Pada tanggal 2 April 2025 Presiden Donald Trump akhirnya mengumumkan "Darurat Nasional" untuk menaikkan tingkat tarif kepada mitra dagangnya yang menikmati surplus perdagangan dengan AS. Sebagaimana tertuang  dalam fact sheet Gedung Putih, "Darurat Nasional" ini ditujukan untuk meningkatkan kedaulatan dan memperkuat keamanan nasional dan ekonomi  AS. Berbeda dengan kebijakan tarifnya di masa kepresidenan pertama dari 20 Januari 2017 hinga 20 Januri 2021, kali ini sejumlah mitra dagang AS menunjukkan sikap perlawanan secara nyata dan segera menyiapkan Langkah balasan. China segera menerapkan tariff counter-measures namun tetap membuka pintu periundingan dengan AS.

Presiden Uni Eropa mengumumkan bahwa Brussels sedang menyelesaikan paket pertama tindakan balasan terhadap kebijakan tarif Trump di sektor baja. Langkah ini ajan diusulkan dengan paket berikutnya, bila perundingan antara Washington, DC dan Brussels gagal mencapai kesepakatan. Meksiko, Kanada: counter measures tapi siap berunding. Di pihak lain, negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam tidak serta merta menyiapkan counter-measures tetapi segera mengajak Trump untuk berunding. Bagaimana dengan Indonesia? Berbeda dengan tahun lalu,  pemberitaan di sekitar Idul Fitri kali ini segera ditimpali dengan berita mengenai kebijakan tarif Trump dimana Indonesia  dimana Indonesia menjadi salah satu targetnya. (Yetede)

Di tengah tekanan perekonomian dunia, momentum Ramadan dan Idulfitri masih memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025. Meski demikian, pemerintah tetap harus mewaspadai kondisi daya beli yang dinilai tidak dalam kondisi menggembirakan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, momentum Ramadan dan Idulfitri yang berlangsung pada kuartal 1-2025 berpotensi memberikan dorongan tambahan ke perekonomian dari sisi konsumsi rumah tangga. Namun, kondisi ini masih dibayangi oleh belum pulihnya daya beli seacra menyeluruh, sebab terjadi deflasi bulanan pada Januari-Februari serta deflasi tahunan di Februari 2025. "Kondisi ini mencerminkan masih ada tantangan lemahnya domestik, khususnya dari kelompok kelas menengah dan bawah yang merupakan penggerak utama konsumsi," jelas Shinta kepada Investor Daily.

Bila melihat secara historis dalam tiga bulan terakhir, pertumbuhan ekonomi secara konsisten  berada diangka 5% pada kuartal 1. Dengan rincian 5,02% di tahun 2022, 5,04% pada 2023, dan 5,11% pada kuartal 1-2024. "Kami memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1-2025 akan berada dalam kisaran 4,9% hingga 5,1% (yoy)," tutur Shinta. Selain faktor musiman, terdapat berbagai stimulus kebijakan fiskal yang diharapkan memberi dorongan tambahan, seperti diskon tarif listrik 50% untuk pelanggan tertentu selama Januari-Februari 2025; penurunan harga tiket pesawat menjelang Idulfitri ; pencairan THR, bantuan sosail, dan program PKH yang menjadi faktor pendukung belanja masyarakat. (Yetede)

Pemerintah mengingatkan, masyarakat jangan tergantung pada bantuan sosial (bansos). Adapun tujuan pemberian program bantuan sosial oleh pemerintah, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan membantu keluarga penerima manfaat (KPM) agar lebih mandiri. Hal itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat melakukan silahturahmi dengan warga di mesjis Baiturohman, Desa Jatijejer. "Panjenengan (Anda) ini dirancang tidak untuk terus-menerus memperoleh bansos, kecuali yang lansia dan penyandang disabilitas. Kami berharap KPM bisa graduasi (lulus) dari program bansos," kata dia. Mensos mengimbau mereka yang masih usia produktif lepas dari program bansos dan beralih ke berbagai program lain yang disediakan pemerintah seperti program pemberdayaan, program bantuan modal program pelatihan manajemen pengelolaan UMKM, program pelatihan keterampilan dan program-program produktif lainnya. "yang sehat, yang bukan lansia yang harus bisa menjadi keluarga yang lebih mandiri, ikut program yang lainnya, bukan program bansos," katanya.

Menghadapi potensi pemberlakuan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat, pemerintah Indonesia tengah menyusun strategi yang seimbang antara jalur tarif dan non-tarif. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) merekomendasikan dua pendekatan: menurunkan tarif untuk beberapa produk impor AS, dan merelaksasi hambatan non-tarif seperti larangan terbatas. DEN bahkan menyebut kebijakan tarif AS di bawah Presiden Donald Trump bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 0,8 poin, asal diiringi peningkatan investasi dan diversifikasi mitra dagang.

