Pemerintah berupaya meningkatkan tax ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap PDB dengan mendorong inklusi keuangan, terutama dengan mengajak masyarakat memiliki rekening bank. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Presiden Prabowo Subianto untuk menarik potensi pajak dari sektor informal yang selama ini sulit terpantau.

Presiden Prabowo, dalam Sidang Paripurna Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3) berseloroh tentang volatilitas harga saham di bursa Indonesia. Menurut dia, harga saham boleh saja naik turun, yang terpenting, pangan dan negara tetap aman. Pernyataan ini menanggapi penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih dari 5 % ke level 6.073 dalam waktu kurang dari sehari pada 18 Maret 2025. Media nasional hingga media sosial memviralkan kabar ”IHSG Anjlok”, yang mengingatkan publik pada situasi serupa di awal masa pandemi Covid-19. Aksi jual oleh investor asing yang membuat pasar melemah sejak Oktober 2024 pada hari itu memuncak.

Justru di tengah tren positif pasar saham di banyak negara. Tak heran jika publik kemudian menuding faktor internal sebagai penyebab utama. Pasar yang dibangun atas dasar kepercayaan itu belakangan terusik oleh sejumlah kebijakan ekonomi dan politik pemerintahan baru. Mulai dari penambahan kementerian dan lembaga, efisiensi anggaran ASN demi program Makan Bergizi Gratis, konsolidasi aset BUMN untuk Danantara, rumor pergantian Menkeu Sri Mulyani, hingga pengesahan revisi UU TNI yang menghidupkan kembali nostalgia dwifungsi ABRI. Di sisi lain, masyarakat menengah ke bawah tengah dilanda kekhawatiran akibat penurunan pendapatan dan ancaman PHK yang semakin meluas.

Kondisi ini tecermin dalam survei Indeks Kepercayaan Konsumen oleh BI yang terus menurun sejak November dan mencapai angka 126,4 pada Februari 2025. Gejala pemburukan ekonomi juga tampak dari sisi fiskal. Hingga Februari 2025, penerimaan negara dilaporkan turun 20,85 % disbanding periode yang sama tahun sebelumnya, disebabkan merosotnya penerimaan perpajakan sebesar 30,19 % dibanding capaian dua bulan pertama tahun 2024. Ketika kondisi tersebut memperburuk kinerja IHSG, pemerintah mengklaim bahwa kondisi fiskal negara masih kuat. Pasar tidak bisa diminta untuk berpura-pura bahwa ekonomi sedang baik-baik saja ketika kenyataannya tidak demikian.

Menurut ekonom Agustinus Prasetyantoko, pasar memiliki inteligensinya sendiri. Karena itu, investor tidak bisa ”dibeli” hanya dengan narasi atau optimisme sepihak. Pelaku pasar, khususnya investor, cenderung lebih cepat dan cerdas dalam membentuk ekspektasi terhadap prospek ekonomi, membaik maupun memburuk. Tak heran jika respons pelaku sektor keuangan hampir selalu mendahului kenyataan di sektor riil. Ketika ekspektasi telah dijawab oleh realitas di lapangan, strategi membentuk persepsi positif saja tidak lagi memadai. Terlebih jika sosok kunci dalam perekonomian, seperti Presiden, justru bersikap berseberangan terhadap reaksi pasar yang telah lebih dahulu membaca kondisi riil. (Yoga)

DPR tengah memproses revisi UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK. Komisi XI DPR berencana mengajukannya sebagai RUU inisiatif pada masa sidang berikutnya. Proses revisi UU P2SK semula sebatas untuk menindaklanjuti hasil putusan uji materi (judicial review) MK atas UU P2SK alias omnibus law Keuangan. Sejumlah pasal itu terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan OJK. Namun, pembahasan berpotensi melebar. Belakangan, DPR ingin sekaligus merevisi sejumlah pasal lain yang berkaitan dengan peran BI, terutama seputar tugas bank sentral tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjelaskan, DPR ingin memanfaatkan momentum revisi UU P2SK untuk turut mengubah fungsi BI melalui pembahasan politik yang mendalam.

