Meskipun terjadi gangguan pada sistem inti perpajakan (Coretax), Kementerian Keuangan memastikan hal tersebut tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan 2024. Staf Ahli Menteri Keuangan, Iwan Djuniardi, menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi tetap dapat melaporkan SPT menggunakan aplikasi DJP Online, yang tidak terpengaruh oleh gangguan tersebut. Untuk SPT Masa Pajak yang menggunakan Coretax, pelaporan baru akan berlaku mulai Januari 2025.

Selain itu, pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, menekankan pentingnya penyempurnaan sistem Coretax untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik secara formal maupun materiil, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan negara. Dalam hal ini, sistem Coretax dengan fitur compliant risk management (CRM) diharapkan memudahkan penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak patuh, termasuk yang tidak melaporkan SPT.

Kenaikan credit default swap (CDS) Indonesia menunjukkan meningkatnya risiko investasi yang berdampak langsung pada biaya penerbitan utang pemerintah, khususnya dalam bentuk valuta asing (valas). Meski peringkat utang Indonesia masih bertahan pada level investment grade, kenaikan CDS lima tahun hingga 91,66 per 22 Maret 2025, atau naik lebih dari 28% dalam sebulan terakhir, memperkuat sinyal meningkatnya premi risiko.

Prospek pertumbuhan emiten kawasan industri di Indonesia menunjukkan potensi positif, terutama karena peluang relokasi usaha dari China akibat perang dagang dengan Amerika Serikat. Hal ini sempat terbukti pada periode 2018–2019, di mana penjualan lahan industri di kawasan Greater Jakarta meningkat signifikan hingga 380 hektare, dengan kontribusi besar dari sektor otomotif, kimia, makanan-minuman, dan pusat data.

Menjelang libur panjang Lebaran, pergerakan saham bank-bank BUMN diperkirakan sangat dipengaruhi oleh hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang kali ini menjadi sorotan karena melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk pertama kalinya. Keputusan penting seperti pembagian dividen dan pergantian direksi berpotensi menjadi katalis utama bagi kinerja saham-saham perbankan pelat merah yang tengah tertekan.

Sebagian masyarakat mulai mudik lebih awal ke kampung halaman pada Jumat (21/3). Kelonggaran bagi ASN, pegawai BUMN dan imbauan untuk pegawai swasta untuk bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) membuat gelombang mudik terjadi lebih awal. Terkait hari raya Idul Fitri tahun ini, Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat, mulai dari pemberian THR, diskon harga tiket transportasi, hingga mudik gratis. Presiden juga mengatakan, ketersediaan pangan aman selama Lebaran. Harga komoditas pangan pun dinilai mulai terkendali.

Pergerakan pemudik dari Jakarta ke sejumlah daerah, kemarin, salah satunya terlihat Stasiun Pasar Senen, Jakpus, pemudik mulai meninggalkan Jakarta. Salah satu penumpang kereta, Rahmat (31), mengatakan pulang lebih awal ke kampung halaman karena telah mendapatkan izin untuk bekerja dari mana saja (WFA) dari pimpinannya. Pegawai pada salah satu instansi pemerintahan di Jakarta itu langsung berburu tiket kereta menuju Sragen, Jawa Tengah, sejak kebijakan WFA diumumkan pada 5 Maret lalu. Rahmat menuturkan, sejak kebijakan WFA ditetapkan, kantornya langsung mendata pegawai yang akan mengajukan izin.

Pimpinan di kantornya lantas membagi pegawai yang diperbolehkan WFA dan tetap harus di kantor agar pelayanan publik tidak terganggu. Ia pun menjadi salah satu pegawai yang mendapatkan izin WFA sehingga dapat pulang mudik lebih awal. Namun, kelonggaran WFA itu tetap diikuti dengan tanggung jawab pekerjaan agar tidak terbengkalai. ”Kami yang bekerja di rumah juga harus tetap mengabari atasan, kerja di mana dan mengerjakan apa. Semua termonitor. Jadi, walau WFA, saya juga bawa laptop ke kampung halaman,” tutur Rahmat. (Yoga)

Pengusaha tambang mineral dan batubara meminta pemerintah menunda rencana kenaikan tarif royalty yang diatur dalam peraturan pemerintah. Rencana penyesuaian tarif dinilai akan semakin membebani industri yang kini tengah dihajar penurunan harga komoditas dan pungutan biaya lain dari negara. Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan, meski mereka dilibatkan pada proses pembahasan revisi, kesempatan yang diberikan sangat terbatas. Contohnya, dalam konsultasi publik yang diselenggarakan awal Maret, pelaku usaha hanya diundang ke pertemuan daring selama 1,5 jam dengan peserta ratusan orang. ”Ini sama sekali tidak memadai. Harusnya diskusinya lebih intens karena dampaknya sangat signifikan,” ujarnya, Jumat (21/3).

