Lebaran jadi momen bagi para perantau pulang ke kampung halaman. Tapi, kondisi ekonomi terkadang membuat mereka mencari cara untuk menekan pengeluaran saat mudik. Salah satunya dengan mengikuti program mudik gratis dari berbagai pihak, termasuk politisi. Pasangan Yasino (38) dan Fitria (37) akhirnya bisa bernapas lega. Perantau dari Kebumen, Jateng, ini akhirnya berhasil menekan pengeluaran saat mudik karena mengikuti program Bantu Rakyat Mudik Gratis 2025 yang diadakan Partai Amanat Nasional (PAN) karena pasangan ini punya empat anak sehingga untuk mudik memerlukan enam tiket. Sementara, harga satu tiket untuk pulang ke Kebumen Rp 330.000. ”Kalau enam orang, bisa Rp 2 juta sekali jalan,” kata Yasino di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/3).

Mengeluarkan uang sebanyak itu sekali jalan memberatkan keluarga ini. Apalagi, Yasino sebagai pencari nafkah tunggal hanya berdagang kaki lima di Pasar Sumur Batu, Kebayoran, Jakpus. ”Kami juga tidak satu bus. Saya sama satu anak ikut (bus) ke Wonosari, sementara istri saya berempat dengan anak lainnya dari Cilacap. Yang ke Kebumen habis saat war ticket,” kata Yasino sambil tertawa. Setiba di tujuan masing-masing, mereka bakal menggunakan taksi daring ke kampung halamannya di Kebumen. Meskipun jauh dengan ongkos ratusan ribu, harga ini jauh lebih murah dibanding naik bus umum.

Baik Fitria maupun Yasino tidak keberatan ikut mudik gratis yang diadakan oleh partai politik meskipun mereka bukan simpatisan. Program dari PAN ini juga terbuka untuk masyarakat sehingga semua bisa memanfaatkannya. ”Nanti Lebaran ada kondangan dari saudara istri saya dan biasanya kami juga rutin pulang kampung setiap Lebaran. Jadi, kalau tiap tahun ada seperti ini (mudik gratis), kami menjadi sangat terbantu,” tutur Yasino. Sekjen PAN Eko Hendro Purnomo menyatakan, mudik gratis terlaksana dengan memberangkatkan hingga 1.500 pemudik dengan 30 bus dari berbagai tujuan di Sumatera dan Jawa. Kegiatan ini bisa terlaksana karena urunan para politisi dari Fraksi PAN di parlemen serta pengurus partai.

”Sementara ini, urunan dari anggota fraksi, tentunya DPP (Dewan Pimpinan Pusat), termasuk Pak Ketua Umum dan saya juga menyumbang. Ini menjadi awal kembali kegiatan yang sama setelah terhenti saat pandemi,” kata Eko. Menurut Eko, mudik gratis ini bakal dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Apalagi, saat ini politisi yang terpilih menjadi anggota legislatif di DPR mencapai 48 kursi. Ketua Fraksi PAN DPR Putri Zulkifli Hasan yang turut melepas keberangkatan mudik gratis menuturkan, kegiatan ini menjadi bagian komitmen partainya untuk hadir dan menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat. Program mudik dari politisi masih diminati, terlepas apa pun pilihan politik mereka yang memanfaatkan program ini. (Yoga)

Puncak arus mudik Lebaran 2025 diprediksi terjadi pada Jumat (28/3) yang merupakan libur hari pertama pelaksanaan cuti bersama. Jumlah pemudik yang telah meninggalkan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek lebih awal masih belum signifikan. Berdasarkan pantauan di Km 101 Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) pada Rabu (26/3) pukul 17.00, arus lalu lintas ramai lancar. Kendaraan pribadi mendominasi, beberapa diantaranya membawa barang bawaan di atas mobil. Kecepatan mobil berkisar 60-100 km per jam. Tempat istirahat di Km 101 pun masih sepi, tidak ada antrean di SPBU, toilet, dan tempat parkir.