Dalam hal ini, peran BI menjaga stabilitas sistem keuangan akan diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. ”Kami sedang membicarakan (penambahan peran BI), tetapi belum memutuskan, dan sedang diformulasikan. Untuk itu, saya minta tidak dijadikan bahan spekulasi baru,” ujarnya dalam Capital Market Forum 2025 di Jakarta, Jumat (21/3). Pengajar di Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai, pemerintah perlu instrument kuat untuk mendorong pertumbuhan, tetapi bukan dengan menjadikan BI sebagai sumber pendanaan fiskal. Fokus sebaiknya pada reformasi pajak dan efisiensi belanja, sementara BI tetap menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, dan sistem keuangan demi menjaga independesinya dari campur tangan pemerintah yang berkuasa. (Yoga)

Para pelaku UMKM di Indoncsia masih menanti kepastian hukum terkait perpanjangan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0.5% hingga akhir 2025. Meski pemerintahan Prabowo telah menjanjikan perpanjangan tersebut, regulasi yang mengikat belum diterbitkan, menimbulkan ketidakpastian di kalangan wajib pajak. Partner RDN Consulting Leander, Resadhatu menyoroti kebingungan yang dialami pelaku usaha akibat ketidakjelasan regulasi. Ketidakpastian ini bahkan berpotensi meningkatkan ketidakpatuhan pajak dan risiko hukum bagi wajib pajak.

"Parapelaku UMKM masih menunggu kepastian, siapa yang berhak atas perpanjangan insentif ini serta bagaimana mekanismenya diberlakukan," jelasnya, Minggu (23/3/2025). Pernyataan resmi mengenai perpanjangan insentif PPh Final 0,5% pertama kali disampaikan Menkor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Paket Stimulus Ekonomi pada 16 Desember 2024. Menkeu Sri Mulyani juga beberapakali menegaskan dukungan pemerintah terhadap insentif pajak bagi UMKM. Menurut dia, Kementerian UMKM sempat menyebut bahwa regulasi terkait akan diselesaikan paling lambat awal Januari 2025.

Namun, hingga kini, payung hukum tersebut belum terealisasi. Saat ini,ketentuan pajak bagi UMKM masih mengacu PP No 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. PP ini menetapkan tariff PPh Final 0,5% bagi wajib pajak dengan peredaran bruto hingga Rp 4,8 miliar per tahun, namun dengan batas pemanfaatan maksimal tujuh tahun pajak. Dengan demikian, wajib pajak yang telah menggunakan insentif ini sejak 2018 tidak lagi dapat menikmatinya. (Yetede)

Meskipun terjadi gangguan pada sistem inti perpajakan (Coretax), Kementerian Keuangan memastikan hal tersebut tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan 2024. Staf Ahli Menteri Keuangan, Iwan Djuniardi, menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi tetap dapat melaporkan SPT menggunakan aplikasi DJP Online, yang tidak terpengaruh oleh gangguan tersebut. Untuk SPT Masa Pajak yang menggunakan Coretax, pelaporan baru akan berlaku mulai Januari 2025.

Selain itu, pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, menekankan pentingnya penyempurnaan sistem Coretax untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik secara formal maupun materiil, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan negara. Dalam hal ini, sistem Coretax dengan fitur compliant risk management (CRM) diharapkan memudahkan penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak patuh, termasuk yang tidak melaporkan SPT.

Kenaikan credit default swap (CDS) Indonesia menunjukkan meningkatnya risiko investasi yang berdampak langsung pada biaya penerbitan utang pemerintah, khususnya dalam bentuk valuta asing (valas). Meski peringkat utang Indonesia masih bertahan pada level investment grade, kenaikan CDS lima tahun hingga 91,66 per 22 Maret 2025, atau naik lebih dari 28% dalam sebulan terakhir, memperkuat sinyal meningkatnya premi risiko.

Prospek pertumbuhan emiten kawasan industri di Indonesia menunjukkan potensi positif, terutama karena peluang relokasi usaha dari China akibat perang dagang dengan Amerika Serikat. Hal ini sempat terbukti pada periode 2018–2019, di mana penjualan lahan industri di kawasan Greater Jakarta meningkat signifikan hingga 380 hektare, dengan kontribusi besar dari sektor otomotif, kimia, makanan-minuman, dan pusat data.

Menjelang libur panjang Lebaran, pergerakan saham bank-bank BUMN diperkirakan sangat dipengaruhi oleh hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang kali ini menjadi sorotan karena melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk pertama kalinya. Keputusan penting seperti pembagian dividen dan pergantian direksi berpotensi menjadi katalis utama bagi kinerja saham-saham perbankan pelat merah yang tengah tertekan.