijakan Presiden AS Donald Trump tetap berdampak besar terhadap pasar Indonesia.

Edwin Sebayang, Direktur Purwanto Asset Management, menambahkan bahwa dominasi sentimen ketakutan di pasar saat ini tidak bisa dilawan hanya dengan stimulus yang tidak terpadu. Ia menyoroti pentingnya koordinasi yang solid antar lembaga.

Sementara itu, Daniel Agustinus dari Kanaka Hita Solvera menyarankan agar pemerintah menginstruksikan lembaga dana besar seperti BPJS Ketenagakerjaan dan dana pensiun untuk meningkatkan porsi investasinya di saham sebagai langkah stabilisasi.

Secara teknikal, analis Ezaridho Ibnutama dari NH Korindo Sekuritas memperkirakan IHSG masih berpotensi melemah hingga level support mayor di kisaran 5.370 jika tekanan pasar berlanjut.

Dengan kondisi ini, kepercayaan investor dan tindakan cepat dari pemerintah akan menjadi kunci untuk membalikkan arah pasar yang sedang lesu.

RI Genjot Utang untuk Redam Dampak Perang Tarif

09 Apr 2025
Pemerintah Indonesia, melalui strategi pembiayaan utang yang agresif, telah mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global, salah satunya dampak dari kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden AS, Donald Trump. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa hingga 31 Maret 2025, realisasi pembiayaan utang telah mencapai Rp 250 triliun, yang merupakan 40,6% dari target APBN 2025 sebesar Rp 616,2 triliun. Strategi front loading ini diambil untuk mengantisipasi dampak dari ketidakpastian yang dipicu kebijakan global, terutama dari AS.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto tercatat mencapai Rp 270,4 triliun, yang lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ia juga memastikan bahwa meskipun terjadi peningkatan utang, hal ini bukan karena pemerintah kekurangan dana, melainkan sebagai bagian dari strategi untuk menghadapi potensi disrupsi ekonomi.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa pemerintah akan menjaga stabilitas imbal hasil SBN, meskipun pasar keuangan global mengalami gejolak. Sri Mulyani juga menegaskan bahwa defisit anggaran pada kuartal pertama 2025 tercatat sebesar Rp 104,2 triliun atau sekitar 0,43% dari PDB, dan ia memastikan defisit tersebut tidak akan melebihi target yang ditetapkan dalam APBN 2025.

Pemerintah tetap optimistis bahwa program-program yang dijalankan Presiden RI tetap bisa berjalan sesuai dengan rencana meskipun tantangan global yang ada.