Menko PMK, Pratikno seusai meninjau arus mudik di Rest Area Km 57 Tol Jakarta-Cikampek, Rabu, mengatakan, hasil pemantauan menunjukkan tidak ada permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan mudik tahun ini. Sejumlah persiapan telah dimatangkan untuk memastikan arus lalu lintas lancar selama mudik Lebaran. ”Kami terus meningkatkan kerja sama dan sinergi dengan seluruh pihak. Perencanaan sudah kami susun sebaik-baiknya. Saatnya sekarang mengawal implementasinya sedetail mungkin, melakukan monitoring, melakukan respons cepat terhadap masalah-masalah detail di lapangan,” ujar Pratikno. (Yoga)

Gangguan penerapan sistem perpajakan Coretax berimbas pada tertekannya penerimaan negara. Pemerintah diharapkan melakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap seluruh aspek pengadaan dan implementasi Coretax. Kredibilitas pemerintah sebagai otoritas pajak dipertaruhkan. Sejak 1 Januari 2025, pemerintah resmi memberlakukan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Coretax yang mengintegrasikan berbagai proses bisnis terkait urusan penyetoran dan pelaporan pajak. Sayangnya, sejak hari pertama penerapan, pelaku usaha menghadapi berbagai kendala mengakses sistem. Mulai dari kesulitan mendaftar dan mengakses (log in), kapasitas bandwidth yang terbatas hingga situs gagal dimuat, sampai ketidaksesuaian data pajak dalam sistem, yang memicu terjadinya kegagalan proses pembayaran.

Kondisi ini menyebabkan turunnya penerimaan negara pada Januari-Februari 2025 sebesar 30,2 % menjadi Rp 187,8 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Kemenkeu, Dwi Astuti mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan terbaru, Coretax telah mengalami peningkatan kinerja sistem, khususnya pada proses log in, registrasi, penerbitan faktur pajak, pelaporan surat pemberitahuan (SPT), dan pembuatan bukti potong. ”Hal ini terlihat dari penurunan yang signifikan pada waktu tunggu (latensi) di area layanan Coretax DJP pada periode akhir Februari 2025,” ujar Dwi, di  Jakarta, Rabu (26/3). Untuk membantu wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam menggunakan Coretax, DJP telah menyediakan berbagai saluran komunikasi dan asistensi yang dapat diakses dengan mudah.

Pemerintah juga menghapus sanksi keterlambatan pembayaran pajak bagi pihak yang terdampak Coretax selama masa pajak Januari-Maret 2025. Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi menilai, Coretax semestinya diterapkan secara bertahap demi mengurangi potensi gangguan dan dampaknya ke penerimaan negara. Di tengah proses perbaikan, ia berharap pemerintah meluncurkan ulang sistem, lalu bertahap menerapkannya mulai dari lingkup terkecil. Ia mengingatkan, perbaikan Coretax menjadi pertaruhan kredibilitas pemerintah sebagai otoritas pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi serius atas sistem perpajakan tersebut, termasuk audit menyeluruh terhadap aspek pengadaan dan implementasinya. (Yoga)

Menjelang libur Lebaran 2025, IHSG mencatatkan penguatan signifikan selama dua hari berturut-turut. Pada Selasa (25/3) IHSG naik 1,21% ke 6.235,62, lalu melonjak 3,8% ke 6.472,36 pada Rabu (26/3). Kenaikan ini didorong oleh arus masuk dana asing (net buy) sebesar Rp 2,58 triliun, terutama pada saham perbankan besar seperti BMRI, BBCA, dan BBRI. Saham-saham ini menarik minat karena pembagian dividen dengan yield tinggi, seperti dijelaskan oleh Maximilianus Nico Demus dari Pilarmas Investindo Sekuritas.

Ancaman stagflasi global dalam 12 bulan ke depan kian nyata, berdasarkan survei Bank of America yang menunjukkan 71% fund manager memperkirakan terjadinya kombinasi inflasi tinggi dan perlambatan ekonomi. Tokoh seperti Joe Brusuelas dari RSM menyoroti bahwa kebijakan tarif Trump dan potensi pemangkasan suku bunga The Fed justru bisa memicu inflasi lebih lanjut, yang akan berdampak ke banyak negara, termasuk Indonesia.