Selain IMA, banyak asosiasi juga menolak substansi revisi PP yang dianggap memberatkan, terutama terkait perubahan tarif produksi dari sistem tunggal menjadi progresif, dengan kenaikan persentase pada produk batubara dan mineral, seperti nikel, tembaga, emas, dan timah. Komoditas bijih nikel, misalnya, yang sebelumnya berlaku tarif tunggal 10 % menjadi tarif progresif 14-19 %, menyesuaikan harga mineral acuan (HMA). Sementara pada feronikel, dari tarif tunggal 2 % diusulkan menjadi tarif progresif 5-7 %, menyesuaikan HMA. Untuk komoditas batubara, tarif yang berlaku saat ini bersifat progresif dan menyesuaikan harga batubara acuan (HBA) dengan tarif PNBP untuk izin usaha pertambangan khusus (IUPK) berkisar 14-28 %.

Dalam usulan revisi, tarif royalti akan naik 1 % untuk HBA yang lebih besar atau sama dengan 90 USD per ton, hingga mencapai tarif maksimum 13,5 %. Dampak perubahan tarif tersebut, akan meluas dari hulu ke hilir. Beban royalti akan menghambat investasi untuk eksplorasi yang penting untuk mendukung ketersediaan pasokan dalam jangka panjang. Operasional perusahaan juga berpotensi terdampak karena beban perusahaan semakin bertambah. Sementara, industri mineral dan batubara sudah dibebani biaya lain dari pemerintah. Sejak Januari 2025, mereka terdampak kenaikan biaya energi karena penggunaan Biosolar B40, aturan devisa hasil ekspor 100 %, kenaikan PPN 12 %, hingga upah minimum provinsi yang naik ke 6,5 %. ”Jadi, sebaiknya pemerintah menunda revisi tersebut dan mengkaji kembali dengan mengajak pelaku usaha untuk berdiskusi secara komprehensif,” kata Hendra. (Yoga)

Beban bunga utang global terus meningkat signifikan, seiring dengan melonjaknya jumlah obligasi pemerintah dan korporasi yang beredar, yang kini telah melampaui US$ 100 triliun pada 2024, menurut laporan terbaru dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Banjir bandang merusak jantung pariwisata Danau Toba di Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumut. Sudah lima hari aktivitas pariwisata lumpuh. Bencana ekologis itu disebabkan kerusakan hutan di hulu Danau Toba. Banjir bandang menghantam destinasi wisata, hotel, restoran, rumah sakit, permukiman warga, dan sempat membuat jalan nasional lumpuh total. Hingga Kamis (20/3) kawasan pariwisata Parapat masih lumpuh. Rumah makan, restoran dan hotel belum beoperasi. Masyarakat masih sibuk membersihkan material lumpur di dalam rumah. Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumut (Jamsu) menelusuri penyebab banjir bandang. Jamsu, antara lain, terdiri dari Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, dan Auriga Nusantara.

”Hasil penelusuran kami, banjir bandang disebabkan hilangnya 6.148 hektar hutan alam di hulu Parapat,” kata Direktur Eksekutif KSPPM, Rocky Pasaribu. Banjir bandang dan longsor melanda kawasan pariwisata Parapat, Minggu (16/3) malam. Rocky menyebut, banjir bandang yang menghantam jantung pariwisata Danau Toba merupakan alarm darurat yang memperingatkan kerusakan lingkungan hidup yang masif.  Berdasarkan analisis spasial dan penelitian di lapangan, kata Rocky, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir terjadi pembukaan hutan yang signifikan di lima kecamatan sekitar Parapat, yang merupakan lanskap Daerah Aliran Sungai (DAS) Bolon Simalungun.

 ”Jika diakumulasi sejak 2000 hingga 2023, kawasan ini telah kehilangan hutan alam seluas 6.148 hektar. Perubahan ini sangat berpengaruh terhadap daya tampung air hujan dan stabilitas tanah yang akhirnya menyebabkan bencana ekologis banjir bandang,” ungkap Rocky. Koordinator Jamsu, Juniati Aritonang menyebut, pemerintah harus melakukan mitigasi bencana ekologis dalam jangka pendek dan panjang. Hal yang mendesak dilakukan adalah evaluasi tata ruang kawasan Danau Toba, terutama di wilayah rawan bencana. (Yoga)