Target penerimaan pajak Indonesia tahun 2025 menghadapi tekanan berat akibat kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat. Presiden AS Donald Trump menetapkan tarif impor sebesar 32% terhadap barang asal Indonesia, yang menurut Syafruddin Karimi, Ekonom Universitas Andalas, berpotensi melemahkan daya saing ekspor Indonesia. Produk ekspor utama seperti minyak sawit, karet, dan logam dasar bisa mengalami penurunan permintaan dan harga, yang berdampak langsung pada penerimaan pajak negara.

Kondisi likuiditas perbankan nasional, khususnya pada kelompok bank besar (KBMI 4), menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan rasio kredit terhadap simpanan (LDR) beberapa bank besar telah melewati ambang batas sehat 92%. Bank Negara Indonesia (BNI) mencatat LDR tertinggi sebesar 95,7% pada Februari 2025, yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pertumbuhan kredit (10,2%) dan dana pihak ketiga (DPK) yang hanya tumbuh 1%. Kondisi serupa dialami Bank Mandiri dengan LDR 92,5%.

Presiden AS Donald Trump mengenai tarif pada sejumlah negara yang dinilai merugikan AS. Hari saat pengumuman disampaikan, disebut  ”Hari Pembebasan” (Liberation Day). Indonesia tak luput dari kebijakan tarif itu. Dalam pengumuman yang dilakukan di Gedung Putih pada Rabu (2/4) atau Kamis (3/4) dini hari WIB, Indonesia dikenai tarif timbal balik 32 %. Dua negara ASEAN, yakni Thailand dan Vietnam, mendapat tekanan tarif cukup besar, 36 % dan 46 %. ”Dalam banyak kasus, terutama dalam hal perdagangan, kawan lebih buruk daripada lawan,” kata Trump. Apa yang disampaikan Trump bisa jadi teknik ”memaksa” pihak yang dikenai tarif supaya mau bernegosiasi. Trump menunggu tawaran negara mitra agar defisit perdagangan AS berkurang. Dengan kata lain, AS menerapkan pendekatan bilateral dan kekuatannya sebagai negara raksasa untuk memengaruhi mitra dagang.

Apa yang dilakukan Trump pada ”Liberation Day” mirip upaya yang diterapkannya terhadap Eropa terkait pertahanan. AS menggertak negara-negara Eropa agar menambah belanja pertahanan demi kepentingan NATO. Pemikiran bahwa AS ”terlalu banyak memberi” dipakai Trump dalam melihat perekonomian AS. Sudah terlalu besar defisit yang diderita AS selama melakoni perdagangan dengan banyak mitra, termasuk sekutu. Menurut Trump dan penasihatnya, cara ampuh untuk menekan defisit akibat konsumsi domestik dan impor yang berlebih adalah penerapan tarif. Palu godam tarif yang diterapkan Trump mengingatkan bahwa perubahan adalah keniscayaan. Karena itu, efisiensi, diversifikasi pasar, serta kerja sama di antara negara-negara menengah harus selalu ditingkatkan. Jangan mau hanya bergantung begitu saja pada kekuatan besar. (Yoga)

Terobosan Badan Bank Tanah dalam penyediaan lahan perumahan rakyat dengan harga terjangkau tengah dinantikan. Badan yang dibentuk empat tahun silam itu memiliki sederet tugas untuk menopang program prioritas nasional Tiga Juta Rumah. Badan Bank Tanah merupakan badan khusus yang dibentuk pemerintah pusat dan diberi kewenangan khusus untuk pengadaan dan pengelolaan tanah, serta bertanggung jawab kepada Presiden. Badan itu dibentuk untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. 

Badan Bank Tanah memiliki total aset lahan 33.116 hektar. Dari jumlah itu, lahan yang ditawarkan untuk perumahan atau permukiman seluas 73,04 hektar atau hanya 0,22 % dari total aset lahan. Sekretaris Dewan Pakar Lembaga Pengkajian Bidang Perumahan, Permukiman, dan Pembangunan Perkotaan (HUD Institute) Muhammad Joni menilai, Badan Bank Tanah belum fokus dan memprioritaskan pengelolaan tanah untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Porsi asset lahan untuk perumahan seluas 73,04 hektar dinilai sangat kecil dari total aset Badan Bank Tanah seluas 33.116 hektar.

”Peruntukan lahan perumahan kecil sekali. Jauh dari prioritas kebutuhan program strategis nasional Tiga Juta Rumah,” ujar Joni, akhir pekan lalu. Ia menegaskan, Badan Bank Tanah memiliki sederet tugas untuk mendukung program strategis nasional Tiga Juta Rumah. Di antaranya, mengontrol indeks kemahalan harga tanah serta menjaga peran negara supaya tanah bukan murni komoditas komersial belaka. Meskipun demikian, Badan Bank Tanah dinilai belum memiliki peta jalan yang jelas terkait penyediaan lahan perumahan. Penjajakan lahan oleh Bank Tanah masih terkesan lamban dan tidak terbuka. (Yoga)

Pasukan oranye di Jakarta mendapat tiga kabar baik sekaligus saat momen Idul Fitri 2025. Kabar itu meliputi syarat minimal menjadi petugas hanya cukup lulusan SD, masa evaluasi kinerja yang sebelumnya dilakukan setiap tahun kini diperpanjang menjadi tiga tahun sekali, dan rencana perpanjangan usia pensiun. Kabar itu disambut dengan wajah berseri-seri oleh pasukan oranye, julukan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Namun, pasukan serba bisa ini juga berharap mendapat jaminan hari tua setelah pensiun. Gubernur Jakarta Pramono Anung menjanjikan perubahan dalam syarat minimal perekrutan dan evaluasi kontrak PPSU saat masa kampanye Pilkada Jakarta 2024, yang ditunaikannya dengan menandatangani Pergub.

Hal itu diumumkan saat acara gelar griya open house di rumah dinas gubernur, Senin (31/3). Keputusan ini dibuat karena PPSU adalah garda terdepan pelayanan masyarakat. Mereka terlibat menangani prasarana dan sarana jalan, saluran, taman, kebersihan, dan penerangan jalan umum sejak 2015. Bahkan, saat pandemi Covid-19, mereka turut membantu pemulasaraan jenazah. Kegembiraan menerima kabar itu diperlihatkan Prayoga (49), anggota pasukan oranye, pada Selasa (1/4) di teras Kantor Kelurahan Petamburan, Jakpus. ”Alhamdulillah jadi enggak mempersulit buat ke depannya. Kita-kita sudah tua, tetapi tenaganya masih bisa dipakai,” ujar Prayoga menanggapi kado Lebaran untuk pasukan oranye dari Pramono-Rano Karno. Prayoga sudah 10 tahun menjadi personel PPSU. Setiap hari, ia bertugas membersihkan jalan protokol, memastikan saluran air warga tidak tersumbat, hingga membuat mural.

Dalam kurun waktu tersebut, upah mereka terus bertambah hingga sesuai upah minimum regional (UMR), kini mencapai Rp 5,39 juta per bulan. Peralatan kerja juga semakin baik. Mereka mendapat seragam, sepatu bot, topi, sapu, hingga kendaraan operasional berupa mobil dan sepeda motor roda tiga. Kebijakan Pramono-Rano terkait evaluasi setiap tiga tahun mendapat apresiasi besar. Sebab, selama ini PPSU bersusah payah mengurus berkas di sela-sela pekerjaan dan sering terkendala sistem daring. Total biaya yang dikeluarkan bisa mencapai Rp 500.000. Biaya terbesar berasal dari tes urine dan SKCK. Prayoga, dan rekan-rekan PPSU lainnya juga berharap adanya jaminan hari tua untuk modal usaha setelah pensiun. Karena tak ingin bergantung sepenuhnya pada anak atau bantuan sosial. (Yoga)

Kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang membebaskan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk rumah susun atau apartemen di bawah Rp 650 juta disambut positif warga. Kebijakan itu dinilai tidak hanya meringankan beban pajak, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat, terutama kaum kelas menengah. Warga Jakpus, Melisa (32) yang memiliki hunian apartemen di bawah batas nilai jual obyek pajak (NJOP) Rp 650 juta sangat senang mendengar kabar ini. Ia ak lagi terbebani pajak tahunan sehingga bisa lebih fokus dalam membangun masa depan yang lebih stabil. ”Dengan adanya pembebasan PBB, saya bisa menghemat pengeluaran bulanan hingga ratusan ribu rupiah per bulan yang biasanya saya sisihkan untuk membayar pajak tahunan. Ini sangat membantu keluarga kecil saya yang tinggal di apartemen dengan harga terjangkau,” ujarnya, Kamis (27/3).

Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pembebasan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Keputusan Gubernur No 281 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 25 Maret 2025. Dalam keputusan tersebut, ada pembebasan pajak untuk rumah di bawah Rp 2 miliar dan apartemen di bawah Rp 650 juta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil langkah tersebut karena rata-rata NJOP rumah susun atau apartemen di Jakarta kurang dari Rp 650 juta. Dalam hal kepemilikan apartemen, apabila satu orang individu mempunyai lebih dari satu apartemen, hanya apartemen dengan NJOP terendah yang mendapat pembebasan PBB. Melisa berharap agar kebijakan pembebasan PBB untuk apartemen dapat menjadi kebijakan yang berkelanjutan dan bahkan diperluas di masa depan. (Yoga)