Bank-bank BUMN kompak menaikkan rasio pembayaran dividen dari laba tahun 2024, yang memicu penguatan harga saham mereka setelah sebelumnya tertekan. Bank Rakyat Indonesia (BBRI) tercatat paling besar membagikan dividen, yakni 85% dari laba bersih, senilai Rp 51,74 triliun. Agustya Hendy Bernadi, Sekretaris Perusahaan BRI, menyatakan keputusan ini sudah memperhitungkan aspek permodalan dan likuiditas yang tetap kuat.

Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus Rp 16.652 per dolar AS berpotensi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, terutama karena asumsi kurs dalam APBN dipatok di level Rp 16.100. Bhima Yudhistira, Direktur Celios, menilai depresiasi rupiah ini akan berdampak besar pada belanja pemerintah, terutama subsidi energi seperti BBM, elpiji, dan listrik, serta beban bunga utang yang bisa membengkak. Hal ini dapat memperlebar defisit anggaran dari target 2,53% PDB, mengingat setiap pelemahan Rp 100 terhadap dolar AS dapat meningkatkan defisit hingga Rp 3,4 triliun.

Penanganan tuberkulosis (TBC) program prioritas hasil terbaik cepat atau quick win di bidang kesehatan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Ditargetkan 90 % kasus bisa ditemukan pada 2025 dan 95 % dari kasus tersebut mendapat pengobatan. Untuk itu, pemerintah menyiapkan sejumlah inovasi dan strategi demi mencapai akselerasi penanganan TBC di Indonesia. Pelibatan multisektor, termasuk pemda, komunitas, dan masyarakat, diperkuat. ”TBC masuk program cek kesehatan gratis dan program khusus quick win tuberkulosis. Jadi, TBC jadi super-superprioritas pemerintahan saat ini,” ucap Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Ina Agustina Isturini, dalam temu media Hari TBC Sedunia, di Jakarta, Senin (24/3).

Target lainnya, yakni 90 % kasus TBC sensitive obat, tuntas diobati, 80 % kasus TBC resisten obat, tuntas diobati, dan 100.000 orang dengan TBC laten mendapat terapi pencegahan TBC (TPT). Target yang ditetapkan itu tak mudah. Sebab, capaian yang dilaporkan pada 2024 belum optimal. Pada 2024, kasus TBC yang ditemukan masih 81 % dari total estimasi 1.092.000 kasus, namun yang diobati mencapai 90 % dari kasus yang ditemukan. Angka keberhasilan pengobatan 84 % untuk TBC sensitif obat dan 58 % untuk TBC resisten obat. Capaian yang rendah ditemukan pada pemberian TPT yang baru 19,2 %. Di Indonesia, hanya Provinsi Banten yang mencapai target dengan 67 % pemberian TPT pada kontak serumah dengan kasus TBC.

Menurut Ina, sejumlah inovasi disiapkan dalam mengakselerasi program TBC 2025, terutama terkait penemuan kasus, pengobatan, pencegahan, serta promosi kesehatan dan keterlibatan multisektor. Untuk temuan kasus, penapisan dan penemuan aktif akan dilakukan dengan sinar-X. Penapisan ini akan diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis yang saat ini berjalan. Diagnosis TBC akan diperkuat dengan mesin TCM (tes cepat molekuler), PCR (polymerase chain reaction), dan sinar-X. Dari 2.400 mesin TCM yang ada akan ditambah 330 mesin tahun ini. Penggunaan mesin sinar-X portabel akan diperluas di puskesmas. ”Penambahan manfaat mesin PCR diharapkan menambah akses pemeriksaan TBC,” kata Ina. (Yoga)

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi melengkapi jajaran pengelolanya dan siap menjalankan mandat besar untuk mengelola aset BUMN hingga US$ 900 miliar. Dipimpin oleh Rosal Perkasa Roeslani sebagai CEO dan Pandu Sjahrir sebagai CIO, Danantara dirancang untuk menjadi katalis pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dengan fokus investasi pada sektor strategis seperti ketahanan pangan, energi, hilirisasi, dan infrastruktur